Transcript Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten_shared
Slide 1
Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang dan Menengah Daerah
(RPJP/MD)
Musnanda Satar, SSi, MT
Sarmi
October 2012
Slide 2
Pengertian
• Rencana Pembangunan Jangka
Panjang/RPJP D merupakan rencana
pembangunan daerah 20 tahun
• Rencana Pembangunan Jangka
Menengah/RPJM D merupakan
rencana pembangunan 5 tahun
Daerah
•
Slide 3
Landasan Hukum
• Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,
• Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• UU No. 32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• PP no 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
• PERMENDAGRI No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP no 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050-2020-SJ Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah
Slide 4
Penyusunan RPJP/M harus
memperhatikan hal berikut:
• RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional;
• RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP
Daerah Provinsi;
• Memperhatikan seluruh aspirasi pemangkukepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan
musrenbang RPJP Daerah;
• Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka
penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP
Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan
terkoordinasi.
• Penyusunan RPJP/M harus dilakukan dengan
melakukan Kajian Lingkungan Hidup Trategis/KLHS.
Slide 5
DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN
RPJP DAERAH.
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
(Latar belakang pembentukan Daerah; pengertian RPJP Daerah; dan proses penyusunan RPJP Daerah).
1.2. Maksud dan Tujuan
(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah
Kabupaten/Kota).
1.3. Landasan Hukum
(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undang
pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah).
1.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
(Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya
daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau).
1.5. Sistematika Penulisan
(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini).
Slide 6
BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
•
2.1. KONDISI DAN ANALISIS
2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
Input:
Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):
•
permasalahan
•
capaian/keberhasilan
Analisis:
•
proyeksi peluang
•
proyeksi ancaman
•
proyeksi permasalahan
•
proyeksi keberhasilan
Output
Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
2.1.2.Demografi
Input:
Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):
•
permasalahan
•
capaian/keberhasilan
Analisis:
- proyeksi peluang
- proyeksi ancaman
- proyeksi permasalahan
- proyeksi keberhasilan
Output
Prediksi Kondisi Demografi
Slide 7
2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Input:
Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):
- permasalahan
- capaian/keberhasilan
Analisis:
- proyeksi peluang
- proyeksi ancaman
- proyeksi permasalahan
- proyeksi keberhasilan
Output
• Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2.1.4. Sosial Budaya dan Politik
2.1.5. Prasarana dan sarana
2.1.6.Pemerintahan
2.1.7. Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting.
•
2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
(Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis).
Slide 8
• BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
•
•
•
3.1. Visi
(Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan
merupakan jargon dan atau motto).
3.2. Misi
(Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi).
3.3. Arah Pembangunan Daerah
(Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang
daerah, yang meliputi:
1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum
pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah.
2. Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah).
• BAB IV. PENUTUP
(RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program
calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah)
Slide 9
Penyusunan RPJM harus
memperhatikan hal berikut:
• RPJM Daerah Provinsi berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi serta
memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal
yang telah ditetapkan;
• RPJM Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJP Daerah
kabupaten/kota serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan
Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
• Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentingan
pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJM Daerah;
• Apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia, maka penyusunan
RPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan Renstrada Provinsi;
• Sebelum RPJP Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap
dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai
pedoman.
Slide 10
Bagan Alur Penyusunan RPJM
PENYUSUNAN
RANCANGAN RPJMD
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
Telaahan terhadap
RPJPD Kabupaten/
kota
VISI, MISI dan
Program KDH
Penelaahan
RJPMN, RPJMD
Provinsi dan
RPJMD kab/
kota lainnya
Persiapan
Penyusunan
RPJMD Kab/
Kota
Perumusan
Penjelasan
visi dan misi
Analisis isu-isu
strategis
Pembangunan
jangka menengah
Kabupaten/Kota
Pengolahan
data dan
informasi
Hasil
evaluasi
capaian
RPJMD
Penelaahan
RTRW Kab/
Kota & RTRW
Kab/Kota
lainnya
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah
kabupaten/kota
Analisis
pengelolaan
keuangan
daerah serta
kerangka
pendanaan
Perumusan
Tujuan dan
Sasaran
Perumusan
Strategi dan
arah kebijakan
Perumusan Kebijakan
umum dan program
pembangunan daerah
Kabupaten/Kota
Perumusan
Indikasi rencana
program
prioritas yang
disertai kebutuhan
pendanaan
Penetapan
Indikator Kinerja
Daerah
Rancangan Awal RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah
serta
kerangka
pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,visi, misi,
tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi
rencana
program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
· Penetapan indikator kinerja
Daerah
· Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan.
MUSRENBANG
RPJMD
Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik
Pembahasan dengan
DPRD utk
memperoleh
masukan dan saran
Penyelarasan
Program Prioritas
dan Kebutuhan
Pendanaan
Rancangan Perda ttg
RPJMD beserta Rancangan
akhir RPJMD Kabupaten/
Kota
Perumusan
Rancangan
Akhir RPJMD
Rancangan
Awal Renstra
SKPD
Pembahasan
Rancangan
Akhir RPJMD
Penyusunan SE
KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-SKPD
Verifikasi
Rancangan
RENSTRA
SKPD
Penyajian
Rancangan
RPJMD
Penyiapan
data dan
kegiatan
Pelaksanaan
Musrenbang
RPJMD
Perumusan
hasil
Musrenbang
Pembahasan
dengan SKPD
kabupaten/kota
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/
Kota
PENETAPAN
RPJMD
PERUMUSAN
RANCANGAN AKHIR
RPJMD
Rancangan RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah
serta
kerangka
pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,visi, misi,
tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi
rencana
program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
· Penetapan indikator kinerja
Daerah
· Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan.
Naskah
Kesepakatan
Musrenbang
RPJMD
Penyampaian
Rancangan
Akhir RPJMD
Persetujuan
Rancangan akhir
RPJMD oleh
Bupati/Walikota
Konsultasi
rancangan
akhir RPJMD
ke PemProv
Konsultasi
rancangan akhir
RPJMD
Penyempurnaan
rancangan akhir
RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah serta kerangka
pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,
· visi, misi, tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
· Penetapan indikator kinerja
Daerah
· Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan
Penetapan
Perda tentang
RPJMD
kabupaten/kota
Perda tentang RPJMD
RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah serta kerangka pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,
· visi, misi, tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
· Penetapan indikator kinerja
Daerah
· Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan
Slide 11
Alur dan kaitan
SE KDH ttg Penyusunan
Rancangan Renstra-SKPD
Penyusunan
rancangan Renstra
SKPD
Renstra
SKPD
Verifikasi dan
Integrasi
RENSTRA
SKPD
Rancangan RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah serta kerangka pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,
· visi, misi, tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
Slide 12
Contoh Proses Penyusunan RPJP/M
N
O
A
.
1.
Kegiatan
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja RPJMD
2.
Pengumpulan data dan Informasi
B
.
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
1
Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasi
program prioritas disertai kebutuhan pendanaan
2
Pembahasan dan kesepakatan
C
.
PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH
D
.
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
1
Penyampaian rancangan renstra SKPD
2
Verifikasi rancanganrestra SKPD
E
.
MUSRENBANG RPJMD
1.
Penyiapan data dan kegiatan
2.
Pelaksanaan musrenbang RPJMD
3.
Perumusan hasil musrenbang RPJMD
F
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
1.
Perumusan rancangan akhir RPJMD
2.
Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah
3.
Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah
4.
Konsultasi rancangan akhir RPJMD
5.
Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi
G
PENETAPAN PERDA RPJMD
1.
Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD
2.
Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD
3.
Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah
H
Penyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri dan
peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur
Bulan I
Bulan II
Bulan
III
Bulan
IV
Bulan
V
Bula
n VI
Slide 13
DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN
RPJM DAERAH.
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Latar Belakang
Dasar Hukum Penyusunan
Hubungan Antar Dokumen
Sistematika Penulisan
Maksud dan Tujuan
BAB II
DAERAH
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
GAMBARAN UMUM KONDISI
Aspek Geografi dan Demografi
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek Pelayanan Umum
Aspek Daya Saing Daerah
Slide 14
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.1.
3.2.
3.3.
Kinerja Keuangan Masa Lalu
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Kerangka Pendanaan
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1.
4.2.
Permasalahan Pembangunan
Isu Strategis
BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1.
5.2.
5.3.
Visi
Misi
Tujuan dan Sasaran
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
Slide 15
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan
berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perlu disajikan penjelasan
tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang
menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada
akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode
perencanaan.
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal
ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan
pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau
lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah
berkenaan.
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Slide 16
PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RPJMD
•
•
Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD
untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir
RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri/Gubernur disertai dengan :
a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
b. surat Menteri/Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
•
•
•
Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan
DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi/kabupaten/kota ditetapkan menjadi
peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih
dilantik.
Peraturan daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada menteri paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi dan peraturan daerah tentang RPJMD
kabupaten/kota, disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada
menteri.
Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang dan Menengah Daerah
(RPJP/MD)
Musnanda Satar, SSi, MT
Sarmi
October 2012
Slide 2
Pengertian
• Rencana Pembangunan Jangka
Panjang/RPJP D merupakan rencana
pembangunan daerah 20 tahun
• Rencana Pembangunan Jangka
Menengah/RPJM D merupakan
rencana pembangunan 5 tahun
Daerah
•
Slide 3
Landasan Hukum
• Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,
• Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• UU No. 32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• PP no 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
• PERMENDAGRI No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP no 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050-2020-SJ Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah
Slide 4
Penyusunan RPJP/M harus
memperhatikan hal berikut:
• RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional;
• RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP
Daerah Provinsi;
• Memperhatikan seluruh aspirasi pemangkukepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan
musrenbang RPJP Daerah;
• Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka
penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP
Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan
terkoordinasi.
• Penyusunan RPJP/M harus dilakukan dengan
melakukan Kajian Lingkungan Hidup Trategis/KLHS.
Slide 5
DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN
RPJP DAERAH.
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
(Latar belakang pembentukan Daerah; pengertian RPJP Daerah; dan proses penyusunan RPJP Daerah).
1.2. Maksud dan Tujuan
(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah
Kabupaten/Kota).
1.3. Landasan Hukum
(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undang
pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah).
1.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
(Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya
daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau).
1.5. Sistematika Penulisan
(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini).
Slide 6
BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
•
2.1. KONDISI DAN ANALISIS
2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
Input:
Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):
•
permasalahan
•
capaian/keberhasilan
Analisis:
•
proyeksi peluang
•
proyeksi ancaman
•
proyeksi permasalahan
•
proyeksi keberhasilan
Output
Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
2.1.2.Demografi
Input:
Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):
•
permasalahan
•
capaian/keberhasilan
Analisis:
- proyeksi peluang
- proyeksi ancaman
- proyeksi permasalahan
- proyeksi keberhasilan
Output
Prediksi Kondisi Demografi
Slide 7
2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Input:
Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):
- permasalahan
- capaian/keberhasilan
Analisis:
- proyeksi peluang
- proyeksi ancaman
- proyeksi permasalahan
- proyeksi keberhasilan
Output
• Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2.1.4. Sosial Budaya dan Politik
2.1.5. Prasarana dan sarana
2.1.6.Pemerintahan
2.1.7. Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting.
•
2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
(Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis).
Slide 8
• BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
•
•
•
3.1. Visi
(Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan
merupakan jargon dan atau motto).
3.2. Misi
(Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi).
3.3. Arah Pembangunan Daerah
(Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang
daerah, yang meliputi:
1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum
pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah.
2. Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah).
• BAB IV. PENUTUP
(RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program
calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah)
Slide 9
Penyusunan RPJM harus
memperhatikan hal berikut:
• RPJM Daerah Provinsi berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi serta
memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal
yang telah ditetapkan;
• RPJM Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJP Daerah
kabupaten/kota serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan
Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
• Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentingan
pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJM Daerah;
• Apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia, maka penyusunan
RPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan Renstrada Provinsi;
• Sebelum RPJP Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap
dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai
pedoman.
Slide 10
Bagan Alur Penyusunan RPJM
PENYUSUNAN
RANCANGAN RPJMD
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
Telaahan terhadap
RPJPD Kabupaten/
kota
VISI, MISI dan
Program KDH
Penelaahan
RJPMN, RPJMD
Provinsi dan
RPJMD kab/
kota lainnya
Persiapan
Penyusunan
RPJMD Kab/
Kota
Perumusan
Penjelasan
visi dan misi
Analisis isu-isu
strategis
Pembangunan
jangka menengah
Kabupaten/Kota
Pengolahan
data dan
informasi
Hasil
evaluasi
capaian
RPJMD
Penelaahan
RTRW Kab/
Kota & RTRW
Kab/Kota
lainnya
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah
kabupaten/kota
Analisis
pengelolaan
keuangan
daerah serta
kerangka
pendanaan
Perumusan
Tujuan dan
Sasaran
Perumusan
Strategi dan
arah kebijakan
Perumusan Kebijakan
umum dan program
pembangunan daerah
Kabupaten/Kota
Perumusan
Indikasi rencana
program
prioritas yang
disertai kebutuhan
pendanaan
Penetapan
Indikator Kinerja
Daerah
Rancangan Awal RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah
serta
kerangka
pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,visi, misi,
tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi
rencana
program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
· Penetapan indikator kinerja
Daerah
· Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan.
MUSRENBANG
RPJMD
Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik
Pembahasan dengan
DPRD utk
memperoleh
masukan dan saran
Penyelarasan
Program Prioritas
dan Kebutuhan
Pendanaan
Rancangan Perda ttg
RPJMD beserta Rancangan
akhir RPJMD Kabupaten/
Kota
Perumusan
Rancangan
Akhir RPJMD
Rancangan
Awal Renstra
SKPD
Pembahasan
Rancangan
Akhir RPJMD
Penyusunan SE
KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-SKPD
Verifikasi
Rancangan
RENSTRA
SKPD
Penyajian
Rancangan
RPJMD
Penyiapan
data dan
kegiatan
Pelaksanaan
Musrenbang
RPJMD
Perumusan
hasil
Musrenbang
Pembahasan
dengan SKPD
kabupaten/kota
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/
Kota
PENETAPAN
RPJMD
PERUMUSAN
RANCANGAN AKHIR
RPJMD
Rancangan RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah
serta
kerangka
pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,visi, misi,
tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi
rencana
program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
· Penetapan indikator kinerja
Daerah
· Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan.
Naskah
Kesepakatan
Musrenbang
RPJMD
Penyampaian
Rancangan
Akhir RPJMD
Persetujuan
Rancangan akhir
RPJMD oleh
Bupati/Walikota
Konsultasi
rancangan
akhir RPJMD
ke PemProv
Konsultasi
rancangan akhir
RPJMD
Penyempurnaan
rancangan akhir
RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah serta kerangka
pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,
· visi, misi, tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
· Penetapan indikator kinerja
Daerah
· Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan
Penetapan
Perda tentang
RPJMD
kabupaten/kota
Perda tentang RPJMD
RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah serta kerangka pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,
· visi, misi, tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
· Penetapan indikator kinerja
Daerah
· Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan
Slide 11
Alur dan kaitan
SE KDH ttg Penyusunan
Rancangan Renstra-SKPD
Penyusunan
rancangan Renstra
SKPD
Renstra
SKPD
Verifikasi dan
Integrasi
RENSTRA
SKPD
Rancangan RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah serta kerangka pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,
· visi, misi, tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
Slide 12
Contoh Proses Penyusunan RPJP/M
N
O
A
.
1.
Kegiatan
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja RPJMD
2.
Pengumpulan data dan Informasi
B
.
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
1
Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasi
program prioritas disertai kebutuhan pendanaan
2
Pembahasan dan kesepakatan
C
.
PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH
D
.
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
1
Penyampaian rancangan renstra SKPD
2
Verifikasi rancanganrestra SKPD
E
.
MUSRENBANG RPJMD
1.
Penyiapan data dan kegiatan
2.
Pelaksanaan musrenbang RPJMD
3.
Perumusan hasil musrenbang RPJMD
F
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
1.
Perumusan rancangan akhir RPJMD
2.
Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah
3.
Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah
4.
Konsultasi rancangan akhir RPJMD
5.
Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi
G
PENETAPAN PERDA RPJMD
1.
Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD
2.
Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD
3.
Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah
H
Penyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri dan
peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur
Bulan I
Bulan II
Bulan
III
Bulan
IV
Bulan
V
Bula
n VI
Slide 13
DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN
RPJM DAERAH.
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Latar Belakang
Dasar Hukum Penyusunan
Hubungan Antar Dokumen
Sistematika Penulisan
Maksud dan Tujuan
BAB II
DAERAH
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
GAMBARAN UMUM KONDISI
Aspek Geografi dan Demografi
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek Pelayanan Umum
Aspek Daya Saing Daerah
Slide 14
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.1.
3.2.
3.3.
Kinerja Keuangan Masa Lalu
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Kerangka Pendanaan
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1.
4.2.
Permasalahan Pembangunan
Isu Strategis
BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1.
5.2.
5.3.
Visi
Misi
Tujuan dan Sasaran
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
Slide 15
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan
berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perlu disajikan penjelasan
tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang
menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada
akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode
perencanaan.
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal
ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan
pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau
lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah
berkenaan.
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Slide 16
PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RPJMD
•
•
Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD
untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir
RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri/Gubernur disertai dengan :
a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
b. surat Menteri/Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
•
•
•
Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan
DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi/kabupaten/kota ditetapkan menjadi
peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih
dilantik.
Peraturan daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada menteri paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi dan peraturan daerah tentang RPJMD
kabupaten/kota, disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada
menteri.