Transcript *************0

Latar Belakang
 SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah
terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi
yang ada;
 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
 nyusunan Terbitnya beberapa peraturan
perundang-undangan baru terkait dengan
perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
 Adanya kebutuhan untuk mengimplementasikan
Sistem AKIP dalam manajemen pemerintahan,
bukan sekedar formalitas.
DOKUMEN SISTEM AKIP
2010
2011
2012
2013
2014
RENSTRA
‘10-’14
RENJA
2010
RENJA
2011
RENJA
2012
RENJA
2013
RENJA
2014
PK
2010
PK
2011
PK
2012
PK
2013
PK
2014
LAKIP
2010
LAKIP
2011
LAKIP
2012
LAKIP
2013
LAKIP
2014
5
Pokok-Pokok Pengaturan
Penetapan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja
Suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
instansi
Satuan Organisasi/kerja yang
Wajib Menyusun
 Kementerian Agama
 Unit Organisasi Eselon I Pusat
 SatuanKerja
 Unit Kerja Mandiri
Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam
Penetapan Kinerja
 Menteri Agama,
 Pejabat Eselon I Pusat,
 Kepala Kankemenag Provinsi,
 Kankemenag Kabupaten/Kota,
 Pimpinan PTAN,
 Kepala Balai dan Pusat Pendidikan,
 Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Lpma)
Jakarta,
 Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi
 Kepala Atase Haji pada KBRI Jeddah, dan
 Madrasah.
Tujuan Umum diterapkannya Penetapan
Kinerja
 Peningkatan evisiensi dan efektifitas dalam
pengelolaan sumber daya;
 Intensifikasi pencegahan korupsi;
 Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 Percepatan untuk mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
Tujuan Khusus Penetapan Kinerja
 Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja




Aparatur.
Mendorong komitmen penerima amanah untuk
melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus
meningkatkan kinerjanya.
Menciptakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi
pemberi amanah.
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur.
Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar
pemberian penghargaan (reward) dan sanksi.
Isi Penetapan Kinerja
 Pernyataan Penetapan Kinerja
 Lampiran Formulir, berisi:
•
Sasaran Strategis (diisi dengan sasaran strategis dari satuan organisasi/
kerja atau sasaran kegiatan utama sesuai dengan dokumen perencanaan
jangka menengah, sekurang-kurangnya berisi output dan sub output
penting).
 Indikator Kinerja Utama Organisasi (diisi dengan indikator kinerja
sasaran strategis dari satuan organisasi/kerja sesuai dengan dokumen
perencanaan jangka menengah ataupun berdasarkan penetapan IKU.
Sekurang-kurangnya berisi indikator kinerja output)
 Target Kinerja (diisi dengan angka/target yang diperjanjikan akan dicapai
setiap indikator kinerja. jika berupa jumlah/kuantitas perlu disertakan
satuannya).
 Anggaran (diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yang
direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis).
Pernyataan Kinerja
--- Logo Lembaga --PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
:
:
Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
................, ..........
Menteri Agama
.......................................
Pernyataan Penetapan Kinerja
--- Logo Lembaga --PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
:
:
...............................................
...............................................
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
:
:
...............................................
...............................................
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
.........., .............
Pihak Pertama,
Pernyataan Penetapan Kinerja
PERNYATAAN PENETAPAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2011
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
Jabatan : Kepala Kanwil Kankemenag Provinsi Banten
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Bahrul Hayat
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Bahrul Hayat
Papua, Januari
Pihak Pertama
Penetapan Kinerja Tingkat Kementerian
Kementerian Negara/Lembaga: (a)
Tahun Anggaran
: (b)
Sasaran Strategis
(1)
Indikator Kinerja
Target
Program
Anggaran
(2)
(3)
(4)
(5)
Jumlah Anggaran Tahun ………: Rp ………………… (c)
Tempat,
........................, 20...
Menteri/ Pimpinan Lembaga
( ............................................. )
PENETAPAN KINERJA
Kanwil Kemenag Prov. : Papua
Tahun
: 2011
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
6
Meningkatnya kualitas pelayanan
penyelenggaraan haji dan umrah
1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada
jemaah haji
2. Peningkatan kualitas bimbingan kepada
jemaah haji
3. Peningkatan pelayanan dan pemberian
dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas lainnya pada Ditjen Penyelenggara
an Haji dan Umroh
Outputs:
1. Jumlah dokumen standar dan
1 dokumen
prosedur pelayanan haji dan umrah
2. Jumlah jamaah haji yang profesional 293 orang
3. Jumlah waktu layanan perkantoran
yang dipenuhi
12 layanan
Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 270.987.729.000,Sekretaris Jenderal
Kepala Kanwil
..................................
..................................
Pemanfaatan
Penetapan Kinerja
 Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja
organisasi;
 Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 Menilai keberhasilan organisasi.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
 Biro Organisasi dan Tata Laksana
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Kanwil Kemenag Prov. : Papua
Tahun
: 2011
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
6
Meningkatnya kualitas pelayanan
penyelenggaraan haji dan umrah Outputs:
1. Peningkatan kualitas pelayanan 1. Jumlah dokumen standar dan
kepada jemaah haji
prosedur pelayanan haji dan
umrah
2. Peningkatan kualitas bimbingan 2. Jumlah jamaah haji yang
kepada jemaah haji
profesional
3. Peningkatan pelayanan dan
3. Jumlah waktu layanan
pemberian dukungan
perkantoran yang dipenuhi
manajemen dan pelaksanaan
tugas lainnya pada Ditjen
Penyelenggara an Haji dan
Umroh
1 dokumen
293 orang
12 layanan
100 %
Biro Organisasi dan Tata Laksana
Pengukuran Kinerja
 Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja;
 Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dan realisasi
kinerja;
 Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja.
Formulir Pengukuran Kinerja
Tingkat Kementerian Agama
Anggaran
Sasaran Indikator
Target Realisasi % Program
strategis Kinerja
Pagu Realisasi %
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6)
(7)
(8) (9)
Formulir Pengukuran Kinerja
Satuan Kerja dan Unit Kerja Mandiri
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
Formulir Pengukuran Kinerja Madrasah
Aliyah Negeri I
Satuan Organisasi : Madrasah Aliyah Negeri I
Tahun Anggaran : 2011
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
Meningkatnya kualitas pe- 1. Output:
nyelenggaraan
koordinasi
Jumlah Peraturan/Kebijakan/ Surat Keputusan
tugas serta pembinaan dan
yang dikeluarkan sesuai ketentuan dan SOP.
pemberian
dukungan
Outcome:
administrasi kepada semua
Terlaksananya Peraturan/Kebijakan/ Surat
unit organisasi sehingga dapat
Keputusan dibidang administrasi
meningkatkan kinerja seluruh 2. Output:
Kementerian Agama.
Persentase Renstra , RKT, di setiap Satker
yang dibuat sesuai ketentuan dan SOP.
Outcome:
Terlaksananya Renstra , RKT
3. Output
Persentase SK kenaikan pangkat yg dapat
diselesaikan sesuai ketentuan dan SOP
Outcome:
Terlaksananya kenaikan pangkat sesuai
ketentuan.
4. Dst
Jumlah Anggaran Tahun 2011
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2011
: Rp. ………………………….
: Rp. ………………………….
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
Formulir Pengukuran Kinerja Kantor Wilayah
Kemenag Provinsi ………
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2011
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISA
SI
%
1
2
3
4
5
Meningkatnya kualitas pe- 1. Output:
nyelenggaraan
koordinasi
Jumlah
Peraturan/Kebijakan/
Surat
tugas serta pembinaan dan
Keputusan yang dikeluarkan sesuai
pemberian
dukungan
ketentuan dan SOP.
administrasi kepada semua
Outcome:
unit organisasi sehingga dapat
Terlaksananya Peraturan/Kebijakan/ Surat
meningkatkan kinerja seluruh
Keputusan dibidang administrasi
Kementerian Agama.
2. Output:
Persentase Renstra , RKT, di setiap Satker
yang dibuat sesuai ketentuan dan SOP.
Outcome:
Terlaksananya Renstra , RKT
3. Output
Persentase SK kenaikan pangkat yg dapat
diselesaikan sesuai ketentuan dan SOP
Outcome:
Terlaksananya kenaikan pangkat sesuai
ketentuan.
4. Dst
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
Pengukuran Kinerja
 Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja;
 Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dan realisasi
kinerja;
 Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja.
Biro Organisasi dan Tata Laksana
Biro Organisasi dan Tata Laksana
Biro Organisasi dan Tata Laksana
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung
jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi.
Instansi Yang Wajib Menyusun LAKIP
 Kementerian;
 Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian;
 SatuanKerja;
 Unit kerja mandiri yang ditetapkan.
Waktu Penyampaian LAKIP
 Kementerian menyampaikan kepada Presiden melalui
Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 2,5 (dua
setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 Unit organisasi eselon I dan II Pusat disampaikan kepada
Menteri selambat-lambatnya 1,5 (satu setengah) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;
 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya satu bulan
setelah tahun anggaran berakhir .
 Perguruan Tinggi Agama Negeri disampaikan kepada Dirjen
masing-masing selambat-lambatnya satu bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
 Kankemenag Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala
Kanwil Kemenag selambat-lambatnya tiga minggu setelah
tahun anggaran berakhir.
Muatan LAKIP
 pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi;
 penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
dan
 pembandingan capaian indikator kinerja sampai
dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5
(lima) tahunan yang direncanakan.
Fokus Laporan
 Kementerian melaporkan pencapaian tujuan/sasaran
strategis yang bersifat hasil (outcome);
 Unit kerja eselon I Pusat pada Kementerian melaporkan
pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil
(outcome) dan atau keluaran (output) penting;
 Satuan Organisasi/kerja melaporkan pencapaian sasaran
strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau
keluaran (output) lainnya.
Outline LAKIP
 Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
 Bab I Pendahuluan
 Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum
organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar
lainnya.
 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting
dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen
penetapan kinerja).
 Bab III Akuntabilitas Kinerja …..
 Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-
sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan
dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
 Bab IV Penutup
 Lampiran-lampiran
Isi LAKIP
(1)
1. Ikhtisar Eksekutif
 Pada bagian ini disajikan pencapaian sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan
yang berisi; 4 poin, Sepert dalam (c0nth muatan LAKIP n0 5)
2. Pendahuluan
 Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang instansi
serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada
instansi
3. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
 Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana
strategis dan rencana kinerja. Pada awal bab disajikan
gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih
instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana
kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi
39
Isi LAKIP
(2)
4. Akuntabilitas Kinerja
 Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja,
evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di
dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/
kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang
dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan
diambil
 Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara
menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan
tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang
capaian indikator kinerja dan efisiensi
5. Penutup
 Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum
tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala
utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang
bersangkutan serta strategi pemecahan masalah
6. Lampiran
40
Bab Akuntabilitas Kinerja
1. Informasi capaian Indikator Kinerja Utama
2. Informasi realisasi pencapaian setiap sasaran
yang direncanakan dan diperjanjikan
(sumber RKT, Tapkin, dan PK) :
 Pencapaian Indikator Sasaran dan Target Sasaran
 Dampak dan manfaat pencapaian sasaran (perubahan
yang terjadi)
 Pembandingan realisasi : (target, realisasi tahun lalu,
standar)
 Program dan Kegiatan yang dominan terkait dengan
pencapaian Sasaran
Bab Akuntabilitas Kinerja
3. Permasalahan atau hambatan yang ditemui dalam
mencapai sasaran.
4. Usulan strategi / solusi pemecahan masalah
5. Akuntabilitas Keuangan : penyediaan anggaran
per kinerja (reff. Form PK)
6. Penyajian informasi kinerja
(A picture worth a thousand words)
(Beri ilustrasi berupa gambar, grafik, tabel,
etc)
Pemanfaatan LAKIP
 Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan;
 Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang
akan datang;
 Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan datang;
 Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
Ketentuan Penutup
 Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara No. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang
pedoman penyusunan penetapan kinerja dinyatakan
tidak berlaku.
 Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah masih berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan ini.
 Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.