Transcript Perencanaan strategis

PENYAMPAIAN
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
KENDALA DAN PERMASALAHAN
MELAKSANAKAN REGULASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Why plan?
Aspek Perubahan:
Dunia terus berubah, jangan sampai perubahan tidak
dikelola sehingga dapat merugikan. Mengelola
perubahan dengan perencanaan
Aspek ekonomi:
Kegagalan pasar yang berakibat adanya
pengangguran, dan masalah-masalah dalam
perekonomian. Diperlukan campur tangan
pemerintah lewat kebijakan publik dengan
pembuatan perencanaan-perencanaan dalam
mencari solusinya.
RENCANA OH.. RENCANA!
PENTINGNYA
DATA/AKURASINYA
Gimana sih
Planningnya, kok jadi
begini?
Jangan cari salah
orang lain, data mu
kagak Bener!
3
33
Perencanaan Strategis
Stakeholder
Perkembangan
Sosial
• Where are we
now ?
Missi
• Where do we
want to be ?
• How do we get
Perubahan
Ekonomi
Sumber
Daya
there ?
Pencapaian
Teknologi
Peraturan
Pesaing
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
PERBEDAAN ANTARA PERENCANAAN STRATEGIS DENGAN LAINNYA
Perencanaan strategis :
Perencanaan lain :
 Top-down -- Bottom-up
 Bottom-up / staff-generated
 Menciptakan masa datang
 Memperpanjang masa kini
5-20 tahun
1-5 tahun
 Efektivitas
 Efisiensi
 Penekanan pada proses
 Penekanan pada rencana
 Proaktif
 Reaktif
1
2
TEKNOKRATIK
POLITIS
PARTISIPATIF
3
TOP-DOWN
4
BOTTOM-UP
5
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Perencanaan Strategis pada Negara RI
1.
2.
Untuk tingkatan pembangunan nasional, maka
Perencanaan Strategis diatur dalam UU No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat pusat dan daerah.
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Dokumen Perencanaan Strategis
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  20 Tahun
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  5 tahun
3.
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RenstraK/L/SKPD (Renstra )  5 tahun
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Mekanisme Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)
RENSTRA
KL
Pedoman
RPJM
NASIONAL
diac
u
Pedoman
RPJP
NASIONAL
RENJA
KL
Pedoman
dijabarkan
RKP
diperhatikan
RPJP
DAERAH
Pedoman
RPJM
DAERAH
RENSTRA
SKPD
dijabarkan
RKPD
RENJA
SKPD
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSi
Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL
DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Perencanaan Gagal?
• Bahan baku perencanaan (Data) kurang
akurat
• Model
perencanaan
tepat
tetapi
implementasinya salah, ex: karena SDM tidak
mempunyai kompetensi baik dalam membuat
perencanaan atau dalam melaksanakan.
• Model
perencanaan
salah,
sehingga
perencanaan dan implementasinya mengacu
pada model yang sudah tidak betul, sehingga
terjadi kegagalan dalam perencanaan.
Analisis Kritis dalam Perencanaan Daerah
1. Data yang kurang akurat/sulit diperoleh secara
lengkap
2. Pada saat penyusunan dokumen perencanaan,
dokumen perencanaan yang lebih tinggi belum di
sahkan
contoh: RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
3. Ada acuan yang berbeda saat penetapan RPJMD
apakah dengan Perda atau Keputusan Kepala
Daerah
 UU 25/2004: Peraturan Kepala Daerah
 UU 32/2004: Peraturan Daerah
4. Tidak ada sanksi untuk perencanaan yang ditetapkan
terlambat
5. Tidak ada sanksi jika perencanaan tidak dialokasikan
di anggaran
Cont’s
6. Ketidak sesuaian antara petunjuk teknis penyusunan
dokumen perencanaan dengan dasar hukum yang
baru (Nasional beda dengan Daerah).
contoh:
 Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan PP 8 tahun 2008 versus UU 17 tahun
2003 yang disebutkan fungsi dan sub fungsi,
sementara di permendagri adalah Urusan
Acuan tersebut sistematikanya kurang sesuai pada
saat menterjemahkan program/kegiatan sesuai
aturan yang baru yang berdasarkan urusan wajib dan
pilihan, yang tadinya berdasarkan fungsi
Cont’s
7. Tidak jelasnya pengunaan program apakah di unit
kerja eselon III atau 4 didaerah, karena ada unit kerja
di daerah (SKPD) hanya mempergunakan 1 program
pembangunan dan ada yang lebih dari 10 program,
berbeda dengan nasional yang telah baku bahwa
ada restrukturisasi program, dimana 1 unit kerja
eselon I memiliki 1 program terkecuali unit eselon I
Sekretariat Jenderal.
PERMASALAHAN DALAM
PROSES PERENCANAAN APBD
• Keterlibatan masyarakat masih minim
dalam tahap perencanaan
• Informasi forum-forum perencanaan
belum terpublikasikan secara luas
• Usulan masyarakat di Kelurahan/Desa
Sedikit yang diakomodasi APBD
• Tidak ada informasi plafon anggaran
Permasalahan……..
• Mekanisme perencanaan APBD belum
membuka
ruang
keterlibatan
luas
masyarakat.
• Belum ada Manajemen informasi dan
dokumentasi usulan perencanaan
• Proses perencanaan dan penyusunan
anggaran masih terpisah
• Tidak sinkronnya antara pendekatan politik,
teknokratis, bottom up, top down dan
partisipatif
Analisis Kritis dalam Penganggaran Daerah
1. RPJMD maupun RKPD tidak dibahas dengan DPRD, berbeda dengan
Nasional dimana RKP dibahas dan diputus bersama dengan DPR. RI dan
apabila berbeda, maka hasil pembahasan RKP dengan DPR RI lah yang
dipakai seagaimana bunyi pasal 155 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009
tentang MD3 dan UU No. 25 tahun 2004 pasal 25 ayat (1)
2. KUA dan PPAS yang disepakati tidak dibahas mendasar seperti KEM
dan PPKF di APBN, dan hanya terkesan formalitas saja, karena
kenyataannya sering KUA dan PPAS APBD berubah di Ranperda APBDnya.
3. Ranperda APBD Provinsi diasistensi Kementerian Dalam Negeri hanya oleh
dilakukan oleh Satu Unit Eselon I saja dalam hal ini Ditjen Keuangan Daerah
tanpa melibatkan Unit Eselon I lainnya jika tidak dapat dikatakan idelanya
harus mengikutsertakan Bappenas sebagai perencana di Indonesia yang
mengetahui koridor ekonomi dan sosial nasional akan dibawa dengan
Guidance RPJPN, RPMN dan RKP
4. Tidak adanya Sanksi ada Perencanaan daerah yang tidak dianggarkan
5. Tidak ada secara tegas diatur besaran BL dan BTL
Rekomendasi
• Data
harus
diusahakan
seakurat
mungkin
(seragamkan definisi), penataan data dalam setiap
lembaga.
• Koordinasi antar Kementerian/lembaga sehingga,
landasan hukum perencanaan tidak overlapping
• Dokumen Perencanaan seragam periodenisasinya
(jangan RPMN waktunya beda dengan RPMD Prov
dan Kab/Kota)
• Petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen
perencanaan harus mengacu/disesuaikan kepada
peraturan yang baru dan tidak ada pertentangan baik
dari sisi perencanaan maupun penganggaran.
• Bappenas
sebaiknya
dilibatkan
dalam
konsultasi/evaluasi dokumen perencanaan daerah
yang startegis (RPPD dan RPJMD) tidak melulu
Ditjen Bangda kementerian Dalam Negeri.
• Evaluasi Ranperda APBD juga sebaiknya melibatkan
Kementerian Keuangan dan Bappenas
• Ada keseragamand alam pelaksanaan APBN dan
APBD
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI