Transcript LAKIP Pemerintah Daerah

[email protected]
081386099760
Alamat blog:
http://asropi.wordpress.com/
Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan
Lembaga Administrasi Negara - RI
What
 Accountability
 Masyarakat dari “the owner” menjadi
“stakeholder”
 Principal –Agent theory /forum-actor theory
 Umbrella concept
What
 Accountability as answerability
 “giving an account”
 “obligation to answer”
What
 Pendekatan dalam akuntabilitas
 Democratic accountability
 Managerial accountbaility
What
Aspek
Democratic
accountbaility
Mangerial
accountability
Fokus
Kejadian-kejadian khusus Kinerja organisasi dan
program
Kriteria
Politis, subyektif
Output & outcome,
obyektif
Logic
Hukuman
Perbaikan
Manfaat
Pengungkapan kejahatan Identifiksi masalah untuk
jabatan
perbaikan
What
 Dimensi akuntabilitas
 Internal
 Eksternal
SAKIP
 Sakip adalah praktek akuntabilitas di Indonesia dalam
dimensi internal
Dasar hukum:
 PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
 Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/Y/1999 ttg Pedoman penyusunan
Pelaporan AKIP
 Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/Y/2003 ttg Pedoman penyusunan
Pelaporan AKIP
 PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP: “Who?”
Pada tingkat pemerintah daerah:
 Pemerintah provinsi/kabupaten/Kota
 SKPD
 Unit Kerja Mandiri.
SAKIP: “to Whom?”
 Vertical accountability
 Pada pimpinan yang memiliki kedudukan lebih
tinggi dalam struktur organisasi.
 Mis:
 Kepala SKPD ke Gubernur/Bupati/WalikotaI;
 Propinsi, kabupaten/kota ke Presiden melalui
Kementrian PAN & RB
SAKIP: “for What”
 Performance
 Results (Performance accountability)
 Outcomes
 Outputs
 Financial (Financial accountability)
SAKIP: “How?”
Planning
Dokumen
RPJMD dan
Renstra SKPD
Dokumen
Rencana Kinerja
Dokumen
Laporan
AKIP
Controlling
Organizing
Actuating
Dokumen
Penetapan
Kinerja
RPJMD
Muatan RPJMD (pasal 64 Permendagri No. 54 Tahun 2010)
 pendahuluan;
 gambaran umum kondisi daerah;
 gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 analisis isu-isu srategis;
 visi, misi, tujuan dan sasaran;
 strategi dan arah kebijakan;
 kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan; dan
 penetapan indikator kinerja daerah.
Renstra SKPD
Muatan Renstra SKPD
 pendahuluan;
 gambaran pelayanan SKPD;
 isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
Perencanaan Kinerja
 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Memuat:
 Sasaran strategis
 Indikator kinerja Utama
 Target
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator
Rencana
tingkat
capaian
(target)
1
2
3
Uraian
Indikator
Kinerja
Satuan
Rencana
tingkat
capaian
(target)
5
6
7
8
Program
4
Keterangan
9
Perencanaan Kinerja
 Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/kota, memuat:
 Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam
RPJMD
 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja
daerah (IKD) yang sudah dituangkan dalam RPJMD
dan relevan dengan sasaran strategisnya (, lihat IKD
dalam lampiran 1 Permendagri No.54 Tahun 2010,
tabel T-1 .A.1)
 Target-target untuk setiap IKU
Perencanaan Kinerja
 Perencanaan Kinerja SKPD, memuat:
 Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam
Rencana Startegis (Renstra) SKPD (lihat, muatan
Renstra SKPD di pasal 93 Permendagri No. 54
Tahun 2010)
 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator
kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran SKPD dan sudah dituangkan dalam
Renstra SKPD
 Target-target untuk setiap IKU
Perencanaan Kinerja
Formulir Rencana Kinerja
tahunaan (RKT)
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun
:
Sasaran Strategis
Sesuai dokumen
RPJMD
Indikator Kinerja
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Target dari masingmasing Indikator
kinerja Sasaran
Strategis
Perencanaan Kinerja
SKPD
Tahun
Formulir Rencana Kinerja
tahunan (RKT)
SKPD
:
:
Sasaran Strategis
Sesuai dengan
dokumen Renstra
SKPD
Indikator Kinerja
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Target dari masingmasing Indikator
kinerja Sasaran
Strategis
Penetapan Kinerja
 Penetapan kinerja, meliputi:
 Pernyataan penetapan kinerja
 Lampiran perjanjian (formulir penetapan kinerja)
Penetapan Kinerja
PERNYATAAN PENETAPAN
KINERJA TINGKAT
PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
--- Logo Lembaga --PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
................, ..........
Gubernur/Bupati/Walikota .....
.......................................
Penetapan Kinerja
PERNYATAAN PENETAPAN
KINERJA TINGKAT SATUAN
KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD)
--- Logo Lembaga --PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
.........., .............
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
Penetapan Kinerja
Provinsi/Kabupaten/Kota
TahunAnggaran
Sasaran Strategis
Formulir Penetapan Kinerja
Tingkat Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
:
:
Indikator Kinerja
Target
Jumlah Anggaran Tahun ............... Rp. .......................
Tempat, ..........................20..............
Gubernur/Bupati/Walikota
....................................
(.............................................)
Penetapan Kinerja
Formulir Penetapan Kinerja
Tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah :
TahunAnggaran
:
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Program/
Kegiatan
Anggaran
Jumlah Anggaran :
Program ............... Rp. .......................
Program ................Rp..........................
dst
Gubernur/Bupati/Walikota
Tempat, ..........................20..............
......................
Kepala Dinas ......................
(.............................................)
(.............................................)
Pengukuran Kinerja
Formulir Pengukuran
Kinerja Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun Anggaran
:
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah Anggaran Tahun............................Rp...........
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp.........
Sesuai
dokumen
Penetapan
Kinerja
%
Pengukuran Kinerja
Formulir Pengukuran
Kinerja
Tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
SKPD/Unit Kerja Mandiri :
Tahun Anggaran
:
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah Anggaran Tahun............................Rp...........
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp.........
% Penyerapan Anggaran Tahun.................Rp..............
Sesuai
dokumen
Penetapan
Kinerja
%
Laporan
 Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja
dan dokumen perencanaan
 Sekurang-kurangnya menyajikan informasi
tentang:




Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
Realisasi pencapaian IKU organisasi
Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
Pembandingan capaian indikator kinerja sampai
dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima)
tahunan yang direncanakan
Laporan
 Fokus:
 Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan
pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat
hasil (outcome)
 SKPD menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran
strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau
keluaran (output) penting
 Unit Kerja Mandiri lainnya menyampaikan
pencapaian tujuan/sasaran startegis yang bersifat
keluaran (output) penting dan atau keluaran
(output) lainnya.
Laporan
 Ringkasan eksekutif
 Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang
melaporkan dan sekilas pengantar lainnya
 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan
dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)
 Bab III Akuntabilitas Kinerja


Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor,
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran
Bab IV Penutup
 Lampiran



Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Formulir Penetapan Kinerja
Formulir pengukuran kinerja