Penanaman Modal (176_2009 jo 76_2012)
Download
Report
Transcript Penanaman Modal (176_2009 jo 76_2012)
Pembebasan Bea Masuk
dalam rangka
Penanaman Modal
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Tugas dan Fungsi DJBC
Tugas
• merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Fungsi
• penyiapan perumusan kebijakan kementerian keuangan di
bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
• penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan
prosedur di bidang kepabeanan dan cukai; dan
• pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
kepabeanan dan cukai.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Implementasi Fungsi DJBC
Trade Facilitator
Industrial
Assistance
Revenue
Collector
• memberikan fasilitas perdagangan (peningkatan arus
barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan
ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan
menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
• memberikan dukungan kepada industri dalam negeri
sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar
internasional.
• mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan
bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
Community
Protector
• melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang
yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu
kesehatan dan keamanan serta moralitas
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Fasilitas Fiskal
Kewenangan
Menkeu
Berdasarkan UU
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Fasilitas Fiskal (cont’d)
UU Kepabeanan
UU No.10
th.1995 jo UU
No.17
th.2006
Pembebasan
Bea Masuk
Keringanan
Bea Masuk
Penangguhan
Bea Masuk
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Fasilitas Fiskal (cont’d)
UU APBN 2012
UU No.22
th.2011
BMDTP
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 (PMK-176) tentang Pembebasan
Bea Masuk atas impor Mesin serta Barang dan
Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri dalam rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 (PMK76).
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009
Fasilitas
Pembebasan Bea Masuk.
Subjek
o Industri Manufaktur;
o Industri Jasa (lampiran 176/PMK.011/2009).
Objek
o Mesin;
o Barang dan Bahan (hanya industri manufaktur).
Syarat Subjek
Dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan
industri.
Syarat Objek
o belum diproduksi di dalam negeri;
o sudah diproduksi di dalam negeri namun belum
memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
o sudah diproduksi di dalam negeri namun
jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 (cont’d)
Lampiran 176
o
o
o
o
o
o
o
Pariwisata dan Kebudayaan;
Transportasi/perhubungan (transportasi publik);
Pelayanan Kesehatan Publik;
Pertambangan;
Konstruksi;
Industri Telekomunikasi;
Kepelabuhan.
Permohonan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
176/PMK.011/2009 (cont’d)
Mesin
Barang
dan
Bahan
Pembangunan
Pengembangan
Industri
Ya
Ya
Manufaktur dan Jasa
Ya
Ya apabila
menambah
kapasitas ≥30%
Manufaktur
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pelabuhan Pemasukan
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
Tidak dirinci jenis
Dirinci jenis barang per
barang per pelabuhan,
yang tercantum dalam
Keputusan Fasilitas
Pembebasan Bea
Masuk.
pelabuhan, yang
tercantum dalam
Keputusan Fasilitas
Pembebasan Bea
Masuk.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Laporan Realisasi Impor
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
Tidak ada sanksi bagi
Ada sanksi aministratif
perusahaan yang tidak
melaporkan realisasi
impor.
bagi perusahaan yang
tidak melaporkan
realisasi impor;
Sanksi administratif
tersebut diatur dalam
Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM).
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pengawasan
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
Pengawasan tidak
Pengawasan pada saat
diatur secara
terperinci.
pemberian Keputusan
Fasilitas Pembebasan
Bea Masuk dan saat
penggunaannya,
dilakukan BKPM (tidak
menghilangkan
kewenangan DJBC);
Pengawasan pada saat
impor dilakukan oleh
DJBC.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindahtanganan Mesin
Dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang
terutang dalam hal:
Setelah 5 (lima) tahun;
Sebelum 5 (lima) tahun kepada penerima fasilitas;
Force majeure;
Ekspor.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindatanganan Mesin (cont’d)
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
Dapat dilakukan
Dilakukan setelah 2
sebelum 5 (lima)
tahun, dengan
membayar bea masuk
dan bunga 2% per
bulan apabila
ditujukan kepada
bukan penerima
fasilitas.
(dua) tahun dan
sebelum 5 (lima) tahun
dengan membayar bea
masuk apabila kepada
bukan penerima
fasilitas.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindatanganan Mesin (cont’d)
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
Tidak diatur tentang
Dalam hal force
Nilai Ekonomis.
majeure namun masih
memiliki Nilai
Ekonomis, wajib
membayar bea masuk.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindahtanganan Barang dan Bahan
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
Dibebaskan dari
Tidak dapat
kewajiban membayar
bea masuk yang
terutang dalam hal:
Force majeure;
Ekspor.
Selain hal tersebut di
dipindahtangankan
kecuali force majeure;
Dapat diekspor
kembali atau dilakukan
pemusnahan.
atas, dianggap
penyalahgunaan.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindatanganan Barang dan Bahan (cont’d)
176/PMK.011/2009
76/PMK.011/2012
Tidak diatur tentang
Dalam hal force
Nilai Ekonomis.
majeure dan
pemusnahan namun
masih memiliki Nilai
Ekonomis, wajib
membayar bea masuk.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pemindahtanganan
Pemindahtanganan atas Mesin dan/atau Barang dan
Bahan dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri
Keuangan;
Permohonan pemindahtanganan atas Mesin
dan/atau Barang dan Bahan diajukan oleh
Perusahaan penerima fasilitas kepada Direktur
Fasilitas Kepabeanan sebelum dilakukan
pemindahtanganan.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Achtung!
Pemotongan kuota pada saat impor berdasarkan
jumlah unit barang, bukan berdasarkan nilai barang
(nilai barang hanya bersifat perkiraan);
Impor barang harus melalui pelabuhan pemasukan
yang telah ditunjuk dalam Keputusan Pembebasan
Bea Masuk;
Ketentuan Larangan, Pembatasan dan/atau Tata
Niaga Impor wajib dipenuhi pada saat impor.
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
terima kasih
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI