Transcript Perencanaan Program, Pembiayaan dan Penganggaran_13 Juli 2012.ppt

OLEH
Drs BAMBANG WISNU HANDOYO
Gn SEMPU
13 JULI 2012
POKOK BAHASAN
•
•
•
•
Asas dan prinsip penganggaran
ABK (Anggaran Berbasis Kinerja)
Struktur, Penyusunan dan Penetapan APBD
Tahapan penyusunan rancangan APBD
(RKPD, KUA APBD, PPAS, RKA SKPD,
Raperda APBD, Perda APBD
PERKEMBANGAN REGULASI PENGELOLAAN KEUDA
REFORMASI PENGANGGARAN
KARAKTERISTIK
Sistem Penganggaran tradisional

Prinsip anggaran berimbang dan dinamis
 Pos Penganggaran terdiri Ayat dan Pasal
 Bentuk Program Rutin dan Pembangunan
 Sangat sentralistik
Sistem penganggaran berdasarkan
kinerja






Sistem Pengangaran berdasarkan
input dan output serta prestasi kerja







DASAR HUKUM
UU No. 5/1974
 UU No. 32/1956
 PP 5/1975
 PP 6/1975

Prinsip Penganggaran Surplus dan Defisit
Pos Penganggaran menggunakan Kode
Rekening
Menggunakan elemen pengukuran kinerja (input,
output, pendapatan, keuntungan, dampak)
Terintegrasi dengan proses dan biaya input
Terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi.
Memperkenalkan evaluasi kinerja.

Anggaran kinerja diperkenalkan pada tahun
anggaran 2006
Fokus pada hasil dan dampak
Fokus pada pengukuran Prestasi Kerja
Tertintegrasi dengan proses dan biaya input
Memperkenalkan keuangan tahun jamak.
Terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi
Sangat fleksibel dan lebih terdesentralisasi







UU No. 22/1999 dan UU No.
25/1999
PP 105/2000, PP 107/2000 dan
PP 108/2000, PP No. 56/2001
Kepmendagri No. 29/2002
UU No. 17/2003, UU No.
25/2004, UU No. 32/2004 dan
UU No. 33/ 2004
PP No. 56/2005, PP No.
58/2005. PP No. 41/2007, PP
No. 38/2007
UU 41 tahun 2008
Permendagri No. 13/2006,
59/2007 dan 21 /2011
Permendagri No. 37/2012
LANDASAN BERPIKIR
UU 25/2004
PP
UU 17/2003
PP
UU 1/2004
UU 15/2004
PP
UU 33/2004
PP
PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
UU 32/2004
Pasal 222
Pasal 237
PP 58/2005
Omnibus
Regulation
PERMENDAGRI 21/2011
PERMENDAGRI 55/2008
PERMENDAGRI
PERMENDAGRI 37/2012
37/2012
Pemerintahan
Daerah
PERMENDAGRI 32’11/39’2012
PERDA ???
PERGUB/PERBUP????
LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan
Input
Proses
Output/Input
Pelaksanaan
Pengawasan/
Pengendalian
Proses
Proses
Output/Input
Output
Kebijakan Umum
APBD
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
Kegiatan
Anggaran
•RPJMD/RKPD
•Penjaringan
APBD
Aspirasi
Penatausahan
• Prestasi Kerja
•Kinerja Masa
& Akuntansi
Lalu
• Perda APBD
Laporan
•Asumsi Dasar
Pelaksanaan
• Kebijakan
APBD
• Formulir/Dokumen
Pemerintah
•Catatan/Register
(RPJM/RKP/
Prioritas
• Semesteran
Pembangunan)
•Tahunan
Evaluasi
Kinerja
Hasil
Evaluasi
INPUT
PROSES
OUTPUT
RAPBD
ASPIRASI
RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SKPD
- Visi Misi, Tujuan
- Sasaran, Tupoksi
- Program, Aktivitas
- Target Kinerja
- SAB
PENGENDALIAN
& PENGAWASAN
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
INPUT
PROSES
APBD
SISTEM
AKUNTANSI
OUTPUT
INPUT
LAPORAN
LAPORAN
PROSES
OUTPUT
HASIL
EVALUASI
KINERJA
EVALUASI
KINERJA
Terwujudnya Good
Governance dalam
Penyelenggaraan
Negara/Daerah
Sesuai
Pasal 23C
UUD 1945
Asas-asas Baru (best
practises) :
 Akuntabilitas
berorientasi hasil
 Profesionalitas
 Proporsionalitas
 Keterbukaan dalam
PKN/D
 Pemeriksaan
keuangan oleh BP yg
bebas & mandiri
Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah
diselenggarakan secara :
• Profesional
• Terbuka
• Bertanggung jawab
Asas-Asas Umum
Pengelolaan Keuangan
Negara
Asas-asas yang telah
lama dikenal :
 Tahunan
 Universalitas
 Kesatuan
 Spesialitas
ASAS-ASAS UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA/DAERAH
Asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam
pengelolaan keuangan negara :
•
•
•
•
•
Akuntabilitas berorientasi pada hasil
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas
dan mandiri
Penjelasan UU 17/2003
Catatan :
Asas-asas yang telah lama dikenal, yaitu:
a. Asas tahunan
b. Asas universalitas
c. Asas kesatuan
d. Asas spesialitas
Tujuan penetapan asas-asas pengelolaan
keuangan negara/daerah
 Mendukung terwujudnya penyelenggaraan good
governance dalam penyelenggaraan negara.
 Menjadi acuan dalam reformasi manajemen
keuangan negara
 Menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip
pemerintahan daerah sesuai bab IV UUD 1945.
 Memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah
Asas Tahunan
 Asas tahunan membatasi masa berlakunya
anggaran untuk suatu tahun tertentu.
 Pasal 11 (1) UU 17/2003 :

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan
negara yang ditetapkan tiap tahun dg UU
 Pasal 4 UU 17/2003 :

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Asas Universalitas
 Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan
ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
 Pasal 14 UU 1/2004 :
(2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan
anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai,
fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan
untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana
tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
(4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan
Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang
bersangkutan.
Asas Kesatuan
 Asas kesatuan menghendaki agar
semua Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah disajikan dalam
satu dokumen anggaran.
Asas Spesialitas
 Asas spesialitas mewajibkan agar
kredit anggaran yang disediakan
terinci secara jelas
peruntukannya.
Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil
 Pasal 14 UU 17/2003 :
 (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN,
menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan
anggaran kementrian negara/lembaga tahun berikutnya.
 (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
 (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun
berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
 Anggaran  Anggaran Berbasis Kinerja
Maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja :
 Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja
(ouput) dan dampak (outcome) atas alokasi
belanja (input) yang ditetapkan;
 Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang
hendak dicapai dalam satu tahun anggaran;
 Program dan kegiatan disusun berdasarkan
renstra/tupoksi Kementerian Negara/Lembaga
(pusat maupun daerah).
Asas Akuntabilitas
 Asas Akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggara negara
harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
Asas Profesionalitas
 adalah asas yang
mengutamakan keahlian
yang berlandaskan kode etik
dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
Asas Proporsionalitas
 Adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara
Asas Keterbukaan
 adalah asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan dan rahasia negara
Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang
Bebas dan Mandiri
1.
BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga
tahap pemeriksaan, yakni
1.
2.
3.
perencanaan,
pelaksanaan, dan
pelaporan hasil pemeriksaan.
2. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup
kebebasan dalam menentukan obyek yang akan
diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah
diatur tersendiri dalam UU, atau pemeriksa berdasarkan
permintaan khusus dari lembaga perwakilan.
3.
4.
5.
Kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan
pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam
penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan,
termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.
Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan
keuangan negara mencakup ketersediaan SDM,
anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang
memadai.
BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data,
dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa,
kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset
yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang
diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk
mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen
pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan
berlangsung.
 Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per




UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang
menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk
pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk
dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus
memperoleh persetujuan DPR.
Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003
PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang
dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan
secara bruto
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt
dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an
Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah
cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang
melandasinya
Asas umum pelaksanaan APBD mencakup:
1. Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah harus dikelola dalam APBD;
2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan
daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah
paling lama 1 (satu) hari kerja;
5. Jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanja;
Lanjutan…..
6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD;
7. Pengeluaran seperti tersebut pada butir (6) hanya dapat dilakukan dalam
keadaan darurat, yang selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam
“rancangan perubahan APBD” dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA);
8. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
9. Setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; dan
10.Pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat,
tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
FUNGSI APBN/D
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen
dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan
lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
PENDEKATAN KINERJA

OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG
DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK
MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM
DAN KEBIJAKAN

INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG
BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN
DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU
KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN

KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI
KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH
DICAPAI
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN
KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR
MASUKAN
BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN
KELUARAN
BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI
PROGRAM ATAU KEGIATAN
HASIL
SEGALA
SESUATU
YANG
MENCERMINKAN
BERFUNGSINYA
KELUARAN
DARI
KEGIATANKEGIATAN
DALAM
SUATU
PROGRAM
ATAU
KEGIATAN
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
Kepmendagri No 29 Tahun 2002
DAMPAK
PENILAIAN
KINERJA
MANFAAT
HASIL
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
PENYUSUNAN
ANGGARAN
KELUARAN
MASUKAN
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
PENILAIAN
KINERJA
PROGRAM
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
HASIL
PENYUSUNAN
ANGGARAN
KELUARAN
MASUKAN
HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DENGAN TOLOK UKUR KINERJA
POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
SASARAN 5
TAHUN
OUTCOME /
HASIL
1. Prosentase
(%)
2. Rasio
3. Kuantitas,
Jumlah
SASARAN 1 TAHUN
OUTCOME /
HASIL
1. Prosentase
(%)
2. Rasio
3. Kuantitas,
Jumlah
KELUARAN
• Kuantitas
• Jumlah
PROGRAM
• Kegiatan 1
• Kegiatan 2
• Dst……..
PENERAPAN PENYUSUNAN
ANGGARAN KINERJA
POLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
• Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam Pelaksanaan
Kepmendagri No 29 Tahun 2002
• Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKASKPD)
• Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur
Kinerja Dengan Program dan Kegiatan
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur
Kinerja Program dan Kegiatan Dengan Tolok Ukur Dalam
KUA dan PPAS
PRASYARAT
DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA
DATA YANG RELIABLE DAN VALID
TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR
Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan
Pemerintahan Daerah
KODE
1
1
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN WAJIB
01
Pendidikan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
1
02
Kesehatan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
TARGET
(%)
ORGANISAS
I
PAGU
INDIKATIF
(Juta Rp)
Proyeksi
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
JUMLAH
NO
URAIAN
TA (n-1)
1.
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Pendapatan asli daerah
1.1.1
Pajak Daerah
1.1.2
…..
1.2
Dana perimbangan
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
…..
1.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1
Hibah
1.3.2
…..
Jumlah Pendapatan
2.
BELANJA DAERAH
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.1.1
Belanja pegawai
2.1.2
Belanja bunga
2.1.3
……
2.2
Belanja Langsung
2.2.1
Belanja pegawai
2.2.2
……
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
Proyeksi TA
(n)
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Rp
%
JUMLAH
NO
URAIAN
TA (n-1)
Surplus/(Defisit)
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Penerimaan pembiayaan
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA)
3.1.2
Pencairan dana cadangan
3.1.3
……
Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2
Pengeluaran pembiayaan
3.2.1
Pembentukan dana cadangan
3.2.2
......
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
3.3
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA)
Proyeksi
TA (n)
Rp
%
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
CONTOH RKPD
INDIKATOR
PROGRAM
N
O
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ORGA
NISASI
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
PAGU INDIKATIF
Jumlah (Rp)
Hasil
1
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Sum
ber
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Rasio Anak Usia
Dini bersekolah
dengan Jumlah
Anak Usia Dini
sebesar 1 : 3
5 (Lima) Unit
Gedung
Sekolah Baru
(TK) dengan
standar 3
kelas untuk
setiap
sekolah
Pembangunan sarana dan
prasarana Gedung
Sekolah (TK)
Program Peningkatan
Mutu Pendidikan SD
Penyediaan Biaya
Operasional Sekolah
Dinas
Pendi
dikan
1.Rasio
Jumlah
Kelas
dibanding
anak didik
sebesar
1 : 50
2.Jumlah
anak yang
terlayani
menjadi
400 orang
Rata-rata
biaya
pendidikan
menurun sebesar
20%
858.000.000
754.000.000
APBD
Kec. A
Kec. B
Kec. C
100.000.000
Biaya Ujian
Gratis
Biaya
Pendidikan
menurun
sebesar 20%
100.000.000
APBN
Setiap SD
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA
N
O
PRIORITAS
PEMBANGUNA
N
INDIKATOR
PROGRAM
ORGA
NISAS
I
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
PAGU INDIKATIF
Jumlah (Rp)
Hasil
1
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Sum
ber
Peningkatan
Kualitas
Sumber Daya
Manusia
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Pembangunan sarana
dan prasarana Gedung
Sekolah (TK)
Rasio Anak
Usia Dini
bersekolah
dengan Jumlah
Anak Usia Dini
sebesar 1 : 3
Dinas
Pendi
dikan
5 (Lima)
Unit
Gedung
Sekolah
Baru (TK)
dengan
standar 3
kelas untuk
setiap
sekolah
1.Rasio
Jumlah
kelas
dibanding
anak didik
sebesar
1 : 50
2.Jumlah
anak yang
terlayani
menjadi
400 orang
858.000.000
754.000.000
APBD
Kec. A
Kec. B
Kec. C
HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN
KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
•
INDIKATOR PROGRAM
•
•
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan sarana dan prasarana
Gedung Sekolah (TK)
Pengadaan mebelair sekolah
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini dengan muatan local.
Hasil
•
•
INDIKATOR KEGIATAN
Keluaran
•
Hasil
Rasio Anak Usia Dini
bersekolah dengan
Jumlah Anak Usia Dini
sebesar 1 : 3
5 (Lima) Unit Gedung
Sekolah Baru (TK) dengan
standar 3 kelas setiap
sekolah.
1.
2.
•Mebelair
pendidikan
untuk 5 (Lima) Unit
Gedung Sekolah Baru
(TK) dengan standar 3
kelas setiap sekolah.
1.
•Tersusunnya kurikulum 7
mata pelajaran pokok
berbasis minat dan bakat
bermuatan lokal.
•
2.
Rasio
Jumlah
Kelas
dibanding
anak didik sebesar
1 : 50
Jumlah anak yang
terlayani menjadi
400 orang
Rasio Jumlah kelas
dibanding
anak
didik sebesar
1:
50
Jumlah anak yang
terlayani menjadi
400 orang
Terpenuhinya
kurikulum
untuk
pelayanan
pendidikan
anak
usia dini sebanyak
400 orang anak.
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
PROGRAM/KEGIATAN
KONDISI TAHUN 2005
Hasil
Keluaran
50
(Lima)
Unit
Gedung
Sekolah
Baru (TK) yang
terdiri dari 3 kelas
setiap sekolah
Pembangunan sarana
dan prasarana Gedung
Sekolah (TK)
1.Rasio
Jumlah
Kelas
dibanding
anak
didik
sebesar
1 : 40
2.Jumlah
anak
yang
terlayani
menjadi
500
orang
Rasio Jumlah Sekolah dan anak
didik sebesar 1 : 70 dengan data
jumlah anak usia sekolah dini yang
belum sekolah rata-rata sebesar 600
orang.
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran
Pembangunan sarana dan
prasarana Gedung Sekolah
(TK)
5 (Lima) Unit
Gedung Sekolah
Baru (TK) yang
terdiri
dari
3
kelas
setiap
sekolah.
Hasil
1.Rasio
Jumlah
Kelas
dibanding
anak
didik
sebesar
1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayani
menjadi 400 orang
PAGU INDIKATIF
Jumlah (Rp)
Sum
ber
APBD
754.000.000
LOKAS
I
Kec. A
Kec. B
Kec. C
CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
PROGRAM/KEGIATAN
KONDISI TAHUN 2005
Hasil
Pembangunan sarana
dan prasarana Gedung
Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Kelas dan anak didik
sebesar 1 : 70 dengan data jumlah
anak usia sekolah dini yang belum
sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
Rasio Jumlah Kelas dibanding
anak didik sebesar
1 : 40
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
Hasil
Pembangunan sarana dan
prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar
1 : 50
PENCAPAIAN TARGET 2007
{
(70-50)
:
(70 - 40)
}
x 100% = 66,67%
PAGU INDIKATIF
Jumlah (Rp)
754.000.000
Sumber
Dana
APBD
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
KODE
1
1
TARGE
T (%)
ORGANISAS
I
PAGU
INDIKATIF
•(Juta Rp)
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini
bersekolah dengan
Jumlah Anak Usia Dini
sebesar 1 : 3
66,67 %
Dinas
Pendidikan
858.000.000
Pembangunan sarana
dan prasarana Gedung
Sekolah (TK)
Rasio
Jumlah
kelas
dibanding
anak
didik
sebesar
1 : 50 dengan
terbangunnya
5
unit
sekolah baru (USB) TK
dengan standar 1 sekolah
terdiri
dari
3
kelas
sehingga
jumlah anak
yang terlayani menjadi
400 orang
66,67%
Dinas
Pendidikan
754.000.000
SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN
URUSAN WAJIB
1
1
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
01
01
01
PENDIDIKAN
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
(KELUARAN)
INDIKATOR
KEGIATAN
(HASIL)
1500 surat
terkirim
Tercapainya
prosentase
rata-rata surat
yang gagal
Tersampaikan
20% dari ratarata jumlah
surat yang
seharusnya
terkirim.
Prosentase jumlah
surat terkirim
dibanding dengan
total jumlah surat
dalam satu tahun
adalah 80%
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Pengadaan mebeleur (mejakursi)
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
(KELUARAN)
INDIKATOR
KEGIATAN
(HASIL)
Perbandingan
jumlah mebelair
layak pakai dengan
jumlah pegawai
non struktural
adalah 1 : 1
62
unit Tercapainya
(meubelair) meja prosentase total
kursi
mebelair untuk
pegawai
non
struktural yang
tidak layak pakai
sebesar 30% dari
total meubelair
yang dimiliki
STRUKTUR ANGGARAN
STRUKTUR APBD

PENDAPATAN
XXX

BELANJA
 Belanja Tidak Langsung
 Belanja Langsung
XXX
xxx
Xxx
(-)
Surplus/(Defisit)

PEMBIAYAAN
 Penerimaan
 Pengeluaran
XXX
xxx
xxx
(-)
Pembiayaan Neto
XXX
SILPA Tahun Berjalan
XXX
(-)
STRUKTUR PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah:
1.
2.
3.
4.
Pajak Daerah
Retribusi Derah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
PENDAPATAN DAERAH
 Pendapatan daerah adalah semua penerimaan
uang melalui rekening kas umum daerah, yang
menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu
dibayar lagi oleh daerah;
 Pendapatan
daerah dirinci menurut urusan
pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis dan
obyek dan rincian obyek pendapatan
Kelompok Pendapatan Daerah
1.
Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas : pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan yang sah;
2.
Kelompok dana perimbangan dibagi menurut jenis
pendapatan terdiri dari : dana bagi hasil, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus
3.
Kelompok lain-lain PAD yang sah, dapat bersumber dari :

Hibah, dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah kab/kota di wilayah
provinsi, kab diluar wil prov, pemprov &/ prov lain,perusda/BUMD, perusneg
/BUMN atau masyarakat;

Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penangl korban/kerskn akibat
bencana alam;

Dana bagi hasil pajak dr prov kpd kab/kot dan pemda lainnya;

Dana penyesuaian & Otsus yang ditetapkan pemerintah;

Bantuan Keuangan dari kab/kot di wil prov, bankeu dr prov/kab/kot lain diluar
wil prov.
STRUKTUR BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga
B. Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
BELANJA DAERAH



Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
wewenang prov dan kab/kot yang tdr urusan wajib dan
pilihan & urusan penanganannya dalam bagian /
bidang tertentu yg dapat dilaksanakan bersama ant
pemda / antar pemda yg ditetapkan dlm peraturan per
UU;
Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi
& meningkatkan kualitas kehidupan masy dlm upy
memenuhi kewajiban daerah yg diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial, & fas Um yg layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial;
Peningkatan
kualitas
kehidupan
masyarakat
diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian
SPM sesuai dengan peraturan per UU;
LANJUTAN…





Belanja Daerah disusun menurut urusan, organisasi,
program dan kegiatan serta akun belanja;
Belanja Daerah menurut urusan pemerintah disusun
berdasarkan penyelenggaraan urs pemerintah yg
menjadi kewenangan pemda yg tdr atas : urs wajib
dan pilihan;
Bel Da menurut organisasi disusun berdasarkan
SKPD yang bertangjwb melaks urs tersebut dan
bertindak
sebagai
pusat2
pertanggungjawabn
uang/barang;
Bel Da menurut program dan keg disusun sesuai
dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan urs
pemda yang menjadi tanggung jawab SKPD;
Bel Da menurut
kebutuhan SKPD
akun
belanja
sesuai
dengan
 Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak
terduga)
 Belanja Langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal)
 Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan
 Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan
JENIS BELANJA
Belanja pegawai:

belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD

gaji pokok dan tunjangan KDH/WKDH

gaji pokok dan tunjangan PNSD

Tambahan penghasilan (Beban kerja, tempat tugas/daerah terpencil, kondisi
kerja/resiko tinggi, kelangkaan profesi dan prestasi kerja)  dengan Perkada

honorarium
Belanja bunga:

pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal
outstanding)  pinjaman jangka pendek/jangka menengah/jangka panjang.
Belanja subsidi:

Subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu (harus diaudit) agar harga jual
produksi/jasa
yg
dihasilkan
dpt
terjangkau
oleh
masyarakat.
Perusahaan/Lembaga penerima subsidi wajib menyampaikan LPJ kepada
KDH.
Lanjutan……..
Belanja hibah:








Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
pemerintah/pemerintah
daerah
lainnya/kelompok
masyarakat/perorangan
Syarat : terpenuhinya seluruh kebutuhan urusan wajib guna
memenuhi SPM yg ditetapkan  dana hibah & jasa
Tidak memiliki nilai ekonomis bagi pemerintah daerah, tetapi
bermanfaat
bagi
pemerintah
daerah
lainnya
atau
masyarakat/perorangan  hibah barang.
Hibah kepada pemerintah  menunjang penyelenggaraan fungsi
pemerintahan di Daerah
Hibah kepada perusahaan daerah  menunjang peningkatan
pelayanan kpd masyarakat
Hibah
kepada
badan/lembaga/organisasi
swasta/kelompok
masyarakat/perorangan  peningkatan partisipasi masyarakat dlm
pembangunan daerah.
Tidak Mengikat dan terus menerus.
Ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah
Lanjutan……..
Bantuan Sosial:


Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan barang  peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Tidak secara terus menerus dan bersifat mengikat.
Belanja Bagi Hasil:


Belanja bagi hasil dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan
kepada kabupaten/kota.
Belanja Bagi hasil dari pendapatan kabupaten/kota yang
dibagihasilkan kepada pemerintahan desa.
Belanja bantuan keuangan:


Bersifat umum atau bersifat khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah
lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan
Termasuk bantuan keuangan PARPOL.
Lanjutan……..
BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang.

Seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Lanjutan……..
Belanja Barang dan Jasa:

Belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan.
Lanjutan……..
Belanja modal:

Belanja modal digunakan utk pengeluaran yg dilakukan dlm rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yg digunakan
dlm keg pemerintahan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Aset tetap sebagaimana dimaksud sepanjang memenuhi kriteria:
(1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(2) Merupakan objek pemeliharaan;
(3) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai kebijakan akuntansi.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yg
dianggarkan dlm jenis belanja modal program/kegiatan hanya
sebesar harga beli/bangun aset tetap.

Untuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi
pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset tetap tsb,
dianggarkan (termasuk belanja perolehan lainnya) dalam dlm jenis
belanja modal untuk program dan kegiatan berkenaan.
SURPLUS/(DEFISIT) APBD
Hasil Perhitungan Pendapatan - Belanja
Surplus (selisih lebih)
Diutamakan antara lain untuk :
 Pembayaran pokok utang
yang jatuh tempo
 Penyertaan modal (investasi)
daerah
 Pemberian pinjaman kepada
pemerintah
pusat/pemerintah daerah
lain, dan/atau
 Pendanaan belanja
peningkatan jaminan sosial.
Defisit (selisih kurang)
Ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutup defisit, antara lain meliputi:
 SiLPA TL
 Pencairan dana cadangan
 Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan
 Penerimaan pinjaman
 Penerimaan kembali pemberian
pinjaman atau piutang daerah.
STRUKTUR PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan:
1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun
Sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
B. Pengeluaran Pembiayaan:
1.
2.
3.
4.
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal pemerintah Daerah
Pembayaran Utang Pokok
Pemberian Pinjaman
Pembiayaan Neto (A – B)
JENIS PEMBIAYAAN
SILPA:

Merupakan pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauaan
penerimaan lain2 PAD yg sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,
penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ke 3 s/d akhir tahun belum
terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan
Dana Cadangan:

Dibentuk guna membiayai keg yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran

Dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK,
pinjaman daerah dan penerimaan lain yg dibatasi.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan:

Untuk menganggarkan hasil penjualan perusda/BUMD dan penjualan aset
milik daerah yang dikerjasamakan dg pihak 3 dan divestasi penyertaan modal.
LANJUTAN
Pemberian pinjaman daerah dan penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah:


Untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pempus dan/ pemda
lainnya
Untuk menganggarkan posisi anggaran penerimaan kembali pinjaman yang
diberikan kepada Pem pus dan/ pemda lainnya
Penerimaan Piutang Daerah:

Untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak
ke 3 spt berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,
pemda lainnya, lembaga keuangan, lembaga keuangan bukan bank, dan
penerimaan piutang lainnya.
Investasi Pemda:

Digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemda yang diinvestasikan bik
jangka pendek maupun jangka panjang.
Pembayaran Pokok Utang:

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok hutang yang
dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang.
KODE REKENING PENGANGGARAN
 Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang
dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan
daerah dan kode organisasi.
 Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang
digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun
pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
 Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek
yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode
kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian
obyek.
 Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan
kode anggaran yang disebut kode rekening.
 Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan
daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode
kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
Penyusunan & Penetapan Perda APBD
KEBIJAKAN
BANGNAS & KEUDA
RPJMD
JARINGASMARA
MUSRENBANGDA
KERANGKA
EKONOMI MAKRO
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
RKPD
EVALUASI
KINERJA
MASA LALU
RENSTRA SKPD
PEMDA
RKSKPD
SKPD
KUA & PPAS
SE -KDH
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD
DPRD
Pengajuan
Raperda APBD
(KUA , PPA , Standar , Satuan
Harga , Capaian Kinerja
, SPM ,
Formulir RKA -SKPD )
RKA-SKPD
PANITIA
ANGGARAN
LEGISLATIF
Pembahasan
RAPBD
TAPD
RAPBD
PERDA APBD
Sosialisasi
Raperda APBD
Evaluasi
Raperda APBD
Persetujuan
Raperda APBD
PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
PERSETUJUAN KUA. PPAS & RAPERDA APBD
Pembahasan &
Penetapan Persetujuan
Bersama RAPBD
Pembahasan & Penetapan Nota
Kesepakatan KUA & PPAS
(Psl 35 ayat 4 PP 58/2005)
bahas KUA bahas PPAS
Minggu
II
Minggu
II
Juni
Nota
Kesepakatan
KUA
Pasal 97 PP 25/2004
Agustus s.d September
Juli
Pengajuan
Penyusunan RKAKUA
SKPD +
(TAPD +
Pembahasan TAPD
Panggar)
Penyusunan KUAProgram &
Nota
kegiatan serta
PPAS Perubahan +
pagu indikatif & Kesepakatan Penyusunan APBD
PPA
asumsi serta
Perubahan
hal-hal lain yg
disepakati utk
- skala prioritas rusan
ditindaklanjuti
wajib dan pilihan,
dlm PPAS
- urutan program masingDibahas
masing urusan,
KomisiPengajuan
- plafon anggaran setiap
Komisi
PPAS
program yg disepakati
(TAPD +
- hal-hal lain yg akan
Panggar)
disepakati dlm
pembahasan Raperda
APBD
Dibahas
KomisiKomisi
Minggu I
Oktober
Tingkat I
Penyampaian
Nota
Keuangan &
Raperda
APBD
30 November
Tingkat II
Pemandanga
n Umum
Fraksi &
Jawaban
KDH
Tingkat III
Pembahasan
Komisi/Gabung
an Komisi atau
Pansus dgn
KDH atau pjbt
yg ditunjuk
Mengacu pada
KUA & PPA
Tingkat IV
Pendapat Akhir
& Pengambilan
Keputusan
Persetujuan
Bersama
Raperda APBD
RAPERDA APBD
 Keputusan DPRD mengenai Raperda APBD, paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum TA dilaksanakan (Psl
104 ayat 2 Permendagri 13/2006).
 Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD paling
lambat minggu pertama bulan Oktober.
 Sebelum disampaikan ke DPRD disosialisasikan.
 Titikberat/lingkup
pembahasan Raperda ttg APBD
dibatasi pada kesesuaian antara KUA dan PPA.
 Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD
ditetapkan oleh KDH menjadi Perda & Perkada setelah
dievaluasi.
ANATOMI APBD
meliputi
• BELANJA YANG DIARAHKAN
• BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT
• BELANJA YANG DITENTUKAN PROSENTASE OLEH
UU/PERATURAN LAINNYA
• BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM
• BELANJA LAINNYA
BELANJA YG DIARAHKAN
BELANJA YG BERSIFAT WAJIB /
MENGIKAT
• DAK
• DBH-DR
• DBH CUKAI TEMBAKAU
• DANA BOS
• DANA INSENTIF DAERAH
• DANA PENYESUAIAN
• BANTUAN KEUANGAN YG
BERSIFAT KHUSUS
•
•
•
•
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BUNGA
KEGIATAN DPA-L
DUKUNGAN PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL ( spt
PENDAMPINGAN DAK, e-KTP)
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI PER
UU/PERATURAN LAINNYA
• FUNGSI PENDIDIKAN 20 % DARI TOTAL BELANJA
• URUSAN KESEHATAN 10 % DARI TOTAL BELANJA
DILUAR GAJI
• ADD 10 % DARI DANA PERIMBANGAN
• DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA
• BANTUAN PARPOL
• INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
• BELANJA MODAL SEKURANGNYA 29 % dr BLJ DAERAH
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI PER
UU/PERATURAN LAINNYA
• 26 URUSAN WAJIB
(DILUAR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
• 8 URUSAN PILIHAN
DIKAITKAN DENGAN URUSAN YANG
MENJADI KEWENANGAN SESUAI TUGAS
DAN FUNGSI SKPD
 BELANJA HIBAH
 BELANJA BANTUAN
SOSIAL
 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN
 BELANJA TIDAK
TERDUGA
 BELANJA SUBSIDI
BULAN
PERENCANAAN
BULAN
ANGGARAN
JANUARI - APRIL
MEI - AGUSTUS
RKPD
30 APRIL
KUA
+
PRIORITAS APBD
BULAN
LEGITASI
SEPTEMBER - DESEMBER
RAPERDA APBD
PERDA APBD
31 OKTOBER
PAGU ANGGARAN
KEPUTUSAN KDH
RKT
PERINCIAN APBD
RENJA SKPD
RKA- SKPD
DPA
DESEMBER
MUSRENBANG
JAN
FEB
MARET
APRIL




DESA
KECAMATAN
KABKOTA
PROP
AUDIT BPK
SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Pembahasan & Kesepakaan
KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)
Penetapan RKPD
(Mei)
Musrenbang
Kab/Kota
(Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja
SKPD Kab/Kota
(Maret)
Pembahasan dan Kesepakatan
PPAS antara KDH dgn DPRD
(Juni)
7
Penyusunan RKA-SKPD &
RAPBD (Juli-September)
6
5
4
8
9
3
Musrenbang
2
Kecamatan
(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
10
11
1
Pelaksanaan APBD 1
Januari thn berikutnya
3
12
Pembahasan dan
persetujuan Rancangan
APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
Evaluasi Rancangan
Perda APBD
(Desember)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penyusunan DPA SKPD
(Desember)
Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah
Pusat
Renstra
KL
Pedoman
Pedoman
RPJP
Nasional
Pedoman
Diperhatikan
Diacu
RPJP
Daerah
RPJM
Nasional
Pedoman
RPJM
Daerah
Pedoman
Pemerintah
Daerah
Renstra
SKPD
Planning
Renja - KL
Pedoman
RKA-KL
Rincian
APBN
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diacu
Dijabar
kan
RKP
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabar
kan
RKP
Daerah
Pedoman
Diacu
Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
Budgeting
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJM
RPJMD
5 tahun
5 tahun
Renstra
SKPD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
Renja
SKPD
1 tahun
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
NOTA KESEPAKATAN
PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
TAPD
RAPERDA
APBD
1 tahun
Dibahas
bersama
DPRD