Transcript bubarkan satpol pp

SATPOL PP
by Alghiffari Aqsa
SEJARAH
• Satpol PP mulai lahir pada tahun 1941 dengan nama
Dentasemen penjaga kota yang pertama kali dibentuk di
Kota Yogyakarta, pada Tahun 1948. Nama Dentasemen
lalu berubah menjadi Polisi Pamong Praja dan mulai
dibentuk di beberapa daerah seperti Jakarta,
Kalimantan, Sulawesi dan Bali yang akhirnya diikuti
daerah lain.
Pada Tahun 1950 Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
mengeluarkan surat keputusan tentang Satuan Polisi
Pamong Praja dan sejak saat itu, Satpol PP mulai eksis
sebagai satuan penegak Perda. Satpol PP mulai
dibentuk hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan di
Indonesia.
Tujuan Pembentukan
• Dalam upaya penegakkan peraturan daerah
inilah, pemerintah daerah berwenang untuk
membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
(pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah)
DASAR HUKUM
• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005
Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan
Polisi Pamong Praja.
• Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 35 Tahun 2005
Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan
Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
• PP Nomor. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.
FUNGSI
a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban
umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan
Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Wewenang
a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau
badan hukum yang menggangguketenteraman dan
ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap
warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah.
Kewajiban
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia
dan normanorma sosial lainnya yang hidup dan berkembang
dimasyarakat;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut
diduga adanya tindak pidana;
d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga
adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah.
MASALAH
• Banyak Pelanggaran dan kekerasan
• Tidak adanya pengawasan dan adanya
impunitas
• Tumpang tindih wewenang dengan kepolisian
• Pemborosan anggaran
• Rekruitment yang tidak jelas dan pendidikan
yang militeristik
PELANGGARAN
• Etika Perilaku /Prinsip-Prinsip Dasar PBB dalam
Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Bagi Aparat
Penegak Hukum
• Penggunaan kekuatan yang berlebihan
• Praktek penangkapan yang illegal dan sewenangwenang (arbitary of arrest)
• Penahanan sewenang-wenang (arbitary of detention)
• Penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat
manusia
• Kekerasan terhadap perempuan
• Kekerasan terhadap anak Jalanan
• Kekerasan terhadap Pekerja Seks Komersil dan LGBT
• Kekerasan terhadap aktivis NGO /pembela HAM
Bentuk Kekerasan
1 Dipukul
2 Membakar tempat tinggal
3 Merampas tempat usaha
4 Pelecehan seksual
5 Dibuang ke luar daerah
6 Ditendang
7 Disundut rokok
8 Pemerasan uang
9 Penahanan
10 Diseret
11 diancam
12 penangkapan
13 dijambak
14 digunduli
ANGGARAN
Anggaran APBD DKI Jakarta Unit Kerja Dinas Tramtib &
Perlindungan Masyarakat:
• 2005 Rp. 144,9 milyar
• 2007 Rp. 303,2 milyar
•
•
•
•
•
Anggaran 2005-2006 Suku dinas Trantib dan Linmas
Jakarta Pusat 10,628,259,600
Jakarta Barat 12,933,196,200
Jakarta Selatan 13,955,977,800
Jakarta Timur 14,034,354,000
Jakarta Utara 11,432,578,800
Anggaran
• Untuk tahun 2007, anggaran Dinas Trantib telah
mencapai Rp 303,2 milyar, dan dinas pertamanan kota
Rp 247,5 milyar.
• Jauh lebih besar dari alokasi anggaran untuk: Dinas
pendidikan dasar yang hanya sebesar Rp 188 milyar.
Bahkan lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan
anggaran Puskesmas seluruh DKI yang hanya Rp 200
milyar, atau seluruh rumah sakit di DKI yang hanya Rp
122,4 milyar.30
Sumber:
Yani Sucipto dari Seknas Fitra dalam “anggaran trantib dalam perspektif pro poor budget” 2007
Pembubaran
• Alasan: mitos ketertiban umum, banyak
pelanggaran dan kekerasan, tidak adanya
pengawasan dan adanya impunitas, tumpang
tindih wewenang dengan kepolisian,
pemborosan anggaran, rekruitment yang tidak
jelas dan pendidikan yang militeristik, melanggar
HAM dan bertentangan dengan konstitusi.
• Upaya: judicial review, legislative atau eksekutif
review (political will)
SOLUSI KEPEGAWAIAN
• Jumlah personil yang dimiliki sekitar 7.300
personil (DKI Jakarta).
• Sebagian besar Pekerja Tidak Tetap.
• Dialihkan ke dinas lain atau pembentukan dinas
baru dengan fungsi yang baru.
SOLUSI AKTOR PENERTIBAN
•
•
•
•
Serahkan penertiban kepada kepolisian.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
Optimalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pengangkatan sebagai Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS).
Pasal 149 menyatakan sebagai berikut :
(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai
penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas
ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut
umum sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Perda.
TERIMA KASIH
YA BASTA !!!