Transcript d. siklus apbn

Penyusunan ( Januari – Juni n-1)
b. Penetapan (16 Agustus – Oktober Tahun n-1)
c. Pelaksanaan (Januari – Desember tahun n)
d. Pertanggungjawaban ( Juli n+1)
a.
PENGERTIAN ANGGARAN NEGARA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
selanjutnya disebut APBN adalah :
 Rencana tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”
(UU No.17 th.2003 pasal 1 butir 7)
 Merupakan wujud pengelolaan keuangan negara
yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang
(UU No.17 Th 2003 pasal 11 butir 1)




Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran
belanja, dan pembiayaan.
Terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan
bukan pajak, dan hibah
Belanja negara digunakan untuk
penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat
dan pelakskanaan perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah
Belanja negara dirinci menurut organisasi,
fungsi, dan jenis belanja


Anggaran Pendapatan Negara adalah hak
pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih.
Anggaran Pendapatan terdiri atas penerimaan
pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam
pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan
bea masuk dan cukai


Anggaran Belanja : adalah kewajiban
Pemerintah Pusat yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
Belanja Negara digunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan
pelaksanaan perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah
Belanja Negara dirinci menurut :
- Organisasi
- Fungsi
- Jenis belanja



Belanja Negara menurut Organisasi disesuaikan
dengan susunan organisasi Kementerian
Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.
Belanja Negara menurut fungsi antara lain : pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan
keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan
dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya,
agama, pendidikan dan perlindungan sosial
Belanja Negara menurut jenis belanja : Belanja
pegawai, belanja modal, belanja barang, bunga,
subsidi, banuan sosial, belanja lain-lain.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali (Pasal 1.17 UU
No.17 Th 2003)



Pemerintah
Dewan perwakilan Rakyat (DPR)
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )
1
penyusunan
6
2
Penetapan
Perhitungan
5
Pertanggung
jawaban
Perubahan
3
Pelaksanaan
4
1. TAHAPAN PENYUSUNAN
APBN Disusun seuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan negara dan
kemampuan menghimpun pendapatan
negara
Dalam menyusun APBN diupayakan agar
belanja operasional tidak melampaui
pendapatan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan



Penetapan APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bln
sebelum Tahun anggaran ybs dilaksaknakan.
APBN yang disetujui oleh DPR terinci :
- Unit Organisasi
- Fungsi
- Program
- Kegiatan dan
- Jenis belanja
Jika DPR tidak menyetujui Rancangan UU Pemerintah
Pusat dpt melakukan pengeluaran setinggi-tingginya
sebesar anggaran Tahun lalu


APBN dilaksanakan dengan Prinsip Efektif,
efisien, transparan, terbuka, hasilya dpt
dipertang gung jawabkan (fisik,keuangan,
manfaat)
Khusus berkaitan dg pengadaan Barang dan
jasa diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003


Pemerintah menyusun Laporan Realisasi
Smester Pertama APBN & Prognosis utk 6 bln
berikutnya.
Laporan tsb disampaikan kpd DPR selambatlambatnya akhir Juli TA ybs. Utk dibahas
bersama DPR dan Pemerintah Pusat
Penyesuaian APBN……………….
Penyesuaian APBN dg perkembangan
dan/atau perubahan keadaan dlm rangka
penyusunan prakiraan perubahan APBN th
angg ybs apabila terjadi :
Perkembangan ekonomi makro tdk sesuai
dengan asumsi yg digunakan dlm APBN;
b. Perubahan pokok pokok kebijakan fiskal
c. Keadaan yg menyebabkan harus dilaksanakan
pergeseran anggaran antar unit organiisasi,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
a.


Dalam keadaan Darurat Pemerintah dpt
melakukan pengeluaran yg belum tersedia
anggarannya yg selanjutnya diusulkan dlm
rancangan perubahan APBN dan/atau
disampaikan dlm laporan realisasi anggaran.
Pemerintah Pusat mengajukan RUU perubahan
APBN th angg ybs utk mendapatkan
persetujuan DPR sblm TA yg bersangkutan
berakhir
Laporan Keuangan mencakup :
a. Laporan Realisasi anggaran
b. Neraca
c. Laporan arus kas
d. Catatan atas laporan keuangan
- dilampiri dg laporan perusahaan
negara dan badan lainnya
Sebagai pertanggung jawaban pemerintah kpd
DPR;
b. Untuk mengetahui apakah pelakksanaan
Anggaran sudah mencapai sasaran yg hendak
dicapai
c. Sebagai bahanpembanding bagi pemerintah dlm
menyusun anggaran yg akan datang
d. Bagi rakyat merupakan alat kontrol di bidang
keuangan melalui DPR.
a.