Transcript POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2005

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
RAPBN 2005
Kembali
Disampaikan pada
Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan
Pemerintah dan Bank Indonesia
Dalam Rangka Pembahasan Tahap Awal Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN Tahun 2005
Tanggal 4 – 6 Mei 2004
POKOK BAHASAN
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
 Kerangka Ekonomi
Makro
 Pokok-Pokok Kebijakan
Fiskal

KERANGKA EKONOMI
MAKRO RAPBN 2005
Kerangka Ekonomi Makro 2005



Prospek ekonomi dunia
Kebijakan ekonomi
makro
Asumsi dasar
Proyeksi Ekonomi Dunia 2005(%)
8
7
6
7,1
5
4
3
4,6
3,9
4,4
5,2
6,7
2
1
0
Pertumbuhan
Perdagangan
2003
2004
2005
Kebijakan Ekonomi Makro 2005
%
Penurunan Tingkat Inflasi dan Suku
Bunga SBI
100
80
60
40
20
0
-20
Dec-97
Dec-98
Dec-99
Dec-00
Dec-01
Dec-02
Dec-03
Inflation SBI 1 month
IDR to USD
Nilai Tukar Yang Stabil
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
Dec-97 Dec-98
Dec-99
Dec-00 Dec-01
Dec-02
Dec-03
•Konsolidasi
Ekonomi
Makro
•Konsolidasi
fiskal dan
kebijakan
moneter yang
pruden
•Stabilitas kurs
dan kecukupan
cadangan
devisa
Kebijakan Ekonomi Makro 2005 (lanjutan)
CAR rata-rata 23%
Penguatan
Stabilitas Sistem
Keuangan
30
20
-20
-30
-40
-50
-60
Dec-03
Aug-02
Jun-01
Jun-00
-10
Aug-99
0
Dec-97
CAR %
10
Menyempurnakan
kehati-hatian
 Mengefektifkan sistem
pengawasan
 Penerapan good
corporate governance
 Konsolidasi sektorsektor keuangan

Kebijakan Ekonomi Makro 2005 (lanjutan)
Sept 11
NILAI TUKAR IDR/USD
14000
12000
JW Marriott
900
Bali
800
700
10000
600
8000
IHSG
500
400
4000
300
2000
200
June 97
Dec 97
June 98
Oct 98
Jan 99
April 99
June 99
Sept 99
Dec 99
Mar 00
June 00
Aug 00
Nov 00
Feb 01
May 01
Aug 01
Nov 01
Jan 02
Apr 02
July 02
Oct 02
Dec 02
Mar 03
June 03
Sept 03
Dec 03
6000
IDR
JSX
Perbaikan Iklim
Investasi
 Stabilitas politik
dan keamanan
 Kepastian hukum
 Kebijakan
Ketenagakerjaan
 Reformasi Pajak
dan Kepabeanan
ASUMSI DASAR
APBN 2004 dan RAPBN 2005
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Pertumbuhan ekonomi (%)
Inflasi (%)
Nilai tukar (Rp/US$1)
Harga minyak (US$/barel)
Produksi minyak (MBCD)
Tingkat bunga SBI rata-rata (%)
2004
2005
APBN
RAPBN
4.8
6.5
8,600.0
22.0
1,150.0
8.5
5,0 - 5,5
5,0 - 6,0
8.400 - 8.600
22,0 - 25,0
1,100.0
6,5 - 7,5
POKOK-POKOK
KEBIJAKAN FISKAL
RAPBN 2005
POKOK BAHASAN

Dasar Penyusunan

Pokok-Pokok Kebijakan
• Kebijakan Umum
• Pendapatan Negara dan Hibah
• Belanja Negara
• Pembiayaan Anggaran
Dasar dan Kaidah RAPBN 2005


Dasar Penyusunan : Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
RAPBN 2005 : Baseline Budget
berdasarkan keseimbangan antara
(a) kesinambungan kebijakan fiskal
dan (b) ruang yang cukup bagi
pemerintah dan DPR baru untuk
menentukan prioritas kebijakannya
Dasar dan Kaidah RAPBN 2005
•UU 17/2003: Format Anggaran
Terpadu (Unified Budget)
a.
b.
Meniadakan pengelompokan Rutin
dan Pembangunan
Memperkenalkan pos baru :
1. Belanja Modal
2. Belanja Hibah
3. Bantuan Sosial
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
2005

Sasaran :
• Melanjutkan Konsolidasi fiskal



Penurunan Defisit APBN 2005
menuju berimbang
Target Defisit APBN 2005 : 0,7 % 0,9% PDB
Rasio Utang / PDB di bawah 60%
Penurunan Defisit Anggaran…...
Defisit APBN semakin membaik
2,4
3
2

1
Stabilitas Makro
0
-1
-2
-0,2
-1,3
-1,6
-1,7
-2,8 -2,5
-3
-4
-7
-9

-4,9
-6
-8
-1,8
-1,9
-3,7
-4,0
-5
-1,2
-6,6

Anggaran Terpadu

Efisiensi Belanja
-9,9
-10
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
APBN
Realisasi
Reformasi Pajak
dan Kepabeanan
…..Penurunan Rasio Utang Pemerintah
Utang Pemerintah thd PDB

120
99
100
97
87

84
% thd PDB
80
68
59
60

51
38
40

20

0
1997
1998
1999
Utang LN Pemerintah
2000
2001
2002
2003
2004
Utang DN Pemerintah
Kelanjutan stabilitas
ekonomi makro
Pertumbuhan Ekonomi
yang memadai
Kemajuan restrukturisasi
dan reprofiling utang
Kelanjutan konsolidasi
fiskal
Mengembangkan pasar
obligasi pemerintah
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)

Pendapatan Negara
A.Perpajakan :

Amandemen UU Perpajakan :
• Perubahan tarif dan Lapisan penghasilan
kena pajak, penyesuaian PTKP, serta
perluasan subjek dan obyek pajak.
• Menyederhanakan Administrasi, restitusi
dan peningkatan kepatuhan
Reformasi Pajak untuk Peningkatan Penerimaan Negara
Reformasi Administrasi
% PDB
Rasio Pajak thd PDB
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
13.5
13.6
13.0
Perpajakan
• Memperluas LTO/MTO/STO
• Kemudahan bagi WP Patuh
• Perluasan basis Pajak
• Perbaikan prosedur/kepatuhan
12.4
11.8
Kepabeanan
10.7
• Prakarsa Fasilitas Perdagangan
• Perbaikan prosedur kepabeanan
10.3
CUKAI
• Melanjutkan Keb. 2004 dan
Pemberantasan Rokok palsu.
Amandemen UU Perpajakan
1998- 1999- 2000 2001 2002 2003
1999 2000
2004
•
•
•
•
•
•
•
Tarif PPh/PTKP dan Lapisan
Meningkatkan daya saing
Peningkatan kepatuhan
Perluasan basis pajak
Pengurangan pengecualian
Penyederhanaan administrasi
Pengurangan distorsi perpajakan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)

Modernisasi dan Reformasi Administrasi
Perpajakan/Kepabeanan dan Cukai :
a. Database dan On-Line System
b. Perluasan Kantor Khusus WP Besar,
pembentukan Kantor Khusus WP Menengah dan
Kantor Khusus WP Kecil
c. Penyempurnaan administrasi kepabeanan
meliputi :
1. Prakarsa fasilitasi perdagangan
2. Pemberantasan penyelundupan dan
Undervaluation
d. Kebijakan Cukai :
•
Langkah-langkah pemberantasan pita cukai
palsu dan rokok tanpa pita.
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)
B. PNBP :
•
•
•
•
Migas : Menunggu hasil investasi baru
Kehutanan : Kebijakan soft landing
Peningkatan deviden BUMN terbatas
Sumber-sumber PNBP yang masih
potensial :
•
Perikanan dan Kelautan
•
Perhubungan Telekomunikasi
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)

Belanja Negara
• Penyatuan Belanja Rutin dan Pembangunan
• Perubahan klasifikasi dari sektor dan subsektor
ke fungsi dan subfungsi
• Belanja Pegawai :
•
Penyesuaian gaji pokok dan pensiun mengikuti
tingkat inflasi
• Subsidi :
• Kebijakan BBM tetap seperti sekarang
• Non-BBM (listrik, pangan, pupuk, kredit program,
PSO, dll) tetap disediakan
• Belanja Modal :
•
Sesuai dengan prioritas dalam RKP
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)
Belanja Daerah

•
Dana Perimbangan
1.
2.
3.
•
Dana Bagi Hasil :
• Penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi
• Memperbaiki basis data
Dana Alokasi Umum (DAU) :
• Melaksanakan formula sesuai dengan PP 84 / 2001
• Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU;
Dana Alokasi Khusus :
Kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan yang
bersifat khusus.
Otonomi Khusus dan Penyesuaian
1.
2.
Dana Otonomi Khusus : untuk memenuhi ketentuan UU No.
21 tahun 2002
Dana penyesuaian murni : untuk menutup kekurangan DAU
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan)

Pembiayaan Anggaran
• Kebutuhan Pembiayaan
• Defisit Anggaran (0,7 – 0,9 persen dari PDB)
• Pokok Utang Dalam Negeri & Luar Negeri yang jatuh
tempo
• Sumber pembiayaan
•
•
•
•
•
Penggunaan Rekening Pemerintah di Bank Indonesia
Pinjaman Luar Negeri (program dan proyek)
Penjualan Aset (eks BPPN)
Penerbitan obligasi
Privatisasi BUMN
Terima Kasih
Kembali