Transcript BAB III KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL Pengertian APBN & APBD  APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang.

BAB III
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN
FISKAL
Pengertian APBN & APBD
 APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
merupakan sebuah daftar sistematis dan
terperinci yang memuat rencana penerimaan
dan pengeluaran negara selama satu tahun
untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah
yang bersangkutan.
 APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
merupakan sebuah daftar sistematis dan
terperinci yang memuat rencana penerimaan
dan pengeluaran daerah selama satu tahun.
Fungsi APBN & APBD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fungsi Otorisasi
Fungsi Perencanaan
Fungsi Pengawasan
Fungsi Alokasi
Fungsi Distribusi
Fungsi Stabilisasi
Penyusunan APBN
Pada saat APBN disusun setidaknya terdapat enam
sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar
dalam penentuan volume APBN baik sisi
pendapatan maupun belanja. Sumber ketidakpastian
itu antara lain harga minyak bumi di pasar
internasional, kuota produksi minyak mentah yang
ditentukan oleh OPEC, pertumbuhan ekonomi,
inflasi, suku buinga, nilai tukar rupiah terhadap
Dollar.
Pemerintah lalu menetapkan angka-angka asumsi
atas sumber ketidakpastian tersebut sebagai dasar
penyusunan RAPBN.
Tujuan Perubahan Format & Fomat Baru APBN
Sejak tahun 2003 Indonesia tidak menggunakan
konsep anggaran berimbang tetapi menggunakan
konsep anggaran surplus/defisit. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui
minimalisasi duplikasi rencana kerja dan
penganggaran dalam belanja negara, dan
meningkatkan keterkaitan antara keluaran dan
hasil. Selain itu perubahan format anggaran
juga untuk klasifiikasi yang digunakan secara
internasional.
Lanjutan…
Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 format
APBN yang baru mengalami perubahan dari Taccount menjadi I-account. Sistem
penganggaran belanja negara secara implisit
menggunakan sistem unified budget dimana
tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin
dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut
ekonomi akan berbeda dari klasifikasi
sebelumnya.
Komposisi APBN
Pendapatan negara dan hibah:
1.
•
•
Penerimaan Dalan Negeri
Penerimaan Hibah
2. Belanja Negara :
•
•
Belanja Pemerintah Pusat
Belanja untuk Daerah
3. Surplus/Defisit Anggaran
4. Pembiayaan:
•
•
•
•
Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
Penerimaan pinjaman daerah
Dana cadangan daerah
Hasil penjualan kekayaan daerah ang dipisahkan
Perubahan Format APBD
Format lama :
• Penerimaan berasal dari PAD, bantuan dari
pemerintah yang lebih tinggi, pinjaman
• Pos belanja dibagi kedalam belanja rutin &
pembangunan sehingga biaya keseluruhan suatu
unit tidak terlihat
• Kriteria belanja rutin dan belanja pembangunan
tidak jelas sehingga mudah dimanipulasi
• Berbasis input yaitu sulit dihubungkan dengan
tujuan unit terkait
Komposisi APBD
Sumber Penerimaan Daerah :
1.
•
•
Pendapatan Daerah
Pembiayaan
2. Pos Belanja :
•
•
•
•
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Aparatur Daerah
Pelayanan Publik
Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Tidak Tersangka
Format baru :
•
•
•
•
•
Pendapatan terdiri dari PAD dan penerimaan dirinci
menurut objeknya
Pos belanja dibagi atas dasar aktivitas dan jenis biaya
di masing-masing dinas dan sumber dananya
Belanja rutin berulang setiap tahun, sementara belanja
pembangunan adalah belanja barang modal
Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah
Berbasis output yaitu sesuai sasaran dan standar
pelayanan yang diharapkan
Hubungan Antara Keuangan Pusat &
Daerah
Hubungan antara pusat dan daerah sejak UU
No 5 Tahun 1974 sebenarnya sudah berpijak
pada 3 asas yaitu :
•
•
•
Desentralisasi : penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari pemerintah
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Tugas pembantuan : penugasan dari pemerintah kepada
Daerah dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang
menugaskan
Lanjutan …
 Hubungan antara pusat dan daerah pada
akhirnya tercermin dalam pembagian
kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang
jelas antar tingkat pemerintahan.
Kebijakan Fiskal Nasional
Kebikajan fiskal merupakan langkah-langkah
pemerintah untuk membuat perubahanperubahan dalam sistem pajak atau dalam
pembelanjaannya dengan maksud untuk
mengatasi masalah-masalah ekonomi yang
dihadapi
Berdasarkan kepada jenisnya kebijakan fiskal
dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
1.
2.
Penstabil Otomatik
Kebijakan Fiskal Diskresioner
Penstabil Otomatik
1.
•
•
•
•
2.
3.
Tarif pajak :
Tarif pajak proporsional : tarif pemungutan pajak dengan
menggunakan npresentase yang tetap berapapun jumlah yang
digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Makin besar jumlah
yang kena pajak, maka makin besar pula pajak yang dibebankan
Tarif pajak progresif : tarif pemungutan pajak dengan
presentase yang meningkat. Semakiin besar jumlah yang kena
pajak maka semakin besar juga presentase tarif pajaknya
Tarif pajak regresif : tarif pemungutan pajak yang semakin
menurun. Semakin jumlah yang kena pajak maka semakin kecil
presentase tarif pajaknya
Tarif pajak tetap : tarif pemungutan pajak yang tidak
berdasarkan presentase tetapi berdasarkan nilai rupiah
tertentu yang tidak berubah-ubah berapapun jumlah kena
pajaknya
Asuransi pengangguran
Kebijakan harga minimun
Kebijakan Fiskal Diskresioner
Kebijakan fiskal diskresioner dapat diartikan
sebagai langkah-langkah pemerintah untuk
mengubah pengeluarannya dengan tujuan
untuk :
1.
2.
Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan
ekonomi dari waktu ke waktu
Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang
mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang
tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu
mengalami pertumbuhan yang memuaskan.
Peranan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal memegang perana yang sangat
penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan
ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan
ekonomi ke arah yang dikehendaki
Terdapat 3 jenis sistem anggaran yang dapat
diterapkan dalam kebijakan fiskal, antara lain :
1.
2.
3.
Anggaran Surplus
Anggaran Defisit
Anggaran Berimbang