Transcript TINJAUAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Oleh Bambang Kesit DASAR HUKUM • UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; • UU No.

TINJAUAN UMUM
SISTEM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Oleh
Bambang Kesit
DASAR HUKUM
• UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
• UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
• UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;
• PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
• PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
• PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
• PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
LINGKUP PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
• PENGERTIAN PENGELOLAAN
– Sempit : penerimaan dan pengeluaran uang
– Luas : objek, subyek, proses dan tujuan
• AZAS PENGELOLAAN
– Umum : tahunan, universalitas, spesialitas dan kesatuan.
– Best Practices: akuntabilitas, profesionalitas,
proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan
• KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
– Pasal 6 UU No.17/2003, Keuangan Negara):
Presiden, dikuasakan kpd Menteri Keuangan (CFO),
Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/bupati/walikota (COO)
– PP No.58/2005: Sekda sbg Koord dlm pengelolaan keuda
dan pimpinan tim anggaran Pemda, dan pemberi
persetujuan pengesahan dokumen pelaksana anggaran
(DPA-SKPD)
SIKLUS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
•
•
•
•
•
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
AKUNTANSI
PEMERIKSAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGANGGARAN
1. Pengintegrasian antara rencana kerja dan
anggaran
2. Penyatuan anggaran
3. Penganggaran berbasis kinerja
4. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah
5. Klasifikasi Anggaran
PELAKSANAAN ANGGARAN
(PERBENDAHARAAN)
• Setelah diterbitkan APBN, maka diterbitkan
DIPA (daftar isian Pelaksanaan Anggaran)
untuk Kementerian/Departemen
• Diterbitkan Peraturan Daerah ttg APBD,
selanjutnya SKPD wajib menyusun DIPA
• Sistem Pelaksanaan Anggaran :
– Sistem Penerimaan
– Sistem Pembayaran
Laporan Pertanggungjawaban
SKPD
BUD/SKPKD
Sistem
Akuntansi
BUD
LRA
Neraca
CaLK
Neraca
LRA
PPKD
LAK
Neraca
LAK
CaLK
CaLK
di
se
rah
kan
Kepala Daerah
Sistem
Akuntansi
Satker
LRA
Pola hubungan
HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–AGEN
P
R
I
N
S
I
P
A
L
R
A
K
Y
A
T
L
E
M
B
A
G
A
P
E
R
W
A
K
I
L
A
N
Ketentuan Undang-Undang
Rencana Anggaran / Kerja
Akuntansi
Pelaporan
Auditing
AKUNTABILITAS
P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
A
G
E
N