Transcript  Pokok Bahasan  PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD  PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN ANGGARAN  PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN.

OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PEMERINTAH PROVINSI DIY
1

Pokok Bahasan
 PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK
APBD
 PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN
ANGGARAN
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN
2
PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK
APBD
(PROSES PENYUSUNAN APBD)
3
PRINSIP PENYUSUNAN APBD
 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan





pemerintahan daerah;
APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan
jadwal;
Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana
memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD;
Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat;
APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
4
SINKRONISASI
UU PAKET PENGELOLAAN KEUANGAN
UU 25/2004
PP
UU 17/2003
PP
UU 1/2004
UU 15/2004
PP
UU 33/2004
PP
PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
UU 32/2004
Pasal 222
Pasal 237
PP 58/2005
PERMENDAGRI 21/2011
Omnibus
Regulation
PERMENDAGRI 55/2008
PERMENDAGRI 22/2011
Pemerintahan
Daerah
PERDA 4 Th 2007
PERGUB 42 2010 & 13 2011 5
6
BULAN
PERENCANAAN
BULAN
ANGGARAN
JANUARI - APRIL
MEI - AGUSTUS
RKPD
30 APRIL
KUA
+
PRIORITAS APBD
BULAN
LEGITASI
SEPTEMBER - DESEMBER
RAPERDA APBD
PERDA APBD
31 OKTOBER
PAGU ANGGARAN
KEPUTUSAN KDH
RKT
PERINCIAN APBD
RENJA SKPD
DPA
DESEMBER
RKA- SKPD
MUSRENBANG
JAN
FEB
MARET
APRIL




DESA
KECAMATAN
KABKOTA
PROP
AUDIT BPK
7
SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Pembahasan & Kesepakaan
KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)
Penetapan RKPD
(Mei)
5
Musrenbang
Kab/Kota
(Maret)
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS
antara KDH dgn DPRD (Juni)
6
7
Penyusunan RKA-SKPD &
8 RAPBD (Juli-September)
4
Forum SKPD
Penyusunan Renja 3
SKPD Kab/Kota
(Maret)
Musrenbang Kecamatan
(Februari)
9
10
2
Musrenbang Desa
(Januari)
Evaluasi Rancangan
Perda APBD (Desember)
11 Penetapan Perda APBD
1
13
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
Pembahasan dan
persetujuan Rancangan
APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
(Desember)
12
Penyusunan DPA SKPD
(Desember)
8
Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah
Pusat
Renstra KL
Pedoman
Pedoman
RPJP
Nasional
Pedoman
Diacu
RPJP
Daerah
RPJM
Nasional
Diperhatikan
Pedoman
RPJM
Daerah
Renstra
SKPD
Planning
Pedoman
RKA-KL
Rincian
APBN
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diacu
Dijabar
kan
RKP
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabark
an
Pedoman
Pemerintah
Daerah
Renja - KL
RKP
Daerah
Pedoman
Diacu
Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
Budgeting
9
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJM
RPJMD
5 tahun
5 tahun
Renstra
SKPD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
Renja
SKPD
1 tahun
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
Dibahas
bersama
DPRD
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
TAPD
RAPERDA
APBD
1 tahun
10
KEBIJAKAN UMUM APBD
(KUA)
11
11
PENGERTIAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM
SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI
PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG
DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN
R-APBD DAN RP-APBD
12
12
PERBEDAAN DOKUMEN
KEPMENDAGRI No. 29/2002
• RENSTRADA/DOKUMEN
PERENCANAAN DRH LAINNYA
• ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD
• STRATEGI & PRIORITAS APBD
PERMENDAGRI BARU
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
• KU APBD
• PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
13
13
Proses Penyampaian Rancangan KUA
PEMERINTAH DAERAH
KOORDINATOR TAPD
TAPD
RKPD
Rancangan
KUA
Sekda selaku
Koordinator
TAPD
Rancangan
KUA
DPRD
KDH
Disampaikan
ke DPRD
paling lambat
Pertengahan
bulan Juni
Disampaikan
ke KDH
paling lambat
awal bulan Juni
Rancangan
KUA
Rancangan
KUA
Panitia
Anggaran
DPRD
Rancangan KUA
dibahas bersama
Paling lambat
Minggu ke-1
Juli
Nota Kesepakatan
14
14
PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
15
15
PENGERTIAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS
MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN
KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN
KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM
PENYUSUNAN RKA-SKPD
PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT
DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN
BELANJA PEGAWAI 16
16
PENGERTIAN
PRIORITAS
 Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu
daripada yang lain
 Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan
keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan
dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb
 Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan
apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga
menentukan skala atau peringkat
wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan
yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program
atau kegiatan yang lain
17
17
TUJUAN
PRIORITAS
Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang
dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar
alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara
ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan
ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang
lebih realistis.
Contoh : - Prioritas Pendidikan
- Prioritas Kesehatan
: Program Wajib Belajar 9 Thn
: Penurunan tingkat kematian
ibu dan anak
- Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom
- Infrastruktur
: Jalan, Jembatan dan Irigasi
18
18
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi
yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat
daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai

Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan
DPRD, selanjutnya menjadi dasar penyusunan SE Kepala Daerah
tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang menjadi acuan SKPD
dalam menyusun RKA-SKPD.

PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada
masing-masing satuan kerja perangkat daerah
19
19
LANGKAH-LANGKAH DALAM
PEMBAHASAN PPAS
KUA
Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib
dan urusan pilihan
Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan
Menyusun plafon anggaran sementara untuk
masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)
20
20
PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK
APBD
(STRUKTUR APBD)
21
STRUKTUR ANGGARAN
KEPMENDAGRI 29/2002
Belanja diklasifikasikan menurut
Bidang Kewenangan, Organisasi,
Kelompok, Jenis, Obyek dan
Rincian Obyek
PERMENDAGRI 13/2006


Belanja diklasifikasikan menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Obyek dan
Rincian obyek
Pengklasifikasian belanja menurut Fungsi 
Statistik keuangan Negara
Tidak dipisahkan  anggaran terpadu (Unified
Budget)
Pemisahan belanja aparatur dan pelayanan
publik tercermin dalam program & kegiatan
Pemisahan secara tegas antara
belanja aparatur & belanja
pelayanan publik

Pengelompokan BAU, BOP & BM
cenderung menimbulkan terjadinya
tumpang tindih penganggaran
Belanja
Tidak Langsung
Belanja
Langsung
Menggabungkan antara jenis
belanja sebagai input dan kegiatan
dijadikan sebagai jenis belanja

Efisiensi anggaran
Restrukturisasi jenis-jenis belanja
22
STRUKTUR APBD (Kepmendagri 29/2002)
I
II
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
xxx
Dana Perimbangan
xxx
Lain-lain Pendapatan yang Sah
xxx
BELANJA
APARATUR / PUBLIK
III
XXX
XXX
XXX
Belanja Administrasi Umum
xxx
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
xxx
Belanja Modal
xxx
SURPLUS/(DEFISIT)
XXX
PEMBIAYAAN
XXX
Penerimaan Pembiayaan
xxx
Pengeluaran Pembiayaan
xxx
23
STRUKTUR APBD (Permendagri 13/2006)

PENDAPATAN
XXX

BELANJA
 Belanja Tidak Langsung
 Belanja Langsung
XXX
xxx
Xxx
(-)
Surplus/(Defisit)

PEMBIAYAAN
 Penerimaan
 Pengeluaran
XXX
xxx
xxx
(-)
Pembiayaan Neto
XXX
SILPA Tahun Berjalan
XXX
(-)
24
STRUKTUR PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah:
1.
2.
3.
4.
Pajak Daerah
Retribusi Derah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
25
STRUKTUR BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga
B. Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
26
STRUKTUR PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan:
1.
2.
3.
4.
5.
Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
B. Pengeluaran Pembiayaan:
1.
2.
3.
4.
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal pemerintah Daerah
Pembayaran Utang Pokok
Pemberian Pinjaman
Pembiayaan Neto (A – B)
27
28
PENDEKATAN KINERJA

SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN
OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN

OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG
DIHASILKAN
OLEH
KEGIATAN
YANG
DILAKSANAKAN
UNTUK
MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN
KEBIJAKAN

INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG
BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN
TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA
JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN

KINERJA/PRESTASI
KERJA
ADALAH
KELUARAN/HASIL
DARI
KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN
DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS
YANG TERUKUR
29
DASAR PENILAIAN KINERJA
MASUKAN
BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN
KELUARAN
BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM
ATAU KEGIATAN
HASIL
SEGALA
SESUATU
YANG
MENCERMINKAN
BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN
DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN
30
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
Kepmendagri No 29 Tahun 2002
DAMPAK
MANFAAT
PENILAIAN KINERJA
HASIL
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
PENYUSUNAN ANGGARAN
KELUARAN
MASUKAN
31
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
PENILAIAN KINERJA
PROGRAM
HASIL
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
PENYUSUNAN ANGGARAN
KELUARAN
MASUKAN
32
HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DENGAN TOLOK UKUR KINERJA
POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
SASARAN 1 TAHUN
SASARAN 5 TAHUN
OUTCOME / HASIL
OUTCOME /
HASIL
1. Prosentase (%)
2. Rasio
3. Kuantitas, Jumlah
PROGRAM
1. Prosentase (%)
2. Rasio
•
Kegiatan 1
3. Kuantitas,
Jumlah
•
Kegiatan 2
•
Dst……..
KELUARAN
•
Kuantitas
•
Jumlah
33
PENERAPAN PENYUSUNAN
ANGGARAN KINERJA
POLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
• Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam Pelaksanaan
Kepmendagri No 29 Tahun 2002
• Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-SKPD)
• Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja
Dengan Program dan Kegiatan
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja
Program dan Kegiatan Dengan Tolok Ukur Dalam KUA dan PPAS
34
PRASYARAT
DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA
DATA YANG RELIABLE (dpt dipercaya) DAN VALID (benar)
TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR
35
Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan
Pemerintahan Daerah
KODE
1
1
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
TARGET
(%)
ORGANISASI
PAGU
INDIKATIF
(Juta Rp)
URUSAN WAJIB
01
Pendidikan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
1
02
Kesehatan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
36
Proyeksi
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
JUMLAH
NO
URAIAN
TA (n-1)
1.
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Pendapatan asli daerah
1.1.1
Pajak Daerah
1.1.2
…..
1.2
Dana perimbangan
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
…..
1.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1
Hibah
1.3.2
…..
Proyeksi TA
(n)
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Rp
%
Jumlah Pendapatan
2.
BELANJA DAERAH
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.1.1
Belanja pegawai
2.1.2
Belanja bunga
2.1.3
……
2.2
Belanja Langsung
2.2.1
Belanja pegawai
2.2.2
……
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
37
JUMLAH
NO
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
URAIAN
TA (n-1)
Proyeksi
TA (n)
Rp
%
Surplus/(Defisit)
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Penerimaan pembiayaan
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA)
3.1.2
Pencairan dana cadangan
3.1.3
……
Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2
Pengeluaran pembiayaan
3.2.1
Pembentukan dana cadangan
3.2.2
......
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
3.3
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
38
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
CONTOH RKPD
INDIKATOR
PROGRAM
N
O
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ORGA
NISASI
PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran
LOKASI
PAGU INDIKATIF
Jumlah (Rp)
Hasil
1
INDIKATOR KEGIATAN
Hasil
Sum
ber
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia
Dini bersekolah
dengan Jumlah
Anak Usia Dini
sebesar 1 : 3
5 (Lima) Unit
Gedung
Sekolah
Baru (TK)
dengan
standar 3
kelas untuk
setiap
sekolah
Pembangunan sarana
dan prasarana Gedung
Sekolah (TK)
Program Peningkatan
Mutu Pendidikan SD
Penyediaan Biaya
Operasional Sekolah
Dinas
Pendi
dikan
1.Rasio
Jumlah
Kelas
dibanding
anak didik
sebesar
1 : 50
2.Jumlah
anak yang
terlayani
menjadi
400 orang
Rata-rata biaya
pendidikan
menurun
sebesar 20%
858.000.000
754.000.000
APBD
Kec. A
Kec. B
Kec. C
100.000.000
Biaya Ujian
Gratis
Biaya
Pendidikan
menurun
sebesar 20%
100.000.000
APBN
Setiap SD
39
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA
INDIKATOR
PROGRAM
N
O
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ORGA
NISASI
PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran
LOKASI
PAGU INDIKATIF
Jumlah (Rp)
Hasil
1
INDIKATOR KEGIATAN
Hasil
Sum
ber
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Pembangunan sarana
dan prasarana Gedung
Sekolah (TK)
Rasio Anak Usia
Dini bersekolah
dengan Jumlah
Anak Usia Dini
sebesar 1 : 3
Dinas
Pendi
dikan
5 (Lima) Unit
Gedung
Sekolah
Baru (TK)
dengan
standar 3
kelas untuk
setiap
sekolah
1.Rasio
Jumlah
kelas
dibanding
anak didik
sebesar
1 : 50
2.Jumlah
anak yang
terlayani
menjadi
400 orang
858.000.000
754.000.000
APBD
Kec. A
Kec. B
Kec. C
40
HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN
KEGIATAN
•
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
•
•
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung
Sekolah (TK)
Pengadaan mebelair sekolah
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini dengan muatan local.
Hasil
•
•
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran
•
Hasil
Rasio Anak Usia Dini
bersekolah dengan
Jumlah Anak Usia Dini
sebesar 1 : 3
5 (Lima) Unit Gedung
Sekolah Baru (TK) dengan
standar 3 kelas setiap
sekolah.
1.
•Mebelair pendidikan untuk
5 (Lima) Unit Gedung
Sekolah Baru (TK) dengan
standar 3 kelas setiap
sekolah.
1.
•Tersusunnya kurikulum 7
mata
pelajaran
pokok
berbasis minat dan bakat
bermuatan lokal.
•
2.
2.
Rasio Jumlah Kelas
dibanding anak didik
sebesar 1 : 50
Jumlah anak yang
terlayani menjadi 400
orang
Rasio Jumlah kelas
dibanding anak didik
sebesar 1 : 50
Jumlah anak yang
terlayani menjadi 400
orang
Terpenuhinya
kurikulum
untuk
pelayanan pendidikan
anak
usia
dini
sebanyak 400 orang
anak.
41
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
PROGRAM/KEGIATAN
KONDISI TAHUN 2005
Hasil
Keluaran
Pembangunan sarana dan
prasarana Gedung Sekolah
(TK)
50
(Lima)
Unit
Gedung
Sekolah
Baru
(TK)
yang
terdiri dari 3 kelas
setiap sekolah
1.Rasio
Jumlah
Kelas
dibanding
anak
didik
sebesar
1 : 40
2.Jumlah anak yang terlayani
menjadi 500 orang
Rasio Jumlah Sekolah dan anak didik
sebesar
1 : 70 dengan data jumlah
anak usia sekolah dini yang belum
sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran
Pembangunan sarana dan
prasarana Gedung Sekolah (TK)
5
(Lima)
Unit
Gedung Sekolah
Baru (TK) yang
terdiri dari 3 kelas
setiap sekolah.
Hasil
1.Rasio
Jumlah
Kelas
dibanding anak didik sebesar
1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayani
menjadi 400 orang
LOKASI
PAGU INDIKATIF
Jumlah (Rp)
754.000.000
Sum
ber
APBD
Kec. A
Kec. B
Kec. C
42
CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
PROGRAM/KEGIATAN
KONDISI TAHUN 2005
Hasil
Pembangunan sarana dan
prasarana Gedung Sekolah
(TK)
Rasio Jumlah Kelas dan anak didik
sebesar
1 : 70 dengan data jumlah
anak usia sekolah dini yang belum
sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
Rasio Jumlah Kelas dibanding
anak didik sebesar
1 : 40
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
Pembangunan sarana dan
prasarana Gedung Sekolah (TK)
PAGU INDIKATIF
Jumlah (Rp)
Hasil
Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar
50
1:
754.000.000
Sumber
Dana
APBD
PENCAPAIAN TARGET 2007
{
(70-50)
:
(70 - 40)
}
x 100% = 66,67%
43
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
KODE
1
1
TARGE
T (%)
ORGANISASI
PAGU
INDIKATIF
•(Juta Rp)
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini
bersekolah dengan
Jumlah Anak Usia Dini
sebesar 1 : 3
66,67 %
Dinas
Pendidikan
858.000.000
Pembangunan sarana dan
prasarana Gedung
Sekolah (TK)
Rasio
Jumlah
kelas
dibanding
anak
didik
sebesar
1 : 50 dengan
terbangunnya 5 unit sekolah
baru (USB) TK dengan
standar 1 sekolah terdiri dari
3 kelas sehingga jumlah
anak yang terlayani menjadi
400 orang
66,67%
Dinas
Pendidikan
754.000.000
SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN
URUSAN WAJIB
1
1
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
01
01
01
PENDIDIKAN
44
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
(KELUARAN)
INDIKATOR
KEGIATAN
(HASIL)
1500 surat
terkirim
Tercapainya
prosentase ratarata surat yang
gagal
Tersampaikan
20% dari ratarata jumlah surat
yang
seharusnya
terkirim.
45
Prosentase jumlah
surat terkirim
dibanding dengan
total jumlah surat
dalam satu tahun
adalah 80%
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Pengadaan mebeleur
(meja-kursi)
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
(KELUARAN)
INDIKATOR
KEGIATAN
(HASIL)
Perbandingan
jumlah mebelair
layak pakai
dengan jumlah
pegawai non
struktural adalah 1
:1
62
unit Tercapainya
(meubelair) meja prosentase total
kursi
mebelair untuk
pegawai
non
struktural yang
tidak
layak
pakai
sebesar
30% dari total
meubelair yang
46
dimiliki
PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN
ANGGARAN
47
Perencanaan (1)




Keterlibatan masyarakat masih minim dalam tahap
perencanaan
Informasi forum-forum perencanaan belum
terpublikasikan secara luas
Usulan masyarakat (basis Kelurahan/Desa) belum
dapat diakomodasi APBD secara nyata (baru sedikit)
Tidak ada informasi dengan baik berkaitan dengan
plafon anggaran per sektor/bidang urusan
pemerintah
48
Lanjutan….




Mekanisme perencanaan APBD belum membuka
ruang keterlibatan luas masyarakat.
Belum optimalnya Manajemen informasi dan
dokumentasi usulan perencanaan yang dapat diakses
masyarakat.
Proses perencanaan dan penyusunan anggaran masih
dianggap terpisah
Tidak sinkronnya antara pendekatan politik,
teknokratis, bottom up, top down dan partisipatif
49
Pelaksanaan (2)





Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan
penggunaan dana, sehingga banyak yang tidak berkelanjutan.
Tenaga teknis disetiap SKPD (akuntan, tehnik sipil, penilai aset) belum mencukupi
sehingga menghambat proses desentralisasi pengelolaan keuangan daerah di SKPD;
Ketentuan tentang pengelolaan keuangan di daerah sering berganti sehingga
membingungkan
Secara umum, masih rendahnya inovasi pendanaan yang mengarah pada
kesejahteraan rakyat (tergantung aturan, konteks, potensi dan permasalahan
di masing-masing daerah)
Egoisme Bidang dan Subbidang di SKPD, sehingga program dan kegiatan
atas selera pribadi serta sarat dengan belanja yg bersifat penunjang. Contoh :
setiap lembar DPA selalu ada honor tim, lembur, perjalanan dinas.
50
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN
51
Perencanaan (1)



Pelibatan secara aktif stakeholder (masyarakat/swasta, perguruan
tinggi, eksekutif dan legislatif) dilakukan dengan terjadwal dari mulai
forum musrenbang, forum skpd, penyusunan RKPD, kua ppas dan
APBD.
Penyediaan hak akses informasi melalui media cetak atau internet
berkaitan dengan keputusan-keputusan yang telah dan akan diambil.
Kerjasama semua pihak dalam mencapai tujuan yang telah disepakati
(berpedoman dengan Renja SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD)
52
Pelaksanaan (2)



Pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman
terhadap dokumen perencanaan yang disepakati
sehingga terdapat keberlanjutan program/kegiatan
Bimbingan teknis terhadap SDM bagi eksekutif
maupun legislatif.
Penerapan Standar Belanja Harga Barang dan Jasa
(SHBJ), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga
Pasar menjadi acuan pelaksanaan APBD, sehingga
tidak ada “mark up anggaran”.
53
MENERAPKAN PRINSIP GOOD
GOVERNANCE
A.
B.
C.
Transparansi
Partisipasi
Akuntabilitas
54
A. TRANSPARANSI




Membuka akses publik seluas-luasnya
Publikasi jadwal Musrenbang Desa, kecamatan, Forum SKPD,
Musrenbang Kabupaten , Musrenbang Provinsi dan pembahasan
anggaran (KUA, PPA, RAPBD)
Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran; RPJPD,
RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, evaluasi program
tahun lalu, KUA,PPA, RKA SKPD, RAPBD, APBD,hasil setiap
tahapan Musrenbang, dan alasan usulan yang ditolak
Informasi plafon anggaran untuk tiap sektor pada setiap tahapan
pembahasan
55
B. PARTISIPASI




Musrenbang Desa melibatkan seluruh warga
yang ingin terlibat, Musrenbang Kec, Kab, dan
Provinsi melibatkan perwakilan harga.
Forum SKPD melibatkan unsur-unsur sektor
dan delegasi Musrenbang
Warga memiliki hak kontrol dalam
pembahasan anggaran
Pembahasan anggaran dibuka ke publik
56
C. AKUNTABILITAS



Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja pelayanan
pada masyarakat
Akuntabilitas pada proses perencanaan; audit proses
perencanaan atau kelayakan hasil perencanaan
Publikasi indikator pencapaian tahunan yang dicapai
Pemda untuk setiap unit kerja dan keseluruhan
57
FUNGSI PERENCANAAN APBD
PARTISIPATIF




Fungsi Kognitif: menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis, masukan, kritik kelompok
terkait, alokasi sumber daya
Fungsi Instrumental; Alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik: mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena diambil berdasarkan keputusan bersama, legetimasi publik
Fungsi sosial; mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama.
58
59