KELEMBAGAAN DALAM SISTEM EKONOMI KELEMBAGAAN KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI KELEMBAGAAN SOSIALIS DAN SISTEM EKONOMI KELEMBAGAAN DAN DEMOKRASI 1. Pasar bebas dg harga sbg sinyal 3.

Download Report

Transcript KELEMBAGAAN DALAM SISTEM EKONOMI KELEMBAGAAN KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI KELEMBAGAAN SOSIALIS DAN SISTEM EKONOMI KELEMBAGAAN DAN DEMOKRASI 1. Pasar bebas dg harga sbg sinyal 3.

KELEMBAGAAN DALAM SISTEM
EKONOMI
KELEMBAGAAN
KAPITALIS
DAN
SISTEM
EKONOMI
KELEMBAGAAN
SOSIALIS
DAN
SISTEM
EKONOMI
KELEMBAGAAN DAN DEMOKRASI
1. Pasar bebas dg
harga sbg sinyal
3. Pasar Bebas
tanpa halangan
EMPAT PILAR
EKONOMI KAPITALIS
4. Pemisahan
Kegiatan Ekonomi
2. Individual
Property Right
Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Kelembagaan diperkuat agar dapat
menjalankan keempat pilar di atas
Seluruh kegiatan
ekonomi digerakan
oleh swasta
Negara dikeluarkan
dari aktivitas
ekonomi
KELEMBAGAAN
PASAR BEBAS
Negara hadir pada
saat terjadi kegagalan
pasar
Slide 2
Hak Kepemilikan
secara ekslusif
Jamin kepemilikan
pribadi
PROPERTY
RIGHT
Nir hambatan
kepemilikan pribadi
Slide 2
PASAR BEBAS TANPA RINTANGAN (Free entry
and exit barier)
1. Jika harga di pasaran terlau tinggi (supply terbatas)
pertanda pelaku ekonomi untuk masuk pasar, jika harga
murah pertanda pelaku ekonomi harus ke luar dari pasar
2. Ini sebuah market rule jika dihambat maka ada pihak
yang dirugikan (produsen.konsumen)
3. Sistem ekonomi kapitalis menciptakan kelembagaan
yang dapat menjamin mekanisme tersebut dapat berjalan
Slide 2
PEMBAGIAN PERAN PELAKU EKONOMI
Buruh menyediakan keahlian yang
maksimal
Kapitalis menyiapkan kebutuhan material/alat
produksi
Pemilik lahan memberikan jaminan tempat
bagi kegiatan produksi
Slide 8
KELEMBAGAAN PADA MASA YANG BERBEDA
Jaman perbudakan kelembagaan ekonomi
menguntungkan pemilik tenaga kerja (pemilik budak)
Jaman merkantilis kelembagaan ekonomi menguntungkan
kaum pedagang dan elit pemerintahan
Jaman feodal kelembagaan ekonomi menguntungkan
tuan
Jaman kapitalis kelembagaan ekonomi menguntungkan
pemilik modal
Slide 1
KELEMBAGAAN DALAM SISTEM EKONOMI SOSIALIS
Prinsip 1: Negara merencanakan, mengatur, menggerakan,
menjalankan dan mengawasi kegiatan ekonomi secara
terpusat dengan sistem regulasi yang disiapkan oleh
negara.
Prinsip 2: Pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan
sesama pelaku ekonomi tapi membuat kontrak kerja
dengan negara sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan.