Transcript LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Dan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH
Muhtar Mahmud
1
DASAR PEMIKIRAN (1)
Kewajiban Kepala/Wakil Kepala Daerah:
• Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
•
•
•
•
•
melaksanakan UUD’45 serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
Melaksanakan kehidupan demokrasi.
Menaati dan menegakkan seluruh peraturan
perundang-undangan.
Menjaga etika dan norma dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DASAR PEMIKIRAN (2)
• Memajukan dan mengembangkan daya
•
•
•
saing daerah.
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan
yang bersih dan baik.
Melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan daerah.
Menjalin hubungan kerja dengan seluruh
instansi vertikal di daerah dan semua
perangkat daerah.
DASAR PEMIKIRAN (3)
• Menyampaikan semua rencana strategis
•
•
•
penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan Rapat Paripurna DPRD.
memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada pemerintah.
memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRD.
menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada masyarakat
DASAR PEMIKIRAN (4)
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
UU 22 Tahun 2003 Pasal 62
ayat (1) butir f
Surat Mendagri
No 120/1306/SJ
Tgl 7 Juni 2005
PP37 Tahun 2007
DASAR PEMIKIRAN (5)
Pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan Daerah
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
DASAR HUKUM (1)
Pemerintah Daerah menyusun
Laporan Realisasi Semester
Pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.
[UU 17/2003 Pasal 28 ayat (1)]
DASAR HUKUM (2)
Gubernur/Bupati/Walikota
menyampaikan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
(UU 17/2003 Pasal 31 dan UU 33/2004 Pasal 81)
DASAR HUKUM (3)
Laporan keuangan dimaksud
setidak-tidaknya meliputi Laporan
Realisasi APBD, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan, yang dilampiri
dengan laporan keuangan
perusahan daerah.
(UU 17/2003 Pasal 31 dan UU 33/2004 Pasal 81, PP
58/2005 pasal 100, Permendagri 13/2006 ps 296 )
DASAR HUKUM (4)
Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya.dan disampaikan
kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir
bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan,
untuk dibahas bersama antara DPRD dan
pemerintah daerah.
[PP 58/2005 Pasal 80 ayat (1 dan 2)]
DASAR HUKUM (5)
• Laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya disampaikan kepada kepala
daerah paling lambat minggu ketiga bulan
Juli tahun anggaran berkenaan untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
•
[Permendagri 13/2006 Pasal 292 ayat]
DASAR HUKUM (6)
Kepala Daerah menyusun Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah yang terdiri dari atas:
a.
b.
c.
d.
Laporan Realisasi Anggaran;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan.
(PP 58/2005 Pasal 100)
DASAR HUKUM (7)
Setelah tahun anggaran berakhir,
Kepala Daerah menyusun Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
yang terdiri dari:
a.
b.
c.
d.
Laporan Realisasi Anggaran;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan.
[Permendagri 13/2006 Pasal 296 ayat (3)]
BENTUK & PERIODE
• Bentuk Laporan Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah
1.
2.
3.
Laporan Penyelenggaraan PD kepada
Pemerintah
LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD
Informasi laporan PPD kepada
masyarakat
• LPJ Pelaksanaan APBD dan Pemerintah
Daerah disusun secara periodik yaitu:
1.
2.
3.
Semesteran, dan
Akhir tahun anggaran.
Akhir Masa Jabatan
PP 03 Tahun 2007
TUJUAN LPPD & LKPJ
Menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas Pemerintah
Daerah atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya.
2. Informasi yang disajikan meliputi
informasi prediktif tentang alokasi
sumber daya dan informasi prospektif
tentang resiko ketidakpastian.
1.
RUANG LINGKUP INFORMASI (1)
• Informasi mengenai posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah;
• Informasi mengenai perubahan posisi
sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah;
• Informasi mengenai ketaatan realisasi
terhadap anggarannya;
• Informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;
RUANG LINGKUP INFORMASI (2)
• Informasi potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
• Informasi untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
• Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan
digunakan sesuai dengan anggaran; dan
• Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan
digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk
batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
KARAKTERISTIK (1)
LPJ Pelaksanaan APBD harus mengungkapkan:
1.
2.
3.
Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan
pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan
daerah, dan pemanfaatan sumber daya ekonomis
serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan;
Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta
penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan
anggarannya;
Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu
periode akuntansi dengan periode akuntansi
sebelumnya;
KARAKTERISTIK (2)
4.
5.
6.
Perubahan kebijakan akuntansi yang
diterapkan;
Transaksi atau kejadian penting yang
terjadi setelah tanggal tutup buku yang
mempengaruhi kondisi keuangan; dan
Catatan-catatan terhadap isi laporan
keuangan dan informasi tambahan lainnya
yang diperlukan yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari
pelaporan keuangan.
SISTEM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan
Perencanaan
Input Proses Output/Input
Pengawasan/
Pengendalian
Proses Output/Input
Proses Output
Arah & Kebijakan Umum
Strategi & Prioritas
RASK
•Renstrada
•Dokumen
Perencanaan
Lainnya
•Jaring Asmara
• Kinerja Masa
Lalu
• Kebijakan
Pemerintah
atasan
APBD
•Unit Organisasi
•Fungsi
•Program
•Kegiatan
•Jenis Belanja
•Target Kinerja
•Standar Biaya
• Standar Analisa
Belanja
Akuntansi
• Perda APBD
• Dokumen
•Catatan
Laporan
Pelaksanaan
APBD
• Triwulanan/Semesteran
•Akhir Tahun (LPJ)
Evaluasi
Kinerja/Pr
estasiKerj
a
Hasil
Evaluasi
PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI SEMESTERAN
TRIWULAN: …….. TAHUN ANGGARAN: ………
(Dalam Rupiah)
Uraian
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Triwulan
Yang Lalu
Realisasi
Triwulan
Ke …..
Realisasi
s.d. Triwulan
Ke …..
Sisa Anggaran
s.d. Triwulan
Ke …..
Ketrgan
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah
LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN
SKPD: ……….
SMESTERAN: …….. TAHUN: ………
Nomor
Program &
Kegiatan
Nama
Program &
Kegiatan
Jumlah
%
Penyelesaian
Pekerjaan
%
Waktu
Penyelesaian
(Dalam Rupiah)
Anggaran
Realisasi
%
Realisasi
LAPORAN PELAKSANAAN PENDAPATAN APBD
SKPD: ……….
TRIWULAN: …….. TAHUN: ………
Nomor
Rekening
Jumlah
Uraian
Anggaran
(Dalam Rupiah)
Realisasi
Sisa
Anggaran
Keterangan
LAPORAN SEMESTERAN
• Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi
Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya.
• Laporan Semesteran disampaikan kepada DPRD
selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun
anggaran yang bersangkutan.
(UU Keuangan Negara Tahun 2003 Pasal 28)
DPRD dan Pemerintah Daerah membahas Laporan
Semesteran dalam rangka evaluasi kemungkinan
perlu tidaknya melakukan perubahan APBD.
LAPORAN TAHUNAN
1. LPJ Pelaksanaan APBD disampaikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD dalam
bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
2. Laporan Keuangan terdiri atas :
• Laporan Realisasi APBD,
• Neraca,
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas Laporan Keuangan
3. Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan
Keuangan Perusahaan Daerah.
LAPORAN REALISASI APBD
ANGGARAN - REALISASI
Pendapatan:
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Belanja:
Belanja Tidak langsung
Belanja Langsung
Surplus/Defisit
Pembiayaan
Penerimaan Daerah
Pengeluaran Daerah
NERACA DAERAH
Aktiva
-Aktiva Lancar
-Investasi Jk. Panjang
-Aktiva Tetap
-Dana Cadangan
-Aktiva Lain-lain
Hutang
-Hutang Jangka Pendek
-Hutang Jangka Panjang
Ekuitas Dana
-Ekuitas Dana Lancar
-Ekuitas Dana Diinvestasikan
-Ekuitas Dana Donasi
LAPORAN ARUS KAS
Saldo Awal Kas
Arus Kas dari Aktivitas Operasional
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Saldo Akhir Kas
LKPJ Kepala Daerah
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
B. Gambaran Umum Daerah
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
C. Prioritas Daerah
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
B. Pengelolaan Belanja Daerah
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
BAB VI
PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
D. Pembinaan Batas Wilayah
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
BAB VII
PENUTUP
TERIMA KASIH