Transcript ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 – 2009 Membangun Departemen Keuangan

ROAD-MAP
DEPARTEMEN KEUANGAN
TAHUN 2005 – 2009
Membangun Departemen Keuangan
Menuju Indonesia Mandiri
HUBUNGAN ANTARA RPJMN, ROAD-MAP, DAN RENSTRA
PLATFORM PRESIDEN
RPJMN
ROAD-MAP
DEPKEU
Renstra
RKP
Renja
APBN
RKA
KEPPRES
RINCIAN APBN
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
Road-Map merupakan panduan penyusunan rencana strategik yang berisi tujuan, sasaran,
strategi, dan kebijakan Departemen Keuangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
organisasi
PENJABARAN PLATFORM PRESIDEN
Visi Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu
Perekonomian yang mampu menyediakan
Kesempatan kerja dan penghidupan yang layak
Dengan pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan
Misi Kabinet Indonesia Bersatu
Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
Sasaran Program Ekonomi Nasional (2005 – 2009)
- Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,6 % pada 2009
- Mengurangi angka pengangguran terbuka ke 5,1 % di 2009 dari 10,1 % di 2003
- Menurunkan angka kemiskinan ke 8,2 % di 2009 dari 17,4 % di 2003
- Peningkatan daya saing ekonomi nasional & pengurangan biaya transaksi
- Peningkatan investasi khususnya untuk infrastruktur
VISI DAN MISI
DEPARTEMEN KEUANGAN
Visi
Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara
Bertaraf Internasional yang Dipercaya dan
Dibanggakan Masyarakat, serta Instrumen Bagi Proses
Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Adil, Makmur,
dan Berperadaban Tinggi.
Misi (Fiskal)
Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan
Berkelanjutan serta Mengelola Kekayaan dan Utang
Negara Secara Hati-hati (prudent), Bertanggungjawab,
dan Transparan.
DRIVER PERUBAHAN
•Platform Presiden, Visi/Misi Kabinet Indonesia Bersatu, RPJM Nasional
•Tap MPR No. VI/MPR/1998 ttg Penyelenggara Negara Yang Bersih dan
Bebas KKN
•UU No. 28 Tahun 1999 ttg Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas
KKN
•UU No 3 Tahun 2003 ttg Kebijakan & Strategi Nas.Pengemb.e-Gov
•Paket UU di bidang Keuangan Negara (UU No 17/2003, UU No 1/2004,
UU No. 15/2004)
•UU bidang perpajakan (KUP, PPh, PPN & PPnBM, BM, PBB, dan BPHTB)
•UU No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah
•UU No. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
•Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Road-Map
DEPKEU
Keinginan
• Mencapai visi dan misi Departemen Keuangan
• Meningkatkan citra dengan menerapkan Good Governance
Excellence
Performance
Fiscal
Sustainability
Good
Governance
PENCAPAIAN EXCELLENCE
PERFORMANCE
Menjembatani kesenjangan/gap
Kondisi
saat
ini
Monitoring & evaluasi,
dan umpan balik
Mencapai Visi dan Misi Depkeu
Kondisi
yang
diharapkan
PENDEKATAN PENYUSUNAN
ROAD-MAP
STRATEGI
KEBIJAKAN
Strategy Map
Balance Scorecard
VISI
&
MISI
Implementasi Strategi & Kebijakan
Balanced Scorecard merupakan alat manajemen strategik untuk
menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi dan kebijakan
secara komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur
RERANGKA BALANCED SCORECARD
Goals and Objectives
Financial
Perspective
Expenditure
Efficiency &
Effectiveness
Internal Process
Perspective
Optimum
Revenue
Transparancy
Quality of Services
Stakeholder
Perspective
Accountability
Increase Asset
Utilization
Public Image
.….
….
System & Procedure Aspects
Legal Aspects
Human Capital
Information Capital
Intangible
assets
Organization Capital
Infrastructure Aspects
Tangible
assets
Capacity Building
Learning
and Growth
Perpective
• Fiscal sustainability
• Good Governance
RERANGKA BALANCED SCORECARD
• Goals and Objectives
Stakeholder
Perspective
Accountability
.….
Public Image
….
System & Procedure Aspects
Legal Aspects
Human Capital
Information Capital
Organization Capital
Organization
Capital
Infrastructure Aspects
Govt. Asset Mgt. Reform
Increase Asset
Utilization
Intangible
assets
Tangible
assets
Capacity Building
Learning
and Growth
Perpective
Quality of Services
Govt. Financing Mgt. Reform
Internal
Process
Perspective
Transparancy
Govt. Expenditure Mgt. Reform
Expenditure
Efficiency &
Effectiveness
Optimum
Revenue
Govt. Revenue Mgt. Reform
Financial
Perspective
• Fiscal sustainability
• Good Governance
RPJMN : TARGET EKONOMI
MAKRO DAN FISKAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Pertumbuhan Ekonomi
5,0
5,5
6,1
6,7
7,2
7,6
Laju Inflasi
6,4
7,0
5,5
5,0
4,0
3,0
Defisit APBN/PDB
-1,1
-0,7
-0,6
-0,3
-0,0
0,3
Penerimaan Pajak/PDB
12,1
11,6
11,6
11,9
12,6
13,6
Rasio Utang/PDB
53,9
48,0
43,9
39,5
35,4
31,8
Rasio Utang LN/PDB
25,3
21,6
19,3
16,7
14,4
12,6
Rasio Utang DN/PDB
28,6
26,3
24,6
22,8
21,0
19,2
TUJUAN, SASARAN, TARGET
DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009
Visi & Misi
Kabinet
• Pertumbuhan
KEBIJAKAN
Ekonomi
yang Cukup
Tinggi dan
Berkualitas
MONETER
• Peningkatan
Kemampuan
Pendanaan
Pembangunan
DAN FISKAL
Kebijakan
Fiskal yang
Mengarah
Pada
Kesinambungan Fiskal
Pasar Modal
dan
Pasar Uang
Pasar Tenaga
Kerja
Pasar Barang
Dan Jasa
TUJUAN
SASARAN
TARGET 2009
Optimalisasi
Pendapatan dan
Pengamanan
Keuangan Negara
Reformasi Kebijakan & Adm
Perpajakan, Reformasi Kebijakan
& Adm. Kepabeanan dan Cukai,
Reformasi Kebijakan PNBP
Tax Ratio 16%
dari PDB
Efektivitas dan
Efisiensi
Belanja
Negara
Efisiensi Pengadaan Barang &
Jasa Pemberian Subsidi yang
Tepat Sasaran, Belanja Bantuan
Sosial yg Langsung Bermanfaat,
Koord & Kebijakan Desentralisasi
Fiskal
Optimalisasi
Pengelolaan Utang
dan Perumusan
Pembiayaan Defisit
Pengamanan Penyerapan
Pinjaman Luar Negeri,
Pengelolaan Portofolio SUN
Pemantapan
Sistem
Penganggaran
Pengamanan
Kekayaan Negara
dan Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan Negara
Peningkatan Pelayanan
Piutang Negara dan
Lelang
Stabilitas dan
Perkembangan
Sektor
Keuangan
Penguatan dan
Pengaturan Jasa
Keuangan,
Perlindungan Dana
Masyarakat dan
Jaring Pengamanan
Sektor Keuangan
Penerapan Unified Budget,
Penyusunan Belanja Berbasis
MTEF,
Performace Based Budgeting,
Accrual Based Budgeting,
Pengamanan Kekayaan Negara,
Penerapan TSA,
Reformasi Pengurusan
Piutang Negara dan Lelang
Peningkatan Pengawasan &
Kepastian Hukum, Pengembangan
Pasar Infrastruktur, Peningkatan
Peran & Kualitas Pelaku,
Perluasan Alternatif
Investasi & Pembiayaan
Pengembangan LKNB &
Infrastrukur Pendukung,
Perlindungan Nasabah &
Peningkatan Koord Antara
Instansi yg Bertanggung Jawab
di Sektor Keuangan
APBN
Surplus
Rasio Utang terhadap
PDB < 31,8%
Laporan Keuangan
dgn WTP
Recovery Rate
Piutang Negara 15%
&  Pelaksanaan
Lelang 10% pertahun
Terbentuknya
Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
11
BIDANG DEPARTEMEN KEUANGAN 2005
Pendapatan Negara
KEBIJAKAN
FISKAL
LEMBAGA KEUANGAN
NON BANK, AKUNTAN,
DAN PENILAI
Belanja Negara
Pembiayaan Anggaran
Kekayaan Negara
Sistem Pengelolaan
Keuangan Negara
Dukungan Kebijakan Fiskal:
Hubungan Pusat dan Daerah
Kerjasama Keuangan Internasional
Sistem Informasi dan Teknologi
PASAR MODAL
Sumber Daya Manusia
Administrasi dan Pendanaan
Pengawasan Fungsional
12
KEBIJAKAN FISKAL
TUJUAN
FUNGSI
Pendapatan Negara
Optimalisasi pendapatan negara
Belanja Negara
Efisiensi dan efektifitas belanja negara
Pembiayaan Anggaran
Optimalisasi pengelolaan pembiayaan
(utang negara)
`
Optimalisasi pengelolaan
dan penilaian kekayaan negara
Kekayaan Negara
Sistem Pengelolaan
Keuangan Negara
• Transparansi dan akuntabilitas sistem
penganggaran
• Kesinambungan fiskal
• Sistem Pelaksanaan Anggaran berjalan baik
• Sistem penyusunan laporan keuangan
13
yang memadai
PERMASALAHAN & KENDALA
BIDANG PENDAPATAN NEGARA
PAJAK
Kurangnya akses informasi transaksi keuangan (lack
of acces to financial)
Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar
pajak yang menjadi kewajibannya
Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplifikasi (KISS) antar instansi (lack of KISS to non
financial transaction information)
Belum terbentuknya Bank Data Nasional dan SIN
(Single Identification Number)
Penerapan teknologi informasi untuk mendukung
pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak belum
memadai
Sistem manajemen sumber daya manusia belum
memadai
PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG
PENDAPATAN NEGARA (Lanj.)
BEA DAN CUKAI
Sistem dan prosedur pelayanan belum efisien
Sistem dan prosedur pengawasan belum efektif
Organisasi dan tatakerja DJBC belum mengakomodir
tuntutan stakeholder
Profesionalisme dan integritas pegawai masih rendah
Sarana, prasarana, dan anggaran yang tersedia dalam
rangka mendukung sistem pelayanan dan pengawasan
kepabeanan dan cukai kurang memadai
Penyuluhan dan koordinasi dengan stakeholders
belum efektif.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pengelolaan PNBP belum memadai.
PERMASALAHAN & KENDALA
BIDANG BELANJA NEGARA
BELANJA PUSAT
Komposisi dan struktur belanja negara yang
tidak sehat
Subsidi belum tepat sasaran
BELANJA DAERAH
Tumpang tindih belanja di daerah
Kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan
PERMASALAHAN & KENDALA
BIDANG PEMBIAYAAN ANGGARAN
LUAR NEGERI
Pemanfaatan utang luar negeri belum efisien
dan efektif
Beban pembayaran cicilan pokok utang dan
bunga utang cukup besar
DALAM NEGERI
Pengelolaan portofolio Surat Utang Negara
(SUN) belum memadai
Belum optimalnya pasar dan infrastruktur SUN
PERMASALAHAN & KENDALA
BIDANG KEKAYAAN NEGARA
PIUTANG
Efektifitas pengurusan piutang negara
belum optimal
DALAM NEGERI
Pengelolaan dan penilaian barang
milik/kekayaan negara belum memadai
PERMASALAHAN & KENDALA
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Kesinambungan fiskal belum terjamin,
Sistem penganggaran belum transparan
dan akuntabel,
Sistem pelaksanaan anggaran belum
berjalan dengan baik, dan
Sistem penyusunan laporan keuangan
belum memadai.
FOKUS STRATEGI ROAD-MAP
Visi & Misi
Kabinet Indonesia Bersatu
RPJMN 2004-2009
Visi & Misi
Departemen Keuangan RI
4 FOKUS
STRATEGI
•
•
•
•
KONDISI UMUM
PERMASALAHAN & KENDALA
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
KEKAYAAN
TUJUAN &
SASARAN
STRATEGI &
KEBIJAKAN
INTERNAL
PROCESS
•STAKEHOLDERS
•FINANCIAL
LEARNING &
GROWTH
Kualitas Pelayanan
Optimalisasi
Pendapatan
•Kebijakan Peningkatan
Kapasitas Fiskal
•Kebijakan Perpajakan
•Kebijakan Bea & Cukai
•Kebijakan PNBP
• Peningkatan Jumlah Wajib
Pajak/ Wajib Bea & Cukai
• Pengungkapan ketidakbenaran pelaporan
(SPT, PIB, dll.)
• Peningkatan Penyuluhan
SDM
Kompetensi SDM
Informasi
Sistem Informasi Yang
Terintegrasi
Pelayanan Pajak dan Bea Cukai
•
•
•
•
•
•
Perbaikan Administrasi
Manajemen pemeriksaan
Manajemen Penyidikan
Manajemen Penagihan
Fasilitasi Perdagangan
Pemberantasan
Penyelundupan dan
undervaluation
Organisasi
•Organisasi dgn sistem
administrasi modern
•Good Governance Org.
Sarana dan Prasarana
Strategy
&
Policy
Capacity Building
Peningkatan Kepatuhan
Objectives
Intangible
Assets
Kebijakan Fiskal
Goals
Tangible
Assets
Perspektif
Internal
Perspektif
Pembelajaran &
Pertumbuhan
Citra
Keadilan dan
perlindungan
masyarakat
Perspektif
Keuangan
Perspektif
Stakeholders
FOKUS STRATEGI: PENDAPATAN NEGARA
Citra
SDM
• Kompetensi Pengelola
Anggaran
• Kompetensi Pengelola
Kas Negara
Pelaksanaan Anggaran
• Prioritas Alokasi Anggaran
• Alokasi Belanja Pusat
• Alokasi Belanja Daerah
• Kebijakan Teknis
Pelaksanaan
• Pengelolaan Kas Negara
• Pertanggungjawaban
Anggaran
Informasi
Organisasi
Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN)
Organisasi yang terkoordinasi
dengan pihak internal dan
eksternal
Sarana dan Prasarana
Objectives
Strategy
&
Policy
Capacity Building
•Kebijakan belanja yang
ekonomis, efisien, & efektif
• Kebijakan belanja pusat
• Kebijakan belanja daerah
Perencanaan & Alokasi Anggaran
Goals
Intangible
Assets
Perspektif
Internal
Ekonomis & Efisien
(Cost Awareness)
Tepat Sasaran
(Effective)
Kebijakan Fiskal
Perspektif
Pembelajaran &
Pertumbuhan
Kualitas Pelayanan
Tangible
Assets
Keadilan Sosial
(Equity & Equality)
Perspektif
Keuangan
Perspektif
Stakeholders
FOKUS STRATEGI: BELANJA NEGARA
Biaya rendah
Kebijakan Pembiayaan
Perencanaan Pembiayaan
Pengelolaan Hibah & Utang
• Perencanaan Kebutuhan
• Strategi pinjaman
pemerintah
• Penyerapan pinjaman LN
• Penatausahaan pinjaman
DN&LN
• Pengelolaan portofolio SUN
Informasi
Organisasi
• Kebijakan Penurunan
Defisit dan Stok Utang
• Kebijakan pembiayaan
Pusat
• Kebijakan pembiayaan
Daerah
SDM
• Kompetensi Pengelola
Utang
• Sistem informasi dan
manajemen SUN
•Treasury Management
Information System
Organisasi yang terkoordinasi
dengan pihak internal dan
eksternal
Sarana dan Prasarana
Objectives
Strategy
&
Policy
Capacity Building
Optimalisasi
Pemanfaatan
Hibah & Utang
Penurunan
Stok Utang
Goals
Intangible
Assets
Citra
Rasa Aman
Tangible
Assets
Perspektif
Pembelajaran &
Pertumbuhan
Perspektif
Internal
Perspektif
Keuangan
Perspektif
Stakeholders
FOKUS STRATEGI: PEMBIAYAAN ANGGARAN
Citra
Kepentingan Lain
(Penjualan, tukar guling,
BOT, dll)
Kebijakan Pengelolaan
• Inventarisasi
• Pengadaan
• Penggunaan
• Pengamanan
• Penghapusan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
• Penilaian
SDM
Informasi
Organisasi
Kompetensi SDM dalam
bidang pengelolaan dan
penilaian kekayaan negara
Sistem Informasi
Kekayaan Negera
Organisasi yang terkoordinasi
dengan pihak internal
dan eksternal
Strategy &
Policy
24
Sarana dan Prasarana
Capacity Building
Perspektif
Internal
Objectives
Intangible
Assets
Optimalisasi Manfaat
Ekonomis
(Assets Awareness)
Kebijakan Pengelolaan
Perspektif
Pembelajaran &
Pertumbuhan
Goals
Optimalisasi Manfaat
Nilai Sosial
Tangible
Assets
Perspektif
Keuangan
Perspektif
Stakeholders
FOKUS STRATEGI: KEKAYAAN NEGARA
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
②
Strategy
Map
①
Mendefinisikan
profil
kompetensi
Identifikasi
kelompok
pekerjaan
strategis
④
Laporan
kesiapan
SDM
③
Inventarisasi
kompetensi
SDM yang
ada
Program
Pengembangan
SDM
INFORMATION CAPITAL
IT Policy
IT Plan
IT Standard
Departeman
Keuangan
IT Strategy Framework
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Unit Eselon
I
Keandalan Pelayanan
Sistem yang komprehensif dan terintegrasi
Optimalisasi pemanfaatan teknologi
Pemanfaatan potensi dunia usaha
Pengembangan kapasitas SDM
Pengembangan sistem secara sistematik
Business Process
IT Strategy
Business Process
Visualization
(e-payment, etc.)
ORGANIZATION CAPITAL
Efektifitas organisasi ditentukan oleh
kejelasan pembagian wewenang.
Kewenangan pengelolaan keuangan
negara dibagi dalam tiga (3) area besar
yaitu:
1.perumusan kebijakan fiskal,
2.Perencanaan, alokasi, dan penyusunan
APBN,
3.pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
PEMBAGIAN WEWENANG
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Fiscal
Research
Pengkajian
kebijakan
ekonomi,
keuangan dan
fiskal
Kajian ekonomi
dan rekomendasi
kebijakan fiskal
Fiscal Policy
Perumusan
kerangka ek.
makro dan pokokpokok kebijakan
fiskal
-Asumsi dasar
ekonomi makro
- Pokok-pokok
kebijakan fiskal
Fiscal
Implementation
Budget
Execution
Perencanaan
dan Penyusunan
APBN
Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban APBN
- UU APBN
- Keppres
Rincian APBN
- DIPA/SKO
- PAN & NERACA
UU Keuangan Negara
P r o s e s
UU
Perbendaharaan
Negara
28
PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA PADA DEPARTEMEN KEUANGAN - 2005
FUNGSI
PENGKAJIAN
FISKAL
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
FISKAL
PERENCANAAN & PELAKSANAAN &
PELAPORAN
ALOKASI PERTANGGUNG- JAWABAN
PENGAWASAN
FUNGSIONAL
PENDAPATAN
NEGARA
BAPEKKI
DJP DJBC
DJAPK
BELANJA NEGARA
BAPEKKI
DJAPK
DJAPK
DJPBN
DJPBN
ITJEN
PEMBIAYAAN
ANGGARAN
BAPEKKI
DJAPK
DJAPK
DJPBN
DJPBN
ITJEN
-
-
DJPLN
DJPBN
DJPBN
ITJEN
KEKAYAAN
NEGARA
-
DJAPK
DJP DJBC
DJAPK*
DJPBN
ITJEN
DJAPK*
29
*PNBP (termasuk BLU)
PROSES PEMBENTUKAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF)
DJAPK
Fs. Kebijakan ekonomi makro &
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Fs. Kebijakan PNBP
DJP
Fs. Kebijakan Perpajakan
DJBC
Fs. Kebijakan Kepabeanan &
Cukai
BAPEKKI
Fs. Pelaksanaan Kebijakan
Ekonomi & Keu. Daerah
Fs. Pelaksanaan Kebijkan Pajak
& Retribusi Daerah
PROSES PEMBENTUKAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF)
DJAPK
Fs. Kebijakan ekonomi makro &
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Fs. Kebijakan PNBP
DJP
Fs. Kebijakan Perpajakan
DJBC
Fs. Kebijakan Kepabeanan &
Cukai
BAPEKKI
Fs. Pelaksanaan Kebijakan
Ekonomi & Keu. Daerah
Fs. Pelaksanaan Kebijkan Pajak
& Retribusi Daerah
BKF
PEMISAHAN FUNGSI PENGELOLAAN
PNBP DAN BLU
DJAPK
(Dit. PNBP&BLU)
Fs. Perencanaan & Alokasi
Fs. Kebijakan makro PNBP
Fs. Pengelolaan Kas pungutan
PNBP & Setoran Surplus BLU*)
*) Fungsi pengelolaan kas dari pungutan PNBP dan setoran surplus BLU (sepanjang
dipersyaratkan) mengikuti pengelolaan kas pada umumnya, yaitu berada di DJPBN.
PEMBENTUKAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA (DJPKN)
DJPBN
Fungsi Pengelolaan BM/KN
Fungsi Akuntansi BM/KN
DJP
Fungsi Penilaian
DJPLN
PROSES PENGGABUNGAN BAPEPAM DAN DJLK
BAPEPAM
DJLK
Fungsi Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai
PENAMBAHAN PERAN / FUNGSI
I. DITJEN PERBENDAHARAAN
1. Penguatan fungsi debt management termasuk
penambahan fungsi risk management, penambahan
debt swap, dan moratorium dalam tupoksi unit yang
menangani fungsi debt management.
2. Pemisahan fungsi Akuntansi dan Pelaporan dengan
fungsi Sistem dan Pembinaan Profesi
II. INSPEKTORAT JENDERAL
Penambahan peran:
1. Compliance office untuk pelaksanaan good governance
2. Compliance office untuk pelaksanaan risk management
PENAMBAHAN PERAN / FUNGSI
III. DITJEN BEA DAN CUKAI
Dukungan terhadap:
•Industri
•Fasilitasi perdagangan
•Perlindungan masyarakat
IV. SEKRETARIAT JENDERAL
Penambahan fungsi Pembinaan Akuntan dan Jasa
Penilai
PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
DEPARTEMEN KEUANGAN - 2009
FUNGSI
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
FISKAL
PERENCANAAN &
ALOKASI
PELAKSANAAN &
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAPORAN
PENGAWASAN
FUNGSIONAL
BKF
DJAPK
DJP
DJBC
DJPBN &
DJAPK*
BKF***
DJAPK
DJPBN
DJPBN
ITJEN**
PEMBIAYAAN
ANGGARAN
BKF
DJAPK
DJPBN
DJPBN
ITJEN**
KEKAYAAN
NEGARA
BKF
DJAPK
DJPKN
DJPBN
ITJEN**
PENDAPATAN
NEGARA
BELANJA
NEGARA
DJPBN
ITJEN**
40
* PNBP (termasuk BLU)
Penambahan
peran hubungan
sebagai compliance
office
untuk
good governance dan risk management
*****Termasuk
kebijakan
pemerintah
pusat
dan daerah
DEPARTEMEN KEUANGAN
TAHUN 2005
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
SETJEN
ITJEN
DJP
DJBC
DJAPK
DJPBN
BAPEKKI
DJPLN
BAPEPAM
DJLK
BPPK
DEPARTEMEN KEUANGAN
TAHUN 2006
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
SETJEN
ITJEN
DJP
DJBC
DJAPK
DJPBN
BKF
DJPKN
BAPEPAM - LK
BPPK
DEPARTEMEN KEUANGAN
TAHUN 2007
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
SETJEN
ITJEN
DJP
DJBC
DJAPK
DJPBN
BKF
DJPKN
BAPEPAM - LK
BPPK
DEPARTEMEN KEUANGAN
TAHUN 2008
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
SETJEN
ITJEN
DJP
DJBC
DJAPK
DJPBN
BKF
DJPKN
OJK
BPPK
DEPARTEMEN KEUANGAN
TAHUN 2009
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
SETJEN
ITJEN
DJP
DJBC
DJAPK
DJPBN
BKF
DJPKN
BPPK
EVOLUSI ORGANISASI
DEPARTEMEN KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
2005
2006
2007
2008
2009
BAPEKKI
BKF
BKF
DJAPK
DJAPK
DJAPK
DJP
DJP
DJP
DJBC
DJBC
DJBC
DJPBN
DJPBN
DJPBN
DJPLN
DJPKN
DJPKN
BAPEPAM-LK
OJK
SETJEN
SETJEN*
SETJEN*
ITJEN**
ITJEN**
ITJEN**
BAPEPAM
DJLK
• DJBC memiliki peran tambahan yaitu dukungan kepada industri, fasilitasi perdagangan, dan
perlindungan masyarakat.
• Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dipindahkan dari DJLK ke SETJEN
• ITJEN memiliki peran tambahan sebagai compliance office untuk good governance dan risk
management.
SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana & Prasarana Umum
Perbaikan lingkungan kerja di departemen
keuangan.
• Contoh: penambahan ruangan kantor,
gedung, dan pengadaan peralatan
penunjangnya
2. Sarana & Prasarana Khusus
Dibutuhkan untuk mendukung perlaksananya
fungsi tertentu Departemen Keuangan.
• Contoh: pengadaan speedboat dan
rehabilitasi kapal (fungsi penerimaan
negara)
ISU STRATEGIS SARANA
DAN PRASARANA
1.
2.
3.
Pengamanan
Pengamanan fisik maupun non fisik
Penggunaan
untuk mengkaji kebutuhan yang dimilikinya
sehingga pengadaannya yang bersifat
incremental tanpa perencanaan dapat
dihindari
Penghapusan
Penghapusan sarana dan prasarana yang
tidak digunakan akan mengurangi biaya
pemeliharaan
Terima Kasih
TIM ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN