Transcript Penguatan Kelembagaan TNP2K Batam 270613

www.tnp2k.go.id
Penguatan Peran Lembaga
Penanggulangan Kemiskinan
Dalam Rangka Mendukung Keberlanjutan Program
PERTEMUAN REGIONAL
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya
Batam, 27 Juni 2013
1
Lembaga Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri
Dasar Pembentukan
• Perpres 15/2010
• Permendagri 42/2010
Kelembagaan
Lintas Pemangku
Kepentingan
Lembaga
Penanggulangan
Kemiskinan
TKPKD
Kebijakan
Optimalisasi Program
Pemberdayaan
Kelembagaan di
Masyarakat
Nama
Generik
Peta Jalan
Program
Pemberdayaan
12
Agenda
Kerja
Rapat Pleno TNP2K
14 Februari 2013
(BKM/LKM/U
PK/BKAD.dll)
Dasar Pembentukan
• Pedoman Umum/PTO setiap program
Page  2
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
2
Peta Jalan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri)
SEKRETARIAT TNP2K BERSAMA KEMENKOKESRA TELAH MENTERJEMAHKAN
2 ARAH STRATEGIS  5 PILAR  12 AGENDA KERJA

KONSOLIDASI
PROGRAM
PEMBERDAYAAN

INTEGRASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
1
2
3
4
5
Integrasi
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Keberlanjutan
Pendampingan
Penguatan
Kelembagaan
Masyarakat
Penguatan
Peran
Pemerintah
Daerah
Perwujudan
Tata Kelola
Yang Baik
12 (dua belas) AGENDA KERJA
1. Agenda kerja 2 (dasar hukum bagi eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat )
2. Agenda kerja 3 (sertifikasi dan Remunerasi Fasilitator Pendamping Masyarakat)
3. Agenda Kerja 8 (Peran Kecamatan)
4. Agenda Kerja 10 (Peran dan FungsiTKPKD)
TNP2K
– Pokja
Kebijakan IV
PNPM Mandiri
5. Agenda kerja 12 ( Kelembagaan
Dana
Bergulir
Masyarakat)
Page  3
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
3
ARAHAN STRATEGIS / ROAD MAP
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
Arah Jangka Menengah
Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia
Page  4
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
4
Agenda kerja 2 : Dasar hukum bagi eksistensi Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Pemahaman Terhadap Kelembagaan Masyarakat
 PNPM pada dasarnya adalah program penguatan kapasitas : yaitu, bagaimana
meningkatkan kapasitas masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup orang
miskin
 “Melembagakan” kapasitas tersebut tidak berarti menciptakan institusi baru.
Yang terpenting adalah menjaga warisan PNPM, dan investasi di dalam
masyarakat dan institusi yang dibentuk
 Oleh karena itu, fokus adalah bagaimana untuk meyakinkan bahwa kapasitas
masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup mereka serta aspirasinya
tersebut di”lembaga”kan melalui kelompok masyarakat (community groups).
 Hampir semua PNPM memiliki kebijakan untuk mendorong integrasi lembaga
masyarakat, namun seringkali menemui kendala dalam pelaksanaannya, seperti
halnya fokus fasilitator dan kurangnya pengakuan terhadap lembaga-lembaga
PagePNPM.
5
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
5
Usulan Kebijakan (Rekomendasi hasi Workshop 24 Mei 2013)
 Untuk konsolidasi tingkat desa/kelurahan, kelompok pemberdayaan masyarakat
PPM jadikan tim, panitia, atau POKJA dibawah pemerintah desa/kelurahan
 Beperapa aturan internal kelembagaan masyarakat dapat diadopsi dari PNPM
melalui RUU Desa, misalnya pemilihan tim langsung
 Untuk konsolidasi tingkat kecamatan, UPK dan Badan Pengawas-UPK dapat
menjalankan fungsi menjadi unit dibawah Badan Kerjasama Antar Desa
 Anggota BKAD terdiri dari utusan masing-masing desa berdasarkan hasil
Musyawarah Desa. Pengurus BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD
berdasarkan musyawarah dalam rapat pleno anggota BKAD.
 Untuk Perkotaan, perlu ada payung hukum baru untuk “Badan Keswadayaan
Masyarakat” dan “Badan Kerjasama Antar Kelurahan” sebagai lembaga
kemasyarakakan (di RUU Pemda)
 Tim atau panitia ini adalah ad hoc yang dibentuk berdasarkan fungsi dan tugas,
misalnya Tim Penyusunan RKP-Desa/Pronangkis, Tim Pengelola Kegiatan, Tim
Pelaksana, Tim Monitoring, Kelompok Simpan Pinjam, dll.
Page  6
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
6
Agenda kerja 3 : Remunerasi Fasilitator Pemberdayaan
Masyarakat
Pemahaman Peran dan Fungsi Fasilitator
Fasilitator Pemberdayaan merupakan agen perubahan masyarakat yang menentukan
keberhasilan program pembangunan. Fungsi dan tanggungjawabnya utama Fasilitator
dalam bentuk:
a.
Memberikan Penyadaran,
b.
Pembelajaran,
c.
Pelembagaan/Pengorganisasian,
d.
Pengembangan Kemandirian Masyarakat,
e.
Memfasilitasi Berbagai Forum Level Desa /Antar Desa Dalam Pengambilan
Keputusan,
f.
Melakukan Mediasi Konflik, Serta
g.
Pengawasan Terhadap Pencairan Dana BLM Dan DOK/BOP, dilandasi pada Code of
Conduct yang telah disepakati.
Page  7
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
7
Usulan Kebijakan
 Biaya Technical asistance (TA) dimasukan dalam komponen Non Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang






besarnya maximal 10 % dari total pagu anggaran pusat dan daerah. Fungsi Tehnical
Assistance adalah melayani Satker. Fasilitator bukan merupakan komponen TA karena
langsung melayani masyarakat.
Biaya Fasilitasi sebagai bagian dari bantuan untuk masyarakat dan merupakan investasi
SDM (Fasilitator, pelatihan, sertifikasi, dst). Biaya Fasilitasi merupakan Komponen biaya
non BLM.
Fasilitator tugasnya tidak hanya mengawal BLM dari Kementerian melainkan keseluruhan
proses pendampingan masyarakat.
Penugasan Fasilitator agar memperhitungkan faktor cakupan wilayah yang didampingi,
struktur pendampingan, beban kerja, spesialisasi.
Sistem Remunerasi berlaku untuk semua program pemberdayaan masyarakat tanpa
membedakan sumber dana.
Kebijakan Remunerasi diberlakukan mulai tahun anggaran 2014
K/L pengelola PNPM Mandiri mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas
Fasilitator untuk memastikan semua Fasilitator memiliki kompetensi dasar sesuai SKKNI.
Page  8
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
8
Agenda kerja 8 : Penguatan Peran Kecamatan dalam
Penyelenggaraan Perencanaan Partisipatif
Pemahaman (hasil workshop 29 Mei 2013)
1.Dengan kedudukan Kecamatan sebagai SKPD, maka tidak dapat secara efektif
memfasilitasi usulan kebutuhan yang memiliki skala ‘di atas desa/antar desa’.
Lebih lanjut, peran Kecamatan sangat tergantung kepada pelimpahan
sebagian urusan (delegatif kewenangan) dari Bupati kepada Camat.
2.Walaupun disebutkan di dalam peraturan adanya Delegasi/Wakil Masyarakat
dalam Musrengbang Kabupaten di Kecamatan, tetapi tidak dijelaskan
bagaimana mekanisme keterlibatan Delegasi/Wakil Masyarakat dalam proses
pembahasan Musrengbang di atas.
Page  9
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
9
Usulan Kebijakan

Kecamatan sebagai wadah integrasi pendekatan “top-down” dan “bottom– up”
planning “ planning

Peningkatan dan/atau pengembangan fungsi, serta kapasitas kecamatan (merujuk
kepada Pepres No. 59 tahun 2012).

Peningkatan peran Camat sebagai salah satu anggota TKPKD dan program PNPM lainnya,
sebagai perwujudan kewenangan Camat sebagai koordinator wilayah kecamatan (PP
no.19 Tahun 2008).

Camat diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan program/ kegiatan
pembangunan kecamatan (swakelola).

Membentuk dan memfungsikan ‘forum delegasi kecamatan (FDM)’ dalam pengawalan
hasil perencanaan partisipatif hingga kepada pembahasan rancangan RAPBD.

Optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat tingkat kecamatan dalam
memfasilitasi dan advokasi pengelolaan pembangunan kecamatan.

Menyusun mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sesuai amanat
Pasal 29 PP no. 19 tahun 2008.
Page  10
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
10
Agenda kerja 10 : Penguatan Peran dan Fungsi TKPKD
Pemahaman (workshop 4 Juni 2013)
1.
2.
3.
Perlu diselaraskan jalur informasi dan pelaporan antara Perpres 15 /2010
ayat 2 dan 3 , dengan Permendagri 42/2010, pasal 27 dan 28;
Walaupun dalam kedua peraturan telah disebutkan peran fungsi TKPKD
namun berbagai kendala termasuk kurang optimal keterlibatan TKPKD oleh
pihak pengelola program, seperti : i) masih memiliki tim pelaksana program
tersendiri, dan ii) minimnya keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan
program (pelatihan, pemantauan, dll)
Walaupun dalam permendagri 42/2012 disebutkan sumber pembiayaan
untuk organisasi TKPKD namun banyak daerah yang sulit mengalokasikan
secara khusus untuk pembiayaan kegiatan TKPKD.
Page  11
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
11
Rekomendasi Kebijakan dari Arahan Menko Kesra (No. B.38/MENKO/KESRA/III/2013)
Tentang : Optimalisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2013-2014
1. Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh TKPKD
Kabupaten/Kota. Setiap pelaksana program dalam PNPM Mandiri harus menjadi
bagian (forum) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat pada struktur organisasi TKPKD.
2. Ketua TKPKD perlu memastikan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam setahun.
3. Untuk melakukan pemantauan dapat dilihat Panduan Pemantauan Program
Penanggulangan Kemiskinan TKPKD yang dikeluarkan oleh TNP2K. Rapat
koordinasi terkait pemantauan dan evaluasi perlu melibatkan perwakilan dari
UPK-BKAD, LKM/BKM, Fasilitator, SKPD setempat serta perwakilan dari pejabat
kecamatan. TKPKD bertanggung jawab untuk memonitor dan memberikan
masukan terhadap evaluasi kinerja program, termasuk memastikan kepatuhan
terhadap pelaksanaan instruksi-instruksi dalam surat ini.
Page  12
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
12
4. TKPKD agar mengaktifkan unit sekretariat dan pokja di dalam struktur
organisasinya sehingga terdapat a) pengolahan dan pemanfaatan data
kemiskinan yang efektif dan dipercaya; b) terjadinya kemitraan para pihak
dalam penanggulangan kemiskinan; c) terdapat mekanisme kerja yang sinergis
antar unit Penanganan Pengaduan Masyarakat di dalam Program PNPM
Mandiri dan unit kerja di pemerintah daerah
5. Secara umum, TKPKD perlu berperan sebagai forum koordinasi antar pelaksana
program penanggulangaan kemiskinan dengan sumber daya di Daerah,
termasuk, namun tidak terbatas pada, SKPD terkait, dunia usaha, dunia
pendidikan dan mitra pembangunan Iainnya dengan tujuan mendayagunakan
potensi sumber daya yang tepat dan cepat agar terjadi percepatan
penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya.
Page  13
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
13
Agenda kerja 12 : Kelembagaan dan Pengelolaan Dana
Bergulir
Pemahaman
Dana bergulir masyarakat ex-bansos ini prinsipnya adalah milik
masyarakat, oleh karena itu kewenangan pemerintah lebih
bersifat “memberikan saran, inspirasi” kepada pengelola dan
penerima manfaat (masyarakat);
Page  14
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
14
Usulan Kebijakan
1.
Mendalami pilihan badan hukum Koperasi:
– Koperasi yang memenuhi good-governance, sesuai amanat UUD’45, Bung Hatta
(founding-father)
– Sebagai bentuk transformasi dari “Program menjadi Gerakan”, peran pemerintah
berkurang, peran warga meningkat.
– Selain Koperasi, perlu dikuatkan “kelompok simpan/pinjam” (SPP) nya
2. UU no.17/2012 ttg PERKOPERASIAN– memberi peluang dengan:
– Keanggotaan terbuka, syarat mudah (setoran Rp10 pun bisa), pengurusan
cepat (< 30 hari);
– Dimungkinkan Hibah sebagai penyertaan dalam permodalan koperasi.
– Terkait BKM, BKAD sebagai wakil dari anggota bisa tetap pd fungsinya sebagai
anggota Dewan Pengawas.
Page  15
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
15
Ibnu Taufan (ibnu.taufan@tnp2k/go.id)
Bagoes Joetarto ([email protected])
Kelompok Kerja Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri)
Page  16
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
TNP2K – Pokja Kebijakan IV PNPM Mandiri
16