Transcript PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 19 UU 32 2004
(2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah
pemerintah daerah dan DPRD.
Siapa pemerintah daerah ?
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati,
atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
SIAPA YANG MEMIMPIN ?
(1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah
daerah yang disebut kepala daerah.
(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud untuk
provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten
disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dibantu
oleh satu orang wakil kepala daerah.
(4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk
kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota
disebut wakil walikota.
Perangkat Daerah
(1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, dan lembaga teknis daerah.
(2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan,
dan kelurahan.
Perangkat Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota
Sekretariat Daerah
• Sekretaris daerah mempunyai tugas dan
kewajiban membantu kepala daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
Selain itu bertugas untuk membina PNS.
Bertanggung Jawab Kepada Kepala Daerah.
Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.
Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Tanggung Jawab Sekretaris DPRD ?
• Sekretaris DPRD dalam melaksanakan
tugasnya secara teknis operasional berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada kepala daerah
melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Daerah
Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang
diangkat dan diberhentikan oleh kepala
daerah dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada
kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung
tugas kepala daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum
daerah.
Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah
sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan,
kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah
yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
LEMBAGA TEKNIS BERTANGGUNG
JAWAB KEPADA SIAPA ?
Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum
daerah bertanggung jawab kepada kepala
daerah melalui Sekretaris Daerah.
KECAMATAN
Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam
pelaksanaan
tugasnya
memperoleh
pelimpahan sebagian wewenang bupati atau
walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah.
Selain tugas tersebut camat juga
menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan meliputi:
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan.
KELURAHAN
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan dari
Bupati/Walikota.
Selain tugas sebagaimana dimaksud
lurah mempunyai tugas:
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan
kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiba
umum; dan
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum.
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan
daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SEKRETARIAT DPRD
• Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan
DPRD;
c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD.
INSPEKTORAT
Pengawas
Penyelenggaraan PEMDA
Inspektorat mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota.
Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan.
Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung
jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Badan perencanaan pembangunan daerah
merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
TUGAS BAPPEDA
Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan.
(5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
gubernur melalui sekretaris daerah.
DINAS DAERAH
Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dinas daerah dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pada dinas daerah dapat dibentuk unit
pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa daerah
kabupaten/kota.
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Lembaga teknis daerah merupakan unsur
pendukung tugas kepala daerah.
Lembaga teknis daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh
kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala
kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh
direktur.
Kepala dan direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
Pada badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja
satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
DINAS DAERAH
Dinas daerah yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas :
a) Dinas Pendidikan;
b) Dinas Kesehatan;
c) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
e) Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata
Ruang);
f) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
g) Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
h) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
i) Dinas lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah
masingmasing.
Badan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Badan,
Kantor dan Rumah
Sakit Daerah) sekurang-kurangnya, terdiri atas :
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penanaman Modal;
b) Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat;
c) Badan/Kantor Lingkungan Hidup;
d) Badan/Kantor Ketahanan Pangan;
e) Badan/Kantor Penelitihan, Pengembangan
dan Statistik;
f) Badan/Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;
g) Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa;
h) Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana;
i) Badan Kepegawaian dan diklat;
j) Inspektorat; dan
k) Rumah Sakit Daerah.
l) Lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.