Transcript Mengenal APBN Syariah

Mengenal APBN Syariah
Hakim Abdurrahman
Kepala Bidang Syiar, Dakwah,
dan Pengabdian Masyarakat
DKM Unpad
Definisi APBN
APBN adalah suatu daftar atau penjelasan
terperinci mengenai penerimaan dan
pengeluaran negara dalam jangka waktu satu
tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang,
serta dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
(http://www.babejoko.web.id/2010/10/04/ang
garan-pendapat-an-dan-belanja-negara)
Definisi APBN-RI
APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. APBN ditetapkan dengan
undang-undang. Tahun anggaran APBN meliputi
masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember
(id.wikipedia.org/wiki/APBN).
Penyusunan APBN
Penyusunan APBN didasarkan pada asumsiasumsi yang disesuaikan dengan beberapa
indikator perekonomian makro, diantaranya :
1. Produk Domestik Bruto (PDB)
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Inflasi
4. Nilai Tukar Rupiah
5. Suku Bunga Sertifikat Bank indonesia
6. Harga Minyak Dunia
Sumber Penerimaan APBN-RI
1. Penerimaan pajak
–
–
–
–
Pajak Penghasilan (PPh).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) &
Cukai.
– Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan
pajak/pungutan ekspor).
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
– Penerimaan dari sumber daya alam.
– Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
– Penerimaan bukan pajak lainnya.
Belanja Negara
1. Belanja Pemerintah Pusat: belanja yang digunakan untuk
membiayai kegiatan Pemerintah Pusat, baik yang
dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja
Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi : Belanja
Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga
Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah,
dan Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana).
2. Belanja Daerah: adalah belanja yang dibagi-bagi ke
Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam
pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja
Pemerintah Daerah meliputi: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus.
Pembiayaan
1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi
Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat
Utang Negara, serta penyertaan modal
negara.
2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
– Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas
Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
– Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri,
terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.
Ikhtisar: Tubuh APBN
1. Anggaran pendapatan, yang meliputi
penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak,
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk
keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan
pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya.
• Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip
anggaran belanja berimbang (balanced
budget). Pada prakteknya, pemerintah menganut
prinsip anggaran belanja defisit (defisit budget).
• Jika anggaran pemerintah mengalami defisit, maka
biasanya akan ditutup dengan salah satu dari
empat cara: (1) Penjualan obligasi (surat utang
negara), (2) Pinjaman dari bank sentral dengan cara
mencetak uang baru, (3) Pinjaman di pasar uang
atau modal di dalam negeri atau luar negeri, (4)
Pinjaman atau bantuan resmi dari pemerintah
negara-negara donor.
• Defisit juga ditutupi dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak, penjualan aset (privatisasi), dll.
• Pengehematan dapat dilakukan dengan
pengurangan subsidi. dll.
Ikhtisar
• APBN disusun oleh pemerintah, diajukan ke DPR,
kemudian dibahas oleh DPR dan pemerintah, melalui
menteri keuangan, setelah itu disetujui dan disahkan
dalam bentuk UU APBN.
• Penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun
anggaran, termasuk alokasi per masing-masing
penerimaan dan pengeluaran APBN tersebut bersifat
fixed.
• Sumber utama pendapatan negara yang utama
hanyalah berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat.
• Alternatif hutang.
APBN Syariah
APBN Syariah
1. APBN yang disusun berdasarkan
prinsip syariah,
2. APBN Syariah hanya terealisasi
dalam pemerintahan negara
Khilafah.
Karakteristik APBN Syariah
• Kepala negara menyusun sendiri APBN melalui
hak tabanni yang melekat pada dirinya.
• APBN bersifat tetap dari aspek pos
pendapatan dan pengeluarannya, tetapi
alokasi anggaran per masing-masing pos
pendapatan dan pengeluarannya bersifat
fleksibel.
• Kebijakan keuangan (APBN) menganut prinsip
sentralisasi.
Mekanisme APBN Syariah
Pertama: penentuan pos-pos pengeluaran
berdasarkan asumsi-asumsi kebutuhan dari
yang menurut syariah paling vital dan urgen
ke yang hanya bersifat pelengkap.
Kedua: penentuan pos-pos penerimaan
berdasarkan syariah.
Pos-Pos Pengeluaran
Pada APBN Syariah (1)
1.Harta yang menjadi kas tersendiri Baitul Mal, yaitu harta
zakat. Harta ini hanya dibelanjakan untuk delapan ashnaf kalau
memang kasnya terisi. Bila di Baitul Mal harta zakat sudah
habis maka tidak ada seorang pun dari delapan ashnaf itu yang
berhak mendapatkannya, dan tidak akan dicarikan pinjaman
untuk itu.
2.Pembelanjaan yang sifatnya wajib, yaitu manakala terjadi
kekurangan (fakir miskin atau ibnu sabil) atau untuk
melaksanakan jihad. Ini bersifat pasti; bila tidak ada dan
dikhawatirkan akan terjadi kerusakan maka negara dapat
meminjam harta dan setelah itu dilunasi, dan bila perlu dapat
menarik pajak.
Pos-Pos Pengeluaran
Pada APBN Syariah (2)
1.Pembelanjaan yang sifatnya kompensasi,
yakni bagi orang-orang yang telah memberikan
jasa, misalnya gaji para tentara, pegawai
negeri, hakim, guru dan sebagainya. Ini juga
bersifat pasti.
2.Pembelanjaan karena unsur keterpaksaan,
semisal ada bencana alam atau serangan
musuh. Ini juga bersifat pasti.
Pos-Pos Pengeluaran
Pada APBN Syariah (3)
1.Pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan,
bukan untuk kompensasi, namun sifatnya vital,
karena bila tidak ada, umat akan mengalami
kesulitan, seperti pembangunan infrastruktur.
Ini juga bersifat pasti.
2.Pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan,
hanya saja bila tidak ada, umat tidak sampai
menderita, misalnya pembangunan fasilitas
hiburan, atau adanya fasilitas umum sekunder
ketika fasilitas yang lama masih memadai.
Pos-Pos Penerimaan
Pada APBN Syariah (1)
1. Bagian Fai dan Kharaj. Penerimaan ini
meliputi:
a. Seksi Ghanimah, mencakup anfal, fa’i dan
khumus.
b. Seksi Kharaj.
c. Seksi Status tanah.
d. Seksi Jizyah
e. Seksi Fai
f. Seksi Pajak (dhoribah)
Pos-Pos Penerimaan
Pada APBN Syariah (2)
2. Bagian Kepemilikan Umum, yaitu
pengelolaan sumberdaya alam yang
hakikatnya milik umum:
a. Seksi minyak dan gas.
b. Seksi listrik.
c. Seksi pertambangan.
d. Seksi laut, sungai, perairan dan mata air.
e. Seksi hutan dan padang rumput.
f. Seksi aset produktif yang dikuasai negara,
misalnya yang berasal dari wakaf.
Pos-Pos Penerimaan
Pada APBN Syariah (3)
3. Bagian sedekah, yang terdiri dari sedekah
wajib, yaitu:
a. Zakat harta dan perdagangan yang berupa uang
(atau emas/perak).
b. Zakat pertanian dan buah-buahan.
c. Zakat ternak.