Transcript UU 25 TH 2004 (SPPN)

Republik Indonesia
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
DALAM KERANGKA
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
YOGYAKARTA, 03 JUNI 2005
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat pusat
dan daerah.
Tujuan SPPN
a.
b.
c.
d.
–
mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan;
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun
antara pusat dan daerah;
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL
DAERAH
Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Nasional
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
20 tahun
Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
5 tahun
Rencana Strategis
Kementerian /
Lembaga
Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah
5 tahun
Rencana Kerja
Pemerintah
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
1 tahun
Rencana Kerja
Kementerian /
Lembaga
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
1 tahun
Isi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP)
NASIONAL
Penjabaran Tujuan
Nasional kedalam:
 Visi;
 Misi;
 Arah
Pembangunan
Nasional;
DAERAH
Mengacu pada RPJP
Nasional dan memuat:
 Visi;
 Misi;
 Arah
Pembangunan
Daerah;
Isi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL
Penjabaran visi, misi,
program Presiden;
Berpedoman pada RPJP
Nasional
Isi:




RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program
Kepala Daerah;
Berpedoman pada RPJP Daerah
dan memperhatikan RPJM
Nasional
Isi:
Strategi Pemb. Nasional
Kebijakan Umum
Kerangka Ekonomi Makro
Program kementerian,
lintas kementerian,
kewilayahan, dan lintas
kewilayahan yang memuat
kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran




Strategi Pemb. Daerah
Kebijakan Umum
Arah Kebijakan Keuangan
Daerah
Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan, lintas
kewilayahan yang memuat
kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
Isi Rencana Kerja
Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP
Penjabaran RPJM Nasional
Isi:




RKP Daerah
Penjabaran RPJM Daerah;
Mengacu pada RKP
Isi:
Prioritas Pembangunan
Nasional
Rancangan Kerangka
Ekonomi Makro
Arah Kebijakan Fiskal
Program Kementerian,
lintas kementerian,
kewilayahan, dan lintas
kewilayahan yang
memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran




Prioritas Pembangunan
Daerah
Rancangan Kerangka
Ekonomi MakroDaerah
Arah Kebijakan Keuangan
Daerah
Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan, dan lintas
kewilayahan yang memuat
kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
Alur Perencanaan dan
Penganggaran
Pedoma
Renja n
Diacu
Pedoma
n
Dijaba
r
Nasiona
kan
l
RPJM
Pedoman
RAPB
N
APBN
RKP
Diserasikan melalui
Musrenbang
Pedoman
RKP
Daera
h
Pedoman
RAPB
D
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
UU SPPN
Renja SKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah
Daerah
RPJM
Dijaba
Daera rkan
h
Renstra
SKPD
Rincian
APBN
Diacu
Diperhatikan
RPJP Pedoman
Daerah
RKAKL
KL
Pedoman
RPJP
Nasion
al
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Renstra
KL
PROSES PERENCANAAN
1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan
Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan
hasil proses politik (publik choice theory of planning)
Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan
oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit
organisasi yang secara fungsional melakukan
perencanaan Khususnya dalam pemantapan peran,
fungsi dan kompetensi lembaga perencana
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan
masyarakat (stake holders)  Antara lain melalui
pelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang
aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke
atas dalam hirarki pemerintahan
Tahapan Perencanaan




Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional /
Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala
Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden /
Kepala Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Evaluasi Kinerja
Penyusunan dan Penetapan RKP/D
Rancangan Awal RKP/D
• Prioritas Pembangunan
Nasional / Daerah
• Kebijakan Umum
• Kerangka ekonomi
makro/da  Pagu Indikatif
d) Program Kement/Lembaga
/ SKPD
SEB MenPPN +
MenKeu
Kement/Lemb / SKPD Menyusun
Renja - KL / SKPD
Program Kement/Lembaga /
SKPD
MUSRENBANGPUS/DA
Rancangan Akhir RKP/D
•
•
•
•
Prioritas Pembangunan
Kebijakan Umum
Kerangka ekonomi makro/da
Program Kement/Lembaga /
SKPD
• Sinkronisasi Program
KL/SKPD
• Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg
Wakil Pemerintah Pusat
• Harmonisasi Dekon dan TP
Penetapan RKP/D
Sebagai pedoman
penyusunan
Rancangan APBN
(4) menyelenggarakan
Bappenas/da
MUSRENBANGNAS
• Sinkronisasi Program
KL/SKPD
• Harmonisasi Dekon dan TP
MEKANISME PERENCANAAN TAHUNAN
KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (1)
Minggu
Kegiatan
23
februari
Menyusun Rancangan Awal RKP yang
dilengkapi dengan:
 Exercise pagu indikatif dana
perimbangan Pusat dan Daerah
 Exercise pagu indikatif bagi
Kementerian/Lembaga (KL)
24
FEBRUARI
Rancangan Awal RKP dibahas dalam Sidang
Kabinet
28
FEBRUARI
01-07
maret
SEB antara MenPPN dan Menkeu tentang
 Prioritas pembangunan nasional
 Pagu Indikatif
 KL menyusun Rencana Kerja dengan
mengacu pada Rancangan Awal RKP dan
menyampaikannya ke Bappenas
 Bappeda menyusun Rancangan Awal
RKPD
 Khusus untuk kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan, penyusunan
rencana kerjanya dikoordinasikan oleh
Gubernur
Dasar Hukum
Pasal 20 ayat (1)
UU SPPN
PP No 21/2004
tentang RKA-KL
Pasal 9 Ayat (1)
PP No 21/2004
tentang RKA-KL
Pasal 20 Ayat (2)
UU SPPN
Pasal 32 Ayat (4)
UU SPPN
13
KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (2)
Minggu
08 - 14 Maret
14 - 17 Maret
21 Maret
Kegiatan
Penelaahan Renja-KL dalam hal:
 Konsistensinya dengan Rancangan
Awal RKP;
 Kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan
Bappenas menyusun Draft II Rancangan
RKP
Musrenbang Pusat untuk menyerasikan
kegiatan dekon dan tugas pembantuan
dengan Rancangan RKPD
Dasar Hukum
PP No 21/2004
tentang RKA-KL
Pasal 9 Ayat (3)
PP No 20/2004
tentang RKP Pasal 6
Ayat (1) dan (2)
28 - 31 Maret
Musrenbang Propinsi untuk
menyelaraskan kembali rencana
kegiatan dekon dan tugas pembantuan
- Idem -
1 - 10 April
Menyusun Draft III Rancangan RKP
- Idem -
11-13 April
Musrenbang Nasional untuk
mensinergikan kegiatan pembangunan
antar KL, dan antara Pusat dan Daerah
dalam hal kegiatan Dekon dan Tugas
Pembantuan
- Idem -
14
KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (3)
Minggu
14 – 20
APRIL
Kegiatan
Menyusun Rancangan Akhir RKP

21
APRIL


Sidang Kabinet membahas RKP
dan Pokok-Pokok Kebijakan
Fiskal serta Kerangka Ekonomi
Makro untuk menghasilkan
kebijakan pemerintah tentang
RAPBN
Menetapkan Rancangan Akhir
RKP menjadi RKP dengan
Peraturan Presiden
Pembahasan Kebijakan Umum dan
Prioritas Anggaran di DPR
dengan bahan RKP yang sudah
ditetapkan
Dasar Hukum
UU SPPN Pasal
24 Ayat (1)
UU
No 17 Tahun
2003 Pasal 8
PP No 20/2004
tentang RKP
Pasal 7 Ayat (1)
UU SPPN Pasal
24 Ayat (1)
PP No 20/2004
tentang RKP
Pasal 7 Ayat (2)
15
Penyelenggaraan MUSRENBANG Tahun 2005
Penyusunan
RKP
PEMERINTAH PUSAT
Musrenbang
Nasional
Renja
K/L
RKP
Musrenbang
Pusat
Musrenbang Pasca Musren
Provinsi
Provinsi
Penyusunan
RKPD Provinsi
Forum SKPD
Provinsi
Penyusunan
Renja SKPD Provinsi
Forum SKPD
Kabupaten/Kota
Penyusunan Renja
SKPD Kabupaten/Kota
Renja
SKPD
Pasca Musrenbang
Kab/Kota
RKPD
Renja
SKPD
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa/Kelurahan
B U L A N
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
Sumber: SEB MPPN/Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Juknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005
PEMERINTAH DAERAH
Musrenbang
Kab/Kota
Penyusunan
RKPD Kabupaten/Kota
RKPD
17
18
PENUTUP
Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Presiden RI pada tanggal 18 Mei 2005 telah menerbitkan Peraturan
Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2006.
Pada tanggal 19 Mei 2005, RKP Tahun 2006 tersebut disampaikan oleh
Meneg PPN/Kepala Bappenas kepada DPR-RI dalam forum Raker dengan
Panitia Anggaran DPR-RI. RKP Tahun 2006 hasil pembahasan dengan
DPR akan menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBN tahun 2006.
Mengenai Arah pembangunan ekonomi pada era Otonomi Daerah dititik
beratkan pada pendayagunaan sumber daya daerah yang efisien dan
berdaya saing dengan berbasis pada kemandirian lokal sebagai motor
penggerak ekonomi daerah.
19