Transcript SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Oleh
Dr. Ir. Dida H. Salya, MA
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan
Medan, 5 Juli 2013
1
KERANGKA PAPARAN
1 PENDAHULUAN
2 FAKTA KETIDAKSINERGIAN
3 KEBUTUHAN SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN
4 SINERGI PUSAT – DAERAH
5 PERMINTAAN MASUKAN DARI STAKEHOLDER DI DAERAH
6 RINGKASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
2
1
PENDAHULUAN
PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Eksternal a.l:
Internal a.l :
Lingkungan a.l:
• Globalisasi
• Regionalisasi, AFTA,
ASEAN, APEC
• Demokratisasi (Pemilu dan
Pilkada)
• Peraturan perundangan
• Otonomi Daerah
• Perubahan iklim
• Daya dukung dan daya
tampung
Tujuan Bernegara:
Sumberdaya:
• Pembukaan UUD
1945
• Kondisi geografis
• Keterbatasan SDA
Diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Terintegrasi
Menentukan arah pembangunan – Penetapan prioritas program – Optimalisasi sumberdaya
(UU No. 25 Tahun 2004; Pasal 1; Angka 1)
*) Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian Sinergitas Perencanaan dan Anggaran
dengan pendekatan Soft System Methodology (SSM)
4
MENJAGA KESINAMBUNGAN
TUJUAN BERNEGARA
Pembukaan UUD 45
VISI
Negara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur
MISI
•
•
•
•
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan
R P J P N (Visi Misi Pembangunan, 2005-2025)
RPJMN
2004-2009
RKP
RKP
RKP
2006
RKP
2006
RKP
2006
2009
2009
RPJMN
2010-2014
RKP
RKP
RKP
2006
RKP
2006
RKP
2006
2014
2014
RPJMN
2015-2019
RKP
RKP
RKP
2006
RKP
2006
RKP
2006
2019
2019
RPJMN
2020-2024
RKP
RKP
RKP
2006
RKP
2006
RKP
2006
2025
2024
5
PENCAPAIAN TUJUAN BERNEGARA MELALUI APBN DAN
SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN
Kekuasaan
Keuangan Negara
APBN
Penganggaran
Pelaksanaan
2
Melalui
Tatakelola
Terintegrasi
TUJUAN
BERNEGARA
1
Manajemen
Pembangunan
Perencanaan
Keterangan:
APBN merupakan instrumen
penting untuk mencapai tujuan
bernegara
3
4
Pengendalian
(Evaluasi dan
Pengawasan)
5
Pelaporan/
Pertanggungjawaban
6
2
FAKTA KETIDAKSINERGIAN
PERENCANAAN DAN PENGGARAN
FAKTA 1:
Alokasi Belanja Modal semakin tidak efektif dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi
Dalam periode 1992-1997 dengan
pertumbuhan Belanja Modal 7,6%;
dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi hingga 7,8%.
Sementara periode 2005-2011 terdapat indikasi
pertumbuhan Belanja Modal yang semakin
tinggi tidak diiringi oleh Pertumbuhan Ekonomi
yang semakin tinggi.
1992-1997
2005-2011
Pertumbuhan Rata-Rata
Belanja Modal
Petumbuhan Rata-rata
GDP
Pertumbuhan Rata-Rata
Belanja Modal
Petumbuhan Rata-rata
GDP
7,6 %
7,8 %
23,40 %
5,8 %
Sumber Data: NOTA KEUANGAN, KEMENKEU
Catatan:
Data belanja modal 1992-1997 merupakan data Pengeluaran Pembangunan setelah dikurangi 25%
Tahun 1992-1997 merupakan data tahun fiskal
8
FAKTA 2:
Membandingkan Periode 2005-2012 dengan periode 1992 1999,
Prosentase Alokasi Belanja Modal makin menurun
 Porsi Pembangunan Kurang Menonjol
Perkembangan Belanja Modal/ GDP
6
5.5
5.6
5
Sebelum Penerapan
UU 17/2003
5
4.2
4
3.4
Sesudah Penerapan
UU 17/2003
3.6
3.4
3
3.1
3
2.6
2.7
2.5
2.1
2
1.6
1.5
1.4
1.3
2010
1.6
2009
1.6
2008
2
1.2
1
Belanja Modal/ GDP (%)
2012
2011
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
9
FAKTA 3:
Rentannya perubahan alokasi pendanaan walaupun telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan karena lemahnya kewenangan
perencanaan mengawal hingga penganggaran
Pemerintah merencanakan pembangunan Jalur Ganda Kereta Api lintas
utara Jawa, yang merupakan arahan Wapres pada Sidang Kabinet, dan
mempunyai target operasi tahun 2013.
RKP 2012 telah
mengalokasikan sesuai
dengan kebutuhan dana.
Sumber:
RKP 2012 dan APBN 2012
Namun, dalam Pagu Definitif
sebagian alokasi tersebut dialihkan
pada kegiatan pembangunan
dermaga di sejumlah tempat
sehingga terdapat kekurangan
pendanaan sebesar Rp. 1,8 T
FAKTA 4:
DEVIASI RKP DAN RKA-KL
TERPETAKAN
NO.
PRIORITAS DALAM RKP 2012 (BUKU I)
JUMLAH
PROGRAM
JUMLAH
KEGIATAN
JUMLAH
INDIKATOR
KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
4
5
6
7
8
Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola
Prioritas Pendidikan
Prioritas Kesehatan
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
Prioritas Ketahanan Pangan
Prioritas Infrastruktur
Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Prioritas Energi
Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana
Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar dan Pasca Konflik
Prioritas Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi
Teknologi
Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
TOTAL
17
7
9
28
27
16
15
13
52
22
25
60
80
40
35
27
144
71
66
153
322
169
117
80
55
26
18
91
227
51
72
41
32
37
17
27
22
51
16
16
12
43
134
84
25
64
219
7
19
23
9
10
11
12
13
14
%
JML. TIDAK
TERPETAKAN
%
(7)
(8)
(9)
87
63
35
118
249
102
88
57
60,4
88,7
53,0
77,1
77,3
60,4
75,2
71,3
57
8
31
35
73
67
29
23
39,6
11,3
47,0
22,9
22,7
39,6
24,8
28,8
22
106
79,1
28
20,9
121
12
133
60,7
86
39,3
41
24
2
26
63,4
15
36,6
34
84
45
13
58
69,0
26
31,0
12
17
53
19
13
32
60,4
21
39,6
10
36
62
49
7
56
90,3
6
9,7
221
554
1.715
923
287
1.210
70,6
505
29,4
LANGSUNG
TIDAK
LANGSUNG
JUMLAH
(6)
Catatan:
- Terpetakan lansung : terkait langsung antara indikator kegiatan yang ada di RKP dengan output kegiatan yang ada di RKA K/L, baik
secara nomenklatur, maupun target/ volume kegiatan.
- Tidak terpetakan Tidak Langsung: Indikator kinerja yang tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara subtansi terkait
dengan output kegiatan yang ada di dokumen RKA K/L
- Tidak Terpetakan: Indikator kinerja yang ada di RKP tidak terkait sama sekali/ tidak dapat/sulit iterjemahkan dengan output kegiatan
11
yang ada dalam RKA K/L, baik nomenklatur maupun subtansi.
FAKTA 5:
Dominasi Belanja Pegawai Dlm Struktur Belanja APBDProporsi terbesar belanja
daerah adalah belanja
TA 2007-2012
pegawai, dengan proporsi
diatas 40% dan terus
meningkat hingga tahun
2011.
Dalam Jutaan Rupiah
Data berdasarkan Perda APBD
* Data Konsolidasi non reciprocal account
Proporsi belanja modal
mengalami penurunan
terus hingga 2010
12
FAKTA 6:
Posisi dana APBD yang berada di Lembaga Perbankan
dalam miliar Rupiah
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
Jan
Feb
Mar
2008
Apr
Mei
2009
Jun
Jul
2010
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
2011
•Dikarenakan tidak sinergis mekanisme perencanaan dan penganggaran Pusat –
Daerah maka seringkali terjadi “lagi” penyerapan anggaran APBD yang ditunjukkan
dimulainya penyerapan dari bulan Juni.
•Terjadi peningkatan sampai dengan bulan juni lalu mulai menurun sampai dengan
bulan agustus  disebabkan mulai dilakukannya proses pembayaran oleh pemda
(lihat grafik di atas)
FAKTA 7:
Penyampaian pagu indikatif APBD selalu terlambat
sehingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) Daerah menggunakan pagu anggaran tahun
sebelumnya  Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan
Daerah kurang harmonis.
3
KEBUTUHAN SINERGI
PERENCANAAN DENGAN
PENGANGGARAN
MASALAH UTAMA KETIDAKSINKRON
PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN
Mekanisme Penganggaran
Pusat- Daerah Belum Sinergi
Alur Kerja yang
Tidak Kondusif
• Keselarasan Tatawaktu
(timing) : Jadwal dan Agenda
Kurang
Kesinambungan
Rencana – Anggaran
• Deviasi  Indikator (RKP) vs Output (RKA KL)
• Pendekatan RKP (Rencana Aksi) vs RAPBN (Akunting)
16
SOLUSI: HARMONISASI PROSES PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN DALAM SATU SIKLUS
1
11
10
Penetapan
alokasi belanja
& pengesahan
dokumen
anggaran
Penetapan
arah kebijakan
& prioritas
2
Penyusunan
kapasitas
fiskal
3
Pembahasan
RUU APBN +
Pemutakhiran
RKP
Penyusunan &
Penelaahan
RKA-KL
Pengusulan
inisiatif baru
SIKLUS TAHUNAN
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN
4
Penyampaian
pagu indikatif
& Rancangan
awal RKP
9
Pembahasan
Nota
Keuangan &
RAPBN
8
Penyusunan
Renja K/L
MUSRENBANG
(Propinsi &
Nasional)
Peretemuan
Trilateral (K/L
dan Daerah)
7
6
5
SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
(PENGALAMAN NEGARA LAIN)
Bentuk Negara
dan Sistem
Pemerintahan
Sistem Anggaran
dan
Tahun Fiskal
Struktur
Perencanaan dan
Penganggaran di
Pemerintahan
Kewenangan
Parlemen
Faktor Kunci yang Mempengaruhi
Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Studi Komparasi
BRAZIL
INDONESIA
BEST-FIT untuk INDONESIA
“Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran”
KOREA
SELATAN
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (1)
Deskripsi
Korea Selatan
Brasil
Indonesia
Bentuk Negara dan
Sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan,
Semi-Presidensiil.
Perdana Menteri
dipilih oleh Presiden
dan Parlemen, untuk
mengkoordinasikan
fungsi kabinet.
Presiden dan Parlemen
dipilih langsung oleh
rakyat
Negara Federal,
Presidensiil.
Presiden dan parlemen
dipilih langsung oleh
rakyat
Negara Kesatuan,
Presidensiil
Presiden dan parlemen
dipilih langsung oleh
rakyat
Sistem Anggaran
Unified Budget, MTEF,
Performance Based
Budgeting
Program Budgeting,
fixed 4-yrs budgeting,
direview per tahun
(bukan MTEF).
Unified Budget, MTEF,
Performance Based
Budgeting
Tahun Fiskal
1 Januari - 31
Desember
1 Juli – 30 Juni
1 Januari -31
Desember
19
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (2)
Deskripsi
Struktur
Perencanaan dan
Penganggaran
di Pemerintah
Korea Selatan
Brasil
Dalam 1 Lembaga:
Ministry of Strategy
and Finance (MOSF).
Dalam 1 Lembaga:
Ministry of Planning,
Budgeting, and
Management
MOSF merupakan
penggabungan
Kementerian
Keuangan dan
Kementerian
Perencanaan dan
Penganggaran (sejak
tahun 2008)
Indonesia
Terpisah dalam 2
Lembaga:
1. Perencanaan:
Bappenas
2. Penganggaran:
Kementerian
Keuangan
20
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (3)
Deskripsi
Kewenangan
Parlemen
Korea Selatan
Brasil
Indonesia
Parlemen membahas
pagu total, detil
program dan proyek.
Parlemen membahas
dari asumsi makro
sampai detil program
sektor. Parlemen
berhak mengusulkan
perubahan asumsi
makro dan usulan
penganggaran total
dan per sektor.
Parlemen membahas
dari asumsi makro
sampai detil program
dan kegiatan sektor.
Parlemen tidak
berwenang
menaikkan pagu
anggaran. Dalam
prakteknya Parlemen
tidak banyak
mengubah usulan
Pemerintah.
Pemerintah memiliki
hak veto terhadap
hasil pembahasan
Parlemen
Parlemen berhak
mengusulkan
perubahan asumsi
makro dan usulan
penganggaran per
program dan
kegiatan, bahkan
sampai jenis belanja
21
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN
No
Indikator
Korea Selatan
Brazil
Indonesia
1.
GDP Per Capita
(2011) Interm of
constant 2005
international $)
25.493
9.414
3.813
2.
HDI
(2011)
0,897
0,718
0,617
3.
Life expectancy
(2011)
80,6 Tahun
73 Tahun
69,4 Tahun
4.
Indeks Pendidikan
(2011)
0,934
0,663
0,584
Sumber : UNDP, 2012
22
4
SINERGI PUSAT – DAERAH:
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
RELEVANSI PERENCANAAN DENGAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
Amanat Konstitusi
• Pembukaan UUD 1945  Kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan seluruh wilayah  Pemerataan
Konsepsi Wawasan Nusantara
• Kesatuan Wilayah Politik  Kesadaran bernegara
• Kesatuan Wilayah Ekonomi  Integrasi ekonomi nasional
• Kesatuan Wilayah Sosial  Kesadaran berbangsa
• Kesatuan Wilayah Budaya  Kesadaran berbudaya
• Kesatuan Wilayah Geografis  Keterkaitan wilayah
• Kesatuan Wilayah Hankam  Perlindungan dan pengamanan wilayah
Potensi Wilayah Maritim dan Kepulauan
• Penghubung wilayah, bukan pemisah wilayah
Penguatan Daya Saing Nasional
• Dibangun dari peningkatan daya saing wilayah
FAKTOR PEREKAT PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KESERASIAN TATA RUANG
INTEGRASI ANTAR WILAYAH
“AS BASIS OF
REGIONAL DEVELOPMENT”
JARINGAN EKONOMI
LOKAL-GLOBAL
DESENTRALISASI DAN OTONOMI
DAERAH DI DALAM PENYEDIAAN
LAYANAN PUBLIK
PENGEMBANGAN KEGIATAN
EKONOMI BERBASIS INFORMASI,
PENGETAHUAN DAN SUMBER
DAYA ALAM
“AS BASIS OF
WELFARE CREATION”
“AS DRIVER OF
REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT”
KETERKAITAN
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Keterkaitan
dengan
Kab/Kota
Keterkaitan
dengan
Provinsi
Keterkaitan
dengan
Pusat
Domain
Pemerintah
Pusat
Keterkaitan
dengan
Provinsi
Pembangunan
Tingkat Pusat
Domain
Pemerintah
Provinsi
Keterkaitan
dengan
Kab/Kota
Pembangunan
Tingkat Provinsi
Domain
Pemerintah
Kab/Kota
Keterkaitan
dengan
Pusat
Pembangunan
Tingkat Kab/Kota
PERMASALAHAN
SINERGI PUSAT DAN DAERAH
1. Belum efektifnya implementasi PP No. 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kurangnya koordinasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
3. Kurangnya optimalnya kontribusi/dukungan
pemerintah pusat dan sebaliknya.
4. Belum sinkronnya rencana pembangunan
baik vertikal (antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah) serta horizontal (antar
sektor).
5. Adanya Tumpang Tindih atau duplikasi
perencanaan antara Pusat dan Daerah
Kegiatan
pembangunan
tidak efisien
(biaya tinggi)
dan tidak
efektif
(manfaat
pembangunan
tidak optimal)
27
SINERGI PUSAT DAN DAERAH:
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
LANGKAH YANG PERLU
DILAKUKAN K/L
 Kegiatan K/L yang
dibiayai APBN dan
kegiatan SKPD yang
dibiayai APBD belum
sesuai.
 Nomenklatur dan
kodifikasi kegiatan K/L
(APBN) dan SKPD
(APBD) belum
seragam.
• Mengalihkan kegiatan Dekon
dan TP ke daerah dalam DAK
• Mengoptimalkan Musrenbang.
• Mencantumkan lokasi kegiatan
dalam Renja K/L dan RKA-K/L .
• Harmonisasi nomenklatur dan
kodifikasi kegiatan K/L dan
SKPD.
LANGKAH YANG PERLU
DILAKUKAN PEMDA
•
•
Sinkronisasi RPJMD dengan
RPJMN, Renstra SKPD dan
Renstra K/L, RKPD dan RKP,
melakukan penajaman sasaran
kegiatan SKPD dengan sesuai
prioritas Renja K/L.
28
SINERGI PUSAT DAN DAERAH:
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
LANGKAH YANG PERLU
DILAKUKAN K/L
Belum adanya
keterpaduan dalam
pengendalian dan
evaluasi antara K/L dan
SKPD sehingga terjadi
duplikasi pengawasan,
dan keterlambatan
laporan pelaksanaan.
• Harmonisasi sistem dan
mekanisme pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan
(KemenPPN/Bappenas, Kemen
Keu, KemenDagri,
KemenPANRB, BPKP dan BPK).
LANGKAH YANG PERLU
DILAKUKAN PEMDA
• Melakukan penataan dan
penguatan SKPD dalam
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan.
29
5
PERMINTAAN MASUKAN DARI
STAKEHOLDER DI DAERAH
PEMIKIRAN UNTUK MENDORONG
SINERGI PUSAT DAN DAERAH
1. Perencanaan dan Penganggaran menjadi satu
kesatuan baik di pusat maupun di daerah
2. Perbedaan tentang tahun anggaran APBN dan APBD.
(Misal APBN: Januari s/d Desember, APBD: April s/d
Maret)
31
TERIMAKASIH
32