Transcript Pengembangan Hard Skill - Badan Pendidikan dan Pelatihan

CERAMAH
Lingkup Kerja Kementerian Keuangan :
Pengembangan Diklat Hard Skill dan Soft Skill
Pandu Patriadi
Jakarta, 23 Februari 2012
Outline
I. LINGKUP DAN TUGAS KEMENKEU
Peran, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Keuangan
Kebijakan, Instrumen, Tugas dan Risiko
Pengembangan Struktur Organisasi dan SDM
II. PENGEMBANGAN DIKLAT HARD SKILL DAN SOFT SKILL
Hard Skill Assessment Needs
Soft Skill Assessment Needs
Gap Analysis
III. KESIMPULAN, TEMUAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan Diklat
Temuan (Finding) Program Diklat
Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
Page 2
Peran Kemenkeu dlm Pembangunan
Target Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Peran Kemenkeu
 Sebagai pengelola
Keuangan Negara
 Mendukung strategi
pembangunan
nasional
 Kegagalan dlm
pengelolaan
Keuangan Negara
merupakan Risiko
Kemenkeu
Target Pembangunan Jangka
Pendek (Tahunan)
Page 5
Lingkup (Scope) Tugas Kemenkeu
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Mencakup :
o APBN
o Kekayaan
Negara
o Perbendaha
raan
Belanja
Negara
• Perimbanga
n Keuangan
• PSO
Pembiayaan
APBN
Pengelolaan
kekayaan Negara
• Pengelolaan
portofolio utang
• Pengembangan
pasar SBN
• Penjualan BUMN
• Barang Milik Negara
• Kekayaan negara yang
dipisahkan
• Penyertaan Modal
Pemerintah
• Penggunaan dan hibah
aset
Pendapatan
Negara
Pasar Modal dan
LK Non Bank
• Penerimaan
Pajak dan BC
• PNBM
Perbendaha
raan
• Arus Kas
• Laporan
Keuangan
Pengelola
an
Keuangan
Negara
• Bursa Efek Indonesia
• Penawaran efek
• Meningkatkan
kepercayaan investor
• Industri Asuransi,
Industri Dana Pensiun,
industri Pembiayaan,
dan OJK
Page 25
Fungsi dan Kewenangan Kemenkeu
•
•
•
•
• Fiskal
• Kekayaan
Negara
• Bendahara
Umum
Negara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dasar Hukum
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
Perpres No. 24 Tahun 2010
PMK No. 184 Tahun 2010
•
•
•
Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
Menyusun RAPBN dan RAPBN-P;
Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
Melaksanakan pemungutan pendapatan negara sesuai
Undang-Undang;
Menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN;
Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan
fiskal sesuai Undang-Undang.
Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang keuangan dan kekayaan negara;
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Keuangan;
Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
anggaran negara;
Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas
negara;
Menempatkan uang negara dan
mengelola/menatausahakan investasi;
Melakukan pinjaman dan memberikan jaminah atas nama
Pemerintah;
Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik negara.
Page 24
Kerangka Teori (Theoretical Framework)
N
O
1
2
3
KEWENA
NGAN
(KEBIJA
KAN)
FISKAL
KEKAYAAN
NEGARA
BUN
INSTRU
MEN
APBN
RISK FACTOR
Tidak Sustainnya :
- Penerimaan
- Belanja
- Pembiayaan
TARGET
TUJUAN
(ULTIMATE
GOAL)
Fiscal
Sustainability
NERACA
PEMERIN
TAH
- Penyusutan nilai
aset
- Utang meningkat
- Nilai aset
meningkat
- Nilai utang
menurun
ARUS KAS
Likuiditas tidak
seimbang / tidak
ideal
Likuiditas ideal /
Seimbang
MASYARA
KAT
ADIL,
MAKMUR &
SEJAHTERA
Page 22
Memastikan
Kelangsungan
Fiskal
• Penerimaan
Turun
• Belanja Naik
• Defisit
Anggaran
Meningkat
Neraca
Pemerintah
Meningkatkan
Nilai Aset dan
Menurunkan
Nilai Utang
• Nilai Aset
Turun
• Nilai Utang
Naik
BUN
APBN
Kekayaan Negara
Fiskal
Kebijakan, Instrumen, Tugas dan Risiko
Arus Kas
Mengelola
Likuiditas
Liquidity
Mismatch
(Alokasi dan
Penyerapan)
Page 29
Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
(Existing)
PPRF
(BKF)
DJPU
Pengelolaan
Risiko
Kemenkeu
PUSHAKA
(SEKJEN)
ITJEN
Pengelolaan Risiko
Fiskal di Bidang
Ekonomi, Keuangan,
Politik, Sospol, BUMN
dan Pemberian
Dukungan Infrastruktur
Pengelolaan Risiko
Utang Negara
Pengelolaan Risiko
Kinerja Kemenkeu
(KPI)
Pengelolaan Risiko
Kepatuhan
Keterbatasan Unit
yg ada dalam
Pengelolaan Risiko
Kemenkeu :
o Keterbatasan
kapasitas sehingga
belum dapat
menangani secara
keseluruhan
ancaman di
bidangnya.
o Belum terintegrasi
o Belum mencakup
Kekayaan Negara
dan
Perbendaharaan
Negara
Page 27
Pengembangan Hard Skill
Definisi
Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi &
keterampilan
Lingkup
Pengetahuan & teknologi
Tujuan
Meningkatkan kemampuan & pengetahuan
Contoh
Pelatihan
Diklat Teknis Umum (DTU), Diklat Teknis
Substantif (DTS)
Page 11
Pengembangan Soft Skill
Definisi
Keterampilan mengatur diri & dengan orang lain
Lingkup
Kemampuan interpersonal dan intrapersonal
Tujuan
Menciptakan SDM yang unggul & handal
Contoh
Pelatihan
Diklat Pimpinan, Leadership Executive Training,
Emotional & Spirutual Training
Page 11
Contoh : Gap Analysis
Page 28
Kesimpulan :
T
Tujuan, Output dan Outcome Diklat
Umum
Tujuan
Khusus
Output : Memahami konsep
Outcome : Menerapkan konsep
Keterangan 4 Level :
Level 1 (Reaction) : Melaksanakan Evaluasi Pengajar, Penyelenggara, Reaksi Peserta
thd Diklat
Level 2 (Learning) : Melaksanakan Evaluasi Peserta sesuai Tujuan Diklat
Level 3 (Behaviour) : Melaksanakan Evaluasi Pasca Diklat dng Tepat
Level 4 (Result) : Menjabarkan Hasil yang Tepat
Page 23
Temuan (Kritik & Saran Peserta Diklat)
Kritik :
Hasil pengamatan untuk meningkatkan &
perbaikan
Saran :
Pendapat yang dipertimbangkan:
untuk mengatasi masalah
Page 30
Rekomendasi
Definisi :
Hasil dari Evaluasi Diklat untuk ditindaklanjuti
“Perlu Diadakan Dengan Perbaikan”
Page 30
Daftar Pustaka
Topping, Peter A. (2002), Management Leadership,
McGrawHill, New York
Methis, Robert L. (2003), Human Resources Management,
Thomson South Western, Ohio
Klaus, Peggy (2007), The Hard Truth About Soft Skills,
Collins Business, New York
___________ (2011), Nota Keuangan dan RAPBN TA 2012
Page 30
Terima Kasih
Subbab Risiko Fiskal dalam NK
NK /RAPBN 2008
NK / RAPBN2009
NK/ RAPBN 2010
NK/ RAPBN 2011
Analisis Sensitivitas
a.Sensitivitas APBN terhadap
Perubahan Asumsi Ekonomi
Makro
b.Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN
terhadap Perubahan Ekonomi
Makro
Sensitivitas Asumsi Ekonomi
Makro
Sensitivitas Asumsi Ekonomi
Makro
Analisis Sensitivitas
a.Sensitivitas Asumsi Ekonomi
Makro
b.Sensitivitas Variabel Ekonomi
Makro terhadap Risiko Fiskal
BUMN
Risiko Utang
Risiko Utang
Risiko Utang Pemerintah Pusat
Risiko Utang Pemerintah Pusat
Proyek Pembangunan
Infrastruktur
Proyek Pembangunan
Infrastruktur
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
Program Pensiun dan Tunjangan
Hari Tua (THT) Pegawai Negeri
Sipil (PNS)
Program Pensiun dan Tunjangan
Hari Tua (THT) Pegawai Negeri
Sipil (PNS)
Sektor Keuangan:
a.Bank Indonesia
b.Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS)
Tuntutan Hukum kepada
Pemerintah
Keanggotaan pada Organisasi
dan Lembaga Keuangan
Internasional
Kewajiban Kontinjen
Pemerintah Pusat
a.Proyek Pembangunan
Infrastruktur
b.Program Pensiun dan
Tunjangan Hari Tua (THT)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
c.Sektor Keuangan:
i. Bank Indonesia
ii. Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS)
iii. Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI)
d.Tuntutan Hukum kepada
Pemerintah
e.Keanggotaan pada Organisasi
dan Lembaga Keuangan
Internasional
f.Bencana Alam
Kewajiban Kontinjen
Pemerintah Pusat
a.Proyek Pembangunan
Infrastruktur
b.Program Pensiun dan
Tunjangan Hari Tua (THT)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
c.Sektor Keuangan:
i. Bank Indonesia
ii. Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS)
iii. Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI)
d.Tuntutan Hukum kepada
Pemerintah
e.Keanggotaan pada Organisasi
dan Lembaga Keuangan
Internasional
f.Bencana Alam
Risiko Fiskal dari Desentralisasi
Fiskal
Bank Indonesia
Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS)
Tuntutan Hukum kepada
Pemerintah
Keanggotaan Organisasi
Internasional
Bencana Alam
Bencana Alam
Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Fiskal
Lumpur Sidoarjo
-
-
-
FINANCIAL SECTOR
Page 18