Transcript Bahan HKN 2

Siklus Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan APBN
Oleh
Nurmayani, S.H., M.H.
Struktur APBN saat ini menggunakan Statistik
Keuangan Pemerintah (Government Financial
Statistic/GFS) berbentuk I-account, yang berisi
uraian atas sistem statistik makro ekonomi, yang
dirancang untuk mendukung analisis fiskal suatu
negara.
I Account adalah sistim neraca keuangan dimana
penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan
anggaran dicatat dalam satu kolom.
Pada tahun 2000, telah terjadi perubahan mendasar pada
sistem anggaran yaitu :
1. Tahun anggaran dari tahun fiskal (April- Maret) menjadi
tahun kalender (Januari-Desember). Pelaksanaan APBN
hanya berlangsung selama sembilan bulan.
2. Sistem anggaran, dari anggaran berimbang menjadi
anggaran defisit, yang menyebabkan format APBN
mengalami penyesuaian dari bentuk T-account menjadi /account. Berbeda dengan I account, maka T-account yang
lalu merupakan sistim neraca keuangan yang mencatat
penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan anggaran
dalam dua kolom berbeda dan mengklasifikasi item
anggaran dalam debit atau kredit.
3.
4.
Pengelompokan (klasifikasi) ulang atas beberapa
jenis penerimaan dan pengeluaran negara
bertujuan untuk menyesuaikan, yang berlaku
secara internasional.
Penambahan beberapa item baru dalam rangka
mengantisipasi pelaksanaan desentralisasi fiskal
pada tahun 2001 (sebagai implementasi dari
Undang-undangNomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah).
Pendapatan dan Hibah adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari
penerimaan perpajakan, penerimaan
negara bukan pajak (PNPB), cost
recovery, serta penerimaan hibah dari
dalam dan luar negeri.
a.
Penerimaan Perpajakan:
Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), Pajak Bumi dan
Bangunan(PBB ), Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.
2) Pajak Perdagangan Intemasional adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari Bea Masuk
dan bea keluar.
1)
b.
Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )
adalah semua penerimaan yang diterima
negara dalam bentuk:
 Penerimaan Sumber Daya Alam (Migas dan Non
Migas).
 Bagian Laba BUMN.
 PNBP lainnya.
 Pendapatan badan layanan umum (BLU).
c.
Cost
recovery:
Cost
recovery
adalah
pengembalian atas biaya-biaya yang telah
dikeluarkan (recoverable cost) oleh kontraktor
kontrak
kerja
sama
(KICKS)
dengan
menggunakan hasil produksi minyak bumi dan
gas
bumi
(migas)
sesuai
dengan
ketentuan/peraturan yang beriaku.
d.
Hibah : Hibah mempunyai pengertian bantuan
yang berasal dari swasta, baik dalam negeri
maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri.
Belanja negara adalah semua pengeluaran
negara yang digunakan untuk membiayai
belanja pemerintah pusat dan transfer ke
daerah.
1.
Belanja
pemerintah
pusat
adalah
pengeluaran yang dialokasikan kepada
kementerian negara/lembaga, sesuai dengan
program-program Rencana Kerja Pemerintah
yang akan dijalankan.
menurut jenis, belanja pemerintah pusat
terdiri dari :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Belanja pegawai,
Belanja barang,
Belanja modal,
Pembayaran bunga utang,
Subsidi,
Belanja hibah,
Bantuan sosial, dan belanja tain-lain
2.
Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus,
dan dana penyesuaian.
a. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus
b. Dana
otonomi khusus dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
daerah. Dana ini terbatas hanya 20 tahun, yang
saat ini untuk Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh
Darussalam.
c. Dana penyesuaian dialokasikan untuk membantu
daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan
Pemerintah Pusat dan membantu mendukung
percepatan pembangunan didaerah.
Keseimbangan primer adalah selisih
antara pendapatan dengan belanja
negara di luar pembayaran bunga
utang/ pinjaman.
Surplus/defisit anggaran, atau dikenal juga
sebagai keseimbangan umum, adalah selisih
antara pendapatan dengan belanja negara.
APBN dikatakan surplus apabila total pendapatan
negara melebihi belanja negara, dan sebaliknya.
APBN menjadi berimbang apabila pendapatan
negara sama dengan belanja negara.
Pembiayaan adalah semua jenis penerimaan pembiayaan
yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara
dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan dapat dilakukan melalui dalam dan luar negeri
yaitu :
1. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang
berasal dari perbankan dan nonperbankan domestik yang
terdiri atas hasil privatisasi, hasil pengelolaan aset,
penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam
negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas
dana investasi pemerintah, dana bergulir, kewajiban yang
timbul akibat penjaminan pemerintah, penyertaan modal
negara, dan cadangan pembiayaan.
2.Pembiayaan luar negeri neto adalah semua
pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman
luar negeri yang terdiri atas pinjaman program,
pinjaman
proyek,
dan
pinjaman
yang
diteruspinjamkan (subsidiary loan agreement)
kepada BUMN, BUMD, dan/atau pemerintah
daerah, dikurangi dengan pembayaran cicilan
pokok pinjaman luar negeri.
Defisit terjadi karena belanja negara lebih besar dari
pendapatan.
Dua konsep defisit yang penting adalah:
a) Keseimbangan umum (Overall Balance) merupakan
selisih antara total belanja dengan pendapatan
negara.
b) Primary Fiscal Balance atau Keseimbangan Primer
merupakan selisih antara belanja negara di luar
pembayaran
bunga
utang/pinjaman
dengan
penerimaan negara.
Perbedaan antara keseimbangan umum dan
keseimbangan primer dalam APBN dimaksudkan
untuk melihat dan membedakan dampak yang
mungkin ditimbulkan oleh anggaran pada
perekonomian secara umum.
Yang perlu diperhatikan adalah kesimbangan
primer dibandingkan keseimbangan umum.
Sebab,dapat dilihat berdasarkan ukurannya yang
nyata antara kemampuan penerimaan negara
dengan pengeluarannya.
Terimakasih…..