Transcript 3. Kebijakan Pelaks PNPM Perkotaan 2014

KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
TAHUN 2014
Ir. Boby Ali Azhari, MSc
Kepala Satker P2KP Pusat
1
PENDAHULUAN
1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah berjalan
selama 7 tahun.
Bila memasukkan waktu
pelaksanaan P2KP berarti sudah berjalan 15 Tahun
2. Dana BLM yang disalurkan ke masyarakat untuk
mendukung pelaksanaan PNPM Perkotaan (20072013) mencapai sekitar 9,2 trilyun. Jumlah dana ini
semakin besar bila memasukkan dana BLM P2KP
(1999-2006) dan Program lanjutan seperti PAKET,
PLPBK, PPMK, PRB-BK, Selaras
3. Alokasi sumber daya manusia (konsultan/Fasilitator)
pelaksana program mulai dari level pusat, provinsi,
Kab/Kota hingga kelurahan mencapai 7.926 orang
4. Jumlah pemandu nasional sebanyak 520 org dari
unsur konsultan dan 215 org dari pemda (∑ 735 org)
5. Setiap tahun selalu dilakukan rapat koordinasi PD-TL
dan rakor di level daerah, EGM Tenaga Ahli,
penguatan personil di level daerah (pelatihansosialisasi), KBIK dan lain-lain
6. Alokasi sumber daya (dana, SDM dan waktu) dan
berbagai penguatan kapasitas (pelatihan-sosialisasi)
serta rapat-rapat koordinasi & evaluasi, harusnya
telah menghasilkan kualitas pelaksanaan dan
indikasi tercapainya tujuan dan sasaran program
7. Kepakaran dan/atau keahlian sebagai “Tenaga Ahli“
pemberdayaan
masyarakat
sedang
disorot
masyarakat karena tahun 2014 merupakan tahun
terakhir
dari
RPJM
Nasional
2010-2014;
Kepemimpinan Nasional, dan tahap akhir dari
tahapan pelaksanaan PNPM Perkotaan, sebelum
memasuki tahap exit strategy di awal tahun 2015
8. Pertanyaan atau kritik tersebut harus mampu kita
jawab bersama, untuk kemudian menentukan
“posisioning” dan melakukan langkah-langkah taktis
yang lebih optimal dan terarah untuk pelaksanaan
program di tahun 2014
2
ISU STRATEGIS PNPM MANDIRI PERKOTAAN
Isu Strategis Hasil rapat koordinasi Program Director dan
Team Leader Provinsi :
1.
2.
Ada 4 isu strategis tahun 2011 yang sampai tahun
2013 belum bisa terselesaikan
Isu strategis harus menjadi perhatian semua pihak
untuk diselesaikan pada tahun 2014
3
KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PNPM PERKOTAAN TAHUN 2014
1 Target Pengurangan Angka Kemiskinan Tahun 2014
•
Mendukung target RPJM Nasional 2010-2014 : Angka
kemiskinan akhir tahun 2014 turun menjadi 8-10 %
•
Penajaman
target penerima manfaat
kegiatan
lingkungan, sosial dan ekonomi adalah warga miskin
(PS-2)
• Kegiatan infrastrukutr
diutamakan
yang
langsung bermanfaat
kepada warga miskin
(private good) dari
pada
yang berifat
publik (public good)
•
Sumber : Bappenas, 2014
Optimalisasi dana PDB
yang mengendap (idle
money)
2 Transformasi Sosial Masyarakat
•
Mempercepat dan meningkatkan kualitas penilaian
status keberdayaan masyarakat (BKM)
•
Sebanyak 6.270 Kel/Desa yang telah berstatus
MANDIRI pada penilaian tahun 2013, harus mampu
menunjukkan indikasi-indikasi sebuah Kemandirian.
Diantaranya, mampu bermitra dengan pemda dan
sumber daya disekitarnya (swasta dll)
•
37 Kel/Desa yang masih berstatus Belum Berdaya perlu
direview strategi dan implementasi fasilitasinya
TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MELALUI
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
HASIL PENILAIAN TINGKAT
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (BKM)
TAHUN 2013
3 Keterpaduan Perencanaan Masyarakat
•
Keterpaduan
perencanaan
masyarakat
dengan
perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan/Desa
(RPJM Desa/Renstra Kelurahan)
•
Medukung rencana strategis Ditjen Cipta Karya, yaitu
keterpaduan
perencanaan
masyarakat
dengan
perencanaan ruang (spasial) dan perencanaan sektoral
bidang ke-cipta karya-an
•
Memfasilitasi perencanaan masyarakat (PJM/RTPLP)
yang komprehensif
mengakomodasi aspek kebencana-an dan gender
Perenc. Sektoral
Resiliance & Pengarusutamaan
Perenc. Spasial
Kebencanaan &
Gender
RTRW Provinsi
SPPIP
(Strategi Pengembangan Permukiman dan
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan)
RPKPP
(Rencana Pembangunan Kawasan
Permukiman Prioritas )
RTRW Kab/Kota
RDTR Kab/Kota
PJM
Pronangkis
/ RTPLP
SSK
(Strategi Sanitasi Kota)
RISPAM
(Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Munum)
Sistem Keterpaduan “spasial-sektoral” Perencanaan masyarakat
4
Optimalisasi Kegiatan Pinjaman Bergulir
•
Meningkatkan kinerja Pinjaman Dana Bergulir (PDB)
•
Legalitas kegiatan PDB dengan membentuk BAHU
(Badan Hukum). Ada tiga pilihan bentuk BAHU, yaitu
Koperasi, Perkumpulan Berbadan Hukum dan
Perseroan Terbatas
•
Pemanfaatan dana mengendap (idle money) sesuai
dengan ketentuan
TREND
MENURUN
CAPAIAN NASIONAL KINERJA INDIKATOR PINJAMAN BERGULIR
KATEGORI “MEMUASKAN” TAHUN 2012-2013
CAPAIAN KINERJA (%)
INDIKATOR
STANDAR
KPI
Juli 2012
Des 2012
Juli 2013
Des 2013
LAR
70%
32,3
30,2
28,3
27,1
PAR
-
38,4
36,2
34,3
32,5
CCr
90%
77,4
75,3
76,3
73,5
ROI
90%
30,4
30,2
29,0
23,9
Sumber : SIM P2KP_19 Maret 2014
TREND
MENINGKAT
DANA MENGENDAP (IDLE MONEY) KEGIATAN PDB (NASIONAL)
INDIKATOR
DANA MENGENDAP
(IDLE MONEY)
Nilai (milyar)
Mar 2013
Juli 2013
Okt 2013
Des 2013
165,2
152,0
192,9
207,7
5 PLPBK (Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas)
•
Penetapan kawasan prioritas (RTPLP) diutamakan pada
penataan kawasan permukiman penduduk (bukan lahan
kosong/lahan bengkok)
•
Menyelesaikan Kel/Desa yang ditetapkan sebagai
PLPBK khusus metropolitan dengan kategori “catatan
/syarat” agar pelaksanaanya sesuai dengan kerangka
waktu yang ditentukan.
NO
LOKASI
CATATAN
1
5 Kelurahan di Kota Semarang Jateng
Pemilu basis < 30 %
2
5 Kelurahan di Kota Banjarmasin Kalsel
Aide Memoire Des 2013
3
1 Kelurahan di Kota Balikpapan Kaltim
Indikasi penyimpangan dana
4
1 Kelurahan di Kota Makasar Sulsel
Pemilu basis < 30 %
• Dokumen perencanaan PLPBK untuk lokasi penetapan
mulai 2013 hanya satu, yaitu RTPLP (Rencana Tindak
Penataan Lingkungan Permukiman) kawasan prioritas
• Pencairan BLM dilakukan 2 tahap, yaitu Tahap-1
sebesar Rp 150 juta (perencanaan) dan Tahap-2
sebesar Rp 850 juta (pembangunan fisik)
6 MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM PERKOTAAN
•
Pada tahun 2014, terdapat 2 kegiatan MP3KI di lokasi
PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu (1) Percepatan
Pengurangan Kemiskinan atau Wuick Wins; (2)
Penguatan Kecamatan kantong Kemiskinan
•
Sasaran lokasi MP3KI tahun 2014 akan dialokasikan
dana BLM tambahan untuk pelaksanaan kegiatan
sesuai usulan yang sudah diverifikasi oleh Bappenas
(Quick Wins) dan kegiatan sesuai dengan PJM
Pronangkis (Penguatan kec. Kantong kemiskinan)
7 Target UKP4 Tahun 2014
•
PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2014 dan lokasi MP3KI
tahun 2014 merupakan program yang pelaksanaanya
diawasi oleh UKP4
•
Target/sasaran B03-B06-B09 dan B12 UKP4 Tahun
2014 beserta bukti-buktinya baik pada PNPM Perkotaan
maupun MP3KI harus dikelola dan dikendalikan dengan
baik sehingga target/sasaran yang telah disepakati
antara Kementerian PU dengan UKP4 dapat dicapai
8 Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
•
Desa
mempunyai
kewenangan
di
bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
Desa
•
Desa akan mendapat alokasi dana setiap tahun dengan
kisaran 1,5 – 2,0 milyar
•
Dengan diberlakukakan UU No. 6 tentu akan
berimplikasi pada pelaksanaan PNPM Perkotaan di
Desa