Transcript Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Proses Perencanaan dan
Penganggaran Daerah
Syukriy Abdullah
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan
Pelaksanaan
Rancangan
DPA-SKPD
RPJMD
RKPD
KUA
PPAS
Verifikasi
Pelaksanaan APBD
• Penerbitan SPM-UP, SPMGU, SPM-TU dan SPM-LS
oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh
PPKD
Belanja
RKA-SKPD
Pembiayaan
RAPBD
Evaluasi
Raperda APBD
oleh Gubernur/
Mendagri
APBD
• Bendahara penerimaan
wajib menyetor
penerimaannya ke
rekening kas umum
daerah selambatlambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan
Belanja
Pendapatan
Laporan Realisasi
Semester Pertama
Perubahan APBD
Pertggjawaban
Pemeriksaan
Penatausahaan
Pendapatan
DPA-SKPD
Nota
Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
Penatausahaan
Penatausahaan
Pembiayaan
Disusun Sesuai
SAP
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
•
•
•
•
LRA
Neraca
Lap. Arus Kas
CaLK
• Dilakukan oleh PPKD
Pengelolaan
Kekayaan dan
Kewajiban
Kas, Piutang, Investasi,
Persediaan, Dana
Cadangan, Aset Tetap,
Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Raperda
Pertanggungjawaban APBD
Laporan Keuangan
diperiksa oleh BPK
•
•
•
•
Evaluasi hasil pelaksanaan Kinerja Pembangunan Daerah
Rancangan kerangka ekonomi daerah
Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah
Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
Regulasi Pengelolaan Pembangunan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UU No.25/2004 - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
UU No.32/2004 - Pemerintahan daerah;
PP No.20-2004 - Rencana Kerja Pemerintah
PP No.58/2005 - Pengelolaan Keuangan Daerah;
PP No.8/2006 - Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
PP No.6/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
PP No.8/2008 - Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
PP No.19/2010 - Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi;
Permendagri No.13/2006 - Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri No.54/2010 - Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8/2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Bagaimana pengaturan di daerah?
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pedoman
RPJP
Nasional
Diacu
RPJM
Nasional
Musrenbangnas
Dijabarkan
RPJM
Daerah
Pedoman
Renstra
SKPD
Pedoma
n
RKAKL
Keppres
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Diacu
RKP
Pedoman
Diselaraskan melalui Musrenbang
Diacu
Pedoman
Renja KL
Dijabarkan
Musrenbangda
Pedoman
UU NO. 25/2004
RKP
Daerah
Pedoman
RAPBD
Pedoma
n
RKA SKPD
APBD
Diacu
Renja SKPD
Kep KDH tentang
Rincian APBD
UU NO. 17/2003
Pemerintah
Daerah
RPJP
Daerah
Pedoma
n
Pedoma
n
Pemerintah
Pusat
Renstra
KL
Proses Perencanaan Daerah
Mekanisme Perencanaan Tahunan
RPJPD
RPJMD
Ranc. Awal
RKPD
Renstra-SKPD
Ranc. Awal
Renja-SKPD
Ranc. RKPD
Musrenbang
Desa/Kel.
Forum
SKPD
Ranc. Akhir
RKPD
RKPD
Musrenbang
Kabupaten
Renja-SKPD
Musrenbang
Kecamatan
Penganggaran
6
Jenis-jenis Rencana Pembangunan
• Rencana pembangunan jangka panjang
nasional/daerah (RPJPN/D)  20 tahun
• Rencana pembangunan jangka menengah
nasional/daerah (RPJMN/D)  5 tahun;
• Rencana kerja pemerintah/daerah (RKP/D) 
1 tahun
Dokumen Pokok Penganggaran Daerah
RPJMD/R
KPD
KUA
PPAS
EVALUASI
PERDA
APBD
RAPBD
RKA-SKPD
Penjabaran
APBD
DPASKPD
ANGGARAN
KAS
Pelaksanaan Anggaran
Time Frame Penyusunan APBD
Akhir Mei
Juni
Minggu I Oktober
Akhir Nov
Pembahasan
Raperda
APBD
Pembahasan KUA
DPRD
Kepala Daerah
SKPD
Mendagri/
Gubernur
Mgu II
Juli
31 Des
Perda
APBD
dan PPAS
Ranc
KUA
&
PPAS
RPJMD
RKPD
Renstra
Renja
Persetujuan
bersama
Nota Kesepakatan
Kepda-DPRD
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
Pembahasan RKA
oleh Tim Anggaran
Pemda
Raperda
APBD
Rancangan
Perkada ttg
Penjabaran
APBD
Perkada ttg
Penjabaran
APBD
RKA-SKPD
Evaluasi
Jadwal Penyusunan & Penetapan RAPBD
NO
URAIAN
WAKTU
KET
A. KUA, PPA dan RAPBD
1.
Penyusunan RKPD
Akhir bulan Mei
2.
Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH
Minggu I bulan Juni
3.
Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH Pertengahan bulan Juni
ke DPRD
4.
KUA dan PPAS disepakati antara KDH & Akhir bulan Juli
DPRD
5.
SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD
Awal bulan Agustus
1 minggu
6.
Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD
Mg I Agustus s/d Mg I Oktober
2 1/2 bulan
7.
Penyampaian RAPBD kpd DPRD
Minggu pertama bulan Oktober
2 bulan
8.
Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & Paling lama 1 (satu) bulan
KDH)
sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan ( bulan Nopember)
9.
Hasil evaluasi RAPBD
10.
Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada Akhir Desember (31 Desember)
ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil
evaluasi
15 hari kerja ( bulan Desember)
KUA DAN PPAS
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)


Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian
target
PPAS




Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban
daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan
dan program/kegiatan yang terkait.
Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan dan pembiayaan.
Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran,
SKPD yang melaksanakan.
Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD,
program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga).
Penyusunan KUA
Mendagri
ditetapkan
Setiap tahun
RKPD
Memuat target pencapaian kinerja
yang disertai dengan:
Proyeksi pendapatan daerah, alokasi
belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan sesuai
asumsi (perkemb ekonomi makro &
perubahan pokok2 kebijakan fiskal)
Pedoman
Penyusunan
APBD
berpedoman
pada
selambat-lambatnya pertengahan
Juni th anggaran berjalan
berdasarkan
Kepala
Daerah
menyusun
Rancangan
Kebijakan
Umum APBD
menyampaikan
kepada
dibahas bersama dalam pembicaraan
pendahuluaan RAPBD
disepakati
menjadi
Kebijakan
Umum APBD
DPRD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
berdasarkan
Kebijakan
Umum APBD
Pemerintah
Daerah
Langkah-langkah
pembahasan PPAS
1. menentukan skala prioritas
dalam urusan wajib & urusan
pilihan
2. menentukan urutan program
dalam masing-masing
urusan
3. menyusun plafon anggaran
sementara utk masingmasing program
membahas
DPRD
Rancangan
PPAS
Sementara
paling lambat
minggu ke-2 Juni
tahun anggaran
sebelumnya
disepakati
menjadi
PPAS
program prioritas dan patokan batas
maksimum anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD
Penyampaian Rancangan KUA & PPAS
PEMERINTAH DAERAH
KDH
KOORDINATOR TAPD
TAPD
RKPD
Rancangan
KUA&PPAS
Sekda selaku
Koordinator
TAPD
Disampaikan
kepada KDH
paling lambat
Minggu I Juni
Rancangan
KUA&PPAS
Rancangan KUA&PPAS
dibahas bersama
Paling lambat
Akhir Bulan
Juli
Nota Kesepakatan
Rancangan
KUA & PPAS
DPRD
Disampaikan ke DPRD
Paling lambat pada
Pertengahanbulan Juni
(Dalam Pembicaraan
Pendahuluan RAPBD
thn berikutnya )
Rancangan
KUA& PPAS
Panitia
Anggaran
DPRD
Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
berdasarkan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
Kepala
SKPD
dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi
program dan kegiatan SKPD
serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya
menyusun
RKASKPD
Pendekatan penyusunan
1. Kerangka pengeluaran
jangka menengah daerah
2. Penganggaran terpadu
3. Penganggaran berdasarkan
prestasi kerja
memuat rencana pendapatan,
belanja untuk masing-masing
program dan kegiatan menurut
fungsi untuk tahun yang
direncanakan, dirinci sampai
dengan rincian objek
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan, serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya
STRUKTUR APBD
SKPD + SKPKD
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
(SKPKD)
PA D
-
Pajak (SKPKD)
Retribusi (SKPD)
Laba BUMD (SKPKD)
Lain2 PAD yg
Sah (SKPKD dan
SKPD)
Dana Perimbangan
(SKPKD)
Lain-Lain
Pendapatan yang Sah
(SKPKD)
RKA-SKPD
SKPD
SKPKD
Belanja
Tidak Langsung
-
Subsidi
Bunga
Hibah
Transfer
Bantuan Sosial
Belanja Tidak
Terduga
Belanja
Tidak
Langsung
- Belanja
Pegawai
Belanja
Pegawai
APBD
Belanja
Langsung
-
Fungsi
Urusan
Program
Kegiatan
Belanja
Barang dan
Jasa
Penerimaa
n
Pengeluara
n
Belanja
Modal
DPA-SKPD