Transcript Bahan Paparan Ka Set DEKIN di FH UnSri (13 Nov 2012)

KOMPARASI
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
Dengan Negara-negara Anggota ASEAN
Oleh Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia
Dr. Ir. Syahrowi R. Nusir, MM
Thailand’s
National
Coastal and Marine
Policies
Thirteenth
Congress of
the Republic
of
the Philippines
DEWAN KELAUTAN INDONESIA
POTENSI BIDANG KELAUTAN
a)
b)
c)
d)
LUAS LAUT
: ± 5,8 JUTA KM2,
PULAU
: ± 17.480
GARIS PANTAI
: ± 95.181 KM (TERPANJANG KE-4 SETELAH RUSIA);
POTENSI SUMBER DAYA HAYATI & NON HAYATI :
•
Perikanan
:
US$ 31.935.651.400/th (PKSPL IPB,1977)
•
Wilayah pesisir
:
US$ 56.000.000.000 (ADB 1997)
•
Bioteknologi
:
US$ 40.000.000.000 (PKSPL-IPB, 1997)
•
Wisata Bahari
:
US$ 2.000.000.000/ th(DEPBUDPAR, 2000)
•
Minyak bumi
:
US$ 6.643.000.000/th (PIT-IAGI 1999)
•
Transportasi laut :
US$20.000.000.000/th (DMI, Bappenas, DEPHUB, 2003)
JUMLAH KESELURUHAN : ± US$ 171.000.000.000 / THN
Atau + 1.700 Triliun rupiah/tahun
VISI DAN MISI
DEWAN KELAUTAN INDONESIA
VISI
Indonesia menjadi Negara Maritim yang
Kuat, Maju dan Mandiri
MISI
Mengintegrasikan Kebijakan di Bidang
Kelautan
DEWAN KELAUTAN INDONESIA
(KEPPRES NO. 21 THN 2007)
LATAR
BELAKANG
TUGAS
FUNGSI
 DLM RANGKA IMPLEMENTASI HUKUM LAUT 1982 DIPERLUKAN LANGKAH2
PENANGANAN YG MENYELURUH & TERPADU UTK MENINGKATKAN
PEMANFAATAN,PELESTARIAN PERLINDUNGAN LAUT & PENGELOLAAN
WILAYAH LAUT NASIONAL SCR TERPADU,SERASI,EFEKTIF & EFISIEN
 MEMBANGUN KELAUTAN PERLU LINTAS SEKTOR SCR TERPADU MAKA PERLU
DIBENTUK DEWAN KELAUTAN INDONESIA (DEKIN)
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PRESIDEN DLM PENETAPAN
KEBIJAKAN UMUM DI BID KELAUTAN
a. PENGKAJIAN & PEMBERIAN PERTIMBANGAN SERTA REKOMENDASI
KEBIJAKAN DI BID KELAUTAN KPD PRESIDEN;
b. KONSULTASI DGN LEMBAGA PEMERINTAH & NONPEMERINTAH SERTA
WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT DLM RANGKA KETERPADUAN KEBIJAKAN
& PENYELESAIAN MASALAH ;
c. PEMANTAUAN
& EVALUASI
THDP
KEBIJAKAN,
STRATEGI, &
PEMBANGUNAN KELAUTAN;
d. HAL-HAL LAIN ATAS PERMINTAAN PRESIDEN;
KEANGGOTAAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA
Sesuai dengan Keppres RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
KETUA
: PRESIDEN RI
KETUA HARIAN : MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
MERANGKAP ANGGOTA
- WAKIL ASOSIASI, DAN LSM :
ANGGOTA
:
- MENDAGRI
• INSA
- MENLU RI
• MPN
- MENHAN RI
• PELRA
- MENHUB RI
• GAHAWISRI
- MEN.ESDM RI
• GAPPINDO
- MENKEU RI
• IPERINDO
- MENDIKBUDRI
• GPASDP
• IMS
- MENPAREKRAF RI
- MENEG PPN /BAPPENAS RI • HNSI
• KPI
- MENEG LH RI
• MAPPEL
- MENEGRISTEK RI, dan
• PNTI
- KAPOLRI
• FMMI
- KSAL, dan
• FMPPPI
- TIM PAKAR,
- WAKIL PERGURUAN TINGGI
SEKRETARIS : STAF AHLI MENTERI BIDANG EKOLOGI DAN SUMBER
DAYA LAUT M.K.P
KEGIATAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA
A. RAPAT-RAPAT DAN SIDANG, SEBAGAI PROBLEM SOLVER/CLEARING HOUSE
1. RAPAT KELOMPOK KERJA.
2. RAPAT INSIDENTIL.
3. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD).
4. SIDANG ANGGOTA DEKIN.
B. PERUMUSAN KEBIJAKAN:
1. KAJIAN DAN REKOMENDASI.
2. KONSULTASI.
3. MONEV.
C. SOSIALISASI
1. WORLD OCEAN DAY.
2. HARI NUSANTARA.
3. PEMBENTUKAN DEKIN DI PROPINSI DAN KAB/KOTA.
4. SOSIALISASI KEPADA AKADEMISI, BIROKRASI, BISNIS DAN MASYARAKAT LAINNYA.
5. SAIL INDONESIA
Permasalahan yang Dihadapi
• Belum ada Kebijakan Kelautan Indonesia
• Belum ada Undang-undang tentang Kelautan
• Mindset yang cenderung ke darat (land based)
Upaya yang Perlu Dilakukan
• Menghasilkan Kebijakan Kelautan Indonesia
• Menghasilkan Undang-undang tentang Kelautan
• Perlu ada sosialisasi tentang Wawasan Kelautan (untuk
mengubah mindset ke laut)
• Perlu dibentuk DEKIN di daerah
DEKIN
KOTA
PROVINSI
KAB
Komparasi
Malaysia
Fokus sbg negara penghubung
utama jalur perdagangan di Selat
Malaka
Indonesia
Kebijakan Kelautan Indonesia
melalui Ocean Culture Policy,
Ocean Governance Policy,
Ocean Economic Policy,
Maritime Security Policy &
Marine Environment Policy
-Belum Ada
Ocean Policy
-Sdh
meratifikasi
UNCLOS 1982
Filipina
Pembentukan Maritime & Ocean
Affair Center dibawah Kemenlu
Thailand
Integrasi kebijakan dgn
menyusun Promotion of Marine &
Coastal Resources Management
Act
PERUNTUKAN KOLOM LAUT (Sutherland, 2001)
PERUNTUKAN KOLOM LAUT
(Sutherland, 2008)
ALUR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
PANCASILA
UUD 1945
UNCLOS 1982
(UU17/1985)
UU 17/ 2007
RPJPN (2005-2025)
RPJP BIDANG KELAUTAN
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
Undang-Undang Terkait Kelautan di Indonesia
1. UUD Tahun 1945
2. Deklarasi Djuanda Tahun 1957
3. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
Indonesia
4. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia
5. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
6. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention of the Law of the Sea
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut)
7. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
9. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
10. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
11. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
dan Teknologi
12. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
13. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pembangunan Nasional
14. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
15. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia
16. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
17. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
18. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
19. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
20. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
21. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
22. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara
23. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
24. UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan
Agreement for the Implementation of the Provisions
of the United Nations Convention on the Law of the
Sea of 10 December 1982 Relating to the
Conservation and Management of Straddling Fish
Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan
Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10
Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan
Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan
Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
25. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
26. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No.
9 Tahun 1985 (UU No. 31 Tahun 2004) tentang
Perikanan
ISU-ISU
1. SINERGI PEMBANGUNAN KELAUTAN
BELUM TERPADU SECARA OPTIMAL
2. AMANAT UU 17 TAHUN 2007 DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN BIDANG
KELAUTAN BELUM SEPENUHNYA
DILAKSANAKAN DAN DIJABARKAN
TERWUJUDNYA
INDONESIA
MENJADI NEGARA
KEPULAUAN YANG
MANDIRI, MAJU,
KUAT, DAN
BERBASIS
KEPENTINGAN
NASIONAL
3. DESAIN PEMBANGUNAN MASIH
BELUM SEPENUHNYA MENDASAR
PADA REALITAS GEOGRAFI NEGARA
KITA YANG BERBENTUK
KEPULAUAN DAN BERADA DI
TENGAH PERSIMPANGAN JALUR
PENTING PERDAGANGAN DUNIA
4. PELUANG DAN POTENSI BIDANG
KELAUTAN BELUM DIMANFAATKAN
SECARA OPTIMAL GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
GEOGRAFI
DEMOGRAFI
5. PENETAPAN BATAS MARITIM YANG
HARUS SEGERA DITUNTASKAN
6. KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA
INDONESIA SEBAGAI “ORANG
PELAUT” SEMAKIN HILANG DAN
DILUPAKAN
7. EKOSISTEM LAUT YANG KIAN
TERANCAM AKIBAT PENCEMARAN,
OVER-EKSPLOITASI SUMBER DAYA,
DSB.
8. BELUM ADANYA PERATURAN
PERUNDANGAN TENTANG
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
INSTRUMENTAL
INPUT
SKA
KEBIJAKAN
KELAUTAN
INDONESIA
SAAT INI
IDEOLOGI
KONSEPSI
KEBIJAKAN
KELAUTAN
INDONESIA
POLITIK
EKONOMI
SOSBUD
HANKAM
ENVIRONMENTAL
INPUT
PENGUATAN
KEBIJAKAN
KELAUTAN
INDONESIA
YANG
DIHARAPKAN
TERPADUNYA
KEBIJAKAN
KELAUTAN
ANTAR
SEKTOR
DALAM
MENGELOLA,
MEMANFAAT
KAN,
MENJAGA
SERTA
MEMELIHARA
LAUT SECARA
BERKELANJUT
AN
POLA PIKIR
PENGUATAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN NEGARA KEPULAUAN
YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL
TERWUJUDNYA
INDONESIA MENJADI
NEGARA
KEPULAUAN YANG
MANDIRI, MAJU,
KUAT, DAN
BERBASIS
KEPENTINGAN
NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
PARADIGMA NASIONAL
(PANCASILA, UUD 1945,
WASANTARA, TANNAS)
PERATURAN PER UU-AN
LANDASAN TEORI
KEBIJAKAN
KELAUTAN
INDONESIA
SAAT INI
SUBYEK
OBYEK
METODE
•SUPRA
STRUKTUR
•INFRA
STRUKTUR
•SUB
STRUKTUR
•PEMERINTAH
•LSM
•ASOSIASI
•SAR PRAS
•PER UU-AN
•REGULASI
•LEGISLASI
•FASILITASI
•SINERGI
•KOORDINASI
•SOSIALISASI
•EDUKASI
•EVALUASI
ENVIRONMENTAL INPUT
BANGLISTRA (GLOBAL, REGIONAL,
NASIONAL)
PELUANG DAN KENDALA
FEEDBACK
KEBIJAKAN
KELAUTAN
INDONESIA
YANG
DIHARAPKAN
TERPADUNYA
KEBIJAKAN
KELAUTAN ANTAR
SEKTOR DALAM
MENGELOLA,
MEMANFAATKAN,
MENJAGA SERTA
MEMELIHARA LAUT
SECARA
BERKELANJUTAN
Melalui:
1. PENGUATAN KEBIJAKAN BUDAYA BAHARI
2. PENGUATAN KEBIJAKAN TATA KELOLA LAUT
3. PENGUATAN KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN
4. PENGUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT
5. PENGUATAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN LAUT
TUJUAN
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
(berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007)
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”
Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berwawasan
kelautan serta menumbuhkan, mengembangkan budaya dan pengetahuan
kebaharian dalam rangka pembangunan kelautan di Indonesia.
Mengelola laut secara lestari dan membangun ekonomi kelautan secara
terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan secara
berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan nasional.
MELALUI
Menjaga, mengamankan, mempertahankan, mengawasi serta melindungi
kesatuan wilayah kedaulatan NKRI dan yurisdiksi di ZEEI dan Landas
Kontinen Indonesia, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan laut, dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Memanfaatkan hak dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai Negara
Kepulauan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.
Mewujudkan peran Indonesia di tingkat internasional melalui forum-forum
serta kerjasama regional dan internasional di bidang kelautan, serta
mempromosikan kepatuhan terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut
1982 dalam hubungan antar negara.
Institusi yang
Bertanggungjawab
Periode
Waktu
a) Menyederhanakan/
Kemendag,
Kebijakan
1. Memperbaiki iklim
menyempurnakan peraturan Kemenperin, KKP,
Ekonomi Kelautan
investasi usaha di bidang
yang menyangkut perizinan Kemenhub,
(Ocean Economic
kelautan agar menjadi
usaha bidang kelautan
Kemenparekraf,
Policy)
lebih kondusif dan efisien
Kemen-ESDM, dan
Jangka
Pendek
KEBIJAKAN
STRATEGI
(Sebagai Contoh)
UPAYA
Pemda
b) Merealisasikan sistem
pelayanan terpadu untuk
penanaman modal usaha
bidang kelautan dengan
pembagian kewenangan
antara pusat dan daerah
yang jelas
Kemendag,
Kemenperin, KKP,
Kemenhub,
Kemenparekraf,
Kemen-ESDM, dan
Pemda
Jangka
Pendek
c) Memberikan insentif
perpajakan
d) Memberikan jaminan
keamanan dan aset usaha,
serta perlindungan HAM.
Kemenkeu
Jangka
Pendek
Jangka
Pendek
e) Memperbaiki sistem
distribusi logistik yang
efisien dan terpadu
Kemendag,
Kemenhub, dan
Pemda
POLRI, TNI AL,
Kemenkumham,
Pemda
Jangka
Menengah
KEBIJAKAN
Kebijakan Tata
Kelola Kelautan
(Ocean Governance
Policy)
STRATEGI
UPAYA
1. Mempercepat
a) Mempercepat finalisasi
terbentuknya UndangRancangan Undang-Undang
undang yang mengatur
(RUU) Kelautan
bidang kelautan secara
b) Mempercepat penyampaian dan
komprehensif dan terpadu
pembahasan RUU Kelautan ke
(Sebagai Contoh)
Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)
2. Membentuk sistem
a) Meningkatkan dan memperkuat
kelembagaan
peran dan fungsi DEKIN sebagai
pemerintahan di laut yang
Lembaga Pemerintah Non
komprehensif, terintegrasi
Kementerian bidang Kelautan
dan berwenang untuk
(National Ocean Office dan
membuat perencanaan dan
Steering Committee)
mengevaluasi
b) Menata Tata Pemerintahan
implementasi programKelautan antar strata (Pusat dan
program pembangunan
Daerah)
kelautan nasional secara
keseluruhan
3. Membangun sistem tata
a) Membangun sistem tata
kelola kelautan Indonesia
pemerintahan di bidang kelautan
yang adil, transparan, dan
yang efisien, komprehensif dan
bertanggungjawab, serta
terintegrasi, baik di tingkat pusat
berbasiskan pada ilmu
maupun daerah.
pengetahuan, teknologi,
b) Menyusun rencana induk
dan ekosistem
pengelolaan darat, pesisir, dan
laut dalam kesatuan Tata Ruang
Nasional
Institusi yang
Bertanggungjawab
Periode
Waktu
DEKIN
Jangka
Pendek
Pemerintah Pusat
dan DPR
Jangka
Pendek
Presiden dan
DEKIN
Jangka
Pendek
Kemendagri dan
DEKIN
Jangka
Menengah
Kemendagri,
Kemenegpan,
DEKIN, dan
Pemda
Jangka
Menengah
BAPPENAS dan
BAPPEDA
Jangka
Menengah
KEBIJAKAN
STRATEGI
Kebijakan
1) Membentuk Indonesian
Keamanan Maritim
Coast Guard yang kuat
(Maritime Security
Policy)
(Sebagai Contoh)
2) Meningkatkan
kemampuan pertahanan
dan keamanan (hankam)
di laut
UPAYA
a) Mempercepat terbentuknya
Indonesian Coast Guard yang
memiliki kewenangan multifungsi dalam maritime law
enforcement, search and rescue
at sea, environment protection,
shipping safety, fishery
protection, dan custom and
immigration.
b) Menyusun sistem manajemen
operasi Indonesian Coast Guard
yang efektif dan efisien
a) Memperkuat dan memodernisasi
sistem ALUTSISTA di laut
b) Membangun Pangkalan Utama
dan Pangkalan Aju untuk
skuadron pesawat intai maritim
jarak sedang
Institusi yang
Bertanggungjawa
b
Periode
Waktu
TNI AL, POLRI,
Kemenhub,
Kemenkeu, KKP,
Basarnas, dan
Kemenegpan
Jangka
Pendek
TNI AL, POLRI,
Kemenhub,
Kemenkeu, KKP,
dan Basarnas
Kemenhan, TNI
AL, dan POLRI
Kemenhan dan
TNI AL
Jangka
Pendek
Jangka
Panjang
Jangka
Panjang
KEBIJAKAN
Kebijakan
Kebudayaan
Kelautan (Ocean
Culture Policy)
STRATEGI
UPAYA
1. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas sumberdaya
manusia (SDM) di bidang
kelautan melalui
pendidikan dan pelatihan
a) Meningkatkan fasilitas dan
kapabilitas sekolah kejuruan dan
perguruan tinggi di bidang
kelautan
b) Menyusun dan menyempurnakan kurikulum baku di sekolah
kejuruan dan perguruan tinggi
bidang kelautan sesuai standar
kompetensi internasional
c) Mengembangkan program
beasiswa khusus di bidang
kelautan
d) Meningkatkan kualitas pelatihan
dan produktivitas SDM kelautan
melalui program training
profesional berstandar dan
bersertifikat
a) Menyusun rencana induk riset
kelautan nasional dan
mengintegrasikannya dengan
kegiatan industri kelautan
nasional
(Sebagai Contoh)
2) Mengembangkan riset
kelautan nasional
Institusi yang
Bertanggungjawa
b
Periode
Waktu
Kemendikbud,
Kemenhub, KKP,
Kemenparekraf,
dan Kemenperin.
Kemendikbud,
Kemenhub, KKP,
Kemenparekraf,
dan Kemenperin.
Jangka
Panjang
Kemendikbud
Jangka
Panjang
Jangka
Pendek
Kemenakertrans,
Kemenhub, KKP,
Kemenparekraf,
dan Kemenperin.
Jangka
Menengah
Kemenegristek,
Kemendikbud,
LIPI, Perguruan
Tinggi, dan
Asosiasi
Pengusaha
Kelautan Nasional
Jangka
Pendek
KEBIJAKAN
Kebijakan
Lingkungan Laut
(Marine
Environment
Policy)
STRATEGI
1) Mengembangkan
pengelolaan sumberdaya
pesisir dan laut dengan
prinsip "coastal zone
integrated" dan ramah
lingkungan
(Sebagai Contoh)
2) Meningkatkan dan
memperkuat kawasan
lindung laut sebagai
daerah pengendali
populasi hayati dan
berperan pula sebagai
sumber pangan
3) Menjadikan laut bersih
dan menjadi sumber
kehidupan bangsa masa
kini dan masa depan
UPAYA
a) Menyusun konsep pengelolaan
yang terintegrasi dan sinergis
antara usaha pemanfaatan
sumber daya pesisir dan laut
dengan kelestarian
lingkungannya
b) Menyusun panduan pengelolaan
sumberdaya pesisir dan laut yang
terpadu dan harmoni dengan
lingkungan laut
a) Mengembangkan dan
mempertahankan kawasan
lindung/konservasi laut nasional
hingga mencapai luasan yang
optimal.
b) Mengoptimalkan peran kawasan
lindung laut sebagai penyedia
sumber pangan tidak langsung
a) Mengintegrasikan kegiatan di
laut secara vertikal (dari hulu ke
hilir) dan horisontal (antar
wilayah)
Institusi yang
Bertanggungjawa
b
Periode
Waktu
BAPPENAS,
BAPPEDA, KLH,
KKP, Kemenhub,
Kemenparekraf,
Kemen-ESDM,
dan Kemenperin
BAPPENAS,
BAPPEDA, KLH,
KKP, Kemenhub,
Kemenparekraf,
Kemen-ESDM,
dan Kemenperin
KLH dan KKP
Jangka
Menengah
KKP, LIPI, dan
Perguruan Tinggi
Jangka
Panjang
BAPPENAS dan
BAPPEDA, KLH,
KKP, Kemenhub,
Kemenparekraf,
Kemen-ESDM,
dan Kemenperin
Jangka
Pendek
Jangka
Pendek
Jangka
Panjang
TERIMA KASIH