Transcript silahkan unduh disini

SAKIP/ LAKIP
DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
OLEH : KHOBIBAH, M.A
TABANAN, 25-27 MEI 2010
TUJUAN PEMBELAJARAN :
Peserta memahami pengertian dan
kegunaan akip/lakip
Peserta dapat menyusun Lakip
dengan benar
Dasar hukum sakip/lakip
1. Ketetapan MPR No.XI tahun 1998
2. UU No. 28 tahun 1999
3. Keppres No. 7 Tahun 1999
4. SK LAN No. 589 Tahun 1999
5. SK LAN No. 239 Tahun 2003
6. KMA No. 489 Tahun 2000
7. KMA No.507 Tahun 2003
8. PMA No. 21 Tahun 2006
9. Intruksi Menteri Agama No.1 Tahun
2003
10. Intruksi Menteri agama No.2
T ujuan
1. Mendorong terciptanya AKIP
sebagai syarat kepemerintahan
yang baik & terpercaya;
2. Transparansi
3. Partisipasi masyarakat dalam
Pembangunan Nasional
4. Kepercayaan kepada
Pemerintah
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang
telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban secara periodik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
Prinsip Penyusunan Laporan
Prinsip pertanggung jawaban (Responsibility
Center );
Prinsip
Perbandingan,
Laporan
dapat
memberikan gambaran keadaan masa yang
dilaporkan dibandingkan dengan periode
periode lain atau unit lainnya;
Prinsip Akuntabilitas;
Prinsip Manfaat;
a) Peningkatan Akuntabilitas;
b) Umpan balik untuk peningkatan Kinerja;
c) Peningkatan perencanaan di segala Bidang
d) Meningkatkan Kredibilitas atau kepercayaan masyarakat;
e) Mengetahui dan Menilai Keberhasilan dan Kegagalan;
f)
Mendorong untuk menyelenggarakan Tugas Umum
pemerintahan dan pembagunan secara baik, sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku, kebijakan yang
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
g) Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif, dan Responsif terhadap aspirasi
masyarakat & Lingkungan
Merupakan proses berkelanjutan dan
sistematis dari pembuatan keputusan
yang beresiko, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan
antisipatif dan mengorganisasikannya
secara sistematis untuk usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan
mengukur hasilnya melalui umpan
balik yang sistematis.
Cara pandang jauh ke depan kemana
Instansi Pemerintah harus dibawa agar
dapat eksis.
• Visi adalah suatu gambaran yang
menantang tetang keadaan masa depan
yang diinginkan oleh Instansi
Pemerintah.
Visi menjawab . . . . Hendak menjadi apa
kita ini di masa depan.
1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai org
2. Mempunyai arah dan fokus strategi yg jelas
3. Mampu utk mengeksploitasi kesempatan, dan tantangan
organisasi
4. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai
gagasan strategi yg terdapat dlm sebuah org.
5. Memiliki orientasi terhadap masa depan
6. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dlm
lingkungan organisasi
7. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dlm
lingkungan organisasi
8. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan
organisasi
1. Menarik komitmen dan menggerakkan
orang
2. Menciptakan makna bagi kehidupan
anggota organisasi
3. Menciptakan standar unggulan
4. Menjembatani keadaan sekarang dan
keadan masa depan
Visi
Depag
Visi
BDL
Terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, maju,
sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama
pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dalam wadah kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju,
sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati sesama
pemeluk agama.
Visi Balai Diklat Dps:
Menjadi Lembaga Diklat yang Handal ,Melahirkan SDM yang Profesional
Visi BPLK
Menjadi pusat unggulan sumberdaya manusia dibidang keuangan
negara
Visi Pemda Kab Cirebon
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa,dan dipercaya
didukung aparat yang berkualitas dan profesional yang
berorientasi untuk kepentingan umum dalam rangka menuju
masyarakat Madani.
*Suatu yang harus dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah agar tujuan
organisasi dapat tercapai dan
berhasil dengan baik.
*Dengan pernyataan Misi tersebut,
diharapkan seluruh pegawai & pihak
yang berkepentingan dapat
mengenal Instansi Pemerintah &
mengetahui alasan keberadaan &
perannya lebih baik.
1. Spesifik
2. Terukur Dan Dapat Dinilai
3. Berorientasi Pada Hasil
4. Dapat Dicapai Pada Kurun Waktu Tertentu (1 Bulan, 1
Semester, 1 Tahun, 2 Tahun, Dst).
Adalah pedoman atau
kumpulan keputusan yang :
a. menentukan secara teliti
mengenai
bagaimana
program dan kegiatan akan
dilaksanakan
b. mengatur suatu mekanisme
tindakan lanjutan utk
pelaksanaan pencapaian
tujuan dan sasaran
c. mengarahkan semua potensi
1. Memberikan pemahaman
2. Menunjukkan Peningkatan kinerja yg
perlu dicapai
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan
keputusan
4. Alat Komunikasi
5. Identifikasi kepuasan konsumen
Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif
Yg menggambarkan tingkat
pencapaian
Aktivitas dalam rangka mewujudkan
Tujuan dan sasaran
Input, Proses,Output
Outcome, Benefit
Impact
Inputs: Segala sesuatu yg dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran
Outputs: sesuatu yg diharapkan langsung dicapai dari suatu
kegiatan yg dpt berupa fisik dan atau non fisik
Outcomes: segala sesuatu yg mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung)
Benefit: sesuatu yg terkait dg tujuan akhir dari pelaksanaan
kegiatan
Impact: pengaruh yg ditimbulkan baik positif maupun negatif
pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yg
telah ditetapkan (value added from the activity)
Realisasi
x 100%
Rencana
(Rencana – Realisasi)
x 100%
Rencana
Merupakan kegiatan penilaian,
analisis dan interpretasi keberhasilan
/kegagalan pencapaian kinerja, untuk
Mengetahui faktor penyebab
keberhasilan
/kegagalan serta untuk melihatnya dalam
Perwujudan visi dan misi
Penaksiran (appraisal) , pemberian
Angka (rating), penilaian (assesment)
*Membandingkan Realisasi dengan
Rencana
*Membandingkan realisasi Tahun
sekarang dengan tahun yang
akan datang
*Realisasi dengan standar
• PRINSIP PERTANGGUNG-JAWABAN (RESPONSIBILITY
CENTER TERTENTU) SEHINGGA JELAS LINGKUPNYA
•
PRINSIP PENGECUALIAN, YANG DILAPORKAN HAL-HAL
YANG PENTING DAN RELEVAN BAGI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
•
PRINSIP PERBANDINGAN
•
PRINSIP MANFAAT LEBIH BESAR DARI BIAYA
Sampul Depan
PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
II. PERENCANAAN STRATEGIS
A.VISI DAN MISI
B. TUJUAN DAN SASARAN
C. CARA MENCAPAI TUJUAN
DAN SASARAN
III. AKUNTABILITAS
A. INDIKATOR KINERJA
B. CAPAIAN KINERJA
C. ASPEK KEUANGAN
E. STRATEGI PEMECAHAN
MASALAH
IV. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Hapal Visi & Misi;
Bisa Menjelaskan Indikator
Keberhasilan
Mensosialisasikan R.S pd
Bawahan
Memahami kontribusi kegiatan
Pengalokasian Dana yg sesuai
Pembinaan Sakip /Lakip scr Rutin
BEBERAPA KELEMAHAN PELAKSANAAN SAKIP/LAKIP
1.Para pimpinan masih ada yg belum memahami
tentang sakip/lakip
2.peserta Sosialisasi di daerah yg dilaksanakan
oleh pusat masih banyak yang bukan pejabat.
3.para pejabat yg telah mengikuti sosialisasi
banyak yg tidak dilibatkan dalam penyusunan
sakip/lakip.
4.para pejabat yg telah mengikuti sosialisasi
telah pindah ke tempat lain.
5.Dalam
penyusunan
sakip/lakip
banyak
ditemukan disusun oleh seseorang saja tanpa
melibatkan pelaksana pekerjaan.
LANJUTAN
6.
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan pada
akhir tahun seharusnya setelah pekerjaan
tersebut selesai.
7.
Masih lemahnya pengawasan melekat secara
berjenjang terhadap pelaksanaan sakip/lakip.
8.
Masih banyak ditemui penyusunan indikator
keberhasilan bukan dilakukan oleh yang
bertanggung
jawab
terhadap
pekerjaan
tersebut.
9.
Pimpinan Unit organisasi masih banyak yang
belum membuat penetapan kinerja sbg dasar
penyusunan lakip.
10. Tidak adanya sanksi terhadap pejabat yang
tidak melaporkan lakip.