Transcript Ceramah Umum



Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Status :

Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan,

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan
daerah, hal ini berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam
membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.


DPPKA sebagai

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD).

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna
barang








menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengeluaran;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang
dan piutang daerah;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
barang milik daerah; dan
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran.
• penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
• penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang
daerah;
• penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
• penyusunan
Raperda
APBD,
perubahan
APBD,
dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
• tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat
pengawas keuangan daerah; dan
• penyusunan
laporan
keuangan
daerah
dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
• memimpin TAPD;
• menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
• menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
• memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
dan
• melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala
daerah.






menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;
menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
melaksanakan fungsi BUD;
menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh kepala daerah.












menyiapkan anggaran kas;
menyiapkan SPD;
menerbitkan SP2D;
menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;
menyimpan uang daerah;
melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi daerah;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
melakukan penagihan piutang daerah.







menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
melaksanakan pemungutan pajak daerah;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama pemerintah daerah;
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan
melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan barang milik daerah.








menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;






mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala
daerah melalui sekretaris daerah.
• Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan.
• Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
• Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.
• Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.
PERKEMBANGAN REGULASI PENGELOLAAN KEUDA
REFORMASI PENGANGGARAN
KARAKTERISTIK
Sistem Penganggaran tradisional

Prinsip anggaran berimbang dan dinamis
 Pos Penganggaran terdiri Ayat dan Pasal
 Bentuk Program Rutin dan Pembangunan
 Sangat sentralistik
Sistem penganggaran berdasarkan
kinerja






Sistem Pengangaran berdasarkan
input dan output serta prestasi kerja







DASAR HUKUM
UU No. 5/1974
 UU No. 32/1956
 PP 5/1975
 PP 6/1975

Prinsip Penganggaran Surplus dan Defisit
Pos Penganggaran menggunakan Kode
Rekening
Menggunakan elemen pengukuran kinerja (input,
output, pendapatan, keuntungan, dampak)
Terintegrasi dengan proses dan biaya input
Terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi.
Memperkenalkan evaluasi kinerja.

Anggaran kinerja diperkenalkan pada tahun
anggaran 2006
Fokus pada hasil dan dampak
Fokus pada pengukuran Prestasi Kerja
Tertintegrasi dengan proses dan biaya input
Memperkenalkan keuangan tahun jamak.
Terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi
Sangat fleksibel dan lebih terdesentralisasi







UU No. 22/1999 dan UU No.
25/1999
PP 105/2000, PP 107/2000 dan
PP 108/2000, PP No. 56/2001
Kepmendagri No. 29/2002
UU No. 17/2003, UU No.
25/2004, UU No. 32/2004 dan
UU No. 33/ 2004
PP No. 56/2005, PP No.
58/2005. PP No. 41/2007, PP
No. 38/2007
Permendagri No. 13/2006
Permendagri No. 59/2007
Permendagri No. 25/2009
1.
ASPEK PENGANGGARAN:
 Memperpendek jadual penyusunan anggaran dengan cara
meringkas proses dan konten KUA-PPAS
 reklasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, beserta
kode rekeningnya;
 reformulasi tambahan penghasilan, hibah, bantuan sosial,
belanja barang dan jasa, deposito, investasi jangka pendek,
dan investasi jangka panjang.
 Pada PPKD disusun 2 RKA: RKA-SKPD dan RKA-PPKD
 Lampiran2 Permendagri bukan standar baku, hanya contoh
 penjelasan atas belanja dalam raperda maupun peraturan
KDH dipersingkat; dan
 memperjelas mekanisme penyusunan APBD.




landasan pelimpahan PA kepada KPA dan tugasnya
penetapan bendahara pembantu  hanya di KPA
landasan pengeluaran bilamana APBD terlambat ditetapkan
atau tidak ditetapkan (deadlock)
tambahan penjelasan terkait dengan DPAL





Istilah Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dihapus /
diluruskan
Hibah kepada instansi vertikal tidak dilarang, namun
setiap akhir tahun Pemda harus melaporkan kepada
MDN dan Menkeu
Bantuan kepada Partai Politik karena peraturan
perundangan dianggarkan di Bantuan Sosial
Istilah “tidak terus menerus” pada hibah dan bansos
diperjelas
Nilai perolehan dan Capitalization threshold





Penyempurnaan gradual, diprioritaskan pada pasal-pasal
yang menimbulkan permasalahan dalam tataran
implementasi
Memperhatikan pendapat seluruh stakeholders baik pemda,
DPRD, Pemerintah, maupun masyarakat serta menghindari
kemungkinan adanya implikasi yang tidak diinginkan.
Tidak merubah PP 58/2005
Memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk
mengembangkan PKD sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
daerah
Disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
MEMAHAMI PERENCANAAN
RKA-SKPD

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana
pembiayaan
sebagai
dasar
penyusunan APBD.
UU 25/2004
PP
UU 17/2003
PP
UU 1/2004
UU 15/2004
PP
UU 33/2004
PP
PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
UU 32/2004
Pasal 222
Pasal 237
PP 58/2005
PERMENDAGRI 21/2011
Omnibus
Regulation
PERMENDAGRI 55/2008
PERMENDAGRI 22/2011
Pemerintahan
Daerah
PERDA 4 Th 2007
PERGUB 42 2010 & 13 2011
BEBERAPA CATATAN PENTING :
1.
RPJP Daerah berfungsi sebagai:
• Pedoman penyusunan visi, misi, dan program prioritas para calon
Kepala Daerah;
Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah;
•
• RPJP Daerah Provinsi menjadi acuan penyusunan RPJP Daerah
Kabupaten/Kota.
2.
RPJM Daerah berfungsi sebagai:
• Pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra
SKPD menjadi Renstra SKPD;
• Bahan utama penyusunan RKP Daerah;
• Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Kepala Daerah;
• RPJM Daerah Provinsi merupakan bahan masukan dalam penyusunan
RPJM Daerah Kabupaten/Kota.
3.
RKP Daerah digunakan sebagai:
• Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
• Pedoman penyusunan RAPBD.
20
21
PENGERTIAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM
SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI
PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG
DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN
PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBD
22
PERBEDAAN DOKUMEN
KEPMENDAGRI No. 29/2002
• RENSTRADA/DOKUMEN
PERENCANAAN DRH LAINNYA
• ARAH & KEBIJAKAN UMUM
APBD
• STRATEGI & PRIORITAS APBD
PERMENDAGRI BARU
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
• KU APBD
• PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
23
Proses Penyampaian Rancangan KUA
PEMERINTAH DAERAH
KOORDINATOR TAPD
TAPD
RKPD
Sekda selaku
Koordinator
TAPD
Rancangan
KUA
Rancangan
KUA
Rancangan KUA
dibahas bersama
Paling lambat
Minggu ke-1
Juli
Nota Kesepakatan
KDH
Disampaikan
ke KDH
paling lambat
awal
bulan
Juni
Rancangan
KUA
DPRD
Disampaikan
ke DPRD
paling lambat
Pertengahan
bulan Juni
Rancangan
KUA
Panitia
Anggaran
DPRD
24
25
PENGERTIAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS
MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN
KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN
KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM
PENYUSUNAN RKA-SKPD
PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT
DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN
BELANJA PEGAWAI
26
PENGERTIAN
PRIORITAS
 Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan
sesuatu daripada yang lain
 Prioritas merupakan proses dinamis dalam
pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling
penting dengan dukungan komitmen untuk
melaksanakan keputusan tsb
 Penetapan prioritas tidak hanya mencakup
keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi
juga menentukan skala atau peringkat
wewenang/urusan/fungsi atau program dan
kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu
dibandingkan program atau kegiatan yang lain
27
TUJUAN
PRIORITAS
Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat
yang dianggap paling penting dan paling luas
jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat
digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan
efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta
tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.
Contoh : - Prioritas Pendidikan
- Prioritas Kesehatan
: Program Wajib Belajar 9 Thn
: Penurunan tingkat kematian
ibu dan anak
- Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom
- Infrastruktur
: Jalan, Jembatan dan Irigasi
28

Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas
tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja
perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai

Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah
dengan DPRD, selanjutnya menjadi dasar penyusunan SE
Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang
menjadi acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman
dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat
daerah pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah
29
KUA
Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib
dan urusan pilihan
Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan
Menyusun plafon anggaran sementara untuk
masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)
30
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH
Tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD
berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
(dihapus pada Permendagri 59 2007)
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan
prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan
akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian
prestasi kerja(dihapus pada Permendagri 59 2007)
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD,
format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga
Diterbitkan
Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan
31

PENDAPATAN
XXX

BELANJA
 Belanja Tidak Langsung
 Belanja Langsung
XXX
xxx
Xxx
(-)
Surplus/(Defisit)

PEMBIAYAAN
 Penerimaan
 Pengeluaran
XXX
xxx
xxx
(-)
Pembiayaan Neto
XXX
SILPA Tahun Berjalan
XXX
(-)
STRUKTUR PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah:
1.
2.
3.
4.
B.
Pajak Daerah
Retribusi Derah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
STRUKTUR BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga
Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Belanja pegawai:





belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
gaji pokok dan tunjangan KDH/WKDH
gaji pokok dan tunjangan PNSD
Tambahan penghasilan (Beban kerja, tempat tugas/daerah terpencil, kondisi
kerja/resiko tinggi, kelangkaan profesi dan prestasi kerja)  dengan Perkada
honorarium
Belanja bunga:

pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal
outstanding)  pinjaman jangka pendek/jangka menengah/jangka panjang.
Belanja subsidi:

Subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu (harus diaudit) agar harga jual
produksi/jasa
yg
dihasilkan
dpt
terjangkau
oleh
masyarakat.
Perusahaan/Lembaga penerima subsidi wajib menyampaikan LPJ kepada
KDH.
Belanja hibah:








Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
pemerintah/pemerintah
daerah
lainnya/kelompok
masyarakat/perorangan
Syarat : terpenuhinya seluruh kebutuhan urusan wajib guna
memenuhi SPM yg ditetapkan  dana hibah & jasa
Tidak memiliki nilai ekonomis bagi pemerintah daerah, tetapi
bermanfaat
bagi
pemerintah
daerah
lainnya
atau
masyarakat/perorangan  hibah barang.
Hibah kepada pemerintah  menunjang penyelenggaraan fungsi
pemerintahan di Daerah (dikelola sesuai mekanisme APBN)
Hibah kepada perusahaan daerah  menunjang peningkatan
pelayanan kpd masyarakat
Hibah
kepada
badan/lembaga/organisasi
swasta/kelompok
masyarakat/perorangan  peningkatan partisipasi masyarakat dlm
pembangunan daerah.
Tidak Mengikat dan terus menerus.
Ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah
Bantuan Sosial:



Bantuan Sosiali dalam bentuk uang dan barang  peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Tidak secara terus menerus dan bersifat mengikat.
Termasuk bantuan keuangan PARPOL sesuai ketentuan PP
29/2005.
Belanja Bagi Hasil:


Belanja bagi hasil dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan
kepada kabupaten/kota.
Belanja Bagi hasil dari pendapatan kabupaten/kota yang
dibagihasilkan kepada pemerintahan desa.
Belanja bantuan keuangan:

Bersifat umum atau bersifat khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah
lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.
BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang.

Seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Belanja Barang dan Jasa:

Belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa
dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Belanja modal:

Belanja modal digunakan utk pengeluaran yg dilakukan dlm rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yg digunakan
dlm keg pemerintahan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Aset tetap sebagaimana dimaksud sepanjang memenuhi kriteria:
(1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(2) Merupakan objek pemeliharaan;
(3) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai kebijakan akuntansi.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yg
dianggarkan dlm jenis belanja modal program/kegiatan hanya
sebesar harga beli/bangun aset tetap.

Untuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi
pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset tetap tsb,
dianggarkan dlm jenis belanja pegawai dan/atau jenis belanja
barang dan jasa untuk program dan kegiatan berkenaan.
SURPLUS/(DEFISIT) APBD
Hasil Perhitungan Pendapatan - Belanja
Surplus
Diutamakan antara lain untuk :
 Pembayaran pokok utang yang
jatuh tempo
 Penyertaan modal (investasi)
daerah
 Pemberian pinjaman kepada
pemerintah pusat/pemerintah
daerah lain, dan/atau
 Pendanaan belanja peningkatan
jaminan sosial.
Defisit
Ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutup defisit, antara lain meliputi:

SiLPA TL

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Penerimaan pinjaman

Penerimaan
kembali
pemberian
pinjaman atau piutang daerah.
STRUKTUR PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan:
1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun
Sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
B.
Pengeluaran Pembiayaan:
1.
2.
3.
4.
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal pemerintah Daerah
Pembayaran Utang Pokok
Pemberian Pinjaman
Pembiayaan Neto (A – B)
KEBIJAKAN
BANGNAS & KEUDA
RPJMD
JARINGASMARA
MUSRENBANGDA
KERANGKA
EKONOMI MAKRO
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
RKPD
EVALUASI
KINERJA
MASA LALU
RENSTRA SKPD
PEMDA
RKSKPD
SKPD
KUA & PPAS
SE -KDH
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD
DPRD
Pengajuan
Raperda APBD
(KUA , PPA , Standar , Satuan
Harga , Capaian Kinerja , SPM ,
Formulir RKA -SKPD )
RKA-SKPD
PANITIA
ANGGARAN
LEGISLATIF
Pembahasan
RAPBD
TAPD
RAPBD
PERDA APBD
Sosialisasi
Raperda APBD
Evaluasi
Raperda APBD
Persetujuan
Raperda APBD

Keputusan DPRD mengenai Raperda APBD, paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum TA dilaksanakan (Psl
104 ayat 2 Permendagri 13/2006).

Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD paling
lambat minggu pertama bulan Oktober.

Sebelum disampaikan ke DPRD disosialisasikan.

Titikberat/lingkup pembahasan Raperda ttg APBD
dibatasi pada kesesuaian antara KUA dan PPA.

Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD
ditetapkan oleh KDH menjadi Perda & Perkada setelah
dievaluasi.
18
ALUR DOKUMEN RAPERDA
ttg APBD & RAPERKADA ttg
PENJABARAN APBD
RKA
SKPD 1
RKA
SKPD 2.1
SE KDH ttg Pedoman
Penyusunan
RKASKPD
• KUA & PPA
• Kode rekening
APBD
• Tata cara
penyusunan RKASKPD
• ASB
• SPM
• SB
• Satuan Harga
• Hal-hal lain yang
mendapatkan
perhatian (prinsip
efisiensi,
efektifitas,
transparansi,
akuntabilitas 
prestasi kerja
(MTEF berlaku
2009)
RKA
SKPD
RKA
SKPD 2.2
RKA
SKPD 2.2.1
RKA
SKPD 3.1
RKA
SKPD 3.2
LAMPIRAN I RAPERDA ttg
APBD & RAPERKADA ttg
Penjabaran APBD
LAMPIRAN II, III, IV, V,VII,
VIII, IX, X,XI, XII, XIII
RAPERDA ttg APBD (dirinci
sampai jenis)
Kecuali VI (Data Peg)
LAMPIRAN II RAPERKADA ttg
Penjabaran APBD (dirinci
sampai rincian obyek)
ALUR DOKUMEN PERDA ttg
APBD & PERKADA ttg
PENJABARAN APBD
DPA
SKPD 1
DPA
SKPD 2.1
SE KDH ttg Pedoman
Penyusunan
DPASKPD
• KUA & PPA
• Kode rekening
APBD
• Tata cara
penyusunan RKASKPD
• ASB
• SPM
• SB
• Satuan Harga
• Hal-hal lain yang
mendapatkan
perhatian (prinsip
efisiensi,
efektifitas,
transparansi,
akuntabilitas 
prestasi kerja
(MTEF berlaku
2009)
DPA
SKPD
DPA
SKPD 2.2
DPA
SKPD 2.2.1
DPA
SKPD 3.1
DPA
SKPD 3.2
LAMPIRAN I PERDA ttg
APBD & PERKADA ttg
Penjabaran APBD
LAMPIRAN II, III, IV, V,VII,
VIII, IX, X,XI, XII, XIII
PERDA ttg APBD (dirinci
sampai jenis)
Kecuali VI (Data Peg)
LAMPIRAN II PERKADA ttg
Penjabaran APBD (dirinci
sampai rincian obyek)
RKA-SKPD
1
Kode
RKA-SKPD
2.1
RKA-SKPD
2.2.1
RKA-SKPD
2.2
RKA-SKPD
3.1
RKA-SKPD
3.2
RKA-SKPD
Nama Formulir
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan SKPD
RKA-SKPD
1
Rincian Anggaran
Pendapatan SKPD
RKA-SKPD
2.1
Rincian Anggaran Belanja
Tidak Langsung SKPD
RKA-SKPD
2.2
Rekapitulasi Rincian
Anggaran Belanja Langsung
menurut
Program dan Kegiatan
SKPD
RKA-SKPD
2.2.1
Rincian Anggaran Belanja
Langsung menurut Program
dan Per Kegiatan SKPD
RKA-SKPD
3.1
Rincian Penerimaan
Pembiayaan Daerah
RKA-SKPD
3.2
Rincian Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
Kode
Nama Formulir
RKA SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 1
Rincian Anggaran
Perangkat Daerah
Pendapatan
Satuan
Kerja
RKA SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan
RKA SKPD 2.2.1
Langsung
Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
49
50
51
52
53
54
PERUBAHAN APBD
Ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA
berakhir.
Substansinya memuat anggaran yang tidak mengalami
perubahan dan yang mengalami perubahan.
Setiap perubahan disertai dengan penjelasan mengenai
alasan dilakukannya perubahan (5 Aspek)
Penganggaran kegiatan-kegiatan fisik yg tidak dapat
diselesaikan sampai dengan TA berakhir supaya
dihindari, lebih baik dianggarkan dalam APBD TA
berikutnya.
17





perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja;
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
keadaan darurat; dan
keadaan luar biasa.
Perkembangan yg tdk sesuai asumsi KUA




asumsi ekonomi makro yg tlh disepakati thd kemampuan fiskal
daerah.
pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
faktor2 penyebab peningkatan belanja daerah.
adanya kebijakan dibidang pembiayaan.
Rancangan KUPA dan PPAS P-APBD menjelaskan:
perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam
perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan
APBD tahun anggaran berjalan;
capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi
dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan
dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
Pergeseran anggr antar unit orgs, antar kegtn, dan antar jns bel serta
pergeseran antar obyek bel dlm jns bel dan antar rinc obyek bel
diformulasikan dlm DPPA-SKPD.
Pergeseran antar rinc obyek bel dlm obyek bel berkenaan, persetujuan
PPKD.
Pergeseran antar obyek bel dlm jns bel berkenaan, persetujuan sekda.
Pergeseran antar rinc obyek bel dlm obyek bel berkenaan dan antar
obyek bel dlm jns bel berkenaan  merubah perkada ttg penjabaran
APBD, yg selanjutnya dianggarkan dlm raperda ttg P-APBD.
KDH menetapkan peraturan mengenai tata cara pergeseran bel antar
rincian obyek bel dlm obyek bel berkenaan dan antar obyek bel dlm jns
bel berkenaan.
Pergeseran anggr antar unit orgs, antar kegtn, dan antar jns bel 
merubah perda ttg APBD.
Anggr yg mengalami perubahan akibat pergeseran2 bel, hrs dijelaskan
dlm kolom ket perkada ttg penjabaran P-APBD.
Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya = SiLPA
Penggunaan saldo anggaran tsb dpt utk:
membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yg
melampaui anggr yg tersedia sebelum perubahan APBD;  DPPA-SKPD
melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;  DPPA-SKPD
mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan
pemerintah; DPPA-SKPD
mendanai kegiatan lanjutan; DPAL-SKPD
mendanai program dan kegtn baru dgn kriteria hrs diselesaikan sampai
dgn batas akhir penyelesaian pembayaran dlm thn anggaran berjalan;
 RKA-SKPD
mendanai kegiatan2 yg capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yg
telah ditetapkan dlm DPA-SKPD dan dpt diselesaikan sampai batas
akhir penyelesaian pembayaran dlm thn anggaran berjalan.  DPPASKPD
Keadaan darurat sekurang2nya memenuhi kriteria:




bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
dan
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat menggunakan kredit
anggaran belanja tidak terduga untuk melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam rancangan
perubahan APBD.
Keadaan Luar Biasa
Keadaan luar biasa  estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran naik atau
turun lebih besar dari 50%.  gap antara pendapatan dan belanja.
Kelebihan 50% digunakan untuk:
 menambah kegiatan baru; dan/atau  RKA-SKPD
 menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program dan
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.  DPPA-SKPD
RKA-SKPD dan DPPA-SKPD  rancangan peraturan daerah tentang
perubahan kedua APBD
PRINSIP DASAR PENYEMPURNAAN PENGANGGARAN
• Perubahan Urusan Daerah & Organisasi
Perangkat Daerah
• Sinkronisasi dgn PP No 58/2005 & PP No
24/2005
• Aspirasi daerah dan solusi permasalahan teknis
pengelolaan keuangan daerah
• Simplifikasi dan kemudahan
• Fleksibilitas
63
Lama (Permendagri 13/2006)
Periode
Baru (Permendagri 59/2007)
(Tahun)
RPJP Daerah (Perda)
RPJM Daerah (Perda)
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKPD (Perkada)
KUA & PPA
RKA-SKPD
RAPBD & P-APBD
DPA-SKPD
DPA-L
Anggaran Kas
20
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
RPJP Daerah (Perda)
RPJM Daerah (Perda)
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKPD (Perkada)
KUA &PPAS
RKA-SKPD & RKA-PPKD
RAPBD & P-APBD
DPA-SKPD & DPA-PPKD
DPA-L
Anggaran Kas
NO
URAIAN
WAKTU
KET
A. KUA, PPA dan RAPBD
1.
Penyusunan RKPD
Akhir bulan Mei
2.
Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH
Minggu I bulan Juni
3.
Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH Pertengahan bulan Juni
ke DPRD
4.
KUA dan PPAS disepakati antara KDH & Akhir bulan Juli
DPRD
5.
SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD
Awal bulan Agustus
1 minggu
6.
Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD
Mg I Agustus s/d Mg I Oktober
2 1/2 bulan
7.
Penyampaian RAPBD kpd DPRD
Minggu pertama bulan Oktober
2 bulan
8.
Pengambilan
KDH)
9.
Hasil evaluasi RAPBD
10.
Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada Akhir Desember (31 Desember)
ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil
evaluasi
Kep.Bersama
(DPRD
& Paling lama 1 (satu) bulan sebelum
tahun
anggaran
yang
bersangkutan ( bulan Nopember)
15 hari kerja ( bulan Desember)
1 bulan
3 minggu
ISSU POKOK
KLASIFIKASI BELANJA
MENURUT URUSAN
IMPLIKASI:
• Lampiran A
• Lampiran B
• Lampiran C
• Lampiran D
• Lampiran E
DETIL ISSU
Kode urusan dan org yg tercantum
dalam Permendagri 13
tidak sesuai lagi
dengan PP 38 2007
dan PP 41 2007
SOLUSI :
KONSEKUENSI:
1. Pasal 32 ayat (2) dan (3) diubah;
2. Beberapa format lampiran diubah;
Kode urusan dan org yang tercantum
dalam Permendagri 13 Tahun 2006
harus disesuaikan
KLASIFIKASI BELANJA MENURUT URUSAN
PERMENDAGRI 13/2006
URUSAN WAJIB
1.04. PERUMAHAN RAKYAT
1.11. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
1.14. TENAGA KERJA
1.20. PEMERINTAHAN UMUM
1.21. KEPEGAWAIAN
URUSAN PILIHAN
1.07. PERINDUSTRIAN
1.08 TRANSMIGRASI
PERMENDAGRI 59/2007
URUSAN WAJIB
1.04. PERUMAHAN
1.11. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
&
PERLINDUNGAN ANAK
1.14. KETENAGAKERJAAN
1.20. OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN,
DAN
PERSANDIAN
1.21. KETAHANAN PANGAN
1.26. PERPUSTAKAAN
URUSAN PILIHAN
1.07. INDUSTRI
1.08
KETRANSMIGRASIAN
67
KESELARASAN FUNGSI & URUSAN PEMERINTAHAN (Lampiran A.VI.a)
PERMENDAGRI 13/2006
01
FUNGSI PELAYANAN UMUM
01.1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01.1.20.
PEMERINTAHAN UMUM
01.1.21.
KEPEGAWAIAN
01.1.23.
STATISTIK
01.1.24.
KEARSIPAN
07
FUNGSI KESEHATAN
07.1.02.
KESEHATAN
07.1.12.
KELUARGA BERENCANA
10
FUNGSI PENDIDIKAN
10.1.01.
PENDIDIKAN
10.1.18.
PEMUDA DAN OLAHRAGA
11
FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
11.1.10.
KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
11.1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
11.1.12.
KELUARGA SEJAHTERA
11.1.13.
SOSIAL
PERMENDAGRI 59/2007
01
01.1.06.
01.1.20.
01.1.23.
01.1.24.
FUNGSI PELAYANAN UMUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
STATISTIK
KEARSIPAN
07
07.1.02.
07.1.12.
FUNGSI KESEHATAN
KESEHATAN
KELUARGA BERENCANA & KELUARGA
SEJAHTERA
10
10.1.01.
10.1.18.
10.1.26.
FUNGSI PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PERPUSTAKAAN
11
11.1.10.
11.1.11.
11.1.1.
FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SOSIAL
KUA DAN PPAS
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)


Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian
target
PPAS




Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah
berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan
program/kegiatan yang terkait.
Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan dan pembiayaan.
Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD
yang melaksanakan.
Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan
kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).
FORMAT KUA DAN
PPAS
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
Lama
(Permendagri 13/2006)
I. PENDAHULUAN
II. GAMBARAN UMUM RKPD
III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
IMPLIKASINYA PADA PENDANAAN
IV. PENUTUP
Baru
(Permendagri 59/2007)
I. PENDAHULUAN
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DLM PENYUSUNAN
RAPBD
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA &
PEMBIAYAAN DAERAH
V. PENUTUP
PPAS
Lama
(Permendagri 13/2006)
I. PENDAHULUAN
II. KUA TAHUN ANGGGARAN X
III. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA &
PEMBIAYAAN DAERAH
IV. PRIORITAS PROGRAM DAN ANGGARAN
V. PLAFON ANGGARAN
V. PENUTUP
Baru
(Permendagri 59/2007)
I.
II.
PENDAHULUAN
RENCANA PENDAPATAN & PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
IV. PLAFOND ANGG SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN & PROG/KEGIATAN
V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
VI. PENUTUP
Penyampaian Rancangan KUA & PPAS
PEMERINTAH DAERAH
KDH
KOORDINATOR TAPD
TAPD
RKPD
Rancangan
KUA&PPAS
Sekda selaku
Koordinator
TAPD
Disampaikan
kepada KDH
paling lambat
Minggu I Juni
Rancangan
KUA&PPAS
Rancangan
KUA & PPAS
Rancangan KUA&PPAS
dibahas bersama
Paling lambat
Akhir Bulan
Juli
Nota Kesepakatan
DPRD
Disampaikan
ke
DPRD
Paling lambat pada
Pertengahanbulan
Juni
(Dalam Pembicaraan
Pendahuluan
RAPBD
thn berikutnya )
Rancangan
KUA& PPAS
Panitia
Anggaran
DPRD
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH
Tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
(Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)
Permendagri 13/2006
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap
program
SKPD
berikut
rencana
pendapatan dan pembiayaan;
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar
SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan
sesuai
dengan
standar
pelayanan
minimal yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD
kepada PPKD;
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan
perhatian dari SKPD terkait dengan
prinsip-prinsip peningkatan efisiensi,
efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas
penyusunan anggaran dalam rangka
pencapaian prestasi kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA,
PPA, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan
standar satuan harga.
Permendagri 59/2007
a. prioritas pembangunan daerah dan
program/kegiatan yang terkait;
b. alokasi plafon anggaran sementara
untuk setiap program/kegiatan SKPD;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD
kepada PPKD;
d. dihapus;
e. dokumen sebagai lampiran surat
edaran meliputi KUA, PPAS, analisis
standar belanja dan standar satuan
harga.
ISSU POKOK
TAMBAHAN PENGHASILAN
SOLUSI /PENYEMPURNAAN :
(1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.
(2)
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
pegawai
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(7)
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau
inovasi.
(7a)
Tambahan
penghasilan
berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rangka
peningkatan kesejahteraan umum pegawai,
seperti pemberian uang makan.
(8)
Kriteria
pemberian
tambahan
penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah.
DETIL ISSU
Persetujuan DPRD yang menyulitkan,
Dan Kriteria pemberian tambahan
penghasilan sulit diaplikasikan,
Khususnya yang berlaku
Umum bagi PNSD
KONSEKUENSI:
Pasal 39 diantara ayat (1) dan
ayat (2) disisipkan 1 (satu)
ayat baru yakni ayat (1a), dan
diantara ayat (7) dan ayat (8)
disisipkan 1 (satu) ayat baru
yakni ayat (7a), serta ayat (2),
ayat (7) dan ayat (8) diubah.
ISSU POKOK
BELANJA HIBAH
DETIL ISSU
Ketidakjelasan kriteria,
instrumen, mekanisme,
prosedur dan tata cara
serta pertanggungjawaban
hibah dan
instansi vertikal.
KONSEKUENSI:
1. Pasal 42 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) dihapus,
ditambah ayat (4a) baru;
2. Pasal 43 ayat (4) diubah
dan ditambah ayat (5)
baru;
3. Pasal 44 ayat (1) diubah,
ayat (2) dihapus dan
ditambah ayat baru yakni
ayat (3) dan (4)
SOLUSI /PENYEMPURNAAN :
Pasal 42 ayat (4a)
Belanja
Hibah
diberikan
secara
selektif
mempertimbangkan
kemampuan
keuangan
rasionalitas dan ditetapkan dengan Kep. KDH.
dengan
daerah,
Pasal 43
Ayat (4)
Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan
pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan
dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ayat (5)
Belanja hibah kepada pemerintah dilaporkan kepada Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun
anggaran.
Pasal 44
Ayat (1)
Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat
bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan
tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
Ayat (3)
Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara
terus-menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada
batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah
dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ayat (4)
Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima
hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
PROSES
PENGADAAN
BARANG
OLEH SKPD
SKPD
H
I
B
A
H
PROGRAM
/
KEGIATAN
BELANJA
BARANG &
JASA
BARANG
BELANJA
MODAL
VIA
PPKD
TRANSFER
JASA
BELANJA
HIBAH
PENGHAPUSAN
ASET
UANG
PROSES
PENGADAAN
BARANG/JASA
OLEH PENERIMA
HIBAH
PENERIMA
HIBAH
SOLUSI /PENYEMPURNAAN :
ISSU POKOK
BELANJA BANTUAN SOSIAL
DETIL ISSU
Ketidakjelasan kriteria,
instrumen, mekanisme,
prosedur dan tata cara
serta pertanggungjawaban
bantuan sosial.
KONSEKUENSI:
Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)
diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat
baru diantara ayat (2) dan ayat (3)
yakni ayat (2a) serta ayat (3) dihapus.
1. Pasal 45 ayat (1) :
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat
sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau
barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan
partai politik.
2.
Ayat (2) :
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan secara selektif, tidak terus
menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan
peruntukan
penggunaannya
dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3. Ayat (2a) :
Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus
menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian
bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.
4.
Ayat (4) :
Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
PROSES
PENGADAAN
BARANG
OLEH SKPD
SKPD
BANTUAN
SOSIAL
PROGRAM
/
KEGIATAN
BELANJA
BARANG &
JASA
BARANG
PENERIMA
BANTUAN
SOSIAL
VIA
PPKD
TRANSFE
R
BELANJA
BANTUAN
SOSIAL
UANG
PROSES
PENGADAAN
BARANG
OLEH PENERIMA
BANTUAN SOSIAL
ISSU POKOK
Jasa pemeliharaan,
jasa konsultan dan lain-lain
sejenis
DETIL ISSU
Belum tersedia Kode Rekening
Khusus pemeliharaan
gedung kantor, jalan, jembatan,
inventaris kantor dan
jasa konsultansi
KONSEKUENSI:
Pasal 52 ayat (2) berubah
SOLUSI/PENYEMPURNAAN :
Belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, berupa
belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,
premi
asuransi,
perawatan
kendaraan
bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir,
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian
dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan
hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah
tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa
konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan
belanja lainnya yang sejenis.
ISSU POKOK
Belanja Modal
DETIL ISSU
Nilai aset tetap masih belum
dianggarkan secara keseluruhan
pada jenis belanja modal
KONSEKUENSI:
Pasal 53 ayat (2) berubah
SOLUSI/PENYEMPURNAAN :
Nilai
aset
tetap
berwujud
dianggarkan dalam belanja modal
harga beli/bangun aset ditambah
belanja
yang
terkait
pengadaan/pembangunan aset
aset tersebut siap digunakan.
yang
sebesar
seluruh
dengan
sampai
ISSU POKOK
PENAMBAHAN KODE REKENING
BARU
DETIL ISSU
Penambahan/perubahan
Kode rekening harus berkonsultasi
dengan Mendagri.
KONSEKUENSI:
Pasal 77 ayat (1), ayat (6), ayat
(7), ayat (8) dan ayat (10)
diubah dan ayat (9) dan ayat
(11) dihapus serta ditambah
ayat (12) baru
SOLUSI /PENYEMPURNAAN :
1. Lampiran A.I.a, A.VI.a, A.VII.a,
A.VIII.a, A.IX.a
2. Lampiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat
(7), ayat (8) dan ayat (10)
merupakan daftar nama rekening
dan kode rekening yang tidak
merupakan acuan baku dalam
penyusunan kode rekening yang
pemilihannya disesuaikan dengan
kebutuhan objektif dan nyata sesuai
karakteristik daerah.
ISSU POKOK
DPAL
DETIL ISSU
Kriteria pekerjaan yang dapat
di DPAL-kan belum tegas
KONSEKUENSI:
Ketentuan Pasal 138
ayat (1) dan ayat (3)
diubah, dan diantara
ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan 1 (satu)
ayat baru yakni ayat
(4a), sehingga Pasal
138 berbunyi sebagai
berikut:
SOLUSI /PENYEMPURNAAN :
1.
Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang
telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan
SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
(3)
Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan
setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD
dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan
yang bersangkutan;
b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau
SP2D; atau
c. SP2D yang belum diuangkan.
(4a) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL
memenuhi kriteria:
a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak
pada tahun anggaran berkenaan; dan
b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan
bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang
atau rekanan, namun karena akibat dari force majeur.
Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah perlu
memperhatikan hal-hal sbb:


Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan APBD tahun
anggaran 2011 secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31
Desember 2010 oleh karena itu Pemerintah Daerah diminta untuk
memenuhi jadwal penyusunan APBD mulai dari penyusunan
KUA dan PPAS hingga kesepakatan bersama dengan DPRD.
Secara materi perlu ada sinkronisasi antara Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), anatara RKPD dengan KUA dan PPAS serta antara KUAPPAS dengan RAPBD sehingga APBD diharapkan dapat
merupakan wujud keterpaduan seluruh program NAsional dan
Daerah dalam upaya penigkatan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat di daerah.





Pendekatan pelayanan kepada wajib
pajak
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
berbasis teknologi informasi
Potensi sumber-sumber Pendapatan
Daerah
Penggunaan software aplikasi dalam
penyusunan Pengelolaan Keuangan daerah.
Efisiensi Belanja Daerah.
PENGELOLAAN KEUANGAN
TUJUAN:
1. Alokasi sumber daya yang konsisten
dengan skala prioritas
2. Operasional manajemen yang effektif
dan effisien
3. Disiplin
Arah: GOOD GOVERNANCE
• Akuntabilitas
• Transparansi
• Prediktabel
• Partisipasi



Kebijakan pendapatan keuangan daerah provinsi DIY
diarahkan
kepada
ketersediaan
dana
yang
berkelanjutan dengan jumlah yang memadai.
Kebijakan belanja keuangan daerah Provinsi DIY
diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas
strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana
program strategis yang memiliki nilai tambah (valueadded), sesuai capaian target visi dan misi lima tahun
ke depan.
Arah pembiayaan Provinsi DIY diarahkan untuk
menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos
pembiayaan.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Sumber :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pajak Daerah : PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Pengambilan serta
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Retribusi Daerah : Retribusi Jasa Umum (plyn kesehatan dll), Retribusi Jasa
Usaha (sewa tanah dll) dan Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Pos
dan Telekomunikasi)
Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada PT.
Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani, BPD DIY dan Badan Usaha
Kredit Pedesaan (BUKP).
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimaksudkan untuk menampung
penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah
Penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi hasil pajak, bagi hasil
bukan Pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain-lain.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Yang Sah berasal dari Sumbangan dari
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lainlain.


Optimalisasi Aset Daerah
Pemerintah Provinsi DIY memiiki aset yang dapat lebih
dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada
masyarakat
maupun
untuk
peningkatan
pendapatan.
Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan
pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak
lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus
untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi
aset DIY juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan
pihak lain/swasta.
Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil
Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaikbaiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah
realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat.
Sedangkan bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil
sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah.


Perbaikan Manajemen
Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi
pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang
profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem
dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal
Pemerintah Provinsi DIY maupun pada BUMD.
Peningkatan Investasi
Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim
usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk
dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas
Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi
tanggung jawabnya.
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatankegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan
masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan,
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk membiayai
program strategis (pendidikan, budaya & pariwisata)



Tolok Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan
target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan,
keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Optimalisasi Belanja Langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya
tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung
disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi
pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan
infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Transparan dan Akuntabel
Setiap
pengeluaran
belanja,
dipublikasikan
dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak
mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek
administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
• Peningkatan alokasi anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang
diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.




Kontribusi Kenaikan Pendapatan Tahun 2011
diperkirakan sebesar 3,75 %
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Optimalisasi Aset Daerah
Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Efisiensi belanja langsung (Pencapaian
keluaran maksimum dengan masukan tertentu)


Efektivitas (Pencapaian hasil program dengan
target yang ditetapkan)
Transparansi (memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi
tentang keuangan daerah), dan

Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)


Belanja Tidak Langsung
Didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi
terbesar, terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupaten/kota, Di samping kedua belanja tersebut, belanja yang
signifikan cukup besar pada kelompok belanja tidak langsung
adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan
kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun
kemasyarakatan.
Belanja Langsung
Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung
disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon
anggaran, dan Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri
atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.


Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran. Penyebab utama
terjadinya defisit adalah adanya kebutuhan pembangunan yang
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan utama
pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah
penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu
(SiIPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang
daerah dan penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan.
Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang
bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang
telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka
pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal
kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.




Mendasar pada Kebijakan Pembangunan Daerah 2011
tentang penerapan kebijakan TPP, maka terhadap semua
usulan rincian kegiatan yang akan dicermati bersama TAPD
haruslah mengacu pada hal berikut:
Belanja pegawai, khususnya honorarium tim dan
lembur akan sangat dibatasi untuk dialihkan ke anggaran
TPP;
Belanja barang dan jasa khususnya ATK dan Perjalanan
Dinas dibatasi dari total anggaran kegiatan;
Besar belanja modal diarahkan lebih diperuntukkan
belanja publik kepada masyarakat bukan belanja aparatur;






Menjawab masalah dasar tentang kemiskinan, pengangguran
dan kesra
Roadmap penyelesaian masalah dari masing-masing jenis
permasalahan dibuat grand desain penyelesaian dan instrumen
yang jelas
Agenda yang mengarah --- perubahan kondisi yang signifikan
Pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dan dalam
menyelesaikan
masalah
dengan
pendekatan
budaya
(memanusiakan manusia)
SKPD harus mengambil peran sesuai dengan tupoksinya
masing-masing untuk merealisasikan keinginan pemda
SKPD harus kreatif, inovasi leadership dan jaringan yang luas
( optimalisasi dana APBD dan menjaring sumberdana lainnya)
Catatan : mekanisme jejaring harus jelas dan adanya penampilan untuk menarik
investor---layanan cepat,tepat, akurat serta ada kepastian hukum.
98





Line item budgeting system
Centralized budget preparation (pemusatan
anggaran keuangan)
Ego sectoral
Kurang terintegrasi dan riil (perlu 100
diajukan 120, mau beli apa  daftar
keinginan, bukan mau kinerja apa)
Mau beli apa?, bukan mau kinerja apa?
Perubahan mendasar
Semangat yang
melandasi
Pengendalian
dari Financial Administration
Ke Financial Management
Perubahan mendasar
let
the managers
manage
Semangat yang
melandasi
Check & Balance
Mechanism
Pengendalian
100
8/4/2016
Masyarakat
DPR/DPRD
Rekanan
BUSINESS UNIT
PLANNING
ANGGARAN TERPADU
ANGGARAN BERBASIS KINERJA
PLANNING
(RKP/RKPD)
PLANNING
(RKA-KL/RKA-PD)
101




Kurangnya keterkaitan antara : kebijakan,
perencanaan,
penganggaran
dan
pelaksanaan;
Horizon anggaran sempit, berjangka satu
tahunan;
Penganggaran kebanyakan berciri line-item
(pendekatan
tradisional),
berdasarkan
masukan masukan (input) saja;
Perlunya menyatukan anggaran yang bersifat
rutin dan anggaran pembangunan ke dalam
unified budget.
1. Azas keseimbangan
dalam penganggaran
(check and balance)
2. Penerapan tata
pemerintahan yang
baik (good
governance)
3. Komitmen dalam
mempergunakan
sumberdaya yang
terbatas
Melahirkan
sejumlah
produk
hukum
yang
melandasi
perubahan
menuju era reformasi yang
mengedepankan : disiplin,
kesinambungan,
transparan dan akuntabel
 Penyusunan Anggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan
termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut;
 Informasi pokok : indikator kinerja, standar biaya (ASB), serta evaluasi
kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan ;
 Tingkat keluaran dan biaya per satuan keluaran menjadi dasar bagi :
alokasi anggaran dan prakiraan maju (forecasting) dari program yang
bersangkutan,
Penganggaran
berbasis :
1. Pengeluaran
rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Penganggaran dengan
pendekatan :
1. Anggaran Terpadu
2. Dok Ren (RPJP/D,
RPJM/D, RKP/D)
3. Anggaran Kinerja
SEKIAN
&
TERIMA KASIH