Transcript Tujuan Umum Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan Umum
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
Meningkatnya kesejahteraan
dan kesempatan kerja
masyarakat miskin di
perdesaan dengan mendorong
kemandirian dalam
pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan
Tujuan Khusus
 Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya
masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam
pengambilan
keputusan
perencanaan,
pelaksanaan,
pemantauan dan pelestarian pembangunan,
 Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif
dengan mendayagunakan sumber daya lokal,
 Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam
memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif,
 Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi
yang diprioritaskan oleh masyarakat,
 Melembagakan pengelolaan dana bergulir,
 Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja
Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan.
 Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan
dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.
Prinsip-Prinsip PNPM Mandiri
Perdesaan










Bertumpu pada pembangunan manusia.
Otonomi.
Desentralisasi.
Berorientasi pada masyarakat miskin.
Partisipasi.
Kesetaraan dan keadilan gender.
Demokratis.
Transparansi dan Akuntabel.
Prioritas.
Keberlanjutan.
Strategi Pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan
Memberikan kewenangan yang lebih
luas kepada masyarakat dalam
mengambil keputusan.
Meningkatkan sinergisitas antara
masyarakat dan pemerintah daerah
dalam penanggulangan kemiskinan.
Memberikan bantuan kepada
masyarakat berupa dana bantuan
langsung masyarakat (BLM/block
grant) dan bantuan pendampingan
berupa technical assistance.
Jenis Kegiatan





Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM
Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :
Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana
sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung
secara ekonomi bagi RTM,
Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan
pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan
ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal),
Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok
usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang
berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal
(tidak termasuk penambahan modal),
Penambahan permodalan simpan pinjam untuk
Kelompok Perempuan (SPP),
Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan
PNPM Mandiri Perdesaan
Hearing
Musrenbang Kabupaten
DPRD
MAD Sosialisasi
Evaluasi
Musdes Sosialisasi
Pemeliharaan
Pelatihan KPMD
Musdes Serah Terima
Pegas/ PKD
Musdes RPJM-Desa
(penyusunan/review)
LKPJ Kades
Musy. Desa Khusus
Perempuan
Musdes Pertanggungjawaban
Musrenbang Desa
Pencairan Dana dan Pelaksanaan
Kegiatan
Musdes Perencanaan
Penulisan Usulan
dgn/tanpa desain RAB
Persiapan Pelaksanaan
(pendaftaran tenaga, pelatihan
TPK, UPK, dan pelaku desa lainnya)
Verifikasi Usulan
Desain dan RAB,
Verifikasi Teknis SPP
Musdes Informasi
Hasil Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang Kecamatan
MAD Prioritas Usulan
MAD Pendanaan
Penyampaian
Aspirasi
NEGATIF LIST
Jenis Kegiatan Yang Dilarang Dibiayai Oleh Dana BLM PNPM-MPd :















Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:
Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan
politik praktis/partai politik,
Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah,
Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida,
herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain.),
Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya,
Pembiayaan gaji pegawai negeri,
Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja,
Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung
tembakau,
Kegiatan apapun yang dilakukanberkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan
sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut,
Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang,
Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara
lain,
Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai,
Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Ha,
Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha,
Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.