Transcript 09-PP No.58-2005

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Landasan Pikir
Pengelolaan Keuangan Daerah
UU 25/2004
UU 17/2003
PP
UU 1/2004
PP
UU 15/2004
UU 33/2004
PP
misal: SAP, dstnya
UU 32/2004
Pasal 222
Pasal 237
REVISI
PP 105
Pemerintahan
Daerah
Omnibus
Regulation
Esensinya:
1. Bagaimana wewenang, hak &
kewajiban Daerah ditopang
oleh manajemen keuangan
“modern”.
2. Perlu PP tentang Penyusunan,
Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan,
Pertanggungjawaban, dan
Pengawasan Keuda (Pasal 182 &
Pasal 194).
Tujuan Utama
Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan
memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility)
pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang
pengelolaan keuangan daerah.
Pasal 21
Pasal 23 (1) (2)
HAK
KELOLA
UU 32/2004
Pemerintahan
Daerah
RKPD
Pasal 22
KEWAJIBAN
Urusan
• Wajib
• Pilihan
• Concurrent
Pasal 167 ayat (2):
Pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan,
fasos & fasum, serta
jaminan sosial
&
IMPLEM
ENTASI
• Pendapatan
• Belanja
• Pembiayaa
n
Pasal 167 ayat (3):
• SAB
• SPM
• Standar Harga
• Tolok Ukur Kinerja
Pengelolaan Keuda
Money
Follows
Fuction
REVISI
PP 105
Masyarakat
1. Kesejahteraan
Rakyat
2. Demokratisasi
3. Otonomi
4. Efisiensi &
Efektivitas
Sumber daya
5. Pemberdayaan
masyarakat
Perhatikan
kaidah aturan
hukum yang lain
UU/PP/Perpres, dll
UU No. 18 / 1965
PP. 36 / 1972
PP. 48 / 1973
Kep. MDN 22 / 1974
UU No. 5 / 1974
PP. 5 / 1975
PP. 6 / 1975
Per. MDN 11 / 1975
UU No. 22 / 1999
UU No. 32 / 2004
PP. 105 / 2000
Kep. Mendagri 29 /
2002
PP 58 / 2005
Per.Mendagri…/2006
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Pemerintah
Pusat
Kewenangan
UU No.32/2004
Sumber pendanaan
UU No.33/2004
Pemerintah
Daerah
Pelaksanaan
Kewenangan
APBD
PAD
UU No.34/2000
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas
Pembantuan
Pemerintah
Pusat kepada
Daerah/Desa
BHP dan BP
Dana
Perimbangan
DAU
Lain-lain
Pendapatan
DAK
Belanja
Surplus/Defisit
SILPA Tahun Lalu
Penerimaan
Pembiayaan
Dana Cadangan
APBN
Penjualan
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
APBN
Pinjaman Daerah
PP TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Pemerintah
Pusat
Kewenangan
UU No.32/2004
Sumber pendanaan
UU No.33/2004
Pemerintah
Daerah
APBD
• PP 58/2005
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
• RPP RKA-SKPD
PAD
UU No.34/2000
Desentralisasi
Dana
Perimbangan
Dekonsentrasi
Tugas
Pembantuan
Pemerintah
Pusat kepada
Daerah/Desa
PP 00/2006
Dana
Dekonsentrasi
dan Tugas
pembantuan
Lain-lain
Pendapatan
• PP 65/2001
• PP 66/2001
PP 55/2005 Dana
Perimbangan
PP 57/2005
Belanja
Hibah Kepada
Daerah
Surplus/Defisit
PP 23/2003
Penerimaan
Pembiayaan
PP 54/2005
Pinjaman
Daerah
APBN
PP 56/05
SIKD
LANDASAN YURIDIS
PP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 182
Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur
dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Pasal 194
Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
LANDASAN YURIDIS
PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah :
Pasal 69 ayat (4)
Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan
pemerintah
Pasal 82
Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang
keuangan negara dan perbendaharaan negara
Pasal 86
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah
diatur dengan peraturan pemerintah
MENGAPA PERLU
DISEMPURNAKAN?




Pada waktu PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/02
diterbitkan, belum ada paket UU mengenai
Keuangan Negara dan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Sekarang UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004,
UU 25/2004, UU 32/2004 dan UU 33/2004 serta
PP 24/2005 sudah terbit, sehingga perlu Revisi PP
105/2000. dan Kepmendagri 29/2002
Pengaturan belum jelas atau terlampau singkat
atau lampiran tidak sesuai dengan pasal-pasalnya
Redaksional yang kurang tepat
BAGAIMANA CARA
MENYESUAIKAN



Menyesuaikan dengan UU 17/2003,
UU 1/2004 dan UU 15/04, UU 25/04
UU 32/04 dan UU 33/04
Menyesuaikan dengan PP 24/05 ttg
Standar Akuntansi Pemerintahan
Meneliti dan memperbaiki redaksional
OMNIBUS REGULATIONS



PENGATURAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU
DALAM SATU PERATURAN PERUNDANGAN SAJA
BERTUJUAN AGAR MEMUDAHKAN DALAM
PELAKSANAANNYA DAN TDK MENIMBULKAN MULTI
TAFSIR DALAM PENERAPANNYA, SEHINGGA TIDAK
MEMBINGUNGKAN PEMERIKSA DAN PELAKSANA
MEMUAT KEBIJAKAN TERKAIT DGN PERENCANAAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.
1. Hak Negara untuk
2. Kewajiban Negara untuk
KEU
NEG
3. Pemerimaan
Negara
Daerah
4. Pengeluaran
Negara
Daerah
memungut pajak
mengeluarkan dan mengedarkan uang
melakukan pinjaman
tugas layanan umum
membayar tagihan pihak ketiga
5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri
atau oleh pihak lain
6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah
7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah
3
Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Hak
Keuangan
Daerah
Kewajiban
Pajak
Retrebusi
Pinjaman
Menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah
Membayar tagihan pihak
ketiga
Penerimaan
Pengeluaran
tidak dipisahkan
Kekayaan daerah
dipisahkan
Kekayaan pihak lain yang
dikuasai Pemda
11
Hierarkis Pejabat
KDH
PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota
Sekda
PPKD
Koordinator
KPKD
Kabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan
(daerah)
P.PA/ PB
Kadin/ Kaban/ Kakan/ dsb
Kuasa
PA / PB
Kasubdin/ Kabid/ dsb
PPTK
Unit kerja SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Penerimaan
Bendahara
Pengeluaran
13
Pendapatan
daerah
Menambah ekuitas
dana lancar
Hak daerah
Tidak perlu dibayar kembali
Struktur
APBD
Belanja
Daerah
Mengurangi ekuitas dana
lancar
Kewajiban daerah
Tidak akan diperoleh
Pembayarannya kembali
Pembiayaan
daerah
Penerimaan yang perlu
dibayar kembali
Pengeluaran yang akan
Diterima kembali
14
PAD
Pendapatan
Daerah
Dana Penimbangan
Lain-lain pendapatan
daerah yang sah
Struktur
APBD
Belanja
Daerah
Pembiayaan
Daerah
Klasifikasi menurut
fungsi
Klasifikasi menurut
program dan kegiatan
sesuai Urusan
Pemerintahan
Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
15
Pajak daerah
Retribusi daerah
PAD
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang syah
Dana Bagi Hasil
Dana
Perimbangan
DAU
DAK
Hibah
Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang sah
Dana Darurat
Lain-lain pendapatan yang
ditetapkan Pemerintah
16
Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas
Kehidupan Masyarakat
Peningkatan
Pelayanan dasar
Urusan
wajib
Kesehatan
Fasilitas sosial
Belanja
Daerah
Urusan
pemerintahan
Pedidikan
Fasilitas umum
Mengembangkan
sistem jaminan
sosial
Urusan
Pilihan
Potensi unggulan
Kondisi/ kekhasan
Daerah seperti :
Pertambangan, perikanan,
Pertanian, perkebunan,
Kehutananan dan pariwisata
17
Klasifikasi
Belanja
Organisasi
Urusan
pemerintahan
Fungsi
Program
Fungsi pegelolaan
Keuangan negara
Kegiatan
Jenis
Bel. pegawai
Hibah
Bel. Barang dan
jasa
Bantuan sosial
Bel. Modal
Bagi hasil dan
bantuan
keuangan
Bunga
Subsidi
Bel. Tidak terduga
18
KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI
Digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan
pengelolaan keuangan negara
Terdiri dari :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
.Pelayanan umum
Ketertiban dan keamanan
Ekonomi
Lingkungan hidup
Perumahan dan fasilitas umum
Kesehatan
Pariwisata dan kebudayaan
Agama
Pendidikan
Perlindungan sosial
KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA
19
Digunakan dalam penyusunan APBD terdiri dari :
a. Belanja pegawai
b. Belanja barang dan jasa
c. Belanja modal
d. Bunga
e. Subsidi
f. Hibah
g. Bantuan sosial
h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta
i. Belanja tak terduga
LINGKUP PERENCANAAN DAERAH
1.
2.
3.
4.
5.
RPJPD = 20 tahun
RENSTRADA = RPJMD = 5 tahun
RENSTRA SKPD = 5 tahun
RKPD = 1 tahun
RK-SKPD = 1 tahun
Pedoman
RPJP
NASIONAL
diacu
Pedoman
RENJA
KL
Pedoman
RKA - KL
diacu
RPJM
NASIONAL
dijabarkan
RKP
diperhatikan
Pedoman
dijabarkan
APBN
Pedoman
RAPBD
KUA
APBD
PPAS
Pedoman RENJA
SKPD
PERENCANAAN PROGRAM
Pedoman
RKA –
SKPD
PENJABARAN
APBD
PENGANGGARAN
Pemerintah
Daerah
RKPD
Pedoman
RENSTRA
SKPD
RAPBN
Diserasikan melalui MUSRENBANGDA
Pedoman
RPJP Pedoman RPJM
DAERAH
DAERAH
RINCIAN
APBN
Pemerintah
Pusat
RENSTRA Pedoman
KL
KEBIJAKAN
BANGNAS & KEUDA
RPJMD
Jaring asmara
MUSRENBANGDA
KERANGKA EK. MAKRO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL (RKP)
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERDA
APBD
RKPD
EVALUASI KINERJA
MASA LALU
RENSTRA SKPD
PEMDA
KEBIJAKAN UMUM
APBD &
DPRD
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
PERATURAN KDH
RKSKPD
SATKER
SATKER
SATKER
PANITIA ANGGARAN
DPRD
Juklak & Juknis
Plafon Anggaran
Standar Harga
Formulir RKA SKPD
RKA SKPD
TIM ANGGARAN
PEMDA
Klarifikasi RAPBD
Sosialisasi kpd Masy
Pengajuan Raperda
RAPBD
Perda APBD
APBD
Evaluasi Raperda
APBD
Persetujuan Raperda
APBD
RPJMD
RKPD
KUA
FKPD
POKOK2
PIKIRAN
Prioritas &
Plafon Ang Sem
RKA
RAPBD
RKA SKPD
APBD
Penjabaran
APBD
RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah
DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah
DPA SKPD
DOKUMEN
KEPMENDAGRI No. 29/2002
• RENSTRADA/DOKUMEN
PERENCANAAN DRH LAINNYA
PP 58/2005 & PER MDN BARU
• RPJPD
• RPJMD / RENSTRADA
• RKPD/RENSTA-SKPD/RK-SKPD
ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD
STRATEGI & PRIORITAS APBD
• KU APBD (KUA)
RASK
• RKA- SKPD
RAPBD
• RAPBD
PERDA APBD
• PERDA APBD SESDH DIEVALUASI
KPTS KDH PENJABARAN APBD
• PERATURAN KDH PENJABARAN
APBD SESUDAH DIEVALUASI
DASK
• DPA-SKPD
• PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
BAGAN KODE
KEPMENDAGRI 29/2002
X XX XX XX XX XX XX X
PENYEMPURNAAN
X XX XX XX XX XX XX XX XX
kode rekening anggaran
pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode rekening anggaran
pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode bidang
pemerintahan
kode fungsi
kode unit organisasi
kode rekening kelompok
pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode rekening jenis
pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode rekening obyek
pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode rekening rincian
obyek pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode rekening bagian
belanja
kode organisasi
kode rekening kelompok
pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode program
kode kegiatan
kode rekening jenis
pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode rekening obyek
pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode rekening rincian
obyek pendapatan,
belanja & pembiayaan
SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJM
RPJMD
5 tahun
Dibahas
bersama
DPRD
Renstra
SKPD
5 tahun
Renja
SKPD
1 tahun
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
NOTA KESEPAKATAN
PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
Tim
Anggaran Pemda
RAPERDA
APBD
STRUKTUR APBD



Pendapatan Daerah :

pendapatan asli daerah;

dana perimbangan; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja Daerah :

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja modal;

bunga;

subsidi

hibah;

bantuan sosial;

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;dan

belanja tidak terduga.
Pembiayaan Daerah.

Penerimaan

Pengeluaran
DOKUMEN PENGANGGARAN
(RKA-SKPD)
RKA-SKPD disusun dengan menggunakan :
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan
kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya
pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran.
pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan
termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran
tersebut.
PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI &
PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD
RAPERDA
APBD
DPRD
Tidak Setuju
Membuat
RAPERGUB
Sebesar
Pagu APBD
Tahun Lalu
(15 hari)
Pengesahan
MDN
(30 Hari)
Dibahas bersama
DPRD & Pemda
Penyempurnaan
(7 Hari)
Setuju
RAPERGUB
PENJABARAN APBD
Penyampaian
RAPERDA APBD &
RAPERGUB
APBD
(3 hari)
Melewati
Batas waktu
Evaluasi
Tdk Sesuai
Dgn UU
Tdk
Disempurnakan
MDN
(15 hari)
Hasil
Evaluasi
Sesuai
dgn UU
MDN membatalkan
Berlaku Pagu APBD
Sebelumnya
GUBERNUR
menetapkan
PER-GUB
GUBERNUR
menetapkan
PERDA &
PER-GUB
PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &
PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD
RAPERDA
APBD
DPRD
Tidak Setuju
Membuat
RAPERBUP/WAL
Sebesar
Pagu APBD
Tahun Lalu
(15 hari)
Bupati/Walikota
menetapkan
PER-BUP/WAL
Pengesahan
Gubernur
(30 Hari)
Dibahas bersama
DPRD & Pemda
Penyempurnaan
(7 Hari)
Setuju
RAPERBUP/WAL
PENJABARAN APBD
Penyampaian
RAPERDA APBD &
RAPERBUP/WAL
APBD
(3 hari)
Melewati
Batas waktu
Evaluasi
Bupati/Walikota
menetapkan
PERDA &
PER-BUP/WAL
Tdk Sesuai
Dgn UU
Tdk
Disempurnakan
GUBERNUR
(15 hari)
Hasil
Evaluasi
GUB membatalkan
Berlaku Pagu APBD
Sebelumnya
Sesuai
dgn UU
Laporan kpd
MDN
KONDISI MENYEBABKAN
PERGESERAN
ANGGARAN
PERKEMBANGAN TIDAK
SESUAI KUA
PENGGUNAAN SISA LEBH
ANGGARAN TAHUN LALU
PEMDA
Kebijakan
Umum APBD
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
PERATURAN KDH
SATKER
SATKER
SATKER
PROSES PERUBAHAN
APBD
DPRD
PANITIA ANGGARAN
DPRD
Juklak & Juknis
Plafon Anggaran
Standar Harga
Formulir RKASKPD
RKA SKPD
Klarifikasi Perubahan RAPBD
TIM ANGGARAN
PEMDA
Rancangan
Perubahan
APBD
Pengajuan Raperda
Perubahan APBD
Perda Perubahan
APBD
Sosialisasi kpd Masy
Persetujuan Raperda
Perubahan APBD
Evaluasi Raperda
Perubahan APBD
JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH
NO
JENIS KEGIATAN
WAKTU
1
Penyusunan RKPD
Akhir BULAN MEI
2
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
3
Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD
4
Pembahasan PPAS dgn DPRD
5
Penyusunan RKA SKPD
6
Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
7
Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD
8
Pembahasan Pra RAPBD Tim Anggaran Pemda dg Panggar DPRD (Tentative)
Mg IV September
9
Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD
Minggu I Oktober
10
Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD & KDH
11
Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi
(3 hari) Desember
12
Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD
(15 hari) Desember
13
Penyempurnaan hasil evaluasi
(7 hari) Desember
14
Pengesahan/Penetapan APBD,Penetapan Per KDH,PengundanganLD/BD dan
Penyusunan/Pengesahan DPA-SKPD
Awal Juni
Medio Juni
Minggu Kedua JULI
Akhir Juli s/d Mg IV Agustus
Mg I September
Mg II - III September
Minggu III OktI – M IV November
Minggu IV Desember
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD –
PEMDA PROVINSI
KEPALA SKPD
Pj. Pengguna Anggaran
Kabag TU
Kasubbag TUK
Ka UPT
Kabid
Kuasa Pengguna Angg.
Kuasa Pengguna Angg.
Kasubbid
Kasubbid
Pj. Pelaksana TK
Pj. Pelaksana TK
Pj. Penatausahaan
Keuangan SKPD
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD –
PEMDA KABUPATEN/KOTA
KEPALA SKPD
Pj. Pengguna Anggaran
Kabag TU
Kasubbag TUK
Pj. Penatausahaan
Keuangan SKPD
Ka UPT
Kabid SKPD
Kuasa Pengguna Angg.
Pj. Pelaksana TK
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD –
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SEKDAPROV
Pj. Pengguna Anggaran
KARO
Kuasa Pengguna Angg.
Kabag
Pj. Pelaksana TK
Kasubbag TU
Pj. Penatausahaan
Keuangan SKPD
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD –
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEKDA KAB/KOT
Pj. Pengguna Anggaran
KABAG
Kuasa Pengguna Angg.
Kasubbag
Pj. Pelaksana TK
Kasubbag TU
Pj. Penatausahaan
Keuangan SKPD
PROSES PENCAIRAN DANA BS/BT – CARA MKD
KEPALA BIRO KEUANGAN
SPM
P K D
SPP-BT
SPP-BS
BPD
PIMPRO/KASATKE
R
BEND-P/BEND-R
BS
BT
F KE
III
PROSES
PROSESPENCAIRAN
PENCAIRANDANA
DANA–PK/BT
BS/BT– CARA KMDN 29
KARO/KABAG
KEUANGAN SETDA
SPM BT/PK
B U D
SPP-BT
SPP-PK
KA SKPD SBG
PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN PEMEGANG KAS
Pimp
Kegiatan
BANK
PK
BT
F KE
III
PROSES PENCAIRAN DANA LS – CARA BARU
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA
PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD
SPM-LS
B U D
SP2D
BANK
SPP-LS
PPTK
F KE
III
PROSES PENCAIRAN DANA UP – CARA BARU
SPM-UP
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA
B U D
PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD
SP2D
SPP-UP
BENDAHARA
PENGELUARAN
UANG
BANK
LAPORAN
KEUANGAN DAN
KINERJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LRA
NERACA
IKHTISAR
KINERJA
IKHTISAR
LAIN
IKHTISAR LK
BUMN/BUMD
IKHTISAR
LAIN
LAK
CALK
Standar & Sistem Akuntansi
Standar Akuntansi
Input
Process
Transaksi
- Keuangan
- Kekayaan
- Kewajiban
Proses Akuntansi
- Analisa Transaksi
- Jurnal / Entries
- Posting
Output
Lap. Keuangan
- LRA
- Neraca
- LAK
- CALK
-Relevan
-Reliable
-Complete
-Comparable
SISTEM AKUNTANSI
Formulasi
Prosedur
Transaksi
Bagan
Perkiraan
Standar
Pengaturan
Kelemba
gaan
Hardware
&
Software
Personil
Terampil
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TA
30 MARET
TA
BERJALAN 28 FEB
SKPD
BUD
BERIKUTNYA
30 MEI
30 JUNI
30 JUNI
BPK
BUD
DPR(D)
1. MELAKSANAKAN APBD
2. MEMBUKUKAN TRANSAKSI
KEUANGAN
MENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN
•
•
•
LRA
NERACA
CALK
MENGKOMPILASI
LAPORAN KEUANGAN
•
•
•
LRA
NERACA
CALK
MENYUSUN
UU
UU
UU
UU
AUDIT
LKD
PERSIAPAN
RUU/
RAPERDA
LAK
17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31
1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56
32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184
33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81
P
E
M
B
A
H
A
S
A
N
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
PEMERIKSAAN
KINERJA
LAPORAN
KEUANGAN
EKONOMI
EFESIENSI
EFEKTIFITAS
PEMERIKSAAN
DENGAN
TUJUAN
TERTENTU
KHUSUS
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KEUANGAN
MEMUAT
OPINI
KINERJA
MEMUAT :
TEMUAN
KESIMPULAN
REKOMENDASI
MEMUAT :
TANGGAPAN PEJABAT
PEMERINTAH YANG
DIPERIKSA
TUJUAN
TERTENTU
MEMUAT
KESIMPULAN
JENIS OPINI
1.
2.
3.
4.
WAJAR TANPA PENGECUALIAN
( UNQUALIFIED OPINION )
WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
( QUALIFIED OPINION )
TIDAK WAJAR
( ADVERSED OPINION )
PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN
OPINI
( DISCLAIMIER OF OPINION )
55
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
PEMBINAAN
PENGAWASAN
Lihat juga :
PP 79/2005
Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
konsultasi, pendidikan, pelatihan dan
pengembangan
DPRD
Perda APBD
Pengendalian
intern
Pengelolaan
Keuangan daerah
Pemeriksanaan
Ekstern
BPK
Pengelolaan
keuangan daerah
Laporan Keuangan
KETENTUAN PERALIHAN
1.
57
Jabatan fungsional
bendaharawan
Penyusunan Ang
berdasarkan
prestasi kerja
Dilaksanakan secara
bertahap mulai
tahun 2006
2.
Laporan Keuangan
atas dasar SAP
Dilaksanakan mulai
tahun anggaran 2006
KETENTUAN PERALIHAN
3.
58
PPAS
Evaluasi
Penetapan
APBD
Dilaksanakan untuk
penyusunan dan pelaksanaan
APBD tahun 2007
KETENTUAN PERALIHAN
4.
Sistem Akuntansi Pemda
yang mengacu kepada
SAP
Dilaksanakan secara
bertahap mulai tahun
anggaran 2007
Penyusunan RKA – SKPD
dengan pendekatan KPJM
dengan prakiraan maju
Dilaksanakan mulai
tahun 2009
5.
59