Transcript renja skpd kesbangpol dan

ESENSI PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013 DAN
SURAT EDARAN MENDAGRI NO. 330/3757/SJ TAHUN 2013
DALAM RANGKA PENDANAAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DAN KAMDAGRI
OLEH SESDITJEN KESBANGPOL
Jakarta, 9 September 2013
1
KEBIJAKAN APBD 2014
AMANAT PSL 2
HURUF a
PMDN NO. 27
TAHUN 2013
KEBIJAKAN
PEMDA
(PROV/KAB/KOTA)
Incl. Bid.
Polhukam
SASARAN
UTAMA
PEMB. NAS
2014
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
Incl. Bidang
Polhukam
PRIORITAS
PEMB. NAS
2010-2014
Incl. Bid.
Polhukam
2
SASARAN UTAMA PEMB. NAS TAHUN 2014 DAN
PRIORITAS PEMB. NAS TAHUN 2010-2014
•
RKP 2014
Memantapkan
Perekonomian
Nas. Untuk
Peningkatan
Kesra Yang
Berkeadilan
•
•
•
Target Pertumb.
Ek Nas 6,8-7,2%
Penurunan Angka
Penganguran 56%
Penurunan Angka
Kemiskinan 8-10%
Laju Inflasi 4,5%
Bertambah Atau
Berkurang 1,0%
STABILITAS
KESBANGPOL
KONDUSIF
PRIORITAS
PEMB. NAS
2010-2014
(14 Prog.
Aksi Nas)
AL:
PRIORITAS
BIDANG
POLHUKAM
OPTIMALNYA
SASARAN
UTAMA
PEMB.
NASIONAL
LATAR BELAKANG
PERMASALAHAN
1.
IPOLEKSOSBUD
2.
SARA
3.
SENGKETA BATAS WILAYAH
4.
SENGKETA DISTRIBUSI SDA
KONFLIK
SOSIAL
4
PERISTIWA KONFLIK
PERIODE 2010 - 2013
TAHUN 2010
• 93 PERISTIWA KONFLIK
TAHUN 2011
• 77 PERISTIWA KONFLIK
TAHUN 2012
• 128 PERISTIWA KONFLIK
TAHUN 2013
• 35 PERISTIWA KONFLIK ( JANUARI – MEI 2013)
TOTAL : 333 PERISTIWA KONFLIK
5
BERDASARKAN SUMBER KONFLIK (UU 7/2012)
2010
2011
2012
2013
91
72
57
29
9 7
Permasalahan
poleksosbud
17
5
Perseteruan SARA
1 1 0 0
Sengketa batas
wilayah
7 8 12
1
Sengketa SDA
4 4 8 0
Permasalahan
distribusi SDA
6
A
Pencegahan
Konflik Sosial
B
Penyelesaian/
Penghentian
Konflik Sosial
C
Pemulihan Pasca
Konflik Sosial
1)
Pemeliharaan Kondisi damai di masyarakat
2)
Pengembangan sistem Pengendalian secara damai
3)
Meredam Potensi Konflik
4)
Membangun Sistem Peringatan Dini
1)
Penghentian Konflik Sosial
2)
Penyelesaian konflik sosial sebelum tahun 2013 dan
sesudah tahun 2013
3)
Percepatan penegakan dan penyelesaian masalah
hukum, sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun 2013
1) Rekonsiliasi
2) Rehabilitasi
3) Rekonstruksi
PENGANGGARAN DALAM
APBD-P TA. 2013 DAN APBD
TA. 2014

RENAKSI
TERPADU
PROV/KA
B/KOTA

PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Pemeliharaan Kondisi damai
di masyarakat

Pengembangan sistem
Pengendalian secara damai

Meredam Potensi Konflik

Membangun Sistem
Peringatan Dini
PROG/KEG SKPD
KESBANGPOL
RENJA
SKPD
KESBANG
POL
PENYELESAIAN/PENGHENTIAN
KONFLIK SOSIAL

Penyelesaian Konflik Sosial
Sebelum Tahun 2013 Dan
Sesudah Tahun 2013
8
PENGANGGARAN DALAM
APBD-P TA. 2013 DAN APBD
TA. 2014
PROG/KEG SKPD
KESBANGPOL
DAN/ATAU SKPD
TEKNIS LAINNYA

PENYELESAIAN/PENGHENTIAN
KONFLIK SOSIAL

RENAKSI
TERPADU
PROV/KAB
/KOTA

Percepatan Penegakan dan
Penyelesaian Masalah Hukum
Sebelum th 2013 dan Sesudah
th 2013
PEMULIHAN PASCA KONFLIK
SOSIAL

Rekonsiliasi

Rehabilitasi

Rekonstruksi
RENJA SKPD
KESBANGPOL
DAN/ ATAU SKPD
TEKNIS LAINNYA
9
PENGANGGARAN DALAM
APBD-P TA. 2013 DAN APBD
TA. 2014
USULAN
DISAMPAIKAN
OLEH SKPD
KESBANGPOL

RENAKSI
TERPADU
PROV/KAB
/KOTA
PENYELESAIAN/PENGHENTIAN
KONFLIK SOSIAL

Penghentian Konflik Sosial
BELANJA TIDAK
TERDUGA

PEMULIHAN PASCA KONFLIK
SOSIAL

Rekonsiliasi
10
PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA (BTT) PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL DAN KAMDAGRI
1.
KDH MENETAPKAN STATUS KEADAAN KONFLIK
2.
SKPD KESBANGPOL PALING LAMBAT 1 (SATU) HARI KERJA MENGAJUKAN
RKB PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL DAN REKONSILIASI PASCA KONFLIK
KPD PPKD SELAKU BUD
3.
PPKD SELAKU BUD MENCAIRKAN DANA PALING LAMBAT 1 (SATU) HARI
KERJA SEJAK DITERIMANYA RKB
4.
PENCAIRKAN DANA BTT DILAKUKAN MELALUI MEKANISME TAMBAHAN
UANG (TU) DAN DISAMPAIKAN KPD BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
KESBANGPOL
5.
KEPALA SKPD KESBANGPOL BERTANGGUNG JAWAB SECARA FISIK DAN
KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN BTT
6.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BTT TERSEBUT
DISAMPAIKAN KEPADA PPKD DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI –BUKTI
PENGELUARAN YANG SAH
7.
DALAM HAL ALOKASI BTT TIDAK MENCUKUPI DPT MENGGUNAKAN SALDO
ANGGARAN SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN
SEBELUMNYA DAN ATAU MELAKUKAN PENJADWALAN ULANG ATAS
PROGRAM KEGIATAN YANG KURANG MENDESAK DALAM TAHUN
ANGGARAN BERJALAN
8.
KEGIATAN ANGKA 7 TERSEBUT DILAKUKAN MENDAHULUI PERUBAHAN
ABPD TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN CARA MERUBAH PERKADA
TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN 2013 DAN DIBERITAHUKAN KEPADA
PIMPINAN DPRD SELANJUTNYA DITAMPUNG DALAM PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
9.
APABILA PERUBAHAN APBD TAHUN 2013 TELAH DITETAPKAN ATAU
PEMDA TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAJ 2013,
PERUBAHAN TERSEBUT DISAMPAIKAN PADA LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (LRA)
11
PROSEDUR
TAHAPAN DAN JADWAL PROSES
PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD 2013
NO
URAIAN
WAKTU
LAMA
1
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua
TAPD Kepada kepala daerah
Paling lambat minggu 1 bulan agustus
2
Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA
dan rancangan PPAS
Paling lambat minggu ke II bulan agustus
1 minggu
3
Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman
penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan
rancangan perda tantang perubahan APBD dan rancangan perkada
tentang penjabaran perubahan APBD
Paling lambat minggu I bulan september
3 minggu
4
Penyampaian rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada
DPRD
Minggu ke II bulan September
3 minggu
5
Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah
Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6
Penyampaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
Rancangan Perkada ttg penjabaran perubahan APBD kepada
MDN/Gub utk dievaluasi
3 hari kerja setelah persetujuan bersama
7
Hasil evaluasi ranc. perda tentang perubahan APBD & ranc.
perkada ttg penjabaran perubahan APBD
Paling lama 15 hr kerja stlh ranc. perda ttg perubahan APBD dan
Rancangan Perkada ttg Penjabaran perubahan APBD diterima
oleh MDN dan Gubernur
8
Penyemp. Ranc. Perda ttg perubahan APBD sesuai hasil evaluasi
yg ditetapkan dgn keputusan Pimp. DPRD ttg penyemp. Ranc.
Perda ttg perubahan APBD
Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil
evaluasi)
9
Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan
rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada MDN/Gub
3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10
Penetapan perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi
11
Penyempurnaan rancangan perda tentang perubahan APBD sesuai
hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD
tentang peyempurnaan rancangan perda tentang perubahan APBD
7 Hari
kerja
Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi
12
TAHAPAN DAN JADWAL PROSES
PENYUSUNAN APBD 2014
NO
URAIAN
WAKTU
1
Penyusunan RKPD
Akhir bulan Mei
2
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua
TAPD Kepada kepala daerah
Minggu 1 Bulan Juni
3
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala
daerah kepada DPRD
Pertengahan Bulan Juni
4
Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA
dan rancangan PPAS
Akhir bulan Juli
5
Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman
penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
Awal Bulan Agustus
6
Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta
penyusunan rancangan perda tantang APBD
Awal Bulan Agustus sampai dengan akhir bulan september
7
Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
Minggu 1 bulan Oktober
8
Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah
Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan (awal november)
9
Penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada ttg penjabaran APBD kepada MDN/Gub utk dievaluasi
3 hari kerja setelah persetujuan bersama
10
Hasil evaluasi ranc. perda tentang APBD & ranc. perkada ttg
penjabaran APBD
Paling lama 15 hr kerja stlh ranc. perda ttg APBD dan Rancangan
Perkada ttg Penjabaran APBD diterima oleh MDN dan Gubernur
11
Penyemp. Ranc. Perda ttg APBD sesuai hasil evaluasi yg
ditetapkan dgn keputusan Pimp. DPRD ttg penyemp. Ranc. Perda
ttg APBD
Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil
evaluasi)
12
Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan
rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub
3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
13
Penetapan perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran
APBD sesuai dengan hasil evaluasi
Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
14
Penyampaian perda tentang APBD dan perkada tentang
penjabaran APBD MDN/Gub
Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan
CATATAN: INCL PROGRAM KEGIATAN TINDAK LANJUT PERMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2011 DAN
PERMENDAGRI NO. 71 TAHUN TAHUN 2012
LAMA
Lama 1
Minggu
6 minggu
8 Minggu
2 Bulan
13
LANGKAH ANTISIPATIF PERCEPATAN PENEPATAN RENC. AKSI
PROV/KAB/KOTA SEJALAN DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL
PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD 2013 DAN PENYUSUNAN APBD
APBD TA 2014
RENC. AKSI PROV/KAB/KOTA, PERIODE JUNI-SEPTEMBER
(MINGGU PERTAMA) SUDAH HARUS DITETAPKAN,
SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RKA-SKPD KESBANGPOL
DAN SKPD TEKNIS TERKAIT PROV/KAB/KOTA UNTUK
PERUBAHAN APBD TA 2013
RENC. AKSI PROV/KAB/KOTA, PERIODE JUNI-AGUSTUS
SUDAH HARUS DITETAPKAN, SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN RKA-SKPD KESBANGPOL DAN SKPD
TEKNIS TERKAIT PROV/KAB/KOTA UNTUK APBD TA 2014
INTENSITAS PERTEMUAN FORMAL (RAKER, RAKOR)
MAUPUN NON FORMAL (Mis: SARASEHAN) SECARA
PERIODIK DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI PIHAK (Mis:
FORKOMPIMDA, KOMINDA, FKDM, FKUB, FPK) TERKAIT
PERKEMBAGAN KESBANGPOL DI DAERAH.
14
15