Transcript KD-2 Perencanaan Keuangan daerah

TUJUAN PEMBELAJARAN
Memperkenalkan
• Perencanaan strategis daerah: Jk.Panjang,
Menengah,Pendek
• RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD,
Renja SKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD
• Paradigma baru dalam perencanaan dan
penganggaran
• Keterpaduan perencanaan dan penganggaran
RENCANA STRATEGIS
MERUPAKAN SUATU GAMBARAN PROSES YANG
MENJELASKAN:
– KEADAAN MASA DEPAN YANG DIINGINKAN
– CARA UNTUK MENCAPAI KEINGINAN
BERDASARKAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI
– SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time
bond)
KETERPADUAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Keterkaitan Antarundang-undang dalam Proses
Perencanaan dan Penganggaran Daerah
UU No. 25 tahun 2004
UU No. 17 tahun 2003
UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
DAFTAR ISI RPJP
Berdasarkan SE Mendagri No 050 / 2020 / SJ
RPJP Nasional 2005-2025
Bab 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Landasan Hukum
1.3 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4 Sistematika Penulisan
Bab 1 PENDAHULUAN
1.1 Pengantar (latar belakang penyusunan RPJP nasional)
1.2 Pengertian
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Landasan (landasan idiil dan operasional)
1.5 Tata urut (sistematika penulisan)
Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
2.1 Kondisi dan Analisis
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
2.1.2 Demografi
2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2.1.4 Sosial Budaya dan Politik
2.1.5 Prasarana dan sarana
2.1.6 Pemerintahan
2.1.7 Data informasi lainnya yang mendukung dan dianggap
penting
2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah
Bab II KONDISI UMUM
2.1 Kondisi Saat ini
2.2 Tantangan
2.3 Modal Dasar
Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
3.1 Visi
3.2 Misi
3.3 Arah Pembangunan Daerah
Bab IV PENUTUP
Bab III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 20052025
Bab IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 20052025
4.1 Mewujudkan Daya Saing Bangsa
4.2 Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum
4.3 Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, bersatu
4.4 Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
4.5 Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
4.6 Mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, dan
berbudaya
4.7 Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam percaturan
Internasional
Bab V PENUTUP
DAFTAR ISI RPJM
Berdasarkan SE Mendagri No 050 / 2020 / SJ
BAB I
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Landasan Hukum
Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sistematika Penulisan
Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Geografis
2.2. Perekonomian Daerah
2.3. Sosial Budaya Daerah
2.4. Prasarana dan Sarana Daerah
2.5. Pemerintahan Umum
BAB III VISI DAN MISI
3.1 Visi
3.2
Misi
RPJM Nasional 2005-2009
BAGIAN I:
PERMASALAHAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 2004-2009
Bab 1 Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
A . Permasalahan Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
B. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat
BAGIAN II:
AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI (7 Bidang)
BAGIAN III:
AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS (7 Bidang)
BAGIAN IV:
AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (18 Bidang)
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah
5.3. Kebijakan Umum Anggaran
BAGIAN V:
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Bab 34 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAGIAN VI:
PENUTUP
Bab 35 Kaidah Pelaksanaan
Bab 36 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Program Pembangunan Daerah
7.2.1. Program SKPD
7.2.2. Program Lintas SKPD
7.2.3. Program Kewilayahan
7.2. Rencana Kerja
7.2.4. Rencana Kerja Kerangka Regulasi
7.2.5. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan
BAB VIII PENUTUP
8.1. Program Transisi
8.2. Kaidah Pelaksanaan
Alur Perencanaan dan Penganggaran Jangka Panjang,
Menengah & Tahunan
Pedoman
Pedoman
RPJP
Nasional
Diacu
RPJM Dijabar
Daerah -kan
Pedoman
Rincian
APBN
Pedoman
RAPBN
APBN
Diacu
RKP
Diperhatikan
Pedoman
RKA-KL
Diserasikan melalui Musrenbang
RKP
Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diacu
Renstra Pedoman Renja SKPD
SKPD
UU SPPN
Perencanaan Pembangunan
Pedoman
UU KN
Penganggaran
Pemerintah
Daerah
RPJP
Daerah
RPJM Dijabar
Nasiona -kan
l
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Renstra Pedoman Renja KL
KL
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
RPJP-NAS
RPJP-PROP
• STRATEGI
• KEBIJAKAN
• PROGRAM
• STRATEGI
• KEBIJAKAN
• PROGRAM
RENCANA PEMBANGUNAN 20 TAHUNAN
RENCANA TAHUNAN
RPJP - D
RKPD
• VISI
• MISI
• ARAH PEMB.DAERAH
•
•
•
•
RPJMD
•
•
•
•
VISI
MISI
STRATEGI
ARAH & KEBIJK.
• PROGRAM SKPD
• PROGRAM KEWILAYAHAN
• PROGRAM LINTAS SATKER
• PROGRAM KEWILAYAHAN
KERANGKA EKONOMI
PRIORITAS PEMB
RENJA
PENDANAAN
RENSTRA - SKPD
•
•
•
•
•
VISI
MISI
TUJUAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
RENJA - SKPD
• KEBIJAKAN
• PRIOGRAM
• KEGIATAN
• PROGRAM
• KEGIATAN
RENCANA PEMBANGUNAN 5 TAHUNAN
RAPBD
PERENCANAAN & PENGANGGARAN
TAHUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
RKPD - 1
MUSRENBANG
RKPD - 2
RKPD - 3
RKPD - 4
RKPD - 5
RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS
EVALUASI TAHUNAN
1.
2.
3.
4.
5.
MUSRENBANGDES /
MUSRENBANGKEL
MUSRENBANG
KECAMATAN
RENJA
SKPD-1
Analisis Kebijakan Nasional
Analisis Ekonomi Daerah
Proyeksi Estimasi Pendapatan
Survey Kepuasan Masyarakat
Survey Penjaringan Aspirasi
RENJA
SKPD-2
RENJA
SKPD-3
RENJA
SKPD-4
RENJA
SKPD-5
RKA-SKPD
APBD (TAHUN BERJALAN)
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
MUSRENBANG
KABUPATEN / KOTA
RANCANGAN AWAL
RKPD
RANCANGAN AKHIR
RKPD
RANCANGAN
AWAL RENJA
MONITORING
& EVALUASI
SKPD
(MONEV)
IMPLEMENTASI PROGRAM
(TAHUN BERJALAN)
RANCANGAN
AKHIR RENJA
SKPD
KEBIJAKAN UMUM
APBD
PEMDA
(EKSEKUTIF)
PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
DPRD
(LEGISLATIF)
RKA SKPD
(TAHUN BERIKUTNYA)
R / APBD
Tahun Anggaran
yang Direncanakan
Syahroni & Charles P. Poluan Jr. (GTZ SfDM)
Planning and Budgeting Flowchart File (October 2004)
DOKUMEN PELAKSANAAN APBD
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJM
RPJMD
5 tahun
5 tahun
1 tahun
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
Dibahas
bersama
DPRD
1 tahun
RKPD
KUA
RKP
PPAS
NOTA KESEPAKATAN
PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
Tim
Anggaran Pemda
RAPERDA
APBD
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RPJMD DAN RKPD
PERANAN RENCANA TAHUNAN
• Rencana Tahunan berfungsi menjamin operasionalisasi, keterpaduan
dan fleksibilitas suatu perencanaan;
• Begitu pentingnya peranan Rencana Tahunan, UU 25/2004 merubah
namanya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
• RKPD berfungsi melakukan penyesuaian RPJMD dengan perubahan
kondisi dan kemampuan dana daerah (Rolling Plan);
• RKPD berperanan menjaga keterpaduan antara perencanaan,
program dan anggaran.
RKPD DAN RENJA SKPD
• RKPD dan RENJA SKPD adalah perencanaan tahunan dan
merupakan jabaran RPJM dan Renstra SKPD;
• Untuk menjaga konsistensi, RKPD disusun dengan menggunakan
Renja SKPD dan dikoordinasikan melalui Forum RKPD;
• RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja
pemerintah sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan
daerah pada tahun bersangkutan.
• RENJA SKPD mencakup program dan kegiatan dilaksanakan
langsung oleh SKPD selain melalui partisipasi masyarakat.
KETERKAITAN ANTARA RKPD DAN RENJA SKPD
• RKPD merupakan jabaran lebih konkrit dan operasional dari
RPJMD untuk tahun bersangkutan;
• Renja SKPD merupakan jabaran lebih konkrit dan operasional dari
Renstra SKPD untuk tahun bersangkutan;
• Sinkronisasi antara program dan kegiatan dalan RKPD dan Renja
SKPD dilakukan melalui Forum SKPD;
PROSES PENYUSUNAN RKPD
• Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD;
• Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RKPD dengan
menggunakan Renja SKPD untuk tahun bersangkutan;
• Rancangan awal RKPD tersebut selanjutnya dibahas dalam
Musrenbang untuk mendapatkan masukan dari SKPD dan masyarakat
setempat;
• Bappeda menyiapkan rancangan akhir RKPD setelah memasukkan
hasil Musrenbang;
• RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD dan RENJA SKPD
•
•
•
•
Pelajari Visi dan misi, kebijakan dan program prioritas dalam
RPJMD dan RENSTRA SKPD
Lakukan evaluasi mendalam tentang kondisi daerah menggunakan
analisis SWOT
Berdasarkan hasil tersebut rumuskan kebijakan dan program
pembangunan yang diperlukan untuk tahun bersangkutan;
Tentukan program dan kegiatan prioritas berdasarkan kemampuan
bersinergi serta manfaat program serta kemampuan keuangan
daerah pada tahun bersangkutan.
KETERKAITAN ANTARA RKPD DAN KUA
• KUA merupakan dokumen untuk memilah program dan kegiatan
dalam RKPD sesuai dengan kewenangan /urusan daerah
bersangkutan;
• KUA menjadi penting karena dalam era otonomi kewenangan/urusan
berbeda pada setiap tingkatan pemerintahan sehingga sebuah
program dan kegiatan dapat dilaksanakan oleh beberapa tingkat
pemerintahan;
• Program dan kegiatan yang dapat dibiayai APBD seyogjanya sesuai
dengan kewenangan dan urusan daerah bersangkutan.
LANDASAN HUKUM
• Pasal 18 UU No. 17/2003, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan
Kebijakan Umum APBD (KUA) sejalan dengan RKPD sebagai
landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD paling lambat
pertengahan Juni tahun berjalan;
• DPRD membahas KUA yang diajukan Pemerintah Daerah dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun berikutnya;
• Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah
Daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafond Sementara
Anggaran (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
PENGERTIAN KUA
• Pasal 84, Permendagri 13/2006, KUA memuat target pencapaian
kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah disertai
dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber
dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang
mendasarinya;
• Program dalam KUA diselaraskan dengan prioritas pembangunan
dalam RKPD;
• Asumsi yang melandasi adalah perkembangan ekonomi makro dan
atau perobahan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah;
RINCIAN URUSAN DAERAH
Undang-Undang No. 32/2004 menentukan urusan yang menjadi
kewenangan daerah, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
A. Urusan Wajib
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. DLL
B. Urusan Pilihan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumber Daya
mineral
Pariwisata
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi
Hubungan RKPD dengan KUA
TARGET PENCAPAIAN KINERJA DALAM KUA
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SASARAN
PROGRAM /
KEGIATAN
TARGET (%)
ORGA
NI
SASI
URUSAN WAJIB
1
01
Pendidikan
Program
Kegiatan
...
1
02
Kesehatan
Program
Kegiatan
tabel 1 di subbab 2 pada KUA
PAGU
INDIKATIF (Juta
Rupiah)
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN DAERAH
JUMLAH
NO
TA (n-1)
1.
BERTAMBAH / BERKURANG
URAIAN
Proyeksi TA (n)
Rp
PENDAPATAN DAERAH
...
2.
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
...
...
Belanja Langsung
3
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA)
tabel 1 di subbab 3 pada KUA
%
RINGKASAN PROYEKSI APBD T.A 20XX
JUMLAH
NO
TA (n-1)
1.
BERTAMBAH / BERKURANG
URAIAN
Proyeksi TA (n)
Rp
PENDAPATAN DAERAH
...
2.
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
...
...
Belanja Langsung
3
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA)
tabel 1 di subbab 3 pada PPAS
%
PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
• Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS merupakan:
– program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD
– untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD
– Plafon anggaran yang disepakati bersifat sementara,
dan harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala
Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang
bersifat tetap.
PP 58 Th 2005 Pasal 1 (47)
Pengertian Prioritas
• Suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang
lain
• Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan
keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan
dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan
tsb
• Penetapan prioritas:
– apa yang penting untuk dilakukan,
– menentukan skala atau peringkat
wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan
yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan
program atau kegiatan yang lain
Proses Penyusunan PPAS
• UU No. 17/2003, PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006
menentukan bahwa PPAS disusun setelah KUA disepakati
DPRD
• PPAS disusun dengan tahapan berikut:
a. Menentukan skala prioritas urusan wajib;
b. Menentukan program setiap urusan;
c. Menyusun Plafond Anggaran Sementara;
• Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS ke DPRD
pertengahan bulan Juli untuk dibahas dan disepakati yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan;
MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON
ANGGARAN
NO
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
tabel 1 di subbab 4 pada PPAS
ORGANISASI
JUMLAH PLAFON
ANGGARAN
PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI
PLAFON ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI
KODE
1
1
1
JUMLAH
BELANJA LANGSUNG
URUSAN WAJIB
01
PENDIDIKAN
01
Dinas Pendidikan
02
Kantor Perpustakaan Daerah
02
KESEHATAN
01
Dinas Kesehatan
...
2
2
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
URUSAN PILIHAN
01
PERTANIAN
01
Dinas Pertanian
...
tabel 1 di subbab 5 pada PPAS
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
SASARAN
BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
PROGRAM
KEGIATAN
Penyusunan Anggaran
ANGGARAN
BELANJA
TOLOK UKUR DAN EVALUASI KINERJA
EKONOMIS
MASUKAN (INPUT)
EFISIEN
KELUARAN (OUTPUT)
EFEKTIF
HASIL (OUTCOME)
RPJMD – Aspek Keuangan
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi
kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja
daerah secara efektif dan efisien.
Pengelolaan Keuangan Daerah
•
•
•
•
•
Penyusunan APBD Yang Efektif dan Efisien
Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat
Privatisasi Pelayanan Publik
Kebijakan Untuk Menarik Investor
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan
RPJMD – Aspek Keuangan
Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah:
•
•
•
•
•
•
•
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Pinjaman
Hibah
Swasta
Masyarakat
RPJMD – Aspek Keuangan
Langkah-langkah penting:
PENGEMBANGAN
SUMBER PENDAPATAN DAERAH
ANALISIS DAN PROYEKSI
KEUANGAN DAERAH
PENYUSUNAN RENCANA
PEMBIAYAAN
RPJMD – Aspek Keuangan
Peningkatan Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah:
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dan Dana
Perimbangan
Penggalangan Investasi Swasta dan
Masyarakat
RPJMD – Aspek Keuangan
Intensifikasi PAD:
– peningkatan pendapatan yang sudah ada
Ekstensifikasi PAD:
– sumber pendapatan baru (SWOT)
• Penggalangan Investasi Swasta dan Masyarakat
– Kemampuan Dana Pemerintah yang terbatas
Penghitungan Proyeksi
(perkiraan maju)
RPJMD – Aspek Keuangan
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Jangka Menengah
Teknik Proyeksi:
–
Parameter atau Variabel tertentu
–
Pertumbuhan periode sebelumnya
–
Trend
Dana Perimbangan (DAU,DAK,dll):
– Kebutuhan fiskal (kebutuhan pendanaan daerah)
– Kapasitas fiskal (sumber pendanaan daerah)
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Parameter atau Variabel tertentu
•
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
Manfaat :
–
–
–
–
–
Sebagai evaluasi terhadap tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah
Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah
Sebagai salah satu indikator mengenai tingkat kemakmuran suatu wilayah/ daerah dengan
mengetahui besarnya pendapatan perkapita
Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan/perubahan harga (inflasi/deflasi)
Sebagai salah satu bahan evaluasi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil
kebijakan untuk meletakkan dasar Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang.
•
Pertumbuhan Jumlah Penduduk
•
Laju Inflasi
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Pertumbuhan Periode sebelumnya
Jumlah Tahun Terakhir – Jumlah Tahun Awal
Jumlah Tahun Awal
•
X 100% = …. %
Memperkirakan Jumlah Tahun Berikutnya:
(100 + Angka Pertumbuhan) x (Jumlah Tahun Sebelumnya)
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Trend:
Tahun
Realisasi
2004
3,101,000,000
2005
3,901,581,626
Proyeksi
2006
4,702,163,250
2007
5,502,744,875
2008
6,303,326,500
2009
7,103,908,125
2010
7,904,489,750
= Trend ( $B$2:$B$3,$A$1:$A$2,A4,True)
= Trend ( $B$2:$B$3,$A$1:$A$2,A7,True)
TERIMA KASIH