Transcript Presentasi Laporan TEPPA Agustus 2013

BAHAN RAPAT GUBERNUR
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN
ANGGARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
KENDARI, 2 SEPTEMBER 2013
1
A. STRUKTUR APBD
2
Total APBD Rp. 2.039.366.272.627,00
1.
Belanja Tidak Langsung Rp. 1.362.87 Milyar
a. Belanja Pegawai Rp. 514,68 Milyar
b. Belanja Non Pegawai Rp. 848,19 Milyar
2.
Belanja Langsung Rp. 676,49 Milyar
a. Belanja Pegawai Rp. 62.80 Milyar
b. Belanja Non Pegawai Rp. 613,69 Milyar
-
Belanja Barang/Jasa Rp. 242,42 Milyar
-
Belanja Modal Rp. 371,27 Milyar.
3
B.1. PROGRES KEUANGAN
4
Sampai dengan bulan Agustus 2013 Realisasi penyerapan anggaran mencapai
46,30% kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya daya serap/realisasi
belanja dari seluruh SKPD lingkup Prov. Sultra, sebagai akibat dari :
1.
Proses penetapan RPJMD yang terlambat
2.
Adanya perubahan regulasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor
29
Tahun
2002
tentang
Pedoman
Pengurusan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.
Perencanaan Anggaran Kas oleh SKPD yang kurang tepat menyebabkan
inkonsistensi antara target dan realisasi belanja
4.
Pelaksanaan kegiatan pada SKPD yang tidak mengacu pada Anggaran
Kas
5.
Proses tender/lelang/pengadaan barang jasa yang terlambat
5
B.2. PROGRES FISIK
Kemajuan realisasi kegiatan yang dilaksanakan
6
Sedangkan untuk progres fisik sampai dengan bulan
Agustus 2013 realisasi penyerapan anggaran baru
mencapai 28,30% kondisi tersebut disebabkan
karena rendahnya daya serap/realisasi belanja dari
seluruh SKPD lingkup Prov. Sultra, dimana sebagian
besar SKPD melaporkan kurangnya daya serap
sebagai akibat dari :
1.
Perencanaan Anggaran Kas oleh SKPD yang
tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan
2.
Proses tender/lelang/pengadaan barang jasa
yang masih relatif terlambat
7
C. IDENTIFIKASI PAKET PENGADAAN
8
D. PANTAUAN AKTIVITAS PENGADAAN
9
Untuk
menindaklanjuti
permasalahan-permasalahan
tersebut di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah :
1.
Memerintahkan semua SKPD agar merencanakan dan
menetapkan target realisasi keuangan/anggaran kas
yang rasional dan agar dalam pelaksanaan kegiatannya
SKPD seharusnya mengacu pada anggaran kas.
2.
Melaksanakan tahap pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (Perpres
70/2012).
3.
Peningkatan peran kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran dalam melakukan Pengendalian Internal atas
Pengelolaan Keuangan SKPD berkenaan.
10
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
74.21
67.43
66.73
65.49
65.24
63.35
61.92
61.15
60.92
60.42
60.19
60.16
59.84
59.47
59.39
58.76
58.61
58.50
57.68
57.57
57.12
56.44
55.25
55.04
53.85
53.71
53.61
52.48
52.02
50.81
50.67
50.56
49.47
49.35
47.15
47.02
45.69
44.51
42.19
38.95
35.04
28.84
70.00
KDH & WKDH
Badan Perpustakaan
BKPMD
BPBD
Dinas Pariwisata
Dinas Koperasi
inspektorat
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Tenaga Kerja
Dinas ESDM
Badan Kesbang
DPRD
Dispora
BAPPEDA
Badan Diklat
Badan Ketahanan Pangan
Sekretariat DPRD
Dinas Pendapatan Daerah
Kantor Sat. Pol.PP
Dinas Perhubungan
Bakorluh
Sekt. KPID
Sekt. Korpri
Dinas Kehutanan
Kantor Penghubung
Dinas Kesehatan
Balitbang
RSJ
BKD
BPKAD
Dinas Pertanian
Badan Pemb. Masyarakat
Dinas Sosial
SKPKD
Dinas Perindag
Dinas Pendidikan
Badan Pemb. Perempuan
Setda Prov.
Dinas Perkebunan
Dinas Kelautan
RSU
Dinas PU
KONDISI REALISASI BELANJA APBD SKPD LINGKUP PEMDA
PROV. SULTRA S/D AGUSTUS 2013
80.00
10.00
0.00
11
5 SKPD DAYA SERAP TERTINGGI
1.
2.
3.
4.
5.
KDH & WKDH (74,21%)
Badan Perpustakaan (67,43%)
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Daerah (66,73%)
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (65,49%)
Dinas Pariwisata (65,24%)
5 SKPD DAYA SERAP TERENDAH
1.
2.
3.
4.
5.
Dinas Pekerjaan Umum (28,84%)
RSU(35,04%)
Dinas Kelautan dan Perikanan
(38,95%)
Dinas Perkebunan dan Hortikultura
(42,19%)
Sekretariat Daerah Provinsi (44,51%)
12
13
14
80.00
70.00
60.00
50.00
0.79
13.51
10.56
10.88
15.81
17.80
9.01
14.27
13.93
16.57
13.77
14.84
18.49
23.68
9.54
15.06
19.38
17.33
15.43
21.10
20.90
19.72
17.40
23.14
25.73
21.19
31.11
27.07
24.49
26.03
27.04
21.39
25.55
25.65
33.41
31.82
27.95
36.34
26.48
33.62
37.73
90.00
% DEVIASI
% REALISASI
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
15
SKPD DENGAN DEVIASI REALISASI KEUANGAN
TERBESAR :
1.
2.
3.
4.
5.
Dinas Pekerjaan Umum (43,98%)
RSU (37,73%)
Sekretariat Daerah Provinsi (36,34%)
Dinas Kelautan & Perikanan (33,62%)
Dinas Perindustrian & Perdagangan (33,41%)
16
17
18
60.00
80.00
20.00
14.75
16.31
17.44
19.19
26.08
29.29
29.65
32.02
32.95
33.69
34.01
34.32
35.01
37.67
39.41
40.82
43.79
44.00
45.88
46.16
49.53
49.69
50.36
51.62
52.08
52.13
53.51
53.56
54.42
56.51
57.76
58.15
62.37
65.81
68.78
69.95
78.66
40.00
7.38
14.64
Kondisi Realisasi Fisik SKPD s/d Agustus 2013
120.00
100.00
% DEVIASI
% REALISASI
0.00
19
SKPD DENGAN DEVIASI REALISASI FISIK TERBESAR :
1.
2.
3.
4.
5.
Dinas Kelautan dan Perikanan (78,66%)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (69,95%)
Rumah Sakit Jiwa (68,78%)
RSU(65,81%)
Badan Pemberdayaan Perempuan (62,37%)
20
21
22