HKM_PERKAWINAN_2.ppt
Download
Report
Transcript HKM_PERKAWINAN_2.ppt
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Perkawinan PNS,
TNI/ABRI dan
POLRI
Pengertian Perkawinan
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1
UU Nomor 1 Tahun 1974).
Perkawinan bagi
Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil
PNS adalah unsur aparatur Negara dan abdi
masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik
bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan,
dan ketaatan dalam perundang-undangan yang
berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan
berkeluarga.
Perkawinan Bagi PNS Diatur dalam
Peraturan Pelaksanaan Tersendiri
Perihal perkawinan bagi PNS diatur
pelaksanaannya dalam PP No. 10 tahun 1983
tentang izin perkawinan dan perceraian bagi
PNS yang kemudian diubah dan ditambah
dengan PP No. 45 Tahun 1990.
Pemberitahuan Izin atau Penolakan
Pemberiannya Kepada :
•
•
•
Kepala badan administrasi kepegawaian Negara,
sepanjang menyangkut PNS sebagaimana dimaksud
dalam UU No. 8 tahun 1974 dan pegawai bulanan
disamping pensiun;
Pimpinan masing-masing bank milik Negara, BUMN,
bank milik daerah, dan BUMD, sepanjang menyangkut
PNS sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1974
pegawai bank milik Negara BUMN, bank milik daerah,
dan BUMD;
Bupati, sepanjang menyangkut PNS sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1974, kepala desa,
perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di desa.
Terjadinya Poligami di Kalangan
PNS
• PNS laki-laki dapat berpoligami sepanjang hal
tersebut dilakukan secara sah dan memenuhi
syarat;
• PNS wanita, tidak diizinkan menjadi isteri
kedua/ketiga/keempat.
Izin untuk Beristeri Lebih dari Seorang Hanya Dapat
Diberikan Apabila Memenuhi Minimal Salah Satu
Syarat Sebagai Berikut:
•
•
Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
Isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan;
• Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemohon:
• Ada persetujuan tertulis dari isteri;
• PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan
yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan
anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan
pajak penghasilan;
• Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa
ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anakanaknya.
Ditolaknya Izin Berpoligami
•
•
•
•
•
Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama
yang dianut PNS yang bersangkutan;
Tidak memenuhi syarat berpoligami;
Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
Alasan yang dikemukakan bertentangan
dengan akal sehat;
Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan
tugas kedinasan.
Prosedur Izin Perceraian Bagi PNS
•
•
•
•
•
•
•
Mengajukan permintaan secara tertulis;
Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya
gugatan perceraian;
Permintaan izin tersebut diajukan kepada pejabat;
Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan
perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai ia
menerima permintaan izin tersebut;
Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan
perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan
yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan
pertimbangan dari atasan PNS bersangkutan;
Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan
dalam permintaan izin tersebut kurang menyakinkan, maka
pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami
dari PNS bersangkutan atau dari pihak lain;
Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suamiisteri yang bersangkutan.
Kewajiban PNS Setelah Bercerai
•
•
•
•
Wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk
penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga;
Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak,
maka bagian gaji yang wajib diserahkan PNS kepada
bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
Apabila bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin
lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya
menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
Izin untuk Bercerai atau Berpoligami
di Kalangan PNS
•
•
•
•
Pimpinan lembaga tertinggi/tinggi Negara, menteri,
jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, pimpinan kesekretariatan, Kepala
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan
gebernur kepala daerah tingkat I (izin dari kepala daerah
yang bersangkutan);
Bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II
termasuk walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan walikota administratif (izin dari Menteri Dalam
Negeri);
Pimpinan bank milik Negara dan pimpinan BUMN (izin
dari Presiden);
Pimpinan bank milik daerah dan pimpinan badan usaha
milik daerah (izin dari kepala daerah yang bersangkutan).
Pelanggaran Disiplin Berat bagi PNS
•
•
•
•
•
•
PNS yang melangsungkan perkawinan pertama atau
duda/janda yang menikah lagi tidak memberitahukannya
secara tertulis kepada pejabat melalui dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu
dilangsungkan;
PNS yang akan melakukan perceraian tanpa izin atau surat
keterangan lebih dahulu dari pejabat yang diberi wewenang
untuk itu;
PNS pria berpoligami tanpa izin dari pejabat yang
berwewenang itu;
PNS yang hidup bersama wanita/pria yang bukan isterinya
atau suami;
PNS yang tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai
terjadinya perceraian;
PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang
kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambatlambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan
tersebut dilangsungkan.
Sanksi Pelanggaran
•
•
•
•
•
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah
untuk paling lama satu tahun;
Pembebasan dari jabatan;
Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan
Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai
PNS;
Bagi PNS wanita, sanksinya adalah
pemberhentian tidak hormat.
Perkawinan Bagi TNI/ABRI
Peranan dan tugas pokok ABRI sangat berat,
sehingga setiap anggota ABRI dikehendaki suatu
disiplin yang lebih berat dalam mengemban
tugasnya, dibanding anggota masyarakat diluar
ABRI. Kehidupan ABRI yang sedemikian itu
harus ditunjang oleh kehidupan suami-isteri atau
berkeluarga yang serasi, sehingga setiap anggota
ABRI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan
mengalami masalah-masalah dalam rumah
tangganya.
Tata Cara Perkawinan TNI atau
ABRI
•
•
•
Anggota ABRI yang akan melaksanakan perkawinan
harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang
berwenang;
Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang
akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama
yang dianut oleh kedua belah pihak yang
bersangkutan;
Izin kawin pada prinsipnya diberikan pada anggota
TNI atau ABRI yang bersangkutan jika pekawinan
atau pernikahan itu memperlihatkan prospek
kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami isteri
yang bersangkutan dan tidak akan membawa
pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.
Hal yang Bisa Membatalkan Proses
Perkawinan TNI atau ABRI
•
•
•
Surat izin kawin hanya berlaku selama enam bulan
terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;
Dalam hal izin kawin telah diberikan, sedangkan
perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang
bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu
kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai
dengan alasan-alasan secara tertulis;
Setelah perkawinan dilakukan, maka salinan surat izin
kawin dari lembaga yang berwenang, serta salinan
surat izin kawin harus diserahkan oleh yang
bersangkutan kepada pejabat personalia di
kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personil
dan keuangannya.
Penolakan Pemberian Izin Untuk
Melakukan Perkawinan
•
•
•
Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami atau
isteri yang bersangkutan tidak sesuai dengan
kaidah-kaidah atau norma kehidupan bersama
yang berlaku dalam masyarakat;
Ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan
dapat merendahkan martabat TNI atau ABRI
ataupun negara baik langsung maupun tidak
langsung;
Persyaratan kesehatan yang tidak dipenuhi.
. Tata Cara Perceraian TNI atau
ABRI
•
•
•
•
Anggota ABRI atau TNI yang akan melakukan
perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari
pejabat yang berwenang;
Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan
dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama
yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota
TNI atau ABRI apabila perkawinan telah dilakukannya
tidak memberi manfaat ketentraman jiwa dan
kebahagiaan hidup sebagai suami dan isteri;
Harus adanya permintaan tertulis dari pejabat agama
angkatan atau pejabat TNI atau Polri yang
bersangkutan.
Sanksi yang Didapat TNI atau
ABRI
• Dalam bidang disiplin militer;
• Dalam bidang administratif.
Perkawinan Bagi Anggota POLRI
Anggota Polri yang akan melangsungkan
perkawinan, yang akan bercerai ataupun yang
akan rujuk kembali dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dan
dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang
dianutnya.
Tata Cara Permohonan Izin Kawin
dan Izin Cerai Diatur Agama :
•
•
•
•
Menurut Agama Islam;
Menurut Agama Kristen Protestan;
Menurut Agama Kristen Katholik;
Menurut Agama Hindu dan Budha.
Langkah-Langkah yang Sudah di Tentukan
dalam Perkawinan Polri Adalah Sebagai
Berikut:
• Anggota polri yang akan melaksanakan perkawinan
harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat
yang berwenang;
• Izin kawin baru dapat diberikan oleh pejabat
berwenang, setelah mendapat pengesahan dari pejabat
agama dilingkungan Polri;
• Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota
jika perkawinan/ pernikahan itu memperlihatkan
prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon
suami/isteri yang bersangkutan, lagi pula tidak akan
membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan
kedinasan.
• Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 bulan terhitung
mulai tanggal dikeluarkannya;
• Dalam hal izin kawin diberikan, sedangkan perkawinan
tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus
segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang
memberikan izin tersebut berikut alasan-alasan secara
tertulis;
• Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat
kawin dari lembaga yang berwenang, berikut salinan
surat izin kawin diserahkan yang bersangkutan kepada
pejabat dikesatuannya guna penyelesaian administrasi
dan keuangan;
• Anggota Polri tidak diperkenankan kawin mengikuti
pendidikan pertama/pendidikan dasar baik di luar
maupun diluar negeri.
Perkawinan Anggota Polwan
• Izin kawin dapat diberikan setelah sekurangkurangnya dua tahun menjalankan dinas;
• Penolakan pemberian izin kawin dikakukan
apabila : “Calon suami dari wanita ABRI
berstatus beristeri” ;
• Surat izin permohonan kawin/cerai diajukan
kepada pejabat.
Ketentuan Perceraian Bagi Anggota
Polri
• Anggota ABRI atau TNI yang akan melakukan
perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu
dari pejabat yang berwenang;
• Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian
yang akan dilakukan itu tidak bertentangan
dengan hukum agama yang dianut oleh kedua
belah pihak yang bersangkutan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
• Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada
anggota TNI atau ABRI apabila perkawinan
telah dilakukannya tidak memberi manfaat
ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai
suami dan isteri.
•
•
•
Gugatan perceraian terhadap anggota polri oleh
suami/istri yang bukan anggota polri dapat
disampaikan langsung oleh yang berkepentingan
kepada komandan atasannya dan boleh juga kepada
Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri;
Pemberian nafkah kepada bekas isteri atau suami yang
bercerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta
pembagian harta kekayaan akibat perceraian diputus
oleh pengadilan;
Setelah percerian dilangsungkan, maka salinan surat
cerai dari Lembaga yang berwenang, berikut salinan
surat izin cerai harus diserahkan oleh yang
bersangkutan kepada pejabat personil daerah
kesatuannya guna penyelesaian administrasi personalia
dan keuangan.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan
penulisan dan pengucapan dalam penyajian
makalah kelompok kami. Atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
☺☺☺☺☺☺