Transcript Sosialisasi Peraturan Registrasi Kepabeanan

REGISTRASI KEPABEANAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
SUBDIREKTORAT REGISTRASI KEPABEANAN
KILAS BALIK REGISTRASI
KEPABEANAN
2003
2007
Keputusan Bersama
Menkeu dan
- Pasal 6A UU No 17
Menperindag
2011
tahun 2006
- PMK No
124/PMK.04/2007
tentang Registrasi
Importir
- PMK No
65/PMK.04/2007
tentang PPJK
- Pasal 6A UU No 17
tahun 2006
- PMK No
63/PMK.04/2011
tentang Registrasi
Kepabeanan
2014
- Pasal 6A UU No 17
tahun 2006
- PMK
No.59/PMK.04/2014
tentang Registrasi
Kepabeanan
Proses yang cukup lama (14 hari kerja keputusan)
Minim otomasi
Tata kelola arsip pengguna jasa yang lebih efisien
LATAR BELAKANG
What’s the different
LAMA
Janji Layanan/
Waktu Proses
Cara
penyampaian
kelengkapan
dokumen
Output
BARU
Proses maks 14 hari kerja
Proses maks 5 hari kerja
Paling lambat 10 hari
pengiriman dokumen
(TTP-RK terbit)
3 hari kerja setelah upload
dokumen, memperoleh
TTP-RK melalui aplikasi
Penyampaian
kelengkapan dokumen
melalui penyerahan
langsung, fax, email, dan
jasa pengiriman
Penyampaian kelengkapan
dokumen melalui aplikasi
NIK dan SPPD-RK hanya
satu lembar
SP NIK dan SPPD-RK dan
lampiran yang memuat
data cabang, pabrik, ahli
kepabeanan
What’s the different
LAMA
BARU
Lembar NIK dan SPPD-RK
dengan asli tanda tangan
SP-NIK dan SPPD-RK tanpa
tanda tangan
Nilai Registrasi
Penghitungan nilai
registrasi dilakukan
setelah NIK diterbitkan
Penghitungan nilai
registrasi dilakukan
setelah kelengkapan
dokumen diterima
(setelah TTP-RK)
Pemblokiran
Blokir dan Buka Blokir
melalui rekomendasi Dit.
P2
Blokir dan Buka Blokir oleh
Dit. IKC
Ouput
KETENTUAN BARU REGISTRASI KEPABEANAN
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal
30 Maret 2011 tentang Registrasi
Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan
Mulai berlaku
Nomor 59/PMK.04/2014
tanggal 25 Maret 2014 tentang tanggal
Registrasi Kepabeanan
1 Juni 2014
RANCANGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
CUKAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS REGISTRASI
KEPABEANAN SESUAI DENGAN
PMK NOMOR 59/PMK.04/2014
PENGERTIAN
Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang
dilakukan pengguna jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) adalah nomor identitas yang
bersifat pribadi yang diberikan oleh DJBC kepada Pengguna Jasa
yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau
berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan
teknologi informasi maupun secara manual.
PENGERTIAN
Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean.
Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan
kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.
Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung
jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut
barang dan/atau orang,
JENIS PERMOHONAN :
PENGGUNA JASA
KEPABEANAN
Yang Wajib Melakukan
Registrasi Kepabeanan
Importir
Eksportir
PPJK
Pengangkut
Registrasi Baru
(Belum memiliki NIK)
Perubahan Data Registrasi
(telah memiliki NIK)
1. Pengguna Jasa melakukan pendaftaran User
ID, melalui : http://www.beacukai.go.id
Memperoleh User Name dan Password
dikirim ke Pengguna Jasa melalui surat elektronik
(e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran
User ID
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
2. Pengguna Jasa masuk (login) ke Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan, melalui :
http://www.beacukai.go.id
Menggunakan User Name dan Password yang
telah dimiliki
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
3. Pengguna Jasa mengisi Formulir Isian Registrasi
Kepabeanan
Isian meliputi :
 Data eksistensi
 Data penanggung jawab
 Data keuangan,
 Data khusus (sesuai jenis usaha)
Dapat memilih untuk lebih dari satu jenis usaha
sekaligus
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
4. Pengguna jasa melampirkan salinan dokumen secara
elektronik melalui sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan
IMPORTIR :
 NPWP
 SKD
 API
 Identitas
pimpinan
 Surat
Pernyataan
 Surat
Kuasa
EKSPORTIR:
 NPWP
 SKD
 SIUP / TDP
 Identitas
pimpinan
 Surat
Pernyataan
 Surat
Kuasa
PPJK:
 NPWP
 SKD
 NPPJK
 SIUP/ SIUJPT
 Identitas
pimpinan
 Surat
Pernyataan
 Surat Kuasa
PENGANGKUT :
 NPWP
 SKD
 Surat Izin
Usaha
Pengangkutan
 Identitas
pimpinan
 Surat
Pernyataan
 Surat Kuasa
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
Dokumen Pelengkap
1. SPPKP
2. Dokumen penguasaan tempat usaha
3. NPWP pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/
cabang/ lain-lain
4. Dokumen penguasaan pabrik/ gudang/ perkebunan/
peternakan/ cabang/ lain-lain
5. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya
6. Akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya
7. Sertifikat ISO
8. KTP/KITAS/KITAP/ Paspor Komisaris Perusahaan
9. Bukti keanggotaan asosiasi
Berpengaruh pada
nilai registrasi
10. Bagan Struktur Organisasi
kepabeanan
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
Dokumen Pelengkap
11. Laporan keuangan
12. Rekening koran atas nama perusahaan
13. Laporan audit KAP, Pajak, dan Bea dan Cukai
14. Ijazah Kualifikasi kepala bagian/ manajer pembukuan
(akuntansi)
15. KTP/KITAS/KITAP/ Paspor Penandatangan PIB
16. Surat yang memuat EDI number
17. Sertifikat Ahli Kepabeanan
18. Surat Keputusan Fasilitas yang dimiliki
19. Surat izin komoditi utama ekspor
20. Bukti kepemilikan sarana pengangkut
Berpengaruh pada
nilai registrasi
kepabeanan
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
5. Penggguna Jasa mengirimkan Isian Registrasi Kepabeanan
6. Penggguna Jasa menerima Tanda Terima Permohonan
Registrasi Kepabeanan (TTP-RK)
 Jika isian registrasi sesuai dengan dokumen yang
dilampirkan, salinan dokumen jelas, lengkap, dan
masih berlaku
 Dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja sejak
isian formulir Registrasi Kepabeanan diterima
Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
ATAU
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
7. Penggguna Jasa menerima Tanda Pengembalian
Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK)
 Jika isian registrasi tidak sesuai dengan dokumen
yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas,
tidak lengkap, dan/atau tidak berlaku
 Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan
ATAU
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
PENELITIAN
ADMINISTRASI
Dilakukan secara selektif
berdasarkan manajemen
resiko
Bertujuan untuk meneliti
kesesuaian data-data,
berkaitan dengan:
• Eksistensi pengguna
jasa
• Identitas pengurus dan
penanggung jawab
• Data keuangan
• Ahli Kepabeanan
(khusus PPJK)
KEPUTUSAN REGISTRASI KEPABEANAN
PERSETUJUAN atau PENOLAKAN permohonan registrasi
kepabeanan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal TTP-RK
ATAU
SP-NIK
SPP-RK (disertai dengan alasan penolakan)
KEPUTUSAN REGISTRASI KEPABEANAN
Penyampaian Hasil Registrasi :
SP NIK
disampaikan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan; dan
disampaikan melalui jasa pengiriman surat
Surat Penolakan Permohonan Registrasi
Kepabeanan (SPP-RK) : : disampaikan
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
PERUBAHAN DATA
REGISTRASIKEPABEANAN
Pengguna Jasa WAJIB
memberitahukan perubahan
data registrasi kepabeanan,
terkait:
 Data eksistensi
Untuk mengoptimalkan
 Data identitas pengurus penilaian Registrasi
atau penanggung jawab Kepabeanan,
 Data Ahli Kepabeanan Pengguna Jasa dapat
memberitahukan perubahan
(untuk PPJK)
data Registrasi Kepabeanan
selain yang dimaksud di atas
PERUBAHAN DATA
REGISTRASIKEPABEANAN
KEPUTUSAN
Seperti tatacara
pengajuan
registrasi baru
melalui Sistem
Aplikasi Registrasi
Kepabeanan
TATA CARA
Maksimal dalam waktu
5 (lima) hari kerja,
Berupa :
• Disetujui  SPPD-RK
atau
• Ditolak  SPP-RK
PERUBAHAN DATA
REGISTRASIKEPABEANAN
 Penyampaian Hasil Perubahan Data :
 Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK)
 Disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan
 disampaikan melalui jasa pengiriman surat
 Surat Penolakan Registrasi Kepabeanan (disertai
dengan alasan penolakan): disampaikan melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
Alur Proses Registrasi Kepabeanan
Bagi pengguna jasa yang
belum memiliki user id
PENGGUNA JASA
KEPABEANAN
Pendaftaran User Id
www.beacukai.go.id
User Id
(e-mail)
Login Sistem Aplikasi RK
www.beacukai.go.id
T
P
P
R
K
Pengisian Form, Upload dokumen
dan Pengiriman Isian
www.beacukai.go.id
PENELITIAN KELENGKAPAN
DOKUMEN
(max 3 HK)
Tidak
Lengkap
PENELITIAN &
KEPUTUSAN
(max 5 HK)
Lengkap
TTP-RK
SPP-RK
Tidak
Setuju
Setuju
SP-NIK/
SPPD-RK
Melalui Aplikasi dan Surat
PEMBLOKIRAN
 NIK diblokir dalam hal :
a. Pengguna Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk
memberitahukan perubahan data registrasi terkait
dengan perubahan:
• eksistensi Pengguna Jasa dan identitas
pengurus
• Ahli Kepabeanan (untuk PPJK)
b. Rekomendasi dari unit internal Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai atau instansi terkait dan/atau hasil
penelitian lapangan.
Tindakan pemblokiran NIK diberitahukan kepada
Pengguna Jasa melalui SURAT PEMBLOKIRAN yang
disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat
Pengguna Jasa telah menyampaikan
perubahan data Registrasi Kepabeanan
dan atas perubahan data tersebut telah
disetujui oleh Direktur Jenderal.
PEMBUKAAN
PEMBLOKIRAN
Dilakukan dalam hal :
Pengguna jasa yang bertindak
sebagai PPJK telah memiliki pegawai
yang mempunyai Sertifikat Ahli
Kepabeanan
Terdapat bukti yang meyakinkan bahwa
tidak terdapat perubahan isian Registrasi
Kepabeanan berupa data eksistensi,
identitas pengurus, dan/atau Ahli
Kepabeanan (untuk PPJK)
Mengajukan surat permohonan
pembukaan blokir kepada
DIREKTUR IKC
PEMBUKAAN
PEMBLOKIRAN
Tata Cara:
Surat diajukan tidak lebih dari
6 bulan terhitung sejak
tanggal pemblokiran
Surat dilampiri dengan bukti
pendukung
SURAT PEMBUKAAN
PEMBLOKIRAN
SETUJU
PEMBUKAAN
PEMBLOKIRAN
TOLAK
RESPON PENOLAKAN
PEMBUKAAN BLOKIR
Rekomendasi dari unit internal DJBC dan/atau
instansi terkait, dalam hal :
Pengguna Jasa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana
API yang dimiliki Importir dicabut dan tidak memiliki API pengganti
NPPPJK yang dimiliki PPJK telah dicabut
SIUPAL atau surat izin usaha lain sebagai Pengangkut telah dicabut
Pengguna Jasa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
PENCABUTAN NIK
 NIK yang dimiliki Pengguna Jasa dicabut karena :
Pengguna Jasa mengajukan permohonan
pencabutan
 Pencabutan NIK diberitahukan kepada
Pengguna Jasa melalui Surat Pencabutan NIK
PENCABUTAN NIK
Pengguna Jasa tidak mengajukan permohonan
pembukaan pemblokiran NIK, dalam waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat
pemblokiran
PENGECUALIAN
Pengguna jasa yang belum memiliki NIK :
IMPORTIR
Dapat dilayani hanya untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean
Impor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean
EKSPORTIR/ PENGANGKUT
Dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya selama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak tanggal TTP-RK
PENGECUALIAN
Pengecualian kewajiban Registrasi Kepabeanan,
bagi IMPORTIR yang mengimpor :
 Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;
 Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia;
 Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan
barang kiriman;
 Barang pindahan;
 Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,
kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 Barang untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang
ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau
 Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa API
PENGECUALIAN
Pengecualian kewajiban Registrasi Kepabeanan,
bagi EKSPORTIR yang mengekspor :








Barang kiriman;
Barang pindahan;
Barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
Barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial,
pendidikan, kebudayaan, atau olahraga;
Barang cindera mata;
Barang contoh;
Barang keperluan penelitian; dan/atau,
Ekspor yang dilakukan orang perseorangan yang tidak untuk
diperdagangkan.
Mulai tanggal 1 Juni 2014, Pengguna
Jasa yang TELAH MEMILIKI NIK
sesuai dengan PMK Nomor
63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011
TIDAK PERLU melakukan perubahan
data Registrasi Kepabeanan, KECUALI
bagi Pengguna Jasa yang ingin
melakukan perubahan data Registrasi
Kepabeanan.
MORE INFO
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Subdirektorat Registrasi Kepabeanan
Gedung B Lantai 1
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
Rawamangun Jakarta Timur Jakarta
(021) 47869435
(021) 47869503
www.beacukai.go.id
[email protected]
[email protected]
TERIMA KASIH