Transcript PERTEMUAN 6 Format lama : • Penerimaan berasal dari PAD, bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi, pinjaman • Pos belanja dibagi kedalam belanja.

PERTEMUAN 6
Format lama :
• Penerimaan berasal dari PAD, bantuan dari
pemerintah yang lebih tinggi, pinjaman
• Pos belanja dibagi kedalam belanja rutin &
pembangunan sehingga biaya keseluruhan
suatu unit tidak terlihat
• Kriteria belanja rutin dan belanja
pembangunan tidak jelas sehingga mudah
dimanipulasi
• Berbasis input yaitu sulit dihubungkan
dengan tujuan unit terkait
Perubahan Format APBD
Sumber Penerimaan Daerah :
1.
•
•
Pendapatan Daerah
Pembiayaan
2. Pos Belanja :
•
•
•
•
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Aparatur Daerah
Pelayanan Publik
Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Tidak Tersangka
Komposisi APBD
Format baru :
• Pendapatan terdiri dari PAD dan penerimaan
dirinci menurut objeknya
• Pos belanja dibagi atas dasar aktivitas dan jenis
biaya di masing-masing dinas dan sumber dananya
• Belanja rutin berulang setiap tahun, sementara
belanja pembangunan adalah belanja barang
modal
• Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah
• Berbasis output yaitu sesuai sasaran dan standar
pelayanan yang diharapkan
Hubungan Antara Keuangan Pusat &
Daerah
Hubungan antara pusat dan daerah sejak UU
No 5 Tahun 1974 sebenarnya sudah berpijak
pada 3 asas yaitu :
• Desentralisasi : penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem NKRI
• Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah
• Tugas pembantuan : penugasan dari pemerintah
kepada Daerah dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada
yang menugaskan
 Hubungan
antara pusat dan daerah
pada akhirnya tercermin dalam
pembagian kewenangan, tugas dan
tanggung jawab yang jelas antar
tingkat pemerintahan.
Lanjutan …
Kebikajan fiskal merupakan langkah-langkah
pemerintah untuk membuat perubahanperubahan dalam sistem pajak atau dalam
pembelanjaannya dengan maksud untuk
mengatasi masalah-masalah ekonomi yang
dihadapi
Berdasarkan kepada jenisnya kebijakan
fiskal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Penstabil Otomatik
2. Kebijakan Fiskal Diskresioner
Kebijakan Fiskal Nasional
Penstabil Otomatik
1. Tarif pajak :
• Tarif pajak proporsional : tarif pemungutan pajak
dengan menggunakan npresentase yang tetap
berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar
pemungutan pajak. Makin besar jumlah yang kena
pajak, maka makin besar pula pajak yang
dibebankan
• Tarif pajak progresif : tarif pemungutan pajak
dengan presentase yang meningkat. Semakiin
besar jumlah yang kena pajak maka semakin besar
juga presentase tarif pajaknya
Lanjutan …
• Tarif pajak regresif : tarif pemungutan
pajak yang semakin menurun. Semakin
jumlah yang kena pajak maka semakin kecil
presentase tarif pajaknya
• Tarif pajak tetap : tarif pemungutan pajak
yang tidak berdasarkan presentase tetapi
berdasarkan nilai rupiah tertentu yang tidak
berubah-ubah berapapun jumlah kena
pajaknya
2. Asuransi pengangguran
3. Kebijakan harga minimun
Kebijakan Fiskal Diskresioner
Kebijakan fiskal diskresioner dapat
diartikan sebagai langkah-langkah
pemerintah untuk mengubah
pengeluarannya dengan tujuan untuk :
1. Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan
ekonomi dari waktu ke waktu
2. Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi
yang mencapai tingkat penggunaan tenaga
kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah
inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang
memuaskan.
Kebijakan fiskal memegang perana yang
sangat penting dalam menstabilkan tingkat
kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat
kegiatan ekonomi ke arah yang dikehendaki
Terdapat 3 jenis sistem anggaran yang dapat
diterapkan dalam kebijakan fiskal, antara
lain :
1. Anggaran Surplus
2. Anggaran Defisit
3. Anggaran Berimbang
Peranan Kebijakan Fiskal