Transcript RENCANA KERJA PEMERINTAH

ASPEK HUKUM
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
1
LANDASAN HUKUM






Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 25 TH. 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang Rencana
Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL).
HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA
OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PLATFORM
PRESIDEN
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
RPJM
Renstra KL
RKP
Renja KL
APBN
RKA-KL
KEPPRES
RINCIAN
APBN
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
Pagu indikatif
Pagu Sementara
3
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
RKP pedoman bagi penyusunan RAPBN
RKP memuat program dan kegiatan bersifat :
a. Terukur (measurable)
b. Dapat dilaksanakan (workable)
RKP disusun dengan pendekatan:



RENCANA KERJA
PEMERINTAH
TAHUN 2007
penerapan KPJM
penganggaran terpadu
penganggaran berbasis kinerja
4
LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara
memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan
penganggaran. Perubahan-perubahan ini didorong oleh beberapa
faktor termasuk di antaranya perubahan yang berlangsung begitu
cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai perkembangan
tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah.
Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran
yang lebih responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi
tuntutan peningkatan kinerja - dalam artian dampak
pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan
sumberdaya.
Kebijakan fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan
dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah merupakan
kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan pemerintah, dalam
keadaan dimana dana yang tersedia sangat terbataas sedangkan
kebutuhan begitu besar.
5
LATAR BELAKANG
• Alokasi sumberdaya secara strategis perlu dibatasi dengan
pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan
tidak merongrong pencapaian tujuan-tujuan fiskal.
• Dengan penetapan pagu indikatif dan pagu sementara
pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran secara
rinci, para pelaku anggaran (kementerian negara/
lembaga pemerintah/pemerintah daerah) harus menentukan
kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan
mengenai "trade-off" antara keputusan yang telah diambil
masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan
datang. Dengan kata lain akan tercipta proses
penganggaran yang lebih strategis. dan kredibel.
6
LINGKUNGAN PENDUKUNG
Sistem penganggaran harus menciptakan lingkungan
pendukung dengan karakteristik :
 Mengkaitkan perencanaan dan penganggaran dengan pengambilan
keputusan untuk :
a. Memastikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan
telah mempertimbangkan kendala anggaran.
b. Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang
diharapkan
c. Memberikan informasi yang diperlaukan untuk mengevaluasi
hasil dan mengkaji kembali kebijakan
 Memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan berkompetisi satu
sama lain yang penting bagi tumbuhnya dukungan pada tahap
pelaksanaan nantinya.
 Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan
penyesuaian prioritas kembali alokasi sumber daya
7
PRINSIP-PRINSIP PERUBAHAN
1.
2.
3.
Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka
menengah.
Memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN/APBD
yang disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran
belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan merupakan
tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari
pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja akan
mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan
sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan
tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.
8
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM RKP
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat yang
dikordinasi oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
BEBERAPA PENGERTIAN
Keluaran (output) adalah barang atau jasa
yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan;
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu
yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
10
BEBERAPA PENGERTIAN …
 Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
 Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang
selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan
kementerian negara/lembaga untuk untuk periode 1 (satu) tahun;
 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
yang selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu
kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari
rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran
serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
11
BEBERAPA PENGERTIAN …
• Rencana pembangunan jangka menengah
nasional yang selanjutnya disebut RPJM
Nasional adalah dokumen perencanaan nasional
untuk periode 5 (lima) tahun;
• Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut Renstra KL adalah
dokumen perencanaan kementerian/lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun;
12
TIGA CIRI BARU DALAM PROSES
PENYUSUNAN RKP
1.
Penegasan cakupan isi proses “top- down” dan
“bottom-up”.
Proses “top-down”
Langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh
“central agency” kepada Kementrian/Lembaga tentang
penyusunan rencana kerja, yaitu mencakup prioritas
pembangunan nasional dan pagu indikatif.
Proses “bottom-up :
Kementrian/Lembaga diberi keleluasaan merancang
kegiatan pembangunan demi pencapaian sasaran
pembangunan nasional yang disepakati. Rancangan ini
disampakan kembali ke “central agency” untuk diserasikan
secara nasional.
13
TIGA CIRI BARU ...
2. Kegiatan Pemerintah Pusat di Daerah
menjadi salah satu perhatian utama agar
terdistribusi secara adil dan dapat
menciptakan sinergitas secara nasional.
3. Proses penyusunan RKP merupakan proses
penyatuan persepsi Kementrian/lembaga
tentang prioritas pembangunan nasional
dan konsekuensi rencana anggarannya
sebagai persiapan pembahasan RKA K/L di
DPR
14
POKOK-POKOK PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
1. RKP merupakan penjabaran dari RPJM
Nasional, memuat :



Kerangka ekonomi makro termasuk didalamnya
arah kebijakan fiskal dan moneter
prioritas pembangunan
rencana kerja dan pendanaannya
pemerintah dan partisipasi masyarakat
Penyusunan rencana kerja dan
pendanaannya dengan bahan masukan dari
Renja K/L dan RKPD
Format dan prosedur penyusunan RKP diatur
oleh Menteri Perencanaan
15
POKOK-POKOK PENYUSUNAN …
2. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada
Renstra-KL dan mengacu pada prioritas
pembangunan nasional dan pagu indikatif serta
memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
16
3.
Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas disusun
dengan pendekatan:
1.
2.
3.
4.
berbasis kinerja,
kerangka pengeluaran jangka menengah, dan
penganggaran terpadu.
Program sebagaimana yang dimaksud terdiri dari kegiatan yang
berupa:
1.
2.
kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi,
mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau
kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah
yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa
publik yang diperlukan masyarakat.
17
POKOK-POKOK ....
5.
Kementrian Perencanaan melaksanakan MUSRENBANG
untuk menyelaraskan antar Renja K/L dan antara
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam
Renja K/L dangan rancangan RKP. Musrenbang diatur
oleh Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri
sesuai kewenangan masing-masing. Hasil Musrenbang
digunakan memutakhirkan RKP.
6.
Rancangan RPK dibahas dalam sidang Kabinet untuk
ditetapkan jadi RKP dgn Keppres (pertengahan Mei).
7.
RKP bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas
anggaran di DPR. Jika RKP berbeda dengan RKP hasil
pembahasan DPR, maka Pemerintah menggunakan R
KPhasil pembahasan dengan DPR.
18