Transcript PAPARAN KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN PADA ACARA KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGITAS (KISS) TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SKPD PROP DAN KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

PAPARAN
KEPALA BIDANG
STATISTIK DAN PELAPORAN
PADA ACARA
KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI
DAN SINERGITAS (KISS)
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SKPD PROP DAN
KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
TAHAPAN
PEMBANGUNAN
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
TAHAPAN
PEMBANGUNAN
EVALUASI
PELAKSANAAN
MONITORING
• Siklus
pembangunan
nasional dan
daerah sama;
sequential; dan
simultan
• Dalam satu tahun
Jan – Des
Dasar Pelaksanaan
Pemantauan dan
Evaluasi :
PP 39/2006
PP 3/2007
PP 6/2008
PP 8/2008
Matrik Ringkas RPJMD
berdasarkan
Sasaran
Pembangunan
EKPD mengukur
Capaian Pelaksanaan
RPJMN/D
RPJMD
2006-2008
-Permasalahan dlm mencapai
sasaran
-Identifikasi konsistensi pemb.
Daerah dgn nasional
Data Primer
-F G D
- dll
Capaian Kinerja
Pemb daerah Kab/Kota
Hasil
Akhir EKPD
himpun
Data Sekunder
-Lap. BPS
- Hasil Penelitian
43 Indikator
menjadi
140 Indikator
KISS
Upaya dlm mengintervensi
Kebijakan/Program untuk
mencapai sasaran
prop/Nas
Rekomendasi
Tindak lanjut
KEWAJIBAN SKPD & KAB/KOTA UNTUK
MELAPORKAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DIANTARANYA DIATUR DI
DALAM:
• PERATURAN PEMERINTAH NO 39 TAHUN
2006 TENTANG TATA CARA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
• PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TAHUN
2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA
PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN DANA APBN
YANG DIATUR DIDALAM PP NO 39 TAHUN 2006
Dekonsentrasi
Menteri KL
Tugas Pembantuan
Presiden
(melalui Menkeu)
Menteri KL
LPJ
Gubernur
(Wkl Pemerintah/Kepwil)
LPJ
Gubernur
(Kepala Daerah Otonom)
SKPD Prov
LPJ
LPJ
SKPD Prov
Bupati
LPJ
SKPD Kab
Keterangan :
Alur Kewenangan/Penugasan
Alur Pendanaan
Alur Pertanggungjawaban
Walikota
SKPD Kota
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIATUR DIDALAM
PP NO 8 TAHUN 2008
•
(Pasal 46)
Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah antar provinsi
Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah antar kabupaten/kota
Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota
Pengendalian terhadap: (Pasal 44)
– Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
– Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Evaluasi terhadap: (Pasal 47)
– Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
– Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
– Hasil rencana pembangunan daerah.
Pasal 48

Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan
oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan
oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan
dokumen rencana pembangunan daerah, dan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam
rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.


Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan
daerah untuk periode berikutnya.
DAFTAR DINAS DI KAB/KOTA SEBAGAI PENGELOLA APBN TUGAS
PEMBANTUAN YANG BELUM MELAPORKAN KEPADA GUBERNUR
SESUAI PP 39/2006 DAN PP 7/2008 SD TRIWULAN III
NO.
1.
KAB/KOTA
KAB. BANGKALAN
JUMLAH SATKER
20 SATKER
2.
KAB. BANYUWANGI
47 SATKER
3.
KAB. BLITAR
40 SATKER
4.
KAB. BOJONEGORO
36 SATKER
BELUM LAPOR
4 SATKER :
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KANTOR URUSAN KETAHANAN PANGAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
3 SATKER :
DINAS PETERNAKAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN
6 SATKER :
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DINAS PERKEBUNAN
DINAS PETERNAKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
7 SATKER :
BAPPEDA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KANTOR BIMAS KETAHANAN PANGAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
5.
KAB. BONDOWOSO
30 SATKER
6.
KAB. GRESIK
27 SATKER
BELUM LAPOR
11 SATKER :
DINAS DIKNAS
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS NAKERTRANS
DINAS PENGAIRAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DINAS PETERNAKAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
5 SATKER :
BAPPEDA
DINAS PERTANIAN
DINAS TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
BELUM LAPOR
7.
KAB. JEMBER
49 SATKER
6 SATKER :
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS NAKERTRANS
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
8.
KAB. JOMBANG
52 SATKER
7 SATKER :
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
9.
KAB. KEDIRI
30 SATKER
7 SATKER :
DINAS KEHEWANAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DINAS TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
BELUM LAPOR
10.
KAB. LAMONGAN
27 SATKER
5 SATKER :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
DINAS PERKEBUNAN
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
11.
KAB. LUMAJANG
21 SATKER
6 SATKER :
DINAS KIMPRASWIL
DINAS PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
12.
KAB. MADIUN
42 SATKER
13.
KAB. MAGETAN
47 SATKER
BELUM LAPOR
10 SATKER :
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
DINAS PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DINAS PU PENGAIRAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
8 SATKER :
BAWASDA/INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERINDAG
DINAS PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
NO.
14.
KAB/KOTA
KAB. MALANG
JUMLAH SATKER
33 SATKER
15.
KAB. MOJOKERTO
23 SATKER
16.
KAB. NGANJUK
44 SATKER
BELUM LAPOR
8 SATKER :
DINAS PENGAIRAN
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
DINAS PETERNAKAN
DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
DISNAKER DAN MOBILITAS PENDUDUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
6 SATKER :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
8 SATKER :
BAPPEDA
DINAS KEHEWANAN
DINAS PENGAIRAN DAERAH
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
BELUM LAPOR
17.
KAB. NGAWI
48 SATKER
9 SATKER :
BAWASDA/INSPEKTORAT
DINAS KEHEWANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS PETERNAKAN
DINAS TENAGA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
18.
KAB. PACITAN
28 SATKER
8 SATKER :
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DINAS TENAGA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
BELUM LAPOR
19.
KAB. PAMEKASAN
43 SATKER
7 SATKER :
DINAS PENGAIRAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PETERNAKAN
DINAS TENAGA KERJA
KANTOR URUSAN KETAHANAN PANGAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
20.
KAB. PASURUAN
30 SATKER
6 SATKER :
DINAS PENGAIRAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KEHEWANAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
21.
KAB. PONOROGO
34 SATKER
6 SATKER :
DINAS PERTANIAN
DINAS SDA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT PIDRA
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
BELUM LAPOR
22.
KAB. PROBOLINGGO
28 SATKER
9 SATKER :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN
MODAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
PENANAMAN MODAL
DINAS PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KEHUTANAN &
PERKEBUNAN
DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PU PENGAIRAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
23.
KAB. SAMPANG
21 SATKER
7 SATKER :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PENGAIRAN
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DINAS PETERNAKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
BELUM LAPOR
24.
KAB. SIDOARJO
35 SATKER
4 SATKER :
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 DINAS PU PENGAIRAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
25.
KAB. SITUBONDO
27 SATKER
6 SATKER :
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PETERNAKAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
26.
KAB. SUMENEP
29 SATKER
6 SATKER :
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KANTOR PETERNAKAN
PENGEMBANGAN PELABUHAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
NO.
27.
KAB/KOTA
KAB. TRENGGALEK
JUMLAH SATKER
30 SATKER
BELUM LAPOR
28.
KAB. TUBAN
24 SATKER
5 SATKER :
DINAS KIMPRASWIL
DINAS PERTANIAN
KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
29.
KAB. TULUNGAGUNG
42 SATKER
9 SATKER :
DINAS PENGAIRAN
DINAS PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT PIDRA
7 SATKER :
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PERTANIAN DAN
DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DAERAH
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
30. KOTA BATU
12 SATKER
31. KOTA BLITAR
22 SATKER
32. KOTA KEDIRI
27 SATKER
33. KOTA MADIUN
24 SATKER
BELUM LAPOR
3 SATKER :
DINAS PERTANIAN
DINAS TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
3 SATKER :
DINAS PERTANIAN
DINAS TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1 SATKER :
SEKRETARIAT DAERAH
32SATKER :
DINAS PERTANIAN
DINAS TENAGA KERJA
NO.
KAB/KOTA
JUMLAH SATKER
BELUM LAPOR
34.
KOTA MALANG
53 SATKER
4S ATKER :
BAPPEDA
DINAS PERTANIAN
DINAS TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
32SATKER :
DINAS TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
35.
KOTA MOJOKERTO
17 SATKER
36.
KOTA PASURUAN
19 SATKER
3 SATKER :
DINAS TENAGA KERJA
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
37.
KOTA PROBOLINGGO
22 SATKER
5 SATKER :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PERTANIAN
DINAS TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT TG TEMBAGA
Ada 15 Kabupaten/Kota yang Belum Mengirimkan Suplemen
EKPPD
1. Kab. Lamongan
2. Kab. Tuban
3. Kab.pamekasan
4. Kab. Sumenep
5. Kab. Sampang
6. Kab.Magetan
7. Kab.Nganjuk
8. Kab. Banyuwangi
9. Kab. Situbondo
10. Kab. Bondowoso
11. Kab. Mojokerto
12. Kab. Gresik
13. Kota Kediri
14. Kota Pasuruan
15. Kota Batu
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD) PP.6/2008
15
Kab/Kota
23
Kab/Kota
Kabupaten/Kota yang sudah
Mengirimkan Suplemen EKKPD
Kabupaten/Kota yang Belum
Mengirimkan Suplemen EKKPD