Transcript Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber

Metode Penyusunan Anggaran
dan
Sumber-Sumber Pendanaan
09-08-2012
1
Metode Penyusunan Anggaran
Di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam
sejumlah Peraturan Perundangan yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2
Dengan Berlakunya Paket Peraturan Perundangan
tersebut, maka terdapat perubahan mendasar
dalam hal metode penyusunan anggaran
Masa Lalu
“Traditional Budget”
yaitu penyusunan anggaran
dengan pendekatan
Incremental dan Line Item yang
penekanan
pertanggungjawaban pada
setiap input yang dialokasikan
Sekarang
“Performance Budget”
yaitu penyusunan anggaran
dengan pendekatan anggaran
kinerja yang penekanan
pertanggungjawabannya tidak
sekedar pada setiap input
tetapi juga pada ouput dan
outcome
Pasal 14 dan Pasal 19 UU No.17/2003
3
Perubahan Metode Penyusunan Anggaran tersebut juga
berpengaruh pada aspek pengendalian &
audit keuangan
Sekarang
Masa Lalu
Pengendalian dan Audit Keuangan yang
dilakukan juga termasuk audit kinerja
Pengendalian dan Audit
Keuangan tidak berjalan
dengan baik karena tidak
memasukkan kinerja
Lebih menerapkan konsep “value for
money” atau konsep 3 E yaitu Ekonomis,
Efisien, & Efektif
Artinya, dalam mencari dana maupun
menggunakan dana Pemda dituntut utk
selalu memperhatikan tiap rupiah dana
(uang) yang diperoleh dan digunakan
Pasal 4, UU No.15/2004
4
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Performance Based Budget
• PBB adalah prosedur atau mekanisme untuk memperkuat
keterkaitan antara dana yang diberikan kepada
instansi/lembaga pemerintah dengan outcome (hasil/dampak)
dan/atau output (keluaran), melalui pengalokasian anggaran
yang didasarkan pada informasi ‘formal’ tentang kinerja.
• Informasi kinerja ‘formal’: informasi mengenai ukuran kinerja
(performance measure), ukuran biaya untuk masing-masing
kelompok output dan outcome, dan penilaian atas efektivitas
dan efisiensi belanja melalui berbagai alat analisis.
TUJUAN :
Untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan
produktivitas (allocative and productive efficiency)
dari belanja pemerintah.
Marc & Jim, 2005
5
Implementasi Metode ABK
di Pemerintah Kota Yogyakarta
Diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang disinergikan
dengan dokumen perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat (berdasarkan UU
No.25 Tahun 2004)
Pedoman
Pedoman
RPJP
NASIONAL
diacu
Pedoman
RPJM
NASIONAL
diperhatikan
Pedoman
diacu
dijabarkan
RKP
Diserasikan melalui MUSRENBANG
RPJM
DAERAH
dijabarkan
RKPD
Pedoman
RENSTRA
SKPD
Pedoman
RENJA
SKPD
Pemerintah
Daerah
RPJP
DAERAH
RENJA
KL
Pemerintah
Pusat
RENSTRA
KL
6
PROSES INTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pedoman
RPJP
NASIONAL
Pedoman
Pedoman
RENJA
KL
Pedoman
RPJM
NASIONAL
RKA - KL
RINCIAN
APBN
diacu
RKP
Pedoman
RAPBN
APBN
Pemerintah
Pusat
RENSTRA
KL
dijabarkan
diacu
diperhatikan
Diserasikan melalui MUSRENBANGDA
Pedoman
Pedoman
RPJM
DAERAH
dijabarkan
RKPD
KUA/
PPAS
RAPBD
APBD
RKA –
SKPD
PENJABARAN
APBD
Pedoman
Pedoman
RENSTRA
SKPD
Pedoman
RENJA
SKPD
PERENCANAAN PROGRAM
Pedoman
Pemerintah
Daerah
RPJP
DAERAH
PENGANGGARAN
7
Implementasi dokumen perencanaan SKPD
(basis penyusunan ABK Dinas Kesehatan)
Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010
MDG’s
SKN/SKD
SPM
KESHTN
RPJMD KOTA YK
2011 - 2016
P
E
D
O
M
A
N
VISI
RENSTRA
DINKES
MISI
TUJUAN
SASARAN
RENSTRA
KEMENKES
PROGRAM
STRATEGI
KEGIATAN
KEBIJAKAN
K
O
N
S
I
S
T
E
N
S
I
Performance Based
Budgetting
NILAI
RENJA
TAHUNAN
MUSRENBANG
RKA-SKPD
Input
Ouput
Outcome
8
Sumber-Sumber Pendanaan
(Berdasarkan UU 33 Tahun 2003 dan UU 28 Tahun 2009)
1.
PAD
a.
b.
c.
d.
2.
DANA PERIMBANGAN
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
a.
Dana Hibah
b.
Dana Darurat
c.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya
d.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e.
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
9
Penyusunan Anggaran dengan Metode ABK pada SKPD
(Dinas Kesehatan)
RKA SKPD
PROGRAM
Apa yang ingin dicapai
Apa yang dikerjakan
OUTCOME
KEGIATAN
Apa yang digunakan dalam
bekerja
Apa yang dihasilkan (barang)
atau dilayani (jasa)
INPUT
OUTPUT
Alat Analisa Belanja :
1. Perwal ttg Standar
Harga Barang dan Jasa
(Standar Biaya)
2. Analisa Standar Biaya
(ASB)
Belum Ada ….
10
Skema Pembiayaan
Berdasarkan Sumbersumber Anggaran
RENSTRA
KEMENKES
APBD
APBN
DAK
Acuan
DEKON
TP
TRANSFER
DAERAH
Percepatan
Pencapaian
Kinerja
MDG’s
SKN/SKD
SPM
KESHTN
pedoman
RENSTRA
DINKES
PROGRAM
RPJMD KOTA YK
2011 - 2016
11
Hambatan dan Permasalahan
Perjalanan metode penyusunan anggaran dengan pendekatan ABK sejak
ditetapkannya peraturan perundangan sebagaimana tersebut diatas, belum
sepenuhnya sesuai yang diharapkan hal ini karena beberapa faktor antara lain :
1.
Perumusan nomenklatur program dan kegiatan belum mempertimbangkan
aspek-aspek pengukuran kinerja (SMART: Spesific, Measurement,
Attainable, Relevant, Timely)
2.
Kebutuhan pengukuran kinerja program yang berbeda-beda menurut
peraturan dari Kementrian Teknis (Mendagri, MENPAN, LAN) sehingga
pada saat perumusan hasil (outcome) terdapat tumpang tindih
makna/pengertian, apakah untuk mengukur kinerja program atau kegiatan.
3.
Relevansi antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) sehingga
menyulitkan dalam evaluasi kinerja di akhir tahun.
12