Transcript - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

BIMTEK
Penerapan Tata naskah Dinas Untuk Meningkatkan
Tata Cara Administrasi Pelayanan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informaasi Provinsi
Banten Yang Profesional
Mei 2014
Naskah Dinas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2012
Tentang
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan
NASKAH
DINAS
Pengertian : Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai
alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah
Provinsi Banten.
Prinsip :
a. ketelitian;
b. kejelasan;
c. singkat dan padat; dan
d. logis dan meyakinkan
NASKAH
DINAS
NASKAH DINAS
PRODUK HUKUM
NASKAH DINAS
SURAT
NASKAH DINAS
SURAT
GUB
surat edaran;
surat kuasa;
surat undangan;
surat panggilan;
pengumuman;
telegram;
berita acara;
piagam;
sertifikat, dan
STTPP.
WAGUB
surat biasa;
telaahan staf;
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;
surat perintah tugas;
surat ket. melaksanakan tugas;
nota dinas;
lembar disposisi;
laporan;
rekomendasi;
AN.GUB
memo
NASKAH DINAS
SURAT
Ka. SKPD
surat keterangan;
surat izin;
surat perintah tugas;
sertifikat.
Ka. UPT
surat edaran; surat biasa;
surat perintah; surat perintah perjalanan
dinas; surat kuasa/surat kuasa khusus;
surat undangan; surat keterangan
melaksanakan tugas; surat panggilan;
nota dinas; lembar disposisi; telaahan staf;
pengumuman; laporan; rekomendasi;
berita acara; memo; dan
daftar hadir.
AN. Ka.
SKPD
Bukti Pertanggungjawaban
Peraturan Gubernur Banten Nomor
2 Tahun 2014
Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014
Bukti Pertanggungjawaban
Honorarium :
(a) Keputusan Gubernur/PA/KPA tentang Pembentukan
Tim/Kepanitiaan;
(b) Daftar Hadir;
(c) Daftar Penerima Honor yang sudah ditandatangani;
(d) Laporan Tim ;
(e) Bukti Surat Setoran Pajak;
(f) Surat Undangan
Bukti Pertanggungjawaban
Honorarium :
Bukti Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas :
(a) SPT;
(b) Visum;
(c) Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
(d) Surat Perintah Bayar;
(e) Rincian Perjalanan Dinas;
(f) Kuitansi/Tanda Terima Uang (Lumpsum);
(g) Struk BBM;
(h) Struk Tol;
(i) Struk Parkir;
(j) Kuitansi Sewa Kendaraan;
(k) Nota Sewa Kendaraan;
(l) Kuitansi Sewa Penginapan;
(m) Nota Sewa Penginapan;
(n) Surat pernyataan pengeluaran riil apabila tidak dapat menggunakan bukti-bukti
pengeluaran yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan
mengetahui/menyetujui KPA/PA.
Bukti Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas :
Bukti Pertanggungjawaban
Studi banding :
Max. 15 orang,
Max 16 Orang (mengikutsertakan masyarakat)
Max 4 hr,
Permohonan ijin secara tertulis berisi :
tujuan/lokasi kunjungan kerja/studi banding, waktu kunjungan kerja/studi
banding, jumlah biaya yang dibutuhkan, nama pejabat dan pelaksana, output dan
manfaat kunjungan kerja/studi banding yang dapat diterapkan
Spjnya :
SPT; Visum; Laporan Hasil Perjalanan Dinas/Studi Banding; Surat Perintah Bayar;
Rincian Perjalanan Dinas; Kuitansi/Tanda Terima Uang (Lumpsum); Struk BBM;
Struk Tol; Struk Parkir; Kuitansi Sewa Kendaraan s.d. Pelabuhan/Bandara/ Stasiun;
Nota Sewa Kendaraan s.d. Pelabuhan/Bandara/ Stasiun; Kuitansi Sewa Penginapan;
Nota Sewa Penginapan; Tiket Moda Transportasi; Boarding Pass; Biaya Kelebihan
Bagasi; Surat pernyataan pengeluaran riil apabila tidak dapat menggunakan buktibukti pengeluaran yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan
mengetahui/menyetujui KPA/PA.
Bukti Pertanggungjawaban
Studi banding :
substansi kebijakan
yang sedang
dirumuskan dan
hasilnya dilaporkan
secara transparan
dan akuntabel
Terima Kasih
Atas
Perhatiannya