Transcript FINANCIAL POLICY AND APBN PRINSIP ANGGARAN 1. KETERBUKAAN/ ACCOUTABILITY 2. PERIODIK 3. FLEKSIBILITAS 4. PREALABEL/ Otorisasi legislatif 5.

FINANCIAL POLICY AND
APBN
PRINSIP ANGGARAN
1. KETERBUKAAN/
ACCOUTABILITY
2. PERIODIK
3. FLEKSIBILITAS
4. PREALABEL/ Otorisasi legislatif
5. AKURAT
6. KELENGKAPAN
7. KOMPREHENSIF
8. TERINCI
9. EFISIEN DAN EFEKTIF/
Nondiscretionary Appropriation
10. PENDAPATAN YANG KONTINYU
11. SETIAP TAHUN ADA KENAIKAN
Langkah penganggaran APBN 2015
• Pembahasan dengan DPR (Agustus- September 2014)
• Sidang Paripurna DPR tentang Pengesahan UU APBN (29 September
2014)
• UU Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN 2015 (14 Oktober 2014)
• Peraturan Presiden tentang Rincian APBN (Noveber 2014)
• Penyerahan DIPA (desember 2014)
Faktor2 yang mempengaruhi efektifitas APBN
• 29 September 2014: Pengesahan UU APBN tahun anggaran 2015
• 20 Oktober 2014: Pelantikan presiden
• 13 Februari 2015: UU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015
Disepakati
AGENDA PRIORITAS BELANJA NEGARA 2015
Pembangunan Sektor Unggulan (meningkatkan dan memelihara):
• kedaulatan pangan,
• pengembangan energi dan ketenagalistrikan,
• pembangunan kemaritiman dan pariwisata,
• pengembangan industri;
Pemenuhan Kewajiban Dasar:
• pendidikan termasuk Kartu Indonesia Pintar,
• kesehatan termasuk Kartu Indonesia Sehat,
• penyediaan perumahan yang layak;
AGENDA PRIORITAS BELANJA NEGARA 2015
• Pengurangan kesenjangan baik kesenjangan antar kelas pendapatan
termasuk kartu keluarga sejahtera maupun antar wilayah;
• Pembangunan infrastruktur konektivitas;
• Program dan kegiatan unggulan lainnya.
AGENDA PRIORITAS BELANJA NEGARA 2015
Tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik
negara (bumn) untuk mendukung agenda program prioritas:
• Swasembada pangan, pengadaan benih, serta peningkatan produksi
ikan nasional;
• Membangun infrastruktur dan maritim
• Mendukung industri kedirgantaraan
• Membangun industri pertahanan nasional
KEBIJAKAN FISKAL DAN APBN
• APBN2015.pdf
• RAPBN2015_hal6.pdf
• RAPBN2015_belanja.pdf
NOTE:
• ANGGARAN K/L: KEMENTRIAN LEMBAGA
KEBIJAKAN MONETER DAN APBN
• Pemerintah: menteri BUMN, menteri perokonomian, presiden, dll
• Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil.
• inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh:
1. penawaran (gangguan produksi),
2. distribusi
3. kebijakan pemerintah (harga komoditas strategis seperti BBM /
administered prices).
• Analisa APBN
makro2015.pdf