Transcript Konsep, Proses, dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran

KONSEP, PROSES DAN
DOKUMEN KUNCI DALAM
PENGANGGARAN
Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif Gender (PPRG) di Daerah
Konsep Anggaran dan Penganggaran
•
•
•
•
Anggaran: pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran
finansial.
Penganggaran: Proses/metode untuk mempersiapkan suatu
anggaran.
APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan memiliki fungsi
otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.
Anggaran Kinerja: Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran
yang mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja atau
output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
Artinya setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat diukur dan
ditentukan outcome dan output yang ingin dicapai.
Tujuan Penyusunan Anggaran Kinerja
•
•
•
•
Meningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran
dengan menghubungkan kerja dan kegiatan
terhadap biaya.
Mendukung alokasi anggaran terhadap perioritas
program dan kegiatan
Penilaian pencapaian kinerja yang diukur dengan
indikator yang ditetapkan secara substantif (efisien,
efektif dan ekonomis, 3E)
Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran (1)
•
•
Proses perencanaan dan penganggaran merupakan
dua proses yang saling terkait.
Keterkaitan ini nampak dalam Undang-undang terkait:
–
–
UU 17 pasal 12 (2) disebutkan bahwa: ”Penyusunan APBD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman
kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”.
UU No. 25 /2004 pasal 25 (2): ”Rencana Kerja Pemerintah
Daerah menjadi pedoman penyusunan APBD.”
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (2)
Renstra
KL
Pedoman
RPJP
Nasional
Diacu
RPJP
Daerah
Pedoman
RPJM
Nasional
RPJM
Daerah
Renstra
SKPD
Rincian
APBN
Dijabar
kan
RKP
Pedoman
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabark
an
RKP
Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Pemerintah
Daerah
Pedoman
RKA-KL
Diacu
Diperhatikan
Pedoman
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Pedoman
Renja - KL
Diacu
Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
Proses Penganggaran (1)
Proses Penganggaran (2)






KUA-PPAS menentukan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan untuk periode
satu tahun melalui kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD.
Nota kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan pedoman penyusunan RKA
bagi setiap SKPD.
Usulan SKPD ditinjauulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan
dikompilasi menjadi RAPBD.
RAPBD diajukan kepada DPRD dan dibahas melalui serangkaian sidang, dan akan
disahkan menjadi Perda APBD, setelah dievaluasi oleh Mendagri/ Gubernur.
Perda APBD ini menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun DPA SKPD yang
mengacu kepada RKA yang sudah disusun.
Dalam tahapan pelaksanaan, perubahan APBD dimungkinkan karena beberapa
alasan berikut:

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi,
antarkegiatan, dan antarjenis belanja

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk kegiatan
tahun berjalan

Keadaan darurat

Keadaan luar biasa
Faktor Pengaruh dalam Proses
Penganggaran
•
Dalam tahapan pelaksanaan, perubahan APBD dimungkinkan
karena beberapa alasan berikut:
– Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam
KUA
– Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan
antarjenis belanja
– Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan untuk kegiatan tahun berjalan
– Keadaan darurat
– Keadaan luar biasa
Dokumen Kunci dalam
Penganggaran Daerah (1)
1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
–
–
KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu
tahun.
Ditetapkan bersama dengan PPAS melalui nota kesepakatan antara Kepala
Daerah dengan DPRD.
2. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
–
–
PPAS menjelaskan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
untuk setiap program ditentukan bersama oleh kepala daerah dan DPRD.
Kesepakatan ini diikuti dengan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan akan
dipakai oleh SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
3. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
–
RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan APBD
Dokumen Kunci dalam
Penganggaran Daerah (2)
4. DPA-SKPD
–
–
–
DPA-SKPD disusun oleh masing-masing SKPD yang merinci
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran
yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, serta rencana
penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang
diperkirakan
Dokumen ini merupakan penyesuaian dari RKA SKPD setelah
penetapan APBD yang menjadi dasar pelaksanaan dan
penggunaan anggaran
Mengingat dinamika proses penetapan anggaran, perlu
pengecekan kembali indicator dan tolok ukur kinerja, khususnya
pada target kinerja: apakah perubahan alokasi anggaran ini
signifikan, dan apakah target kinerja yang ditetapkan cukup
realistis dan rasional?
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD 2.2.1
Provinsi/Kab/Kota: ……….
Tahun Anggaran: …………
Urusan pemerintahan
……………………………………….
Organisasi
……………………………………….
Program
……………………………………….
Kegiatan
……………………………………….
Lokasi Kegiatan
……………………………………….
Jumlah tahun n-1
Rp ……………………..(…………………………………………..)
Jumlah tahun n
Rp ……………………..(…………………………………………..)
Jumlah tahun n+1
Rp ……………………..(…………………………………………..)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran
Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD
Kode Rekening Uraian Rincian
Penghitungan
Volume
Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
x.x.x.xx.xx
x.x.x.xx.xx
x.x.x.xx.xx
Jumlah
Contoh
RKA SKPD