Transcript POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ AKTOR ANGGARAN Para Pelaku dalam Proses Perencanaan-Penganggaran 1. Pihak Eksekutif – Kepala Daerah : Gubernur/Bupati/Walikota – Sekretaris Daerah; sebagai Ketua Panitia Anggaran eksekutif, menyampaikan.

POLITIK ANGGARAN
ZIAULHAQ
AKTOR ANGGARAN
Para Pelaku dalam Proses
Perencanaan-Penganggaran
1. Pihak Eksekutif
– Kepala Daerah : Gubernur/Bupati/Walikota
– Sekretaris Daerah; sebagai Ketua Panitia
Anggaran
eksekutif, menyampaikan Dokumen Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) ke DPRD
– Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdiri
dari: Bapeda, Bagian Keuangan/BPKD, Bagian
Adpem): menyusun RKPD, KUA, Draft APBD
– Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas
Instansi; sebagai pengguna anggaran bertugas
untuk
menyusun dan melaksanakan kegiatan berikut
anggarannya.
Pihak Eksekutif
– Badan Perencanaan daerah (BAPEDA);
sebagai penanggung jawab proses
perencanaan daerah dan sekaligus
menyiapkan dan menyusun berbagai
dokumen rencana.
– Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD)/Bagian Keuangan; sebagai
penanggungjawab proses penganggaran.

LEGISLATIF
– Panitia Anggaran DPRD (Pangar DPRD); terdiri dari
beberapa anggota DPRD (15 – 21 org) dari
berbagai Komisi dan Fraksi di DPRD, bertugas
melakukan pembahasan KUA, draft RKA-SKPD
dan draft APBD.
– Komisi; alat kelengkapan DPRD untuk
memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang
pemerintahan, perekonomian dan pembangunan,
keuangan dan investasi daerah, sebagai mitra
kerja dinas/instansi berdasarkan sektoral. Dalam
proses penganggaran komisi melakukan
pembahasan draft RKA SKPD dengan SKPD mitra
kerjanya.
Pihak Pengawas (Auditor)


– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); pengawas
eksternal dan independen, bertugas mengaudit
pengelolaan keuangan baik di Pusat maupun
Daerah, dari sisi laporan keuangan, kinerja dan
lainnya – Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Lembaga Pemerintah non
Departemen bertanggungjawab kepada Presiden,
pengawas internal, mengaudit pelaksanaan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
– Badan Pengawas daerah (Bawasda); pengawas
internal di kab/kota bertanggungjawab kepada
Bupati/Walikota, mengaudit penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
daerah.
Pengertian Politik Anggaran

Politik anggaran adalah penetapan
berbagai kebijakan tentang proses
anggaran yang mencakupi berbagai
pertanyaan bagaimana pemerintah
membiayai kegiatannya; bagaimana uang
publik didapatkan, dikelola dan
disdistribusikan; siapa yang diuntungkan
dan dirugikan; peluang-peluang apa saja
yang tersedia baik untuk penyimpangan
negati maupun untuk meningkatkan
pelayanan publik.
(Noer Fauzi &R Yando Zakaria)



Politik anggaran adalah proses saling
mempengaruhi di antara berbagai pihak yang
berkepentingan dalam menentukan skala prioritas
pembangunan akibat terbatasnya sumber dana
publik yang tersedia.
Politik anggaran adalah proses mempengaruhi
kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh
berbagai pihak yang berkepentingan dengan
anggaran.
Politik anggaran adalah proses penegasan
kekuasan atau kekuatan politik di antara berbagai
pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan
maupun alokasi anggaran.