Transcript 11. Kelembagaan-2012

7. KELEMBAGAAN
EKONOMI
PERTANIAN DI
INDONESIA
LATAR BELAKANG
Nilai tambah terbesar dalam kegiatan eko pert tdp pd
kegiatan yg justru tdk dilakukan secara individual.
Kegiatan perdagangan, pengangkutan, pengolahan dll
lebih ekonomis jk dilaksanakan bersama-sama shg
keuntungan lbh besar
Kelembagan pert baik formal maupun informal,
memegang peranan penting dlm peningkatan kualitas
SDM, produksi dan pendapatan pet
Namun petani masih sulit (???) mengaksesnya
PENGERTIAN
1. Kelembagaan sebagai aturan main,
 merup perangkat aturan yang membatasi aktivitas anggota dan
pengurus dlm mencapai tujuan organisasi.
 Aktivitas eko yang dikoordinasikan bukan oleh mekanisme pasar, tetapi
melalui mekanisme administrasi/komando
2. Kelembagaan sebagai organisasi

Kesatuan yg memungkinkan orang2 (para petani) mencapai
tujuan yg tdk dapat dicapai individu secara perseorangan

Sistem organisasi petani, terdiri dari :
(1) Unsur kelembagaan (aturan main)
(2) Partisipan (SDM)
(3) Teknologi
(4) Tujuan
(5) Lingkungan (alam, sosial, ekonomi)
Menurut Asal-usulnya, dibedakan :
1.



Lembaga asli (lembaga adat)
Pemilikan tanah
Aturan jual beli
Aturan sewa tanah



Perilaku musyawarah adat
Kebiasaan gotong royong
Aturan bagi hasil
2. Lembaga baru (lembaga lama yang diperbaharui)
☻ Gotong royong  sistem upah
☻ Simpan pinjam informal  lembaga keuangan mikro formal
☻ Penyuluhan Pertanian
☻ Penelitian dan Pengembangan
☻ Badan Usaha Desa
☻ Jual beli -> akta jual beli ke notaris dll
Contoh Kelembagaan Pertanian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Koperasi
BPPT
AIP
Penyuluhan Pertanian
Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Gotong royong
BRI Unit Desa
dll
KOPERASI
Tujuan : meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani
Koperasi Unit Desa harapan ideal :
(1) memberikan jaminan keuntungan ( segi sosial dan
ekonomi)
(2) Meningkatkan tawar petani dlm penentuan harga
produk pert
Kendala yang dihadapi :
1. Rendahnya minat masy utk bergabung karena
kegagalan dan stigma negatif ttg koperasi di masy.
2. Ketergantungan pet thd tengkulak akibat transaksi
yang dilakukan
3. Kurangnya pemahaman dan arti penting koperasi.
2. Lembaga BPPT
( Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)


Sbg lembaga intermediasi, lembaga pelaksana,
lembaga pengkaji tekno, pelaksana audit tekno dan
lembaga pemberi solusi teknologi
Balai Inkubator Teknologi (BIT) sbg ujung tombak
perekayasaan tekno sbg wahana inkubasi dan
komersialisasi invensi & inovasi tekno yg dihasilkan
BPPT utk mewujudkan wirausahawan baru berbasis
teknologi
3. Kelembagaan AIP (Agribisnis Industrial Pedesaan)


Model inovasi kelembagaan yg dikembangkan melalui
PRIMA TANI (Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian)
Penumbuhan elemen AIP meliputi :
1. Lembaga Produksi
berupa Kelompok Tani maupun GAPOKTAN
(pendekatan domisili ataupun hamparan)  Aktivitas
usahatani berdasar keputusan kolektif
2. Lembaga Sarana Produksi
Menyelaraskan pengadaan saprodi dlm jenis, kuantitas,
kualitas, waktu, tempat dan harga yg sesuai dg
kemampuan dan kebutuhan pet & pelaku bisnis lainnya
3. Lembaga Penyuluhan
Memfungsikan kembali secara efektif dlm kegiatan
pendampingan petani shg dpt memanfaatkan sumberdaya
pertanian setempat secara optimal
4. Lembaga Klinik Agribisnis
Tujuan : meningkatkan pelayanan informasi : tekno pert,
informasi pasar dan informasi permodalan.
Merup organisasi dg anggota : para penyuluh, peneliti BPTP,
Puslit dan Balit di lingkup DEPTAN dan petugas dinas terkait.
5. Lembaga Pasca Panen / Pemasaran Hasil Pert
Tujuan : menekan kehilangan hasil mentah pert,
meningkatkan nilai tambah dan memperlancar pemasaran
hasil pert  posisi tawar petani meningkat
6. Lembaga Jasa ALSINTAN
 Dirintis dg pelayanan jasa penyewaan alsintan
 Ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dg biaya
terjangkau oleh petani dan memberikan keuntungan yg
layak (bagi lembaga)
 Pembinaan dg pemberian kredit murah bagi pelaku usaha
jasa alsintan
7. Lembaga Pengolahan Hasil Pertanian
o Tujuan : meningkatkan nilai tambah produk pert dan
memperluas pasar
o Pembentukan industri skala kecil & RT yg dikelola scr kelpk
o Perlu pembinaan teknis & manaj shg keuntungan layak
o Pembagian nilai tambah yg proporsional dg petani
pemasok bahan baku & pelaku agribisnis lain di pedesaan
8. Lembaga Permodalan
 Merup (1) bentukan baru atau (2) memanfaatkan lembaga
yg sudah ada ttp belum menjangkau petani
 Dikembangkan dg pola Kredit Usaha Mandiri (KUM) yg
melibatkan anggota kelompok tani