Transcript sistem penataan kelembagaan pnpm-mandiri

Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan
Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong
kemandirian dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan, didukung dengan
 kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP),
kegiatan Peningkatan Kapasitas
 kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan
kegiatan pengelolaan dana bergulir
SECARA GARIS BESAR
PROGRAM PNPM-MANDIRI PERDESAAN
(PPK) TELAH MENGHASILKAN
ASSET
2. KELEMBAGAAN
3. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.
Kelembagaan PNPM mandiri
Perdesaan
 Sebagaimana sistem kelembagaan lainnya kelembagaan
dalam PNPM Mandiri Perdesaan memiliki 3 Hal
1). Organisasi atau wadah dari suatu kelembagaan,
2). Fungsi dari kelembagaan dalam masyarakat,
3). Perangkat peraturan yang ditetapkan oleh sistem
kelembagaan dimaksud
Lembaga/organisasi Dalam PNPM
Mandiri Perdesaan
 Tingkat Kecamatan
1. BKAD
2. BPUPK
3. UPK
4. MAD sebagai lembaga Pengambilan keputusan
tertinggi
 Tingkat Desa
1. TPK
2. Tim Pemelihara
3. Musdes sebagai lembaga pengambilan keputusan
tingkat desa
STRUKTUR KELEMBAGAAN DALAM PNPM MADNIRI PERDESAAN
BKAD
PELAKSANA
PELAKSANA
PENGAWASAN
OPERASIONAL
UPK
BP-UPK
PELAKSANA PROGRAM
PENGELOLA PERGULIRAN
PELAYANAN USAHA KELOMPOK
PELAYANAN DAN KERJASAMA
PENGELOLA KEGIATAN TK DESA
POKMAS-POKMAS
KEPUTUSAN TERTINGGI
(MAD)
KELEMBAGAAN
PENDUKUNG
UPK
MAD
(+)
(-)
PEMERIKSAAN
BPUPK
• TUPOKSI
• SOP UPK
• KESEHATAN UPK
•PERKEMBANGAN ASSET
BKAD
(+)
(-)
MELAPORKAN HASIL PEMERIKSAAN
PERTANGGUNG JAWABAN
POLA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
DAN MEKANISME
PERTANGGUNGJAWABAN
PIHAK
KETIGA
ALUR DAN SISTEM KELEMBAGAAN PPK
(PNPM-MP)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PEMERINTAH DAN
BLM PPK
U
P
K
PEMERINTAH DAERAH
SPP/
UEP
SISA HASIL
USAHA ( SHU )
Sarana /
Prasarana
•
PERCEPATAN DALAM
PENANGGULANGAN
RUMAH TANGGA
MISKIN
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
MASYARKAT
Kelembagaan
≤ 10%
Bonus ≤ 5%
(2 x Honor yang
diterima setiap bulan )
Bantuan Langsung
RTM
≥ 15%
Yang dibutuhkan
oleh masyarakat
•
Penambahan
Modal ≥ 50%
PENGGUNAAN
DANA RTM YANG
MENGARAH PADA
12 INDIKATOR
KEMISKINAN
BKAD LEWAT MAD
MENETAPKAN BESARAN
PROSENTASE
PROBLEMATIK
1. Belum dipahaminya mekanisme dan aturan main yang
ada oleh pelaku dalam setiap lembaga (
BKAD,UPK,BPUPK)
2. Peraturan yang ada hanya dipahami sebagai
kelengkapan Projeck dan belum dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan kegiatan ber organisasi.
3. Pendirian BKAD Secara administratif belum
memenuhi syarat sebagai organisasi sebagaimanayang
telah ditentukan dalam peraturan ( Undang-undang,
Peraturan Pemerintah dll.)?
4. Belum Semua Organisasi atau wadah (UPK, BPUPK,
BKAD ) telah memiliki aturan?
5. Belum setiap pelaku dalam organisasi yang ada
memahami dengan baik atas setiap fungsi dan
perannya ?
6. Hubungan antar organisasi yang ada belum berjalan
dengan baik ?
5. Sebagian besar Perangkat Peraturan yang telah ditetapkan
dalam sistem ( AD/ART ) belum mampu menjawab
kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan?
6. Seluruh isi Peraturan yang telah ditetapkan dalam sistem
(AD/ART) belum dipahami oleh seluruh pelaku ?
7. Seluruh isi Peraturan yang telah ditetapkan dalam sistem
(AD/ART) Belum dijalankan secara konsisten?