Transcript - Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan Manajemen

Muhtar Mahmud
Disampaikan pada Lokakarya Anggaran Berbasis Kinerja
Surakarta, 26 Juli 2013
POLITIK
 Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan
dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuata
keputusan, khususnya dalam negara.
 Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara
konstitusional maupun nonkonstitusional.
 Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk
mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
 Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan negara
 Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan
dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
 Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan
pelaksanaan kebijakan publik.
POLITIK ANGGARAN
• Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan
tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai
pertanyaan
bagaimana
pemerintah
membiayai
kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola
dan disdistribusikan; siapa yang diuntungkan dan
dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik
untuk penyimpangan negati maupun untuk meningkatkan
pelayanan publik.
(Noer Fauzi & R Yando Zakaria)
POLITIK ANGGARAN (2)
• Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di
antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam
menentukan skala prioritas pembangunan akibat
terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.
• Politik anggaran adalah proses mempengaruhi
kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh
berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran.
• Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasan
atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang
terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi
anggaran.
Teori Politik Keuangan Negara (1)
• Politik bisa terlibat dalam keseluruhan urusan
kenegaraan, termasuk di dalamnya urusan finansial
publik, baik itu dalam perencanan, pelaksanaan hingga
tahap evaluasi.
• Teori politik KN yang baik  relatif menurut ideologi.
• Teori politik KN yang baik bagi suatu negara belum
tentu baik bagi negara lain.
• Aktivitas politik dalam keuangan negara tergantung
pada derajat demokrasi, yang memberi
keleluasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu
negara. (David N Hyman, 2010)
Teori Politik Keuangan Negara (2)
Dua golongan besar yang membedakan aktivitas
politik dalam KN:
• suatu Negara dengan sistem otokrasi, yakni
bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya
dipegang oleh satu orang atau kelompok kecil
(oligarki). Yakni negara yang berbentuk monarki,
sosialis, theokrasi, dsb, dimana segala aktivitas
negara dipegang sepenuhnya oleh penguasa
negara.
• Aktivitas politik sangat minim, meskipun ada
biasanya berupa gerakan bawah tanah.
Teori Politik Keuangan Negara (3)
Dua golongan besar yang membedakan aktivitas politik
dalam KN:
• Suatu Negara dengan sistem demokrasi, yakni bentuk
pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya
berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi
langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi
perwakilan).
• Aktivitas politik sangat besar, termasuk di dalamnya
pengelolaan KN, sebagaimana negara penganut
liberalisme, globalisme, kapitalisme, termasuk ideologi
pancasila sebagai ciri khas Indonesia.
KETERLIBATAN POLITIK DALAM KN
• Penentuan rencana program kerja pemerintah, baik
mulai dari perencanaan sistem pembangunan nasional,
RPJP, hingga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
• Penentuan prioritas APBN/APBD, baik belanja
negara/Daerah maupun penerimaan negara/Daerah.
• Penentuan kebijakan anggaran, yang menentukan
perlunya pos pembiayaan (defisit, surplus, berimbang).
• Penentuan besaran alokasi anggaran per pos belanja.
KEBIJAKAN ANGGARAN
• Suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan
Negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau
deflasi.
• Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan
mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
• Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur
jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan
pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
• Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah,
tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta
pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada
gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Macam Kebijakan Anggaran
• Anggaran Defisit (Defisit Budget)/Kebijakan Fiskal
Ekspansif, adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan
negara guna memberi stimulus pada perekonomian.
Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan
ekonomi sedang resesif.
• Anggaran Surplus (Surplus Budget)/Kebijakan Fiskal
Kontraktif, adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus
dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang
ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
Macam Kebijakan Anggaran
• Anggaran Berimbang (Balanced Budget), terjadi ketika
pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar
dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang
yakni terjadinya kepastian anggaran serta
meningkatkan disiplin.
• Anggaran Dinamis, Adalah suatu bentuk anggaran
apabila penerimaan Negara dari tahun ke tahun selalu
meningkat dan terbuka dan diiringi meningkatnya
pengeluaran Negara, dari sisi penerimaan yang perlu
ditingkatkan adalah penerimaan pajak, tabungan dan
pinjaman pemerintah.
HUKUM PERATURAN
PERUNDANGAN
• HukumPeraturan perundang-undangan
merupakan kristalisasi dari kehendakkehendak politik yang saling berinteraksi dan
bersinggungan. (Deny Indrayana, 2012)
KONFIGURASI POLITIK
DEMOKRATIS
• Konfigurasi politik demokratis adalah
susunan sistem politik yang membuka
kesempatan bagi partisipasi rakyat secara
penuh untuk ikut aktif menentukan
kebijaksanaan
umum.
Partisipasi
ini
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakilwakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan
berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam
suasana terjadinya kebebasan politik.
KONFIGURASI POLITIK OTORITER
• Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem
politik yang lebih memungkinkan negara berperan
sangat aktif serta mengambil hampir seluruh
inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara.
Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit
kekuasaan untuk memaksakan persatuan,
penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan
negara untuk menentukan kebijaksanaan negara,
dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik
yang kekal, serta ada suatu doktrin yang
membenarkan konsentrasi kekuasaan.
FUNGSI DPRD
DPRD
PEMDA
Legislasi
Perda yang aspiratif
dan responsif
Anggaran
Anggaran yang
ekonomis, efisien,
dan efektif
Pengawasan
Check and balance,
transparansi, dan
akuntabilitas
PENGAWASAN
Pengertian
Tujuan
Pengawasan merupakan proses manajemen
untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan kebijakan dan rencana yang telah
ditetapkan serta memastikan tujuan dapat
tercapai secara efisien dan efektif.
Pengawasan ini bertujuan untuk
mengembangkan kehidupan demokrasi,
menjamin keterwakilan rakyat dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan, serta
mengembangkan mekanisme checks and
balances antara lembaga legislatif dan eksekutif
demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
rakyat.
POSISI PENGAWASAN
Planning
Organizing
Feedback
(Early Warning)
Actuating
Controlling
Peran pegawasan adalah pemberian umpan balik (feedback)
kepada pemerintah daerah. Umpan balik diharapkan diberikan
sedini mungkin agar fungsinya optimal sebagai bagian dari early
warning system bagi pemerintah daerah.
Masa Reses
• Masa reses adalah bagian dari Masa Persidangan dan
dilaksanakan paling lama enam hari kerja.
• Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara
perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi
daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi
masyarakat.
• Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok
wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan
tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada
pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
(yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada
satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya
kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai
terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya
tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus
dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
Fungsi/Manfaat Perencanaan
•
•
•
•
•
Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
Sebagai penuntun arah
Minimalisasi ketidakpastian
Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
Penetapan standar dan pengawasan kualitas
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJM
RPJMD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
Renja
SKPD
1 tahun
5 tahun
5 tahun
Renstra
SKPD
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
TAPD
RAPERDA
APBD
1 tahun
Dibahas bersama
DPRD (memasukan
pokok-pokok pikran
dalam dokumen
perencanaan
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA
PARADIGMA BARU
Visi:
• Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Misi:
• Penyelenggaraan
pemerintahan umum dan
pembangunan
• Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut
pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan
VISI:
• Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
• Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan
pelayanan publik yang di
tuangkan dalam RKP/D
• Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan
mempertimbangkan
kemampuan keuangan
negara/Daerah
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN
2013
1. Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah
Daerah Dengan
Kebijakan
Pemerintah.
5. Hal- Hal
Khusus
Lainnya
PEDOMAN
PENYUSUNAN
APBD TAHUN
ANGGARAN
2014
4. Teknis
Penyusunan
APBD
2. Prinsip
Penyusunan
APBD
3. Kebijakan
Penyusunan
APBD
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Dengan Kebijakan Pemerintah.
• Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
harus mendukung tercapainya sasaran utama dan
prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan
potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat
keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas
pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung
pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi
dengan pemerintah dan antara pemerintah
kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah
provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN
NASIONAL 2014
1
• Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar
6,8 sampai dengan 7,2 persen;
2
• Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0
sampai dengan 6,0 persen;
3
• Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai
dengan 10,0 persen; dan
4
• Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau
berkurang 1,0 persen.
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Reformasi birokrasi dan tata kelola;
Pendidikan;
Kesehatan;
Penanggulangan kemiskinan;
Ketahanan pangan;
Infrastruktur;
Iklim investasi dan usaha;
Energi;
Lingkungan hidup dan bencana;
Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
Kebudayaan, ekonomi kreativitas, dan inovasi teknologi; dan
3 (tiga) bidang lainnya yaitu
1)
2)
3)
bidang politik, hukum dan keamanan;
bidang perekonomian; dan
bidang kesejahteraan rakyat
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Nasional
No
Prioritas Nasional
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
Pendidikan;
Kesehatan;
Penanggulangan Kemiskinan;
Ketahanan Pangan;
Infrastruktur;
Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
Energi;
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10
11
12
2
DaerahTertinggal, Terdepan,
Terluar, dan Pasca Konflik;
Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi
Teknologi;
Prioritas Lainnya:
a. Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan
b. Bidang Perekonomian; dan
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Anggaran Belanja Dalam
Rancangan APBD
Belanja
Belanja Tidak
Langsung
Langsung
3
4
Jumlah
5=3+4
Keterangan Kolom
1.
Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
2. Prioritas 2 Pendidikan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Pendidikan, urusan Kepemudaan dan
Olahraga serta urusan Perpustakaan;
3. Prioritas 3 Kesehatan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kesehatan;
4. Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Sosial, urusan
Ketenagakerjaan, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
5. Prioritas 5 Ketahanan Pangan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kelautan dan Perikanan,
urusan Pertanian dan urusan Ketahanan Pangan;
6. Prioritas 6 Infrastruktur diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Perumahan Rakyat, urusan
Penataan Ruang, urusan Pekerjaan Umum, urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Perhubungan;
7. Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Penanaman
Modal dan urusan Komunikasi dan Informatika;
8. Prioritas 8 Energi diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan
urusan Industri;
9. Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan
Lingkungan Hidup;
10. Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
11. Prioritas 11 Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Teknologi diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk
urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata; dan
12. Prioritas 12 tidak diisi.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi
No.
Prioritas Provinsi
1
1.
2.
3.
dst
2
Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
4
3
Jumlah
3+4=5
Prinsip Penyusunan APBD Tahun 2014
PRINSIP PENYUSUNAN APBD
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi
dan peraturan daerah lainnya.
III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD
KEBIJAKAN PENYUSUNAN
APBD
Pendapatan
Daerah
Belanja Daerah Pembiayaan
Daerah
• Belanja Tidak
Langsung
• PAD
• Dana Perimbangan • Belanja Langsung
• Lain-lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
• Penerimaan
Pembiayaan
• Pengeluaran
Pembiayaan
• Sisa Lebih
Pembiayaan (SILPA)
Tahun Berjalan
TEKNIS PENYUSUNAN APBD
TEKNIS PENYUSUNAN APBD
• Penetapan APBD harus tep at waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember
2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sejalan dengan hal tersebut,
pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai
dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli
2013. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi
dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan
membahas RAPBD Tahun Anggaran 2014 antara pemerintah daerah dengan
DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah
dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling
lambat tanggal 30 Nopember 2013, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.
Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD
NO
UARAIAN
WAKTU
1
Penyusunan RKPD
Akhir bulan Mei
2
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh
Ketua TAPD kepada kepala daerah
Minggu 1 Bulan Juni
3
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh
kepala daerah kepada DPRD
Pertengahan Bulan Juni
LAMA
1 Minggu
6 Minggu
4
Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
Akhir Bulan Juli
5
Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal
Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
Awal bulan Agustus
8 Minggu
6
Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan
RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang
APBD
Awal bulan Agustus sampai
dengan akhir bulan September
NO
UARAIAN
WAKTU
7
Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD
Minggu I bulan Oktober
8
Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala
daerah
Paling lambat 1 bulan
sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan
9
Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada
MDN/Gub untuk dievaluasi
3 Hari kerja setelah keputusan bersama
10
Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
Paling lama 15 hari kerja setelah
Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD diterima oleh MDN/Gub
11
Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai
hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan
Perda tentang APBD
Paling lambat 7 hari kerja (sejak
Diterima keputusan hasil
evaluasi)
12
Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan
Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub
3 hari kerja setelah keputusan pimpinan
DPRD ditetapkan
13
Penetapan Per da tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
Paling lambat akhir Desember (31
Desember)
14
Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD kepada MDN/Gub
Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda
dan Perkada ditetapkan
LAMA
2 Bulan
No.
URAIAN
Penyampaian Rancangan KUPA dan
Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua
TAPD kepada kepala daerah
Kesepakatan antara kepala daerah dan
DPRD
atas
Rancangan
KUPA dan
Rancangan PPAS Perubahan
Penerbitan Surat Edaran
kepala
daerahperihal
Pedoman penyusunan RKASKPD,
RKA-PPKDdan
DPPA-SKPD/PPKD serta
Penyusunan Rancangan
Perda
tentang
Perubahan
APBD dan Rancangan Perkada tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Penyampaian
Rancangan
Perda
tentang
Perubahan
APBD kepada DPRD
Pengambilan persetujuan bersama DPRD
dan kepala daerah
Menyampaikan Rancangan
Perda
tentang
Perubahan
APBD
dan
Rancangan
Perkada tentang Penjabaran
Perubahan
APBD kepada
MDN/ Gubernur untuk
dievaluasi
WAKTU
LAMA
Paling lambat minggu I bulan
Agustus
Paling lambat minggu II
bulan Agustus
1 minggu
Paling lambat minggu I bulan 3 minggu
September
3 minggu
Paling lambat minggu II
bulan September
Paling lambat 3 bulan
sebelum tahun anggaran
berakhir
3 hari kerja setelah
persetujuan bersama
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD
No.
1
URAIAN
.
Peny am paian Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua
TAPD kepada kepala daerah
WAKTU
Paling lambat
minggu I bulan
Agustus
LAMA
2
.
Kesepakatan antara kepala daerah dan
DPRD atas Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS Perubahan
Paling lambat
minggu II bulan
Agustus
1 minggu
3
.
Penerbitan
Surat Edaran kepala daerah
perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD,
RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta
Penyusunan Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD dan Ran cang an
Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
.
Penyampaian Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD kepada DPRD
Paling lambat
minggu I bulan
September
3 minggu
4
Paling lambat
minggu II bulan
September
TERIMA KASIH
Curiculum Vitae
• Nama
• Tempat & Tgl Lahir
• Pendidikan Terakhir
Yogyakarta
: Muhtar Mahmud
: Bima, 13 Sept 1966
: S2 Akuntansi UGM
S3 Akuntansi UNDIP Semarang
:- Benowo Kulon RT.03/RW 8 Ngringo Jaten
- Perum Siwani Blok A/14 Selogiri Wonogiri
Alamat
• Pekeerjaan/Jabatan
:- Dosen Pend. Akt UNS Surakarta
- Direktur Akuntansi BLU UNS Surakarta
- Staf Ahli Rektor Bidang Keuangan dan Manajemen
- Pengajar pelatihan BPK RI 2004 - 2007
- Ass Staf Ahli Peng Negara Kemenkeu 2003-2005
- Konsultan/Kepelatihan Paramavydya Jogjakarta
- Konsultan Keuangan Daerah di beberapa Pemda
• Telp/E-mail
:0271-821650,081226265675,08122687386, 081548590636/
0273323692 [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],