Transcript Bantul Sosialisasi

OLEH
Drs BAMBANG WISNU HANDOYO
BANTUL, 19 JUNI 2012
UU 25/2004
PP
UU 17/2003
PP
UU 1/2004
UU 15/2004
PP
UU 33/2004
PP
PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
UU 32/2004
Pasal 222
Pasal 237
PP 58/2005
Omnibus
Regulation
PERMENDAGRI 21/2011
PERMENDAGRI 55/2008
PERMENDAGRI 37/2012
Pemerintahan
Daerah
PERDA ???
PERGUB/PERGUB ????
Pemerintah
Pusat
Renstra
KL
Pedoman
Pedoman
RPJP
Nasional
Pedoman
Diperhatikan
Diacu
RPJP
Daerah
RPJM
Nasional
Pedoman
RPJM
Daerah
Pedoman
Pemerintah
Daerah
Renstra
SKPD
Planning
Renja - KL
Pedoman
RKA-KL
Rincian
APBN
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diacu
Dijabar
kan
RKP
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabar
kan
RKP
Daerah
Pedoman
Diacu
Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
Budgeting
SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Pembahasan & Kesepakaan
KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)
Penetapan RKPD
(Mei)
Musrenbang
Kab/Kota
(Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja
SKPD Kab/Kota
(Maret)
6
5
7
4
Pembahasan dan Kesepakatan
PPAS antara KDH dgn DPRD
(Juni)
Penyusunan RKA-SKPD &
RAPBD (Juli-September)
8
9
3
Musrenbang
2
Kecamatan
(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
10
11
1
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
13
12
Pembahasan dan
persetujuan Rancangan
APBD dgn DPRD
Oktober-November)
Evaluasi Rancangan
Perda APBD
(Desember)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penyusunan DPA SKPD
Desember)
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJM
RPJMD
5 tahun
5 tahun
Renstra
SKPD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
Renja
SKPD
1 tahun
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
TAPD
RAPERDA
APBD
1 tahun
Dibahas
bersama
DPRD
ANATOMI APBD
meliputi
• BELANJA YANG DIARAHKAN
• BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN
MENGIKAT
• BELANJA YANG DITENTUKAN PROSENTASE
OLEH UU/PERATURAN LAINNYA
• BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM
• BELANJA LAINNYA
BELANJA YG DIARAHKAN
BELANJA YG BERSIFAT WAJIB
/ MENGIKAT
• DAK
• DBH-DR
• DBH CUKAI TEMBAKAU
• DANA BOS
• DANA INSENTIF DAERAH
• DANA PENYESUAIAN
• BANTUAN KEUANGAN
YG BERSIFAT KHUSUS
•
•
•
•
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BUNGA
KEGIATAN DPA-L
DUKUNGAN PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL ( spt
PENDAMPINGAN DAK, eKTP)
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI
PER UU/PERATURAN LAINNYA
• FUNGSI PENDIDIKAN 20 % DARI TOTAL BELANJA
• URUSAN KESEHATAN 10 % DARI TOTAL BELANJA
DILUAR GAJI
• ADD 10 % DARI DANA PERIMBANGAN
• DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA
• BANTUAN PARPOL
• INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
• BELANJA MODAL SEKURANGNYA 29 % dr BLJ DAERAH
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI
PER UU/PERATURAN LAINNYA
• 26 URUSAN WAJIB
(DILUAR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
• 8 URUSAN PILIHAN
DIKAITKAN DENGAN URUSAN YANG
MENJADI KEWENANGAN SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI SKPD
 BELANJA HIBAH
 BELANJA BANTUAN
SOSIAL
 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN
 BELANJA TIDAK
TERDUGA
 BELANJA SUBSIDI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013
STRATEGI SINKRONISASI KEBIJAKAN
RKP 2013
RKPD 2013
KUA/PPAS
APBD
Lanjutan ….
o
KUA dan PPAS kabupaten/kota berpedoman pada
RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 yang telah
disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2013 dan RKPD
provinsi Tahun 2013.
PRINSIP PENYUSUNAN APBD






sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
transparan;
melibatkan partisipasi masyarakat;
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan
daerah lainnya.
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD
PENDAPATAN DAERAH
merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan
memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
BELANJA DAERAH
untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
pelaksanaan urusan wajib berdasarkan SPM yang
telah ditetapkan.
PEMBIAYAAN DAERAH
menutup defisit atau memanfaatkan surplus
Lanjutan ….
Pendapatan daerah yang bersumber dari bankeu, baik yang
bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari
pemprov atau pemerintah kab/kota lainnya dianggarkan dalam
APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam
APBD pemberi bantuan.
Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului
penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran
bankeu pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan perkada tentang
penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus,
dan persetujuan DPRD untuk bankeu yang bersifat umum,
untuk selanjutnya ditampung dalam P-APBD penerima
bantuan.
Dalam hal bankeu diterima setelah P-APBD TA 2013, maka
bankeu ditampung dalam LRA pemprov atau pemerintah
kab/kota penerima bantuan.
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
o Disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah
pegawai
dan
belanja
pegawai
dengan
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
o Untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai
formasi pegawai tahun 2013.
o Memperhitungkan acress yang besarnya maksimum
2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan.
Lanjutan ….
o Penyediaan dana askes berpedoman pada PP
28/2003, Keputusan Bersama Menkes dan
Mendagri No138/MENKES/PB/II/2009 dan
Nomor 12/2009.
o Penganggaran
TP-PNSD,
memperhatikan
amanat Pasal 63 ayat (2) PP 58/2005 dan Pasal
39 Permendagri 13/2006, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri 21/2011.
Lanjutan ….
BELANJA BUNGA
Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran
bunga pinjaman supaya dianggarkan pembayarannya dalam
APBD TA 2013.
BELANJA SUBSIDI
Hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar
harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat
yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi
merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang
banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam
APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui
besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Lanjutan ….
BELANJA HIBAH DAN BANSOS
Tata
cara
penganggaran,
pelaksanaan
dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan
sosial mempedomani perkada yang telah disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah
dan bantuan sosial.
BELANJA BAGI HASIL
Penganggaran dana bagi hasil mempedomani UU
28/2009. Tata cara penganggarannya memperhitungkan
rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
pada TA 2013, pelampauan target TA 2012 yang belum
direalisasikan ditampung dalam P-APBD TA 2013.
Lanjutan ….
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
• Pemprov atau pemerintah kab/kota dapat menganggarkan
bankeu kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa
dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,
membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang
tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan
masing-masing daerah.
• Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat
khusus.
• Bantuan keuangan kepada parpol berpedoman pada peraturan
perundang-undangan di bidang bankeu kepada parpol.
• Pemerintah kab/kota menganggarkan bankeu kepada
pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan
yang diterimanya kecuali DAK sesuai Pasal 68 PP 72/2005.
Lanjutan ….
BELANJA TIDAK TERDUGA
Penganggaran BTT dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi TA 2011 dan kemungkinan
adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah. BTT merupakan belanja untuk mendanai
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat
bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan
kegiatan pada TA 2013, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Lanjutan ….
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
o Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja kegiatan.
Dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar
memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas
pelaksanaan kegiatan.
Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan
rincian obyek belanja honorarium Non PNSD.
Lanjutan ….
o Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk
penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A.VIII.a.1
Permendagri 13/2006 sebagaimana diubah
beberapa kali, terakhir dengan Permendagri
21/2011.
Lanjutan ….
Belanja Barang dan Jasa
o Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa
aset tetap) yang akan diserahkan/dijual kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan,
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
o Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara
selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas
sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah
daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan
sesuai
peraturan
perundang-undangan.
Khusus
penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman
pada Inpres 11/2005 dan Permendagri 11/2011.
Lanjutan ….
o Penganggaran
untuk
menghadiri
diklat,
bintek/sejenisnya yang terkait dengan pengembangan
SDM Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf
pemda, yang tempat penyelenggaraannya di luar
daerah harus dilakukan sangat selektif dengan
mempertimbangkan
aspek-aspek
urgensi
dan
kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari
kehadiran dalam diklat, bintek/sejenisnya guna
pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.
Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota berpedoman pada Permendagri 57/2011.
Lanjutan ….
Belanja Modal
o Jumlah belanja modal sekurang-kurangnya 29% dari
belanja daerah sesuai amanat Perpres 5/2010.
o Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang
milik daerah berpedoman pada Permendagri 17/2007
dan memperhatikan standar barang berdasarkan
Permendagri 7/2006, sebagaimana diubah dengan
Permendagri 11/2007.
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung
dan bangunan milik daerah memperhatikan Perpres
73/2011.
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
o Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan
yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan
perkiraan realisasi anggaran TA 2012 dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada
TA 2013 yang tidak dapat didanai akibat tidak
tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya
SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan
rincian obyek sumber SiLPA TA 2012.
o Masa penghapusan piutang PBB-P2 sebagai
konsekuensi pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi
PAD, berpedoman pada UU 28/2009.
Lanjutan ….
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
o Penyertaan modal pemda pada BUMN/BUMD
dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
perda tentang penyertaan modal. Dalam rangka
pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam
perda, tidak perlu perda tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal belum melebihi jumlah
yang telah ditetapkan pada perda tentang
penyertaan modal. Dalam hal akan menambah
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dalam peraturan daerah, dilakukan
perubahan perda tentang penyertaan modal.
Lanjutan ….
o Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, bagian
laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80%
dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan
PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan,
peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem
penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta
peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan
pelayanan.
Pemda dapat melakukan penambahan penyertaan modal
guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas
pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan
pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah
perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak
60% sesuai target MDG’s tahun 2015 dapat segera tercapai.
Lanjutan ….
o Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup
defisit anggaran sebagaimana diamanatkan
Pasal 28 ayat (5) PP 58/2005 dan Pasal 61 ayat
(2) Permendagri 13/2006, sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri 21/2011.
o Pemda harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit
APBD TA 2013 dengan berpedoman pada penetapan batas
maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
o Dalam hal perhitungan penyusunan RAPBD menghasilkan
SILPA Tahun Berjalan positif, pemda harus memanfaatkannya
untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang
dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah
dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal
perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemda melakukan
pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan
yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan
program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau
pengurangan volume program dan kegiatannya.

Penetapan APBD harus tepat waktu, paling lambat tanggal 31 Des
2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Permendagri
13/2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21/2011.

Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah
disampaikan pemda kepada DPRD paling lambat pertengahan
Juni 2012, DPRD tidak membahas atau pembahasan belum
selesai sampai akhir bulan Juli 2012, KDH melaporkan
perkembangannya kepada MDN bagi pemprov dan kepada
gubernur bagi pemkab/kota. Selanjutnya, MDN dan gubernur
memfasilitasi penyusunannya.
Sebaliknya, dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS
belum disampaikan oleh pemda kepada DPRD paling lambat akhir
bulan Juni 2012, DPRD melaporkan perkembangannya kepada
MDN bagi pemerintah provinsi dan kepada gubernur bagi
pemerintah kab/kota. Selanjutnya, MDN dan gubernur
memfasilitasi penyusunannya.

Dalam hal raperda tentang APBD disampaikan oleh KDH kepada DPRD
paling lambat Minggu I Oktober 2012, sedangkan pembahasan belum
selesai s.d. 30 Nopember 2012, maka KDH menyusun raperkada tentang
APBD untuk mendapatkan pengesahan dari MDN bagi APBD Provinsi dan
Gubernur bagi APBD Kab/Kota sesuai Pasal 107 ayat (3) Permendagri
13/2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21/2011.
Raperkada tentang APBD harus memperhatikan:
o Anggaran belanja dibatasi maksimum = anggaran belanja P-APBD TA
2012 atau APBD TA 2012 apabila tidak melakukan perubahan.
o Belanja diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat
dan bersifat wajib.
o Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya
diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji
dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas prog
dan keg yang ditetapkan oleh pemerintah serta BBH pajak dan retribusi
daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target
pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dari TA 2013.
P-APBD TA 2013 harus dilakukan setelah penetapan perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012
dan laporan semester pertama pelaksanaan APBD TA 2013.

Persetujuan bersama antara pemda dan DPRD terhadap
raperda P-APBD TA 2013 ditetapkan paling lambat akhir
September 2013.

Dalam P-APBD TA 2013, pemda tidak diperkenankan untuk
menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung
dan jenis belanja bankeu yang bersifat khusus kepada
pemerintah kab/kota dan pemerintah desa pada kelompok
belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan
pelaksanaan kegiatan serta bankeu yang bersifat khusus
tersebut diperkirakan tidak selesai s.d. akhir TA 2013.

Raperda APBD/P-APBD sebelum ditetapkan menjadi perda harus
dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal
188 UU 32/2004, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174
Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
21/2011.

Banggar
DPRD
bersama-sama
TAPD
harus
melakukan
penyempurnaan atas raperda APBD/P-APBD berdasarkan hasil
evaluasi terhadap raperda APBD/P-APBD paling lama 7 hari kerja
setelah hasil evaluasi MDN diterima oleh Gub untuk APBD provinsi dan
hasil evaluasi Gub diterima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kab/kota.
Hasil penyempurnaan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD,
dan menjadi dasar penetapan perda APBD/P-APBD. Keputusan
Pimpinan DPRD bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Permendagri 13/2006,
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21/2011.
HAL – HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahuntahun anggaran sebelumnya yang hingga saat ini belum
dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas umum
daerah sebagai SiLPA TA 2012, pemda menganggarkan
kembali dalam APBD TA 2013 untuk menunjang program
dan kegiatan yang terkait dengan reboisasi hutan dan
lahan dengan berpedoman pada perUU-an.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan
peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,
pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di
bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena
cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan PMK yang
dijabarkan dengan keputusan gubernur.
Lanjutan ….

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemda secara
konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan
anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundangundangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD.

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemda secara
konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan
anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja
APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UU
36/2009.
Penjelasan Pasal 171 ayat (2) UU 36/2009 menegaskan
bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10%
agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah
yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan
secara bertahap.
Lanjutan ….

Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program
penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Perdesaan dan
Perkotaan, pemda harus menyediakan dana pendamping
yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis
belanja bansos sesuai PMK 168/PMK.07/2009.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuda,
pemda secara bertahap meningkatkan akuntabilitas
penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan
penganggaran
dan
pelaksanaan
perjalanan
dinas
berdasarkan prinsip at cost sekurang-kurangnya untuk
pertanggung-jawaban biaya transport dan menghindari
adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan
harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan KDH.
Lanjutan ….

Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran
BOS TA 2013, pemerintah daerah perlu memperhatikan
bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN dan
APBD
Prov/Kab/Kota
diperuntukkan
bagi
penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan
menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar
12 tahun, yang penganggaran dan penggunaannya
mempedomani peraturan perundang-undangan.

Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung
terlaksananya tugas dan fungsi TP-PKK prov/kab/kota,
pemerintah daerah menganggarkan program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait
dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Lanjutan ….

Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran
A.VII Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri 21/ 2011.

DPAL-SKPD mempedomani Pasal 138 Permendagri 13/2006,
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21/2011.

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada
pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada
TA sebelumnya, harus dianggarkan kembali pada akun belanja
dalam APBD TA 2013 sesuai kode rekening berkenaan, dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Tata cara
penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan
atas perkada tentang penjabaran APBD TA 2013, dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam P-APBD TA 2013.
Lanjutan ….

Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan
kepada masyarakat diluar cakupan pelayanan
JAMKESMAS dan JAMPERSAL, pemerintah
daerah harus menganggarkannya dalam bentuk
program dan kegiatan pada SKPD yang menangani
urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk
menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan
penawaran kepada PNSD yang pensiun dini
dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki
dasar hukum yang melandasinya.
Lanjutan ….

Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran
program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA
2013 dengan kebijakan nasional
PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD
(PERUBAHAN PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011)

1.
2.
3.
Mengatasi permasalahan pelaksanaan
pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
atas implementasi Permendagri No. 32 Tahun 2011
antara lain :
Penegasan penggunaan nomenklatur obyek belanja Hibah dan
rincian obyek belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Pengaturan kembali Nama dan besaran pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial kpd masing2 penerima dicantumkan pada
lampiran tersendiri dlm Perkada ttg Penjabaran
Mengakomodasi pemberian Bantuan Sosial kpd individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
HIBAH
Pasal 11



Hibah
berupa
uang
dianggarkan
dalam
kelompok BTL, jenis belanja
hibah, obyek, dan rincian
obyek belanja berkenaan
pada PPKD.
Hibah berupa barang atau
jasa dianggarkan pada Kel
BL, jenis belanja barang dan
jasa, obyek dan rincian obyek
hibah barang pd pihak
ketiga/masy pada SKPD
Rincian
obyek
belanja
dicantumkan nama penerima
dan besaran hibah.
REVISI 11 & 11A
o Hibah berupa uang dianggarkan
dalam kel BTL, jenis, obyek dan
rincian obyek belanja hibah
pada PPKD, meliputi:
• Pemerintah;
• Pemerintah daerah lainnya;
• Perusahaan daerah;
• Masyarakat; dan
• Organisasi kemasyarakatan.
o
Hibah berupa barang atau jasa
dianggarkan pada Kel BL, (tetap
sama)
o
Rincian nama penerima, alamat
dan besaran hibah dicantumkan
dalam Lampiran III Perkada ttg
Penjabaran
APBD
secara
tersendiri.
LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR
TENTANG
(judul)
:
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
NO
1
NAMA PENERIMA
2
ALAMAT PENERIMA
JUMLAH (Rp)
3
4
1
2
3
4
Dst
Pasal 30A Permendagri 32/2011
BANTUAN SOSIAL
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial
kepada :
 individu, keluarga, dan/atau masyarakat yg mengalami
keadaan yg tdk stabil sebagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 lembaga
non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Pasal 23 Permendagri 32/2011
BANTUAN SOSIAL


Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau
keluarga terdiri dari :
 yang direncanakan
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya
pada saat penyusunan APBD.
 yang tidak dapat direncanakan sebelumnya :
dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD
yang
apabila
ditunda
penanganannya
akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang
direncanakan
BANTUAN SOSIAL
Pasal 30



Bansos
berupa
uang
dianggarkan dalam kel
BTL, jenis belanja bantuan
sosial, obyek, dan rincian
obyek belanja berkenaan
pada PPKD.
Bansos berupa barang
dianggarkan pada Kel BL,
jenis belanja barang dan
jasa, obyek dan rincian
obyek bansos barang pd
pihak ketiga/masy pada
SKPD
Dalam
rincian
obyek
belanja
dicantumkan
nama
penerima
dan
besaran bantuan sosial
REVISI Psl 30 & 30A
o Bansos brp uang dianggarkan dlm
kel BTL, jenis, obyek, dan rincian
obyek belanja bansos pd PPKD,
meliputi:
• individu dan/atau keluarga
• masyarakat;
• lembaga non pemerintahan

Bansos brp barang diang-garkan
pd Kel BL, (ttp sama)

Daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran bansos dlm
Lampiran IV Perkada ttg Penjabaran
APBD, tidak termasuk bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak direncanakan
Pasal 30 Permendagri 32/2011
LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR
TENTANG
(judul)
:
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
NO
1
NAMA PENERIMA
2
ALAMAT PENERIMA
JUMLAH (Rp)
3
4
1
2
3
4
Dst
Pasal 30A Permendagri 32/2011
Pasal 32
o
o
o
o
o
KDH menetapkan daftar
penerima
bansos
dlm
keputusan KDH
Penyaluran/penyerahan
Bansos didasarkan pada
yang
tercantum
dalam
keputusan KDH
Pencairan bantuan sosial
berupa uang dilakukan dg
cara pembayaran (LS).
Penyaluran < Rp5 jt dpt
mekanisme TU
Penyaluran
bansos
dilengkapi
dg
kuitansi
sebagai bukti penerimaan
uang bantuan sosial.
BANTUAN SOSIAL
REVISI
o KDH menetapkan daftar penerima bansos dlm
keputusan KDH
o Penyaluran/penyerahan bansos didasarkan
pada yang tercantum dlm kep KDH),
kecuali bansos kpd individu/kelga yg
tdk dpt direncanakan sebelumnya
o Kpd
individu/keluarga
yg
tdk
dpt
direncanakan sebelumnya didasarkan pd
permintaan tertulis dari individu/kelga
yg bersangkutan atau srt keterangan dr
pejabat yg berwenang serta mendpt
persetujuan KDH setelah diverifikasi
oleh SKPD terkait.
o Pencairan bansos brp uang dilakukan dg
cara pembayaran LS.
o Penyaluran < Rp5 jt dpt mekanisme TU
o Penyaluran bansos dilengkapi dengan
kuitansi bukti penerimaan uang bantuan
sosial.
Pasal 32 Permendagri 32/2011
PROSES PEMBERIAN HIBAH
CALON
PENERIMA
HIBAH
USULAN
TERTULIS
KDH
EVALUASI
SKPD
TERKAIT
REKOMENDASI
PERTIMBANGAN
TAPD
DIBAHAS BERSAMA
PERSETUJUAN
BERSAMA
PERKDH APBD
KUA/PPAS
RAPBD
DPRD
DIBAHAS BERSAMA
PERSETUJUAN
BERSAMA
PERDA APBD
LAMPIRAN III
KEP KDH
(NAMA2 PENERIMA)
DOKUMEN
PENCAIRAN HIBAH
NPHD
TRANSFER
PROSES PEMBERIAN BANSOS YG DIRENCANAKAN
CALON
PENERIMA
BANSOS
USULAN
TERTULIS
KDH
EVALUASI
SKPD
TERKAIT
REKOMENDASI
PERTIMBANGAN
TAPD
DIBAHAS BERSAMA
PERSETUJUAN
BERSAMA
PERKDH APBD
KUA/PPAS
RAPBD
DPRD
DIBAHAS BERSAMA
PERSETUJUAN
BERSAMA
PERDA APBD
LAMPIRAN III
KEP KDH
(NAMA2 PENERIMA)
DOKUMEN
PENCAIRAN
BANSOS
TRANSFER/TUNAI
PROSES PEMBERIAN BANSOS YG TIDAK DIRENCANAKAN
USULAN TERTULIS
/SRT KETERANGAN
PEJABAT YG
BERWENANG
KDH
SKPD
TERKAIT
PPKD
CALON
PENERIMA
BANSOS
INDIVIDU/KEL
REKOMENDASI
DPRD
EVALUASI
NAMA PENERIMA
DAN BESARAN
PENGAWASAN
DOKUMEN
PENCAIRAN BANSOS
TRANSFER/TUNAI
REKAPITULASI
PENYALURAN
BANSOS
( 5 JAN TH BERIKUT)
BANTUAN SOSIAL
Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala
daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD
terkait.
 Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala
daerah melalui kepala SKPD terkait.
 Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis
belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan.
 Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi
obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang
dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 34 Permendagri 32/2011


PPKD membuat rekapitulasi penyaluran
bantuan
sosial
kepada
individu
dan/atau
keluarga
yg
tdk
dpt
direncanakan
sebelumnya
paling
lambat tanggal 5 Januari tahun
anggaran berikutnya.
Rekapitulasi memuat nama penerima,
alamat dan besaran bantuan sosial
yang diterima oleh masing-masing
individu dan/atau keluarga.
Pasal 35A Permendagri 32/2011
PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL
Pasal 36
REVISI
Pemda
atas
pemberian
bansosmeliputi:
a) usulan
dari
calon
penerima bansos kepada
kepala daerah;
b) kep KDH ttg penetapan
daftar penerima bansos;
c) pakta
integritas
dari
penerima bantuan sosial
yang menyatakan bahwa
bantuan
sosial
yang
diterima akan digunakan
sesuai dengan usulan;
d) bukti
transfer/penyerahan
uang atau bukti serah
terima
barang
atas
pemberian bansos.
Pemda atas pemberian bansos meliputi:
Pasal 36 Permendagri 32/2011
a) Usulan/permintaan tertulis dari calon
penerima
bansos
atau
srt
keterangan
dari
pejabat
yang
berwenang kepada kepala daerah;
b) Kep KDH ttg penetapan
penerima bansos;
daftar
c) pakta integritas dari penerima
bantuan sosial yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima
akan digunakan sesuai dengan
usulan; dan
d) bukti transfer/penyerahan uang atau
bukti serah terima barang atas
pemberian bansos.
huruf b dan c dikecualikan terhadap
bansos bagi individu/keluarga yg tdk
dpt direncanakan sebelumnya.
Pasal 42
REVISI




Tata
cara
penganggaran,
pelaksanaan
dan
penatausahaan, pertggjwb dan
pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bansos
diatur lebih lanjut dengan
perkada.

Pemda yg telah menetapkan
perda yg mengatur hibah dan
bansos seblm berlaku PMDN ini
menyesuaikan paling lambat 31
Des 2011
Pemerintah
daerah
dapat
menganggarkan
hibah
dan
bantuan sosial apabila telah
menetapkan peraturan kepala
daerah.


Tata
cara
penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan,
pertggjwb dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan
bansos diatur lebih lanjut dengan
perkada.
Pemerintah
daerah
dapat
menganggarkan
hibah
dan
bantuan sosial apabila telah
menetapkan peraturan kepala
daerah.
Perkada hrs menyesuaikan dengan
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
dan perubahannya, paling lambat
sebelum ditetapkan persetujuan
bersama
terhadap
Rancangan
Perda ttg APBD Tahun 2013.
Pengelolaan hibah & bansos yg
diatur
lain
dg
per-UU
di
kecualikan dari PMDN ini.