Transcript F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah 1. Pengeluaran Pemerintah Pusat Belanja negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan daerah serta pelaksanaan.

F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan
Daerah
1.
Pengeluaran Pemerintah Pusat
Belanja negara dan daerah dipergunakan untuk
keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan
daerah serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dan daerah
menurut
organisasi
kementerian
pusat.
negara
disesuaikan
atau
dengan
lembaga
susunan
pemerintahan
Belanja pemerintah pusat dikelompokkan sebagai berikut:
a.
Belanja pemerintah pusat menurut organisasi atau bagian
anggaran.
b.
Belanja pemerintah pusat menurut fungsi.
c.
Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, meliputi:
1)
Belanja pegawai;
2)
Belanja barang;
3)
Belanja modal;
4)
Pembayaran bunga utang;
5)
Subsidi;
6)
Belanja hibah;
7)
Bantuan sosial;
8)
Belanja lain-lain.
2.
Pengeluaran Pemerintah Daerah
Pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran
belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan
pembiayaan. Belanja terdiri atas tiga macam pengeluaran, yaitu
belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Pengeluaran rutin, yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada
waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam pos
ini, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja
pemeliharaan,
belanja
perjalanan
dinas,
belanja
pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
dan belanja operasiona lainnya. Belanja modal, terdiri atas
belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Adapun belanja tidak
terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.
Adapun pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran
pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan
pemberian pinjaman jangka panjang.
Gambar 2.3
Pembangunan prasarana umum sebagai salah satu jenis
pengeluaran pemerintah pusat dan daerah.
G. Kebijakan Pemerintah di Bidang Fiskal
APBN harus senantiasa dijaga keseimbangannya antara
tujuan untuk mengamankan kesinambungan fiskal dan tujuan
untuk mendorong perekonomian. Peranan APBN tersebut
masih
dalam
batas
rambu-rambu
yang
menjamin
kesinambungan fiskal.
Kebijakan fiskal, yang dituangkan melalui APBN, ditujukan
untuk melanjutkan dan memantapkan konsolidasi fiskal, dan
penyehatan APBN dalam rangka menciptakan ketahanan fiskal
yang berkelanjutan.
Langkah-langkah
berkelanjutan
pada
pembaharuan
berbagai
antaranya sebagai berikut:
jenis
(reformasi)
instrumen
yang
fiskal,
di
1.
Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Reformasi perpajakan, yang diharapkan dapat diterapkan
pada 2005, akan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan objek
dan subjek pajak, tarif dan klasifikasi atau strata tarif, serta
prosedur dan administrasi perpajakan. Reformasi tersebut akan
dilakukan melalui perubahan Undang-UndangPajak Penghasilan,
Undang-Undang PPN dan
PPnBM,
serta
Ketentuan Umum Perpajakan. Sementara
penerimaan
negara
dititikberatkan
administrasi
kontribusi
bukan
pada
dan
pajak
upaya-upaya
kebijakan
dalam
Undang-undang
itu,
(PNBP)
kebijakan
akan
perbaikan
rangka
lebih
sistem
meningkatkan
penerimaan SDA, bagian pemerintah atas laba
BUMN, dan PNBP lainnya.
2.
Penganggaran Belanja Negara
Di bidang belanja negara, kebijakan tahun 2005 lebih
diarahkan pada langkah-langkah peningkatan efisiensi dan
efektivitas
pengelolaan
belanja
negara,
serta
penyempurnaan manajemen belanja negara. Langkahlangkah pembaharuan tersebut antara lain meliputi
penganggaran
terpadu,
anggaran
berbasis
kinerja,
kerangka pengeluaran berjangka menengah, dan standar
akuntansi pemerintah.
3. Pengelolaan
Utang
dan
Optimalisasi
Pembiayaan
Anggaran
Kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan
pembiayaan
anggaran, selama kurun waktu tiga tahun
terakhir, pada dasarnya dititikberatkan pada tiga strategi
pokok, yaitu:
a.
Peningkatan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri;
b.
Penurunan stok utang secara bertahap; dan
c.
Pemenuhan kewajiban pembayaran utang secara tepat
waktu.
4.
Penataan Kelembagaan Keuangan Negara
Reformasi
keseluruhan
penyusunan
manajemen
aspek
pengelolaan
anggaran,
pertanggungjawaban
keuangan
keuangan
pelaksanaan
pelaksanaan
negara
mencakup
negara,
yaitu
anggaran,
dan
anggaran. Dalam
bidang
penyusunan anggaran, perubahan yang dilakukan meliputi
penerapan
sistem penganggaran berbasis kinerja (performance
based budgeting), penerapan penyusunan anggaran dalam
kerangka pengeluaran jangka menengah
(Medium
Expenditure Framework, MTEF), dan penerapan
terpadu (unified budget).
Term
anggaran