disini. - BAPK - Universitas Negeri Semarang

Download Report

Transcript disini. - BAPK - Universitas Negeri Semarang

Universitas Negeri Semarang
01
02
03
TAHAPAN RKAKL
PENYUSUNAN RAPA DAN RAB (tugas
unit kerja/fakultas)
PENYUSUNAN RPD (tugas unit
kerja/fakultas)
PENYUSUNAN RKAKL (tugas Sub.
Bagian Perencanaan Program dan
Anggaran)
04
PENELAAHAN DAN PENGESAHAN
RKAKL (tugas tim dan BAPK)
RAPA
Rencana Alokasi Program & Anggaran
Merupakan Dokumen Pembantu
manajemen/pengelola di fakultas/lembaga
dan unit kecil lain di bawah satker (Unnes)
dalam pengalokasian progam dan anggaran
05
RAPA
Rencana Alokasi Program & Anggaran
Program Kerja
Unit/Volume
Biaya/Unit
Anggaran (Jmlh Dana) yg terinci dalam kode
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) RINCIAN MAK.doc
Waktu Pelaksanaan
Penanggung Jawab Kegiatan
Keterangan
06
RAPA
Rencana Alokasi Program & Anggaran
RAPA.xls
07
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL
08
•
RPD merupakan dokumen awal unit kerja sebagai pedoman
penyusunan RKA-KL
•
RKA-KL merupakan dokumen anggaran sebagai bahan
penyusunan APBN.
•
DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan, pembayaran dan pencairan
dana.
•
DIPA disusun setelah RKA-KL disepakati antara Pemerintah
dan DPR selanjutnya ditetapkan dalam Perpres mengenai
Rincian APBN.
KETERKAITAN RKA-KL DAN DIPA
Dokumen Anggaran
RPD
RUU-APBN
UU-APBN
PERPRES
RAB
&
RAPA
RKA-KL yang
Berdasar
Pagu Indikatif
09
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DIPA
RKA-KL
RKA-KL
RKA-KL yang
Dibahas dengan
DJA
POK
Dibagikan Gubernur
DJA
DJPN
SRAA
Kanwil
Provinsi
DIPA
10
Keterangan :
•
DJA
=
•
DJPN =
•
SRAA =
•
DIPA =
•
KPA
=
•
POK
=
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
Sistem Rencana Alokasi Anggaran
Daftar Isian Penggunaan Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Petunjuk Operasional Kegiatan
Ditelaah
Ditanda tangani
Rektor/KPA
POK
11
•
Penuangan program/kegiatan/sub kegiatan dan
kelompok akun serta penetapan sasaran harus sesuai
dengan RKA-KL
•
Kelompok akun yang dicantumkan dalam Konsep DIPA
adalah 4 (digit) pertama dari BAS (Bagan Akun Standar)
•
Penempatan akun dan jenis belanja harus sesuai dengan
kaidah akuntansi pemerintahan
•
Pengisian kode kewenangan harus sesuai dengan
kewenangan pelaksanaan anggaran
•
Penetapan sasaran dan perhitungan indikator keluaran
•
Penetapan sumber dana, kantor bayar dan cara
penarikan dana harus sesuai dengan ketentuan
pembayaran
12