Transcript KEBIJAKAN PENGANGGARAN

KEBIJAKAN PENGANGGARAN
Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Historis Keuangan Negara
Perkemb KeuNeg masa krisis
APBN dan Dasar Hukum
Struktur dan Format APBN
Kesepakatan DPR dan Pemerintah
Siklus APBN
Strategi mencapai Fiskal berdaya tahan
berkelanjutan
Strategi memelihara Fiskal yang berkelanjutan
Konsolidasi lebih lanjut Anggaran Negara
May 24, 2016
didiksusetyo
dan
1
Pendahuluan

Menempatkan kebijakan sosial-ekonomi
sebagai prioritas utama dalam alokasi
sumber daya dan kapital
 Kebijakan
Keuangan Negara berfungsi
dalam
mencapai
keseimbangan
pembangunan sosial dan ekonomi, fungsi
alokasi
 Pengalaman pertumbuhan ekonomi pada
jalur yang cepat periode70-90an
May 24, 2016
didiksusetyo
2
Pendahuluan …





Struktur ekonomi didukung industri maknufaktur
berorientasi ekspor, tabungan domestik, investasi
langsung, pengendalian inflasi, dan defisit NP
rendah
Intervensi yg berlebihan dan monopoli impor
Tingginya kredit macet (non performing loan)
Utang yg tinggi sekitar 100% dari PDB (apakah
lampaui batas psikologis)
Rupiah terdepresiasi, naiknya pembayaran tingkat
bunga domestik, beban utang naik tajam, shg
memburuknya keadaan keuangan dan institusi
finansial
May 24, 2016
didiksusetyo
3
Perkemb KeuNeg Masa Krisis






Masa krisis keuangan, surplus APBN menunda proyekproyek
infrastruktur,
memangkas
program-program
pembangunan, dan memperluas cakupan pajak PPnBM
Menerapkan paket kebijakan mengembalikan kepercayaan
masyarakat
Kebijakan fiskal dgn prinsip anggaran berimbang, bersifat
ekspansif
Kondisi fiskal memburuk, penerimaan rendah dan depresiasi
rupiah yang tajam
Upaya penguatan fiskal sisi penerimaan dan pengeluaran
mengalami distorsi kebijakan
Rekomendasi untuk memasukkan dana off-budget ke APBN
May 24, 2016
didiksusetyo
4
APBN dan Dasar Hukum





APBN:
manifestasi
pelaksanaan
kewajiban
konstitusional Pemerintah + DPR
APBN disusun dgn memperhatikan faktor-faktor
internal dan eksternal, kondisi ekonomi nasional &
global dan pelaksanaan APBN sebelumnya
Dasar hukum pasal 23 ayat 1, 2, 3 amandemen UUD
1945; (GBHN), RPJP & RPJM, RKP
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
Pembahasan APBN oleh DPR+Pemerintah
May 24, 2016
didiksusetyo
5
Struktur dan Format APBN

APBN merupakan penjabaran rencana kerja
penyelenggara negara 12 (dua belas) bulan
 Periode 1 April-31 Maret berubah ke periode
kalender 1 Januari-31 Desember
 Struktur dan format memuat jenis transaksi
berkaitan dgn rencana kegiatan penyelenggaran
negara terhadap posisi keuangan negara dalam
kurun waktu satu tahun
 Rencana kerja dituangkan dalam angka-angka yg
dikategorikan ke dalam pendapatan negara &
hibah, belanja negara, dan pembiayaan anggaran
May 24, 2016
didiksusetyo
6
Struktur dan Format APBN…cont




Secara ekonomi ada tiga kel: Pos
pendapatan dan hibah, pos belanja negara,
dan pembiayaan anggaran
Sebelum sampai TA 1999/2000 berbentuk
skontro/T-account; diletakkan berdampingan,
prinsip berimbang dan dinamis
Mulai TA 2000 berbentuk staffel/I-account;
pendapatan & belanja dalam satu kolom
Berubahnya struktur & format ke arah
universal yang mengacu pada Government
Financial Statistic (GFS)
May 24, 2016
didiksusetyo
7
Struktur & Format APBN…cont



Sistem Akuntansi Keu Negara (Fiscal Gov
Accounting) bahwa transaksi pendapatan negara
menambah aktiva/kekayaan bersih, sedangkan
belanja negara berakibat sebaliknya
Transaksi pembiayaan (below the line) tdk
mengakibatkan perubahan nilai aktiva, karena
nilai aktiva dan pasiva sama besarnya.
Konsep ini untuk transparansi akuntabilitas
publik dalam formulasi, memantau, dan
melaksanakan APBN
May 24, 2016
didiksusetyo
8
Kesepakatan DPR & Pemerintah



APBN merupakan produk kebijakan publik yang
sesuai dengan teknis budgeting, analisis ekonomi
dan sosial, yuridis formal & konstitusional, serta
juga didahului dengan adanya konsolidasi
Indikator ekonomi sebagai dasar penyususnan
APBN; pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, suku
bunga SBI 3 bln, harga minyak, produksi minyak
Kebijakan fiskal harus memperhatikan kebijakan
moneter, NP, dan kebijakan publik lain
May 24, 2016
didiksusetyo
9
Basic Assumption of Budget
Macro Indicator
2002
2003
2004
2005
Pendapatan Negara &Hibah
298,6
341.1
349,9
Belanja Negara
322,2
374,8
374,3
Oil Price (US$/barrel)
23,53
21,0
1,26
1,150
1,150
1.610,565
1.786,691
1999.600
3,7
4,5
4,8
5,0-5,5
Inflation Rate
10,03
7,0
6,5
5,0-6,0
Rupiah/US $ Exchange R
9.311
8.700
8.600
8.4008.600
23,6
33,7
24,4
Oil Production
GDP (Trillion Rp.)
Economic Growth
Defisit
May 24, 2016
didiksusetyo
22,0 22,0-25,0
1,1
10
Siklus APBN
Penyusunan APBN (pembicaraan tahap
awal & akhir)
 Pembahasan dan Penetapan APBN
(pembicaraan di provinsi & kab/kota)
 Pelaksanaan APBN (SKO, SPP, SPMU)
 Pengawasan pelaksanaan APBN
 Pertanggung
jawaban pelaksanaan
APBN

May 24, 2016
didiksusetyo
11
Strategi Fiskal Berdaya Tahan





Upaya menurunkan beban hutang secara
berurutan
Indek Fiskal yang sehat (IFS) diukur dengan
rasio antara total utang dengan nominal PDB
IFS = dD/D – dY/Y atau
IFS = dD/D – (dP/P +dy/y)
Bila IFS negatif berarti ada tendensi utang
pemerintah menurun, maka fiskal berdaya
tahan
May 24, 2016
didiksusetyo
12
Strategi Fiskal Berkelanjutan
Lima Kebijakan:
 Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara
 Memperluas basis pendapatan
 Mengutamakan pengeluaran penting
 Pemerintahan
yang lebih baik dan
pengelolaan sektor publik yang efisien
 Membangun pasar obligasi domestik
May 24, 2016
didiksusetyo
13
Strategi Memelihara Fiskal yang Berkelanjutan
Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara
Memperluas basis pendapatan
Mengutamakan pengeluaran penting
Pengelolaan sektor publik yg efisien
Membangun pasar obligasi domestik
May 24, 2016
didiksusetyo
14
KERANGKA PERTUMBUHAN
H
(Modal Manusia)
PFT
-Menekan korupsi
-Mengurangi distorsi-distorsi yang
lebih menguntungkan K
-Mengoreksi kegagalan-kegagalan
pasar yang merugikan H, R
K
(Modal Fisik)
Pertumbuhan
Kesejahteraan
-Memperkuat regulasi
PFT
H
(Modal Alam dan
Ekosistem)
Thomas Vinod et al, 2000, Kualitas Pertumbuhan, The
International Bank for Reconstruction and Development/The
World Bank, Washington DC, (terjemahan)
May 24, 2016
PFT = Produktivitas Faktor Total
didiksusetyo
15
Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara
 Pengendalian
pengeluaran
dan
pendapatan
 Mendata dan memindahkan dana
non-budgeter ke APBN
 Pengawasan yang efisien dan
efektif, tidak overlapping
May 24, 2016
didiksusetyo
16
Memperluas basis pendapatan
Melakukan
rasionalisasi
sejumlah
pengecualian dan tunjangan pajak shg
basis pajak meningkat
 Melakukan intensifikasi basis pajak,
tanpa mengenakan beban pajak baru

May 24, 2016
didiksusetyo
17
Mengutamakan pengeluaran penting





Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Membenahi sistem politik yg demokratis
Mempercepat pemulihan ekonomi
Meningkatkan pembangunan ekonomi
Penegakan hukum
Pengeluaran pembangunan diarahkan untuk
penyediaan pelayanan kebutuhan sosial
dasar, seperti pendidikan, kesehatan, &
kesejahteraan nasional.
May 24, 2016
didiksusetyo
18
Pemerintah yg lebih baik dan
Pengelolaan Sektor Publik yg Efisien
Reformasi pegawai negeri sangat
penting untuk efisiensi anggaran
 Penyesuaian gaji sangat penting
 Meningkatkan peran sektor publik,
terutama penataan BUMN
 Privatisasi BUMN menuju perusahaan
yang berdaya saing

May 24, 2016
didiksusetyo
19
Membangun Pasar Obligasi Domestik




Pasar obligasi diarahkan untuk memfasilitasi rollover utang jatuh tempo
Untuk menarik minat kelompok investor secara
lebih luas untuk menjamin berfungsinya pasar
sekunder
Manajemen utang yang sehat dan pengembangan
pasar oligasi domestik
Membangun pusat informasi tentang biaya dan
resiko berkaitan dengan kebutuhan finansial
pemerintah dan posisi utang kepada otoritas fiskal
May 24, 2016
didiksusetyo
20
Pembagian Tanggung jawab
DepKeu (otoritas fiskal) dan BI (otoritas moneter):
 Pengelolaan utang dan isu utang pokok
 Persiapan pasar sekunder
 Fasilitas depository
 Persiapan kliring
 Penempatan perdagangan sekuritas pemerintah
 Info tentang posisi & komposisi utang serta aset
finansial pemerintah, termasuk jenis mata uang, jatuh
tempo dan struktur tingkat bunga
May 24, 2016
didiksusetyo
21
Sekian…
May 24, 2016
didiksusetyo
22