Transcript Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
merupakan
alat
utama
pemerintah
untuk
mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat
pemerintah untuk mengelola perekonomian negara.
Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya
menyangkut keputusan ekonomi, namun juga
menyangkut keputusan politik, pendidikan dan Sosial,

Teori Keynes...
Berdasarkan teori Keynes, APBN merupakan salah satu
mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. APBN juga
berperan sebagai pendorong salah satu makroekonomi
untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan
pokok,serta juga
dapat mewujudkan agenda
masyarakat yang sejahtera, mandiri dan dapat melihat
perkembangan perekonomian pada negara tersebut.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
dinegara Indonesia ada Beberapa tahap yaitu sebagai
berikut :
 Penyusunan APBN
 Sumber Penerimaan APBN
 Belanja Negara
 Pembiayaan
 Fungsi APBN
APBN disusun dari rencana anggaran belanja dulu baru
kemudian ditentukan pendapatan Negara. Setelah itu
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Selambatnya
6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden
menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan
keuangan.
 Langkah
Pemerintah Menyusun APBN Melalui 7
indikator Yaitu :
 Produk Domestik Bruto (PDB)
 Pertumbuhan ekonomi tahunan
 Inflasi
 Nilai tukar rupiah per USD
 Suku bunga SBI 3 bulan
 Harga minyak dunia
 Produksi minyak dunia






Penerimaan pajak yang meliputi
Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
&Cukai, dan
Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk
dan pajak/pungutan ekspor)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi
 Penerimaan dari sumber daya alam,
 Setoran laba BUMN,
 Penerimaan bukan pajak lainnya,

Belanja terdiri atas dua jenis:
 Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang
digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan
Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat
maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas
pembantuan).
 Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke
Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam
pendapatan APBD daerah .


Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan
Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta
penyertaan modal negara.
Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: Penarikan
Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program
dan Pinjaman Proyek. Pembayaran Cicilan Pokok
Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan
Moratorium.
APBN Mempunyai Beberapa Fungsi Yaitu:
 Otorisasi
 Perencanaan
 Pengawasan
 Alokasi
 Distribusi, Dan
 Stabilisasi.



Fungsi Otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran
negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi Perencanaan, mengandung arti bahwa
anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara
untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
Fungsi Pengawasan, berarti anggaran negara harus
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.



Fungsi Alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi
dan efektivitas perekonomian.
Fungsi Distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
Fungsi Stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan
keseimbangan
fundamental
perekonomian.




APBN sebagai alat pemerintah dalam mensejahterakan
rakyatnya sehinnga dapat mengelola perekonomian
negara.
Menurut Keynes, APBN merupakan salah satu mesin
pendorong pertumbuhan ekonomi.
APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi,
namun juga menyangkut keputusan politik dan Sosial,
APBN disusun dari rencana anggaran belanja,
kemudian ditentukan oleh pendapatan Negara,
penyusunan ini dilakukan melalui 7 indikator.

APBN berfungsi untuk membuat perencanaan,
melakukan pengawasan dan mengalokasikan
perekonomian yang ada.



"UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara“
(pdf). Pasal 15 Ayat 4. Badan Pemeriksaan
Keuangan.
http://www.bpk.go.id/web/files/2009/01/uu200
3_17.pdf. Diakses pada 7 januari 2010.
DPR RI. "UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN
2010" (pdf). Pasal 23 Ayat 2 & 3. Departemen
Keuangan RI.
http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/U
U%2047%20-%202009%20%20APBN%202010.pdf. Diakses pada 7 januari
2010.